walaupun salah satu diantara mereka belum mengajukan sengketatersebut melalui gugatan di pengadilan untuk ditetapkan hak perdatanya.Menimbang, bahwa benar PT Agri Andalas yang sekarang ini menguasailahan kebun kelapa sawit yang oleh PT Agri Andalas terletak di Seluma II BlokM8 Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, akan tetapisecara hukum belum jelas sebagai pemiliknya.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, bahwa dalam perkara pidana ini bertitik singgung

AMOS MUSKANAN dan MESAKH MUSKANAN, AMOSMUSKANAN meninggal tahun 2019 sedangkan MESAKH MUSKANANmeninggal pada tahun 2020; Bahwa AMOS MUSKANAN dan MESAKH MUSAKANAN Tidak pernahbertengkar ; Bahwa setahu saksi anak angkat dari AMOS MUSKANAN adalah Penggugat IIMARCELIN MAGDALENA MUSKANAN, Tergugat II MIRAM MIRARIMUSKANAN dan JONI MUSKANAN; Bahwa AMOS MUSKANAN tidak mengangkat anak secara resmidipengadilan , hanya anak piara; Bahwa sat AMOS MUSKANAN dan Penggugat HIRONIMUS PAREIRAbertengkar tidak ada singgung

tanah sengketa hanya singgung uangkompensasi; Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulannya;2.

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum surat gugatanPenggugat tersebut berkenaan dengan titik singgung antara Pengadilan TataUsaha Negara dengan Pengadilan Negeri maka Majelis akanmempertimbangkan hal tersebut dengan mendasarkan kepadaketentuan/norma hukum dalam Undangundang No 51 Tahun 2009 TentangPerubahan kedua atas Undangundang No 5 tahun tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TataUsaha Negara adalah memeriksa dan mengadili

Lebih lanjut, di dalam penjelasan tersebut dinyatakanbahwasanya pertimbangan putusan Judex Facti yang dibuat secaratidak saksama seringkali bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja;2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quoadalah benar tidak diberikan oleh Judex Facti secara saksama.

Djuwariah), dalampersidangan dihadapan Majelis Hakim Termohon keberatan denganbukti tersebut, dengan menyatakan bahwa Termohon menanda tanganipernyataan tersebut secara terpaksa, terlepas daripada itu MajelisHakim berpendapat, isi dan maksud dari Surat Pernyataan Tersebuttidaklah mempunyai titik singgung dengan perkara Pembatalan Nikahini sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa Pemohon sudah mengenal Termohon jauh sebelumperkawinan antara Dodo bin Suhaimi (Alm) dengan Termohon danmenurut pengakuan

dengan baik dan penuh cinta kasih dan kasihsayang antara satu dengan lainnya;Bahwa dari hubungan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat,kemudian Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang Putra yangkemudian diberi nama FELIX ALFREDO, lahir pada tanggal 27Agustus 2009, yang saat ini berusia 10 (Sepuluh) tahun;Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadiagak tegang sejak tahun 2016, dimana Tergugat kerap tidakmemberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, danbila di singgung

Bahwa Oditur Militer membuat bentuk surat dakwaan nomor :Sdak/ 46 / V / 2018 tanggal 15 Mei 2018 secara subsidair denganhanya 1 (satu) pasal yaitu Pasal 281 Kitab UndangUndang HukumPidana dengan ancaman hukuman yang sama sedangkan dakwaansubsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana terjadimenimbulkan suatu akibat dan akibat yang ditimbulkan itu meliputiatau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yanghampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebutmaka dari uraian

SPPT PBB No.51.07.010.018.00002027 kelas 088, wajib Pajak atas nama WayanGubeg dengan batasbatas Utara : Pangkung, Timur Pangkung,selatan Tanah Wayan Gubeg, dan barat jalan yang dipersengketakandi Pengadilan Negeri Amlapura bukti P. 10 juga menjadi objeksengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar antaraTerbanding/Penggugat melawan Pembanding II/Tergugat danPembanding II/Tergugat II Intervensi pada saat yang bersamaan.Terhadap keadaan dan kondisi demikian terjadi apa yang disebutdengan titik singgung

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit umpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Penegasan sebagai suatu res judicata bahwa tanah yang diberikan HGBNomor 266 adalah berasal dari Tanah Negara dan sebelumnya tidak adahak yang melekat diatas tanah tersebut, termasuk Hak Milik Nomor 1725;Bahwa persoalan mengenai titik singgung antara Hukum AdministrasiNegara dengan Hukum Perdata, merupakan persoalan umum dan klasik,dikatakan demikian karena permasalahan ini telah ada sejak lama.

perkara perdata yang harus diselesaikan terlebin dahuludi peradilan umum, semestinya Hakim bukan memutuskan Peradilan TataUsaha Negara tidak berwenang, tetapi mengeluarkan putusan sela dalambentuk penetapan yang menyatakan Pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara di peradilan Tata Usaha Negara, harus ditunda terlebih dahulusampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentangkeperdataannya dari peradilan umum (tootnader);Lembaga tootnader biasanya diterapkan di peradilan umum dalam haladanya titik singgung

Putusan Nomor 135K/TUN/2015menitik beratkan dalam titik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan atas tanah, yang merupakan domein kewenangan peradilanumum, tetapi bukan mengenai konstruksi hukum yang menitiberatkantentang adanya sengketa dalam pengembalian surat objek senqketa inlitis, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 10 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang NO. 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;.

SebagaimanaTergugat telah singgung pada pembahasan bagian eksepsibahwa mahar adalah hak mutlak mempelai wanita, yangmerupakan kewajiban pihak lakilaki untuk membayarnya. HakHal. 9 dari 19 Put. No. 219 /Pdt.G/2018 /PA.TKI.ini melekat dan dimiliki oleh mempelai perempuan pada saatdilaksanakan akad nikah .

tanah itu. dalam batasbatas menurut Undangundang ini danperaturanperaturan hukum lain yang lebih tinggi.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini MajelisHakim tidak akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan lahan akan tetapiMajelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai benda yang didakwa oleh PenuntutUmum telah diambil secara melawan hukum oleh para terdakwa yakni singkong;Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Hakimmelihat adanya titik singgung

Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3 point 3.3 sampaidengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannyasangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak

Putusan Nomor 37/G/2016/PTUNS RGBahwa materi permasalahan dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 point3.3 sampai dengan 3.5 sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan surat keputusanberupa sertipikat objek sengketa.

(TERGUGAT I) Jo Surat Pernyataan Pelepasan Hak(SPPH) Nomor 22026/LEGOK/95 Tanggal 29 DESEMBER 1995, adalah CACATHUKUM dan karenanya menjadi BATAL MENURLIT HUKUM atau setidaknyaTIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM'";Bahwa karena posita maupun petitum Penggugat menitik beratkan/mempermasalahkan pada titik singgung mengenai Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara No. 177/ HGB/ BPN.36/ 2011 tanggal 26 September 2011 tentangPemberian Hak Guna Bangunan Seluas 39.902 M?

BUMI SERPONGDAMAI, Tbk., maka dalam tata cara pembatalannya maupun pencabutannyaberdasarkan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 yang berhakuntuk memeriksa dan mengadilinya adalah merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara.Berdasarkan halhal tersebut di atas, karena Penggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dari perbuatan tata administrasi negara yangmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugatdiajukan di Pengadilan Negeri

Diantaranya Pemohon Kasasisependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor2187K/Sip/1983yang mengatakan, Putusan Pengadilan Tinggi telahsalah menerapkan hukum pembuktian, karena hanyamempertimbangkan sebagian saja buktibukti yang dikemukakandalam persidangan;Hal ini bertitik singgung pula dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor3648K/Pdt/1994tanggal 27 Maret 1997yang menyatakan:Putusan Judex Facti(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi)yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum denganamar

Pada tingkat kasasi putusan Judex Factidinyatakan onvoldoende gemotiveerd yang bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Dalam kasus ini, Judex Factidianggap tidak memeriksa perkara secara menyeluruh, karena tidakmemberi pertimbangan yang cukup; Perkara onvoldoende gemotiveerd lain yang terkait dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian adalah Putusan MahkamahAgungNomor 2461K/Pdt/1984.

Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Baratatas nama Tergugat, tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukum, namun tibatiba Tergugat menyebut dalil Penggugat ini berkenaan dengan kewenanganantara pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat diatas, Majelis Hakimmemandang hal ini tidak perlu diputus dalam putusan tersendiri sebab keberatanTergugat dalam jawabannya adalah mengenai keberatan atas dalil posita gugatanPenggugat bukan tentang titik singgung

Tergugat juga tidakmenguraikan dengan cermat dasar maupun alasan, mengapa dalil Penggugatberkenaan dengan titik singgung kedua lembaga dimaksud, apalagi keberatan inidiajukan dalam tite/ atau judul Dalam Pokok Perkara bukan pada eksepsiTergugat sehingga keberatan mengenai kewenangan tersebut seolaholahTergugat ajukan pada bagian pokok perkara bukan dalam bagian eksepsi, makaeksepsi demikian dipandang tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkanlebih jauh lagi serta harus dinyatakan tidak dapat

tidak berikhtiar baik (vide MA tanggal 27Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971).Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tuntutan Penggugat agarsupaya para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ( /illegalact) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan, demikian juga petitum no. 3 yangmenyatakan jual beli tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan hukum patutdikabulkan pula.Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum seperti di singgung

Kewenargatt ADS0 Ufa mmssssnsnnemmmneemmensnnnmaennneneR RRRHalaman 17 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUNSRGAlasan Hukumnya yaitu : Bahwa materi permasalahan yang diangkatdari peristiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugatpada angka 1 sampai dengan 15 halaman 1 sampai dengan halaman 4dalam Gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang

tanah Ibu Ahyana tersebut lebih kurang 1Hektar yang sudah dikaplingkapling ;e Saksi membeli tanah itu pada Ibu Ahyana dengan suaminya ;e Pada saat Saksi membeli tanah itu alas haknya adalah SKT, dan dalam SKTada nama Ibu Ahyana ;e Ibu Ahyana mendapatkan tanah tersebut adalah dari tanah Warisan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati isi Bukti Surat T.11dan T.12 diatas, dimana sdr Ahyana menerangkan bahwa Ia memiliki sebidang tanah didesa Sukarami dengan batasbatas yang tidak ada titik singgung