Ditemukan 1260 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-01-2014 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 208/ Pid.B / 2013 / PN.Ska
Tanggal 28 Nopember 2013 — BUDI ARIYANTO Bin HARTOPRATOMO
234
  • membacasendiri Berita Acara tersebut ;Bahwa keterangan saksi di Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan ;Bahwa saksi bekerja di SRITEX di Kabupaten Sukoharjo sudah 18 tahun dan saksibertugas sebagai Pengecekan barang di Toko Fashion Vilage Surakarta, Jogyakartadan di Kab upaten Sragen ; Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu, tanggal 16 Pebruaqri 2013 saksi pernahmengecek di Toko Fashion terserbut hasilnya clop dan setelah kejadian saksimengecek barangbarang di Toko Fashion tersebut ternyata ada selisihnya
    yaknikain stok sebesar 15.976,60 meter = Rp. 421.233.125 dan di Stok Administrassebesar 18.356,83 meter = Rp. 491.390.910, sehingga selisihnya 2.380,23 meter =Rp. 70.157.785, ; Bahwa saksi melakukan pengecekan di Toko tersebut diatas sekalai dalam tigaBahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 772222 onan nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa dipersidangan terdakwa BUDI ARIYANTO
Register : 23-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAMILA INTERNUSA FILM;
4224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 374B/PK /PJK/2017=" Kwitansi;bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepadaPemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji buktidalam persidangan dengan hasil sebagai berikut:bahwa menurut Terbanding, atas koreksi biaya Transportasisebesar Rp.210.753.092,00 Pemohon Banding dalam uji buktimenyampaikan rekap biaya transportasi sebesarRp. 128.373. 160,00 sedangkan selisihnya sebesarRp.82.379.932,00 Pemohon Banding tidak memberikan buktidan sanggahan sehingga koreksi diusulkan untukdipertahankan
    usaha atau tidak;bahwa Pemohon Banding tidak memberikan jurnal pencatatan;bahwa Pemohon Banding tidak memberikan buktipembayaran;bahwa Pemohon Banding tidak memberikan rekening koranbank yang membuktikan telah terjadi transaksi;bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut, PemohonBanding berpendapat sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telahmenyerahkan bukti dan rekap biaya Transportasi sebesar Rp.128.373.160,00 dan Pemohon Banding mohon bukti tersebutdapat diterima sedangkan selisihnya
Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. WILMAR BENIH INDONESIA
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 869/B/PK/PJK/201 7Pasal 9 Ayat (2):Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaranuntuk Masa Pajak yang sama.Pasal 9 Ayat (3):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada PajakMasukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harusdibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.Pasal 9 Ayat (4):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebihbesar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajakyang
Putus : 20-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI
2811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DMA 96 5.424 169 5.689SALDO TABUNG ISI DIoe 39 3.372 73 3,534TOTAL STOCK TABUNGOe 185 8.796 242 9.223SELISIH rr) "69 62 100wey DIPINJAMTABUNG RUSAK TABUNG RUSAK pel anoctany Bahwa Termohon Peninjauan Kembali membandingkan saldoakhir tabung berdasarkan perhitungan arus barang dengan stokopname tabung yang tersedia di PT DMA per 31 Desember2008 dan selisihnya merupakan tabung yang rusak dandipinjamkan ke pelanggan.Bahwa dasar perhitungan koreksi bersumber dari SPT TahunanPPh Badan, rincian penjualan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
2314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya bahwa Pajak Masukan dapatdikreditkan dengan Pajak Keluaran;Bahwa apabila Pajak Keluaran lebin besar daripada PajakMasukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetoroleh PKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihanpajak yang dapat dmintakan kembali atau dikompensasi (Pasal 9ayat (2), ayat (3), dan ayat 4 UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khususakan menyimpang dari ketentuan
Register : 11-06-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 24/PID.SUS.K/2012/PN.MDN
Tanggal 10 Januari 2013 — - Drs.T.ZULKARNAIN DAMANIK,MM
16641
  • Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Bagian KeuanganPemerintah Kabupaten Simalungun adalah Thamrin Simanjuntak ;Putusan No.24/Pid Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 26 dar 125 halaman Bahwa setelah nota dinas tersebut disetujul oleh Bupati, lalu saksimencairkannya dan kemudian membayarkannya kepada yang berhak ;Bahwa nota dinas tersebut tidak semuanya tertampung didalam APBD,kemudian saksi ketahui bahwa selisihnya tersebut dikembalikan ke kasdaerah dan hal itu telah ditagih oleh Bendahara Umum
    undangundang ; Bahwa penggunaan dana dengan istilah panjar dimungkinkan denganmenggunakan dana simpanan daerah. akan tetapi harus dimasukkandalam APBD : Bahwa panjar tersebut dapat dikeluarkan dengan media nota dinassebelum APBD disahkan dan hal tersebut pada akhirnya harusdipertanggung jawabkan ; Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah itu harus ada tertib anggarandan dalam hal sudah sempat terbayar akan tetapi ternyata melebihi dariPutusan No.24/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 50 dar 125 halamanAPBD, maka selisihnya
Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — SAKINA, S.H., M.Si.;
211129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Si.Rp29.520.000,00 Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yangdibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesarRp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)sedangkan selisihnya sebesar Rp65.790.000,00 (enam puluh lima juta tujuhratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas DesaSidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untukmemperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sendiri sebesarHal. 19 dari 249 hal.
    Rp24.952.000, Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yangdibutunkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesarRp14.096.000,00 (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah)sedangkan selisihnya sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima jutasembilan ratus empat ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas DesaSidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untukmemperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sendiri sebesarRp24.952.000,00 (dua puluh empat juta sembilan
    Rp24.745.000,00 Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yangdibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesarRp14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)sedangkan selisihnya sebesar Rp55.490.000,00 (lima puluh lima juta empatratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas DesaSidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untukmemperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.745.000,00 (duapuluh empat juta tujuh ratus
    Biaya Tak 4.400.000 4.400.000Terduga/CadanganRp22.000,00 X 200Jumlah 70.000.000 14.096.000 55.904.000 Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta Rp30.952.000 Menjadi tanggung jawab Rp24.952.000 Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yangdibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesarRp14.096.000,00 (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah)sedangkan selisihnya sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima jutasembilan ratus empat ribu rupiah) seharusnya dimasukkan
    Rp24.745.000,00 Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yangdibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesarRp14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)sedangkan selisihnya sebesar Rp55.490.000,00 (lima puluh lima juta empatratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas DesaSidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untukmenguntungkan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.745.000,00(dua puluh empat juta tujunh
Register : 04-03-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 40/PDT.G/2013/PN.MTR
Tanggal 24 September 2013 — - KUSUMA WIDJAYA - PT. BANK DANAMON INDONESIA CABANG MATARAM, Tbk
164125
  • Bank Danamon IndonesiaCabang Mataram (Tergugat) dan ;e Berhubung dengan itu telah disepakati antara Bank tersebut dengan Tertanggung,bahwa dalam hal terjadi kerugian jika ada yang dibayar di bawah polis ini, makaakan dibayarkan kepada Bank tersebut sampai jumlah yang akan menjadi haknya,termasuk bunga dan biayanya tanpa mengurangi hak Tertanggung atas selisihnya ;8. Bahwa adapun yang dipertanggung terhadap barang jaminan sebagaimana dimaksudpada point ke3 di atas, kepada PT.
    dibuat oleh dan dihadapanNotaris/PPAT I Gede Sutama, SH atau pada Perjanjian Kredit No. 30tanggal 23062008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT MaudyMargretha Rarung, SH pada Pasal 10 point ke 10.1 ;b Berdasarkan Bankers Clause yang dibuat oleh Tergugat, yang manadisebutkan : bahwa dalam hal terjadi kerugian jika ada yang dibayardibawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sampaijumlah yang akan menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya tanpamengurangi hak Tertanggung atas selisihnya
    Bank DanamonIndonesia Cabang Mataram (Tergugat) dan ;e Berhubung dengan itu telah disepakati antara Bank tersebut denganTertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian jika ada yang dibayar di56bawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sampai jumlahyang akan menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya tanpa mengurangihak Tertanggung atas selisihnya ;Bahwa yang dipertanggung terhadap barang jaminan kepada PT. Jasa AsuransiIndonesia (PT.
Putus : 24-11-2009 — Upload : 25-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — PT. BANK BUKOPIN, ; PT. BINA PERKASA INDOGRAHA,
9779 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uang diberikan Debitur untuk melunasihutangnya kepada Kreditur (Pemohon Kasasi/Bank Bukopin) sangatlahjauh dari rasa keadilan, di mana untuk melunasi hutang Debitur yanghanya 4,4% atau sebesar Rp 12.537.686.295,15, diberikan waktu selama15 (lima belas) tahun ;Adalah hal yang sangat tidak logis apabila Piutang Pemohon Kasasi(Pemohon Pailit/Bank Bukopin) kepada Debitur yang nilainya lebih kecil,pelunasannya diberikan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun,sementara Kreditur yang nilai piutang selisihnya
Putus : 06-11-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 792 / Pid. B / 2013/ PN.DPS.
Tanggal 6 Nopember 2013 — DESY INDRIANI , dk.
3520
  • bahwapenerimaan pembayaran ayam pada tanggaltanggal sebagaimanatersebut diatas hanya sejumlah Rp. 296.673.500 dan bukan sejumlahRp. 304.883.000, ; Bahwa benar tanggal 11 Mei 2013 terdakwa selaku kasir telahmenerima pembelian ayam atas nama peternak Golek dengan nilaitransaksi total sebesar Rp. 20.091.000, oleh terdakwa uangpembelian ayam yang diterima dari Golek tersebut tidak seluruhnyadisetorkan ke kas perusahaan melainkan yang disetorkan hanyasejumlah Rp. 15.103.400,saja, sedangkan sisanya (selisihnya
    bahwapenerimaan pembayaran ayam pada tanggaltanggal sebagaimanatersebut diatas hanya sejumlah Rp. 296.673.500 dan bukan sejumlahRp. 304.883.000, ; =Bahwa benar tanggal 11 Mei 2013 terdakwa selaku kasir telah menerima pembelian ayam atas nama peternak Golek dengan nilaitransaksi total sebesar Rp. 20.091.000, oleh terdakwa uangpembelian ayam yang diterima dari Golek tersebut tidak seluruhnyadisetorkan ke kas perusahaan melainkan yang disetorkan hanyasejumlah Rp. 15.103.400,saja, sedangkan sisanya (selisihnya
Putus : 08-05-2012 — Upload : 04-11-2013
Putusan PN MALANG Nomor 123/Pdt.G/2011/PN.Mlg
Tanggal 8 Mei 2012 — PENGGUGAT : Ny. PAULINE CHANDRA TERGUGAT I : EDDY WIYONO TERGUGAT II : BOEDIANTO TERGUGAT III : CAMAT LOWOKWARU KOTA MALANG
719
  • Mlg.Hal. 16Desa Mojolangu yang mendasari terbitnya SHM tersebut luas yangsesungguhnya adalah 1010 m2 ;Dengan demikian apabila didalam SHM No. 101 tahun 1982 tersebut telahtertulis luas 1138 M2, maka telah jelas dan tegas bahwa pada saatdilakukannya pengukuran telah terjadi kekeliruan (kesalahan) sehinggatanah milik EDDY WIYONO (Tergugat I) pada saat itu dan pada tahun1997 dibeli Tergugat ikut masuk didalam Sertifikat No. 101 tersebut, danterpautnya (selisihnya) tidak tanggung tanggung, yakni seluas
Register : 03-02-2014 — Putus : 13-06-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR.
Tanggal 13 Juni 2014 — FAKHRIAH Binti MUHAMMAD SYARIF, SKM
7923
  • kepada Bidan yang menolong persalinan ;Bahwa total Klaim Jampersal yang diajukan oleh Terdakwa berjumlah 216(dua ratus enam belas) ibu melahirkan dengan jumlah sebesar Rp.90.720.000, (Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang diklaim oleh Terdakwa, ada 8(delapan) bidan termasuk Terdakwa sendiri tetapi setelah dikompirmasidengan para bidan penolong ternyata tidak sama antara jumlah yang diklaimoleh mereka dengan yang diklaim oleh Terdakwa ada selisihnya
    fiktif belakangan setelah adanya gonjang ganjing ;Bahwa setahu saksi fiktif itu disengaja oleh Terdakwa ;Bahwa berdasarkan pengakuan dari bidanbidan desa, sebelum mengajukanklaim Terdakwa selaku bidan koordinator tidak ada melakukan kontek denganbidanbidan desa ;Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang diklaim oleh Terdakwa, ada 8(delapan) bidan termasuk Terdakwa sendiri tetapi setelah dikonfirmasidengan para bidan penolong tidak sama yang diklaim oleh mereka denganyang diklaim oleh Terdakwa ada selisihnya
    , akan tetapi saksi tidaktahu berapa selisihnya ;Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa selaku bidan koorditor,sedangkan di Puskesmas itu ada bendaharanya yaitu saudari Mursyaffiatri ;Bahwa saksi tahu adanya dana jampersal tersebut sejak bulan April 2011 ;Bahwa pada waktu itu ada pasien yang sudah terlanjur membayar biayapersalinannya sebanyak 7 (tujuh) orang kKemudian waktu saksi mengklaimnyadananya saksi kembalikan sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh riburupiah) ;Halaman 93 dari 189 halaman
    PBRdatadata yang diajukan dari para bidan desa banyak selisinnya, namunsaksi tidak tahu berapa selisihnya ;e Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa selaku bidan koorditor,padahal di Puskesmas itu ada bendaharanya yaitu Mursyaffiatri ;e Bahwa saksi baru mengetahui adanya dana jampersal tersebut sejakOktober 2011 ;e Bahwa pada waktu itu tidak ada pasien yang sudah terlanjur membayarbiaya persalinannya ;e Bahwa saksi tidak tahu uang lebih yang diklaim oleh Terdakwa itukemana ;e Bahwa setahu saksi dana
    , namun berapa jumlah selisihnya saksi tidaktahu ;Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk menyerahkan uang kepadapasien yang diklaim Terdakwa ;Bahwa yang menyerahkan uangnya pada saksi pada waktu menerimadana jampersal adalah Terdakwa ;Bahwa terhadap klaim yang dilakukan Terdakwa sebanyak 29 (dua puluhsembilan) orang siapa yang menerima sisa uangnya saksi tidak tahu ;Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa selaku bidan koorditor,sedangkan di Puskesmas itu setahu saksi ada bendaharanya yaitu
Register : 07-06-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 5/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 26 Juli 2017 — DEDI IRAMA Bin M. YUSUF
7820
  • caranya sama, seperti kegiatan Lomba 10 Program Pokok PemberdayaanKesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun2014 dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangundanganBadan PMPD/K Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014 yangmana dengan cara difiktifkan seolaholah benarbenar dilaksanakansebagaimana mestinya, padahal hanya ada 1 (satu) kali pembayaran kepadapihak ketiga/rekanan yaitu sebesar Rp.22.200.000,00(dua puluh dua juta duaratus ribu rupiah), sedangkan selisihnya
    PUT. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.PLGBadan PMPD/K Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014 yangmanadengan cara. difiktifkan seolaholah benarbenar dilaksanakansebagaimana mestinya, padahal hanya ada 1 (satu) kali pembayaran kepadapihak ketiga/ rekanan yaitu sebesar Rp.22.200.000,00(dua puluh dua juta duaratus ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp.64.000.000,00(enam puluhempat juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya dantelah memperkaya diri terdakwa.> Bahwa perbuatan
Register : 24-04-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 19-09-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 680/Pdt.G/2012/PA.Plg
Tanggal 3 September 2012 — PEMOHON vs TERMOHON
213
  • memerlukan bukti dan atau faktalain untuk menetapkan apakah rumah tersebut adalah harta bersama atau sebaliknya;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari fotokopi dua buah suratyang merupakan lampiran dari replik Tergugat rekonpensi tersebut di atas Majelismenemukan fakta bahwa Surat perjanjian jual beli. disamping ada kesalahan yangsangat fatal mengenai harga hanya direvisi dengan tulisan tangan di sebelah kirisurat yang menurut Majelis karena perjanjian itu sangatlah penting mengenai hargaapalagi selisihnya
Register : 24-10-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 196/PID.B/2013/PN.KLT
Tanggal 14 Nopember 2013 — ALVI AGUS SUDRAJAT BIN AMBAR JUWARDI
353
  • Dan dari harike hari pada sekitar bulan Juli 2011 tersebut selalu ada selisihnya. Dan saksimencoba melakukan pengecekan dengan pengasuh panti, akan tetapi tidakmengetahui. Dan setelah itu pada hari tanggal lupa sekitar bulan juli 2011 saksimendengarkan cerita Sdr. ENI yang menceritakan bahwasannya melihat Sdr.CITRA yang waktu itu merupakan pacar dari terdakwa duduk di sebuah bukatau jembatan sendirian, kemudian Sdr. ENI mendekatinya dan Sdr. CITRAmalah lari dan Sdr.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RODA MAS BAJA INTI
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009 (UU PPN);Pasal 4 butir a:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan BarangKena Pajak di dalam Daerah Pabean dilakukan olehPengusahaPasal 9 ayat (2):Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan denganPajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.Pasal 9 ayat (3):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besardaripada Pajak masukan, maka selisihnya
Register : 17-01-2008 — Putus : 07-05-2008 — Upload : 28-09-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 194/Pdt.G/2008/PA. Sby
Tanggal 7 Mei 2008 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
261
  • Karma rumah tersebut masih ada harta peninggalan dari hasil jualrumah di Kampung Penanggungan no. 3 Surabaya dan kalau ada keluarga/saudara datang Tergugat bisa menampung Rumah di XX XX diberikan kepada Penggugat;10Harga kedua rumah selisihnya tidak begitu jauh. Penggugat bisa serumahdengan anakanak dan menantu. 3. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk dapatnyamemberikan keadilan yang seadiladilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Putus : 01-08-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 —
3623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari nilai sengketa sebesar Rp380.004.531,00, pada saatuji bukti data yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan rincian dokumen pada angka14.7. diatas adalah Rp5.275.100,00 sedangkan selisihnya sebesarRp374.729.430,00 Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak menunjukkan bukti bahwa transaksitersebut bukan merupakan obyek PPN;14.9.Bahwa atas dokumen yang ditunjukkan sebesar Rp5.275.100,00Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan
Register : 16-10-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MALANG Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Mlg
Tanggal 18 Juni 2013 — ABDUL LATIEF CHALED, SH, vs EDWIN SETYO A,
9715
  • 14/ECKM/V/2011tanggal 20 Mei 2011 (bukti T2), maka kewajiban Tergugat adalah melaksanakanpekerjaan pengadaan material sekaligus penyelesaian pembangunan Ruko (rumahtook) yang berada di Batu Tourism Centre Kota Batu, sedangkan kewajibanPenggugat adalah akan membayar pekerjaan tersebut secara Standing Insructionmelalui Bank BNI cabang Malang senilai Rp. 4.564.000.000,00;Menimbang, bahwa sedangkan rincian pekerjaan sebagaimana terlampirdalam perjanjian tersebut yaitu senilai Rp.3.912.100.000,00 dan selisihnya
Putus : 28-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
3525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 154/B/PK/PJK/201 4adalah karena ekualisasi atas Peredaran Usaha dengan DPP PPN menurutPemohon Banding tidak tepat, perlu diketahui pada saat melakukan koreksi atasPeredaran Usaha Pemohon Banding, Terbanding menggunakan dasar koreksiekualisasi berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan dengan DPP PPN dimanaangka yang tercantum di PPN dianggap sesuai sehingga selisihnya dianggapsebagai peredaran usaha yang belum dilaporkan di PPh Badan (angkaPeredaran Usaha seharusnya adalah angka DPP PPN), namun