gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

itu buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa antara Penggugatdan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

No. 0083/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

) yang mengaturmengenai hukum tanah di Indonesia, telah menghapuskan dualismeketentuan hukum yang berlaku terhadap jual beli tanah yang tidak lagimengacu kepada apa yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1457KUHPerdata dan Pasal 1458 KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) telah menciptakanunifikasi di bidang hukum tanah yang didasarkan kepada ketentuan hukumadat.

Meskipun dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan jual belitanah, namun dalam ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) yang menyatakan Jual belli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurutadat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milikserta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itumeskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli tanah,sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertian jual belidalam hukum tanah nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukumadat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukumMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual belibukanlah suatu bentuk perjanjian sebagaimana

Dalam hukum adat tidak ada penyerahan yuridis sebagaipemenuhan kewajiban penjual, karena justru apa yang disebut jual belltanah adalah penyerahan hak atas tanah kepada pembeli yang pada saatyang sama membayar kepada penjual harga yang telah disetujui, sehinggajual beli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam hukumtanah nasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual belitanah sebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA

) yangmenyatakan Hak milik, demikian pula setiap peralinan, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud Pasal 19 dan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA)menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan mengacukepada kedua ketentuan Pasal tersebut

Tulungagung, sebagaitergugat;Pengadilan Agama tersebut telah memeriksa berkas perkara, telahmendengar keterangan para pihak;Menimbang, bahwa di luar sidang, melalui kuasanya penggugat secaratertulis menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah hidup rukunkembali dengan tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara penggugat harus dinyatakantelah dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 & ketentuan hukumlain yang berkaitan;MEMUTUSKAN= Menyatakan gugatan penggugat telah dicabut;= Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesar Rp.196.000, (seratussembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Rojab 1430H /29 Juni 2009 dengan Drs.FATHUR

Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yangmenjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan

XXXX/Pdt.G/2014/PA.KtbmKedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst. Makasesuai bukti P Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yang mempunyaihubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

P merupakan akta otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karena itu, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Krasak No. 5Yogyakarta adalah milik pribadi dari Bapak Andi Rahmat Aris;2 Bahwa posita No. 1, No. 2, No. 3 dan No. 4 membuktikan secarabenar dan sah, bahwa obyek sengketa adalah hak milikPenggugat yang dimiliki sejak tahun 1946, sebagaimana suratbukti P.3, P.4 dan P.6 bersifat hak milik adat, sebab diperolehsebelum berlakunya UUPA, sehingga statusnya sama dengan hakmilik (ic. Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA No. 5Tahun 1960, dan bila dikonversi (ic.

Pasal 41 ayat (1) UUPA);Dari ketentuan PMDN dan UUPA serta Kepres di atas, maka jelas bahwabukti T.I.1 telah melanggar, sebab dalam T.I.1 yang memberikan hakpakai adalah Tergugat II sebagai Kepala Kantor BPN Kota Yogyakarta,dan yang dijadikan obyek hak pakai pada bukti T.I.1 adalah bukan tanahyang dikuasai langsung oleh Negara. Karena di atas tanah obyek sengketaada rumah milik Penggugat. Jadi bukan tanah yang langsung dikuasaiNegara.

Atau dalam istilah lain bahwa tanah obyek sengketa adalah bukantanah Negara bebas, sebab di atasnya ada rumah obyek sengketa dimilikiPenggugat seperti dalam surat bukti P.3 s/d surat bukti P.13;Berdasar ketentuan Pasal 5 UUPA, bahwa hukum agraria yang berlakuatas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Dalam hukum adatdianut azas vertikal, bahwa pemilik bangunan adalah dianggap pemiliktanah dimana bangunan itu berdiri.

Mengingat rumah obyek sengketasudah dimiliki oleh ayah Penggugat (sejak tahun 1946 sesuai bukti P.6)sebelum berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960. Maka dapatdiperlakukan Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1) UUPA menjadi tanahmilik seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Hal di atas, Penggugatjuga sudah mengemukakan dalam posita No. 14 surat gugatan.

Dan mungkin juga takut terbongkarrekayasa yang dibuat oleh Tergugat I bersamasama Tergugat IT;Kesalahan lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ialah pada alinea2 halaman 29 vonnis, yaitu membuat rekonstruksi terbalik dari azas vertikalyang dikenal dalam hukum adat dan menjadi dasar dari UUPA;Selanjutnya dalam alinea 2 hal. 29 vonnis Hakim tersebut menyatakan bahwa:rumah obyek sengketa kepemilikannya adalah pada Tergugat I.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2013/PA Amt. hlm 5 dari12Majelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2007 sudah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

PENGGARAPAN SEBAGAI PEMILIK TANAH ADAT ;Diatur oleh UndangUndang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria / UUPA dan segala UNDANGUNDANG YANGHal.18 Putusan Nomor 785/Pdt/2018/PT.DKI.TERKAIT dengan UUPA, karenanya Penggugat wajib memberi pembuk tiansesuai UUPA dan yang terkait UUPA, sebagaimana alasan berikut :KEABSAHAN HAK ATAS TANAHPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1973 Pasal 1 ayat1,2,3,4 dan 5 menetapkan :1.

Pemberian Hak Atas Tanah perpanjangan jangka waktu dalampembaharuan hak atas tanah.Tentang Keabsahan suatu hak atas tanah maka Pasal 16 UUPA menetapkanbeberapa hak atas tanah ialah :hak milik ;hak guna usaha;hak guna bangunan;hak pakai;hak sewa;hak membuka tanah;hak memungut hasil hutan;hakhak lain sesuai UUPA pasal 53 (hak gadai, hak bagi hasil, hakmenumpang dan hak sewa tanah pertanian )ON Oa haw =UUPA PASAL 53 Ayat (1).(1) Hak hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16ayat

Hubungan Hukum tersebut wajib dibuktikan Surat Perjanjianantara Pemilik Tanah dengan Penggarap.PENGGUGAT TIDAK MENGAKU SEBAGAI PENGGARAPTerkait UUPA Pasal 53 ternyata dalam perkara ini Penggugat tidak mengakusebagai, PENGGARAP, kecuali mengakua. PEMILIK TANAH OPER GARAP 2.500 m*';b. PEMILIK TANAH BEKAS TANAH NEGARA ;c. PEMILIK TANAH GARAPAN PEMERINTAH ;d.

Bahwa Tanah Garapan itu bersifat sementara karena tidak berlaku turuntemurun seperti TANAH HAK MILIK ADAT.Bahwa dari UUPA Pasal 53 tersebut terbitlah UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 Tentang BAGI HASIL PERTANIANtersebut seharusnya Penggugat mentaati undang undang Nomor 2 tersebut.UUPA PASAL 20 AYAT (1)(1).

TANAH MILIK TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut jugaTergugat dengan tegas menolak klaim Penggugat dengan menggunakan SURATIREDA NOMOR 177 TAHUN 1970 atas TANAH MILIK MILIK ADAT C 446 atasnama Bongkot, dengan alasanalasan sebagai berikit :BEDA DASAR HUKUM DASAR HUKUM DASAR HUKUMTANAH GARAPAN TANAH HAK MILIK ADATPERATURAN TERKAIT UUPA UNDANG UNDANG RB.YAITU NOMOR 5 TAHUN 1960UNDANGUNDANG R11. TENTAGNOMOR 2 TAHUN TAHUN UNDANGUNDANG POKOK POKOK1960 AGRARIA (UUPA) 38.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

XXXX/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun lagi, disebabkan karenaTergugat selingkuh dengan wanita lain dan suka mabuk judi.

P merupakan akta otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Buku Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karena itu, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat keliru karena yangdimaksudkan oleh Pasal 27 a angka (3) UUPA tersebut adalah tanah yangtelah melekat hak milik di atasnya, dimana dalam konteks Hukum Agraria/UUPA kepemilikan atas tanah harus didaftarkan dan setelah didaftarkanharus diberi bentuk dengan bukti hak yaitu Sertifikat Hak Milik yangdikeluarkan oleh instansi berwenang untuk itu (vide Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah), jadi dengan demikiantanah hak milik adalah

Jadi hapusnya hak milik karena diterlantarkan dalam Pasal 27 aangka (3) UUPA tersebut adalah terhadap tanah yang sudah didaftarkanatau sudah memiliki sertifikat hak milik atau tanda bukti hak atau tegasnyadalam konteks UUPA pemilik tanah yang belum mendaftarkan tanahnya danditerbitkan sertifikat hak miliknya, maka belum dapat dikatakan sebagaipemilik tanah tersebut, atau lebih tegas lagi pemilikan tanah dalam konteksUUPA ditandai dengan tanda bukti pendaftarannya berupa sertifikat hakmilik, sehingga

karenanya jelas yang diatur mengenai hapusnya hak milikdalam Pasal 27 a angka (3) UUPA adalah terhadap tanahtanah yang telahmempunyai status sebagai hak milik atau telah mempunyai Sertifikat HakMilik, sehingga dalam konteks perkara ini Penggugat/Pemohon Kasasi tidakdapat dikategorikan hapus haknya atas tanah obyek sengketa denganpenelantaran selama 25 tahun, karena atas tanah sengketa tersebutPenggugat/Pemohon Kasasi belum diterbitkan haknya berupa sertifikathak milik;Bahwa kekeliruan pertimbangan

hukum yang sama juga diberikan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Sultra dalam pertimbangan hukum putusanpada halaman 7 garis datar 3, yang pada pokoknya mengatakan bahwaTerhadap tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat saja sudah bisahapus apalagi terhadap tanah yang belum terdaftar/bersertifikat, dst...Bahwa yang Pemohon Kasasi maksudkan adalah Pemohon Kasasidalam perkara ini belum mensertifikatkan haknya atas tanah tersebut,sehingga ketentuan Pasal 27 a (3) UUPA, tidak dapat begitu saja diterapkanpada

Nomor 3503 kK/Pdt/2015Pemohon Kasasi belum mendaftarkan haknya sehingga karenanyaPenggugat/Pemohon Kasasi tidak termasuk pada pihak yang hapus haknyakarena diterlantarkan berdasarkan Pasal 27 a angka (3) UUPA. Oleh karenaitu. Penggugat/Pemohon tidak dapat dihilangkan hak atas tanah obyeksengketa dalam perkara ini;.

Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai ftergugat;Pengadilan Agama tersebut telah meneliti berkas perkara danmendengar keterangan para pihak di persidangan;Menimbang, bahwa ternyata kuasa hukum penggugat telahmenyatakan mencabut perkaranya pada 16 Pebruari 2009 di mukasidang atas keinginan penggugat sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaperkara penggugat harus dinyatakan telah dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan

Pemerintah No. 53/ 2008 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkaraini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan;MEMUTUSKANMenyatakan gugatan penggugat telah dicabut;Hal 2 dari 2 hal.Pts.No.0225/Pdt.G/2009/PA.TAMembebankan biaya perkaraRp.232.800, (dua ratusratus rupiah);pada penggugat sebesartiga puluh

Muhammad SubagyaAgung Wahyana (Tergugat ), terletak di Kelurahan Sumber, KecamatanBanjarsari, Kota Surakarta, yang dijamin kKeabsahannya oleh hukum, yaituberdasar ketentuan :Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960),menyebutkan bahwa pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat ;Pasal 19 ayat (1) UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960) jo.

Muhammad SubagyaAgung Wahyana (Tergugat ), terletak di KelurahanSumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;Bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas objeksengketa sah menurut hukum, karena diperkenankanoleh hukum positif yang berlaku, yaitu :Pasal 25 UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960), menyebutkanbahwa Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebanni HakTanggugan ;Pasal 51 UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960) dan Pasal 4Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa

Bahwa Hakim khilaf/keliru tidak mempertimbangkan dasar hukum dariBadan Hukum Yayasan dan UUPA sebagai hukum positif :a.

Bahwa untuk ad d), bahwa dalil gugatan Penggugat objek sengketa atasnama Tergugat adalah pinjaman nama, dalam UUPA tidak mengenalistilah pinjam nama, dan pinjam nama adalah merupakan perbuatan21melawan hukum yang salah, merpakan penyelundupan hukum karenabertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diaturdalam Pasal 19 ayat (1) UUPA (Undang Undang Nomor 5 Tahun 196)dan Pasal 3 huruf a, b, danc PP Nomor 24 Tahun 1997 ;Bahwa pinjam nama adalah merupakan penyelundupan hukum perikatanyang

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, PP.Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, padahal dasar hukum tersebut sangatmenentukan sah dan tidaknya pembebasan haktanggungan ata objek sengketa ;23b.

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 9 dari 15 hal. Put.

1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl, P2 dan P3 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas (P1 dan P2);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian, terhadap tuntutanPenggugat agar anak tersebut ditetapkan dibawah (hadlanah) atau pemeliharaan/pengasuhan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan dengan tidak mengurangi hakhakTergugat selaku Bapak untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebutsebagaimana layaknya hubungan Bapak terhadap anak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

dan tujuan permohonan Termohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai KewenanganPengadilan Agama (court competence) dan kedudukan hukum (/egal/standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas /egitima persona standi inJudicio (pinak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan)dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwarumah tangga

Pasal 76 UUPA, Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas telah memenuhisyarat formil dan materil sebagaimana ketentuan di atas, oleh karena itudapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka dapatdiperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa Pemohon dan Termohon adalah

No. 0099/Pdt.G/2014/PA.Ktbmdalildalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidakmelawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1)Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.), maka permohonanPemohon dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang,

Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975,Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat NikahKecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankankepada

Hukum yang dilanggar adalah UUPA,UndangUndang HAM, UndangUndang PPLH, UndangUndangHalaman 61 dari 149 halaman.

UUPA;Halaman 85 dari 149 halaman.

Putusan Nomor 560 K/TUN/2017Negara Indonesia dalam membentuk UUPA secara eksplisit dinyatakandalam konsideran pertimbangannya.

dituliskan oleh Penjelasan UUPA.

;Dalam penjelasan UUPA Pasal 18 disebutkan mengenai jaminan bagirakyat mengenai hakhaknya atas tanah.

Disamping itu PENGGUGATsebagai pemegang hak atas tanah yang beritikad baik berdasarkan Pasal 23 UUPA mempunyaikewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya, adapun sebagai berikut: "(1) Hak Milik, demikianpula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain hares didaftarkanmenurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. (2) Pendaftaran termaksud dalamayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyaperalihan dan pembebanan hak tersebut". lebih

lanjut Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan,"Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dalam hal ini penerimahak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya dalamrangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demiketertiban tata usaha pendaftaran tanah";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Pasal UUPA diketahui bahwa TURUT TERGUGATmempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah demikian juga. TURUT TERGUGATmempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah, atas objek aquo kepunyaanPENGGUGAT yang dibeli dari TERGUGAT.

peralihan danpembebanan hak tersebut". lebih lanjut Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan, "Hakmilik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dalam hal ini penerimahak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanyadalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yangbaru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Pasal UUPA diketahui bahwa TURUTTERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah demikian juga.TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah, atas objekaquo kepunyaan PENGGUGAT yang dibeli dari TERGUGAT.

Tulungagung,selanjutnya disebut sebagai tergugat;Pengadilan Agama tersebut telah meneliti berkas perkara dan mendengar keterangan parapihak di persidangan;Menimbang, bahwa ternyata kuasa hukum penggugat telah menyatakan mencabut perkaranyapada 16 Pebruari 2009 di muka sidang atas keinginan penggugat sendiri karena sudah rukun lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkara penggugat harusdinyatakan telah dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No

. 3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53/ 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MEMUTUSKAN1.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

No. 375/Pdt.G/2013/PA.Ktbmlegitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 1 tahun namunsetelah

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapatdikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975,Pengadilan Agama Kotabumi melalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusanyang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukHal. 13 dari 17 hal. SalPut.

Bahwapengertian tanah negara dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan a quo jugasangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) UUPA Nomor 5Tahun 1960 sebagaimana yang telah di uraikan di dalam PenjelasanUmum Pasal II angka (2) yang pada intinya menyatakan; Bahwa azasHalaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2017domein negara atas tanah telah di cabut. Negara sebagai organisasipada tingkat paling tinggi adalah menguasai bukan memiliki.

Bahwa tanah Teluk Ketapang telah jatuh kepada negaraberdasarkan ketentuan Diktum Keempat Huruf (A) UUPA Nomor 5Tahun 1960 karena terlantar, kosong/tidak bertuan dan merupakansemak belukar pada saat berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960.Kemudian pada tahun 1963 di bagikan oleh Asisten Wedana OeriasPardede kepada masyarakat setempat (Bukti P.20) pada saatTanjungbalai masih berbentuk Kecamatan yang merupakan bagian dariKabupaten Asahan.

Tidak adanya sanksipidana dalam Peraturan a quo sangat jelas bertentangan dengan Pasal52 ayat (2) dan ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi;Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangundangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3), danPasal 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaranperaturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulandan/atau denda setinggitingginya Rp.10.000.

Ketentuan ini jelasjelas bertentangandengan Pasal 11 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yangmenyatakan; Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluanhukum golongan raktyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengankepentingan nasional diperhatiikan dengan menjamin perlindunganterhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Dan di sisi lainPasal a quo tidak pula memberi kepastian hukum kepada pemeganghak karena dapat di gugat oleh pihak lain yang merasa berhak.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD1945, Junto Pasal 31A ayat (2) huruf (a) UndangUndang Nomor 03Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung, Junto Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, dan Junto Pasal 9 ayat (2)UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka kedua Pemohon adalah pihak yangmemiliki Kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam pengajuan keberatanHak Uji Materiil ini.5.

telah berusaha mendamaikan Penggugatamempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat' tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50 #Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengansepatutnya dan relaas panggilan beserta turunan surat gugatantelah diserahkan kepadanya, namun ia tidak /datamg dan tidak pulamengirimkan bantahan, dengan demikian dapat diduga bahwadalil dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah benar dan Tergugattidak keberatan terhadap maksud, Penggugat untuk berceraidengannya ; Namun oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian dengan alasan,; sebagaimana tersebut di atas, makasesuai ketentuan Pasal 76 ayat = (2) UUPA

terus menerus dan tidak adaharapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis perlu pulamemperhatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

mengajukanverzet (perlawanan) jika ia keberatan terhadap putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya. pencatatan perceraian danmemenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung..RI Nomor : No.28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 92002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkansalinan putusan perkarainiy yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN di tempat ,tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

bahwa maksud dan tujuan permohonan Termohon adalah sepertidiuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Pengadilan Agama (CourtCompetence) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

yang sedapatmungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankanperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan