Bahkan dalam halPajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluarannya (lebih bayar),maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena ataskelebihan Pajak Masukan tersebut, bisa dimintakan restitusi;Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 39A huruf a UU KUPyang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkandan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak,bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidanapenjara

No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn9090Bahwa saksi tidak mengetahui PPN PT SagitarusAnggada Hutama dan tidak mengetahui pula terkaitdengan restitusi pajak maupun bentuk pemalsuan lainnya;Bahwa pembayaran yang diterima PT Fajar Surya WisesaTbk dari PT Sagitarus Anggada Hutama umumnyapembayaran dilakukan dengan transfer dan Giro;Bahwa dulu memang terdapat PT. Oriental danperusahaan saksi telah memberitahukan bahwa PT.Oriental berubah nama menjadi PT.

Pada dasarnya penggelapanpenyetoran PPN yaitu dengan merekayasa penghituganPajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalamSPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN keKas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar)atau memperoleh restitusi yang lebih besar dari yangseharusnya (dalam hal pajak lebih bayar);Bahwa modus dan apa motifasi dari penggunaan fakturfiktif Prinsip dasarnya pembeli akan lebih cenderungmembeli barang ( bahan baku ) yang lebih murah yangbiasanya dibeli dari pasar gelap

Indopipesebagaimana yang telah didalikan oleh Penggugat, sehingga sangat tidakberalasan apabila Penggugat tidak mengetahui proses pembayaran tagihantagihanyang tentunya sudah sepengetahuan dari Tergugat Il sebagai Presiden Direktur PT.Indopipe dan tentunya telah dipertanggungjawabkan oleh Tergugat Il pada saatpengauditan keuangan Penggugat;Bahwa Tergugat menegaskan kembali jika seluruh proses pembayaran pipasebagaimana yang dituntut oleh Penggugat telah dibayarkan lunas olehTergugat dengan telah diterimanya Restitusi

UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajakyang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atauketerangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan padasaat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saatpemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga,pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan laindimaksud tidak = dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya;Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yangberkaitan dengan restitusi

sudah benar, jadi apa yangsaksi tanda tangani itu tidak benar, jadi saksimengajukan keberatan ;Bahwa saksi memperoleh penjelasan dari KPPSidoarjo, saksi mengajukan pertama ke KPPSidoarjo, kemudian ditindak lanjuti dengan surat keDirektorat Jenderal Pajak ;Bahwa uang pengembalian sebesar Rp. 570 jutasetelah keberatannya diterima Karena kita iniperusahaan eksport itu PPNnya 0 % untukpenjualannya tidak memungut PPN, tapi pajakmasukan atas pembelian bahanbahan pembantu itudikenakan PPN itu yang kita restitusi

tahun 1994 itusudah diperiksa atau belum kita pastikan waktu itusaksi baru bahas masalah dari Aktenya, dari LaporanKeuangannya kita minta data tambahan apakahsudah diperiksa, ternyata ada tambahan SKP sudahdiperiksa kalau sudah diperiksa dilihat ada atau tidakada pajak masukan sebesar nilai aktiva waktuperoleh, kalau tidak salah nilai perolehannya duluRp. 6 Milyar berarti harus ada pajak masukansebesar Rp. 600 juta ternyata di SKP tersebut SKPPutusan No. 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.76lebih bayar restitusi

Putusan Nomor 415/B/PK/PJK/2015pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksudtidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yangberkaitan dengan restitusi yang seharusnya disampaikan padaproses pemeriksaan tetapi tidak disampaikan oleh PemohonBanding, tidak dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaiankeberatan Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Terbanding menolakkeberatan yang diajukan oleh

UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yangmengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keteranganlain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saatpemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaanbelum diperoleh Wajib Pajak dari Pihak Ketiga, pembukuan, catatan,data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkandalam penyelesaian keberatannya;Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yangberkaitan dengan restitusi

Email dariTergugat tgl 21 April 2017, diberi tanda bukti T.1, T.249;52.Fotocopy pemberitahuan tagihan & Klarisifikasi ooname , Email dariTergugat tgl 12052017, diberi tanda bukti T.1, T.2 50;53.Fotocopy Bukti pemotongan pajak PPH Citeureup Termin ke 2, diberitanda bukti T.1, T.251;54.Fotocopy Daftar Rangkuman Riwayat pembayaran seluruh proyek,diberi tanda bukti T.1, T.252;55.Fotocopy Approval Restitusi Pajak PPN, Citeureup (no. 4) padahalTermin bleum dibayar, diberi tanda bukti T.1, T.253;Halaman

., perkara PemberianPersetujuan atas keberatan banding Restitusi Pajak PT Surya AlamTunggal engan pertimbangan sebagai berikut :e Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas maka seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atautidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena beradadalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban KPPNKabupaten Sidoarjo adalah keuangan

Bahwa dalil Termohon ini sejalan dengan putusanputusanpengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi di sektor perpajakanseperti dalam kasus GAYUS H TAMBUNAN yang divonis bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dalam perkara PemberianPersetujuan atas keberatan banding Restitusi Pajak PT SuryaAlam Tunggal oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatanberdasarkan Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tahun 2011 dantelah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan MahkamahAgung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011..

Siemens Indonesia tidak mempunyai daftar harga terhadap alatalat kesehatan merk Siemens, mengingat volume penjualan terhadap alat tersebutsangat sedikit dan memiliki variasi spesifikasi yang sangat luas untuk itu makakami hanya mengeluarkan informasi harga yang hanya merupakan perkiraan danpenawaran sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.e Benar sepengetahuan saya mengenai restitusi pajak pada PT.

Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2015Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yangberkaitan dengan restitusi yang seharusnya disampaikan padaproses pemeriksaan tetapi tidak disampaikan oleh PemohonBanding, tidak dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaiankeberatan Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Terbanding menolakkeberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00044

penyerahanBKP dan/atau JKP maka PKP mempunyai kewajiban memungut (danmenerbitkan faktur pajak sebagai bukti pengutan), menyetorkan danmelaporkan PPn dan/atau PPnBm;Bahwa Hak seorang wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP adalahberhak untuk meminta faktur pajak dari lawan transaksi untuk dikreditkansebagai pajak masukan dalam laporan SPT Masa PPnnya ataupundibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi/aba, berhak memintaHalaman 62 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbkpengembalian kembali (restitusi

Restitusi PPN yakni Rp724.195.998,00 (tujuh ratus duapuluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilanratus sembilan puluh delapan rupiah);Penerimaan NINDYA SEJATI JO tersebut selanjutnyadipergunakan untuk :a. Pembayaran kepada PT BPA sejumlah Rp3.916.525.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam belas juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah);b. Pembayaran kepada PT SBP sejumlah Rp9.565.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus enam puluh lima jutarupiah);c.

Restitusi) PPN yakni Rp5.559.003.317,00 (lima milyar limaratus lima puluh sembilan juta tiga ribu tiga ratus tujuh belasrupiah);Halaman 30 dari 1698 halaman PutusanNo. 1/PID/TPK/2015/FT.DKI.Penerimaan NINDYA SEJATI JO tersebut selanjutnyadipergunakan untuk :a. Pembayaran kepada PT BPA sejumlah Rp29.191.151.340,00 (dua puluh sembilan milyar seratus sembilanpuluh satu juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratusempat rupiah);b.

Restitusi PPN yakni Rp6.526.654.042,00 (enam milyar limaratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribuempat puluh dua rupiah);Halaman 39 dari 1698 halaman PutusanNo. 1/PID/TPK/2015/FT.DKI.Penerimaan NINDYA SEJATI JO tersebut selanjutnyadipergunakan untuk :a. Pembayaran kepada PT BPA sejumlah Rp26.688.142.245,00 (dua puluh enam milyar enam ratus delapanpuluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu duaratus empat puluh lima rupiah);b.

Restitusi PPN yaitu Rp10.041.066.127,00 (sepuluh milyarempat puluh satu juta enam puluh enam ribu seratus duatujuh rupiah);Penerimaan NINDYA SEJATI JO tersebut selanjutnyadipergunakan untuk :a. Pembayaran kepada PT BPA sejumlah Rp43.866.339.295,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus enamenam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratussembilan puluh lima rupiah);b.

(BB873);1 (satu) lembar print out Restitusi Nindya Sejati Jo ProyekDermaga BPKS Sabang Tahun 20082013. (BB874);1 (satu) lembar print out Rekap Aliran Uang Tahun 20042011 Proyek Dermaga BPKS Sabang. (BB875);1 (satu) lembar print out Rekap Pengeluaran ProyekDermaga Bongkar Sabang Tahun 20042006.

UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yangmengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan laindalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selaindata dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WajibPajak dari Pihak Ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atauketerangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya;Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yang berkaitandengan restitusi

Putusan Nomor 951/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yangberkaitan dengan restitusi yang seharusnya disampaikan padaproses pemeriksaan tetapi tidak disampaikan oleh PemohonBanding, tidak dapat dipertimbangkan dalam prosespenyelesaian keberatan Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Terbanding menolakkeberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00044/207/07/

Karena PT Smelting berada dalamposisi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, maka di tahun 2008 PT Smeltingtelah melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai secara bulanan dan telahdilakukan pemeriksaan.

Karena PT Smeltingberada dalam posisi Pajak Pertambahan Nilai lebin bayar, maka ditahun 2008 PT Smelting telah melakukan restitusi Pajak PertambahanNilai secara bulanan dan telah dilakukan pemeriksaan.

KTE dalam setiap restitusi perpajakan;4. Melakukan komunikasi dengan badan terkait (Kantorkantor pajak).Dan atas jasa yang diberikan tersebut, Satari dan Rekan menerima imbalandari PT. KTE berdasarkan persentase Cost & Fee sebesar 40% dari jumlahpajak yang dibebaskan dan jumlah tersebut belum termasuk kewajibanperpajakan.Bahwa sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Perpajakantanggal 8 Juni 2009, pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di KantorPT.

KTE dalam setiap restitusi perpajakan;4. Melakukan komunikasi dengan badan terkait (Kantorkantor pajak).Dan atas jasa yang diberikan tersebut, Satari dan Rekan menerima imbalandari PT. KTE berdasarkan persentase Cost & Fee sebesar 40% dari jumlahpajak yang dibebaskan dan jumlah tersebut belum termasuk kewajibanperpajakan.41 Bahwa sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Perpajakantanggal 8 Juni 2009, pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di KantorPT.

sejumlah Rp.1.400.000.000, (satu miliarempat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik saksi NENYNOVIADINI, untuk keperluan pembayaran pembelian rumah yang terletak diJl.Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E No.12 RawamangunJakarta Timur atas nama saksi HERLY ISDIHARSONO, sedangkan sisanyasebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dipergunakan oleh TerdakwaDhana Widyatmika untuk kepentingan pribadi.Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut bermula dari adanyapermohonan restitusi

Mutiara Virgo selaku Wajib Pajak Badan terhadap PPN,namun karena berdasarkan hasil kajian Saksi HERLY ISDIHARSONOatas pengajuan restitusi PPN tahun pajak 2003 dan 2004 tersebut didugatidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai dan diduga terdapatbeberapa transaksi yang tidak sesuai dengan data pendukung, maka timpemeriksa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT.Mutiara Virgo secara menyeluruh (alle Bahwa oleh karena saksi HERLY ISDIHARSONO bertugas dibagian PPNdan tidak memiliki

Bahwa setelah berada di barak bawah Saksi memeriksa ulang Prada Agus Ludidengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya Saksi memberi minyak kayu putihtetapi tetap tidak ada tandatanda kesadaran, kemudian Saksi melakukan tindakan RJP(Restitusi Jantung Paru) dengan 30 kali dilakukan pompa di bagian dada dan 2 kali nafas30buatan yang di lakukan oleh Saksi6 Prada Muhammad Junaedi hasilnya tetap tidak adatandatanda kesadaran.9.

Karena PT Smelting berada dalamposisi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, maka di tahun 2008 PT Smeltingtelah melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai secara bulanan dan telahdilakukan pemeriksaan.

Karena PT Smeltingberada dalam posisi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, maka ditahun 2008 PT Smelting telah melakukan restitusi PajakPertambahan Nilai secara bulanan dan telah dilakukan pemeriksaan.Sebagaimana diatur didalam Pasal 12 dari PER159/PJ/2006mekanisme penerbitan Faktur Pajak pengganti akan menimbulkanmasalah bagi PT Smelting karena PPN masukan berdasarkanprovisional invoice telah dikreditkan oleh PT Smelting dan SPM PPNterkaitnya menunjukkan lebih bayar PPN yang langsung dimintakanrestitusinya