Ditemukan 2233 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : restribusi restibusi restituta restiasi restiti
Penelusuran terkait : Perdagangan orang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1336/Pid.B/2018/PN Pbr
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN RANGKUTI bin AHMAD NISA I RANGKUTI
263 — 71
  • Selain itu. juga berhak meminta pengembalian kembali(restitusi/kompensasi) atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukanoleh Pengusaha Kena Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan pengakuanTerdakwa sebagaimana tersebut diatas bahwa Benar atas seluruh transaksiselama tahun 2012 dan 2013 telah diterbitkan Faktur Pajak dan telah dipungutPPN oleh CV ADHITYA BERKAT MANDIRI, NPWP 01.987.132.6216.000, atasnilai tansaksi berupa nilai penjualan ditambah PPN telah nyatanyata diterima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TEDDY EFFENDI alias TEDDY
271 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1109 K/PID.SUS/2016> Bahwa dari hal tersebut, Terdakwa memiliki kelebihan pajak masukan,yang dapat diajukan restitusi berdasarkan Pasal 9 ayat (4a), (4b) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009, namun Terdakwa tidak melakukan permohonan restitusi, karenapersyaratan dikabulkannya suatu restitus/ kelebihan pajak masukan akanterlebih dahulu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 September 2014 — BUDIARTO MALIANG
204 — 806 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUHARNOkepada Kepala kantor Pelayanan P(ajak Badan Usaha MilikNegara, nomor : 384/00/SH/PJK/07/08, tanggal 9 Juli 2008, perihalPelaporan PPN masa Januari 2008 pembetulanl Restitusi;1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT.
    No. 89 PK/Pid.Sus/2013659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.kepada Kepala kantor Pelayanan P(ajak Badan Usaha MilikNegara, nomor : 384/00/SH/PJK/07/08, tanggal 9 Juli 2008, perihalPelaporan PPN masa Januari 2008 pembetulan Restitusi;1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Putus : 09-05-2018 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 3279/Pid.Sus/2017/PN Sby
Tanggal 9 Mei 2018 — Tutik Wahyuniarti, SH ;
139 — 32
  • Bahkan dalam hal PajakMasukan lebih besar dari Pajak Keluarannya (Lebih Bayar), maka kerugiannegara dapat menjadi semakin besar karena atas kelebihan Pajak Masukantersebut, bisa dimintakan restitusi ; BahwaAhliberpendapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang telahterjadi melalui Wajib Pajak CV Andy Utama Contraktor yakni menyalahgunakanatau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak/PengukuhanPengusaha Kena Pajak dengan cara menerbitkan dan melaporkan Faktur PajakStandar dalam SPT Masa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1100 — 921
  • ., perkara PemberianPersetujuan atas keberatan banding Restitusi Pajak PT.Surya Alam Tunggal engan pertimbangan sebagaiberikut :Hal. 153 dari 261.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 31-07-2017 — Putus : 18-08-2017 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 110/PID.SUS/2017/PT KPG
Tanggal 18 Agustus 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMAR
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAWATI Alias RAHMA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LASMARIA FEBRIKA SIREGAR, SH.
137 — 7
  • Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN, Terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMARdanTerdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMAmasing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta masing-masing untuk membayardenda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
    c. Membebankan terdakwa 1 STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO, untuk membayar restitusi
    /ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)kepada masing-masing saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI,dan terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMAR serta terdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMA masing-masing untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)kepada masing-masing saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI, jika para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Yusirwan (Terdakwa)
162 — 42
  • Negaradarivolumepekerjaanyangtidakdikerjakan.Menghitungtotal nilaiNilaiKerugianKeuangan Negara(7+8).Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut belumdikurangkan dengan PPH dan garansi bank yang masuk ke KasNegara.Bahwa ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangannegara, belum memperhitungkan dan mengurangkan PPHdikarenakan PPH merupakan lex specialis dalam bidangperpajakan.Bahwa Ahli berpendapat, PPH tesebut belum pasti karena itumerupakan pajak tahunan dan belum pasti karena PPH tersebutbukan milik negara karena masih bisa dilakukan restitusi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — JACKY TALAHATU, SE. MSi.Dkk
93 — 41
  • untuk tahap kedua dibayarkan sebesar Rp.266.784.250, (duaratus enam puluh enam juta juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratuslima puluh rupiah) ; Bahwa semua pembayaran sudah dipotong pajak ; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota Tahap I menggunakan dana APBDPerubahan ; Bahwa dasar untuk dipakai dalam pencairan adalah BAP, seperti pekerjaanTaman Kota Halong Tahap I itu ada tiga tahap yaitu berdasarkan SP2D tanggal15 Agustus 2012 adalah uang muka, kemudian Irupsi tanggal 21 Desember2012 dan Restitusi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.RIAUZIN, SH
3.MAROLLAH,SH
4.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
5.I MADE SUTAPA
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR ALAMSYAH, SH
8.I WAYAN SURYAWAN,SH
9.NURUL SUHADA, SH
10.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terdakwa:
H. ZULKIFLI
130 — 111
  • suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PajakKeluaran dalam Masa Pajak yang sama;Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besardaripada Pajak Masukan, selisinnya merupakan Pajak PertambahanNilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak;Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapatdikreditkan lebin besar daripada Pajak Keluaran, selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya;Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonanpengembalian (restitusi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. One Indirasari Hardi (Terdakwa)
158 — 42
  • yangtidakdikerjakan.Menghitungtotal nilaiNilaiKerugianKeuangan Negara(7+8).Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut belum dikurangkan denganPPH dan garansi bank yang masuk ke Kas Negara.Bahwa ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, belummemperhitungkan dan mengurangkan PPH dikarenakan PPH merupakan lexspecialis dalam bidang perpajakan.bahwa Ahli berpendapat, PPH tesebut belum pasti karena itu merupakan pajaktahunan dan belum pasti karena PPH tersebut bukan milik negara karena masih bisadilakukan restitusi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
115 — 25
  • TpgBahwa Ahli berpendapat, PPH tesebut belum pasti karena itu merupakanpajak tahunan dan belum pasti karena PPH tersebut bukan milik negarakarena masih bisa dilakukan restitusi oleh Wajib Pajak.Bahwa Ahli mengtakan PPH dapat digunakan indakator dalammengurangi jumlah kerugian negara.Bahwa Ahli menerangkan kerugian kKeuangan negara tersebut belum jugadikurangkan dengan garansi bank yang sudah terlebih dahulu dicairkan kenegara tetapi garansi bank tersebut tidak ikut dihitung karena tim audittidak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
73 — 30
  • pekerjaan harus dianggarkan sebelumnya.Bahwa istilah kelebihan pembayaran itu biasanya disebut dalam istilahkita mark up, misalnya ahli memesan suatu barang harganya Rp. 100ribu, sementara harga barang itu dipasaran tidak sampai Rp. 100 ribumisalnya hanya Rp. 90 ribu tapi tetap dibuat harganya Rp. 100 ribu, ituyang namanya kelebihan bayar, dalam konteks ini sebenarnya belummasuk ke ranah pidana karena masih ada mekanismenya yaitupenyelesaian sengketa hutang piutang, ada tuntutan ganti rugi (TGR),ada restitusi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Februari 2020 — Penuntut Umum:
REZA OKTAVIAN, SH ., MH
Terdakwa:
ARDIANSYAH BAKRI
235 — 123
  • BASO IRWANTO sejumlah Rp.33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta duaratus lima puluh ribu rupiah);3) ANDREW MAHA PUTRA, sejumlah Rp.1.932.445.143,00 (satu miliarsembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribuseratus empat puluh tiga rupiah).Majelis Hakim berpendapat dengan mencermati Pasal 36 UndangUndang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme yang pada pokoknyamenyatakan setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorismeberhak mendapatkan Kompensasi atau restitusi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
130 — 23
  • Penerimaan restitusi pajak dibagi secara proposional sebesar30% (tiga puluh persen) untuk pihak pertama dan 70% (tujuhpuluh persen) untuk pihak kedua dari jumlah total penerimarestitusipajak atas proyek pekerjaan pembangunan pasarmodern Kabupaten Natuna; danb.
    Penerimaan restitusi pajak dibagi Secara proposional sebesar30% (tiga puluh persen) untuk pihak pertama dan 70% (tujuhpuluh persen) untuk pihak kedua dari jumlah total penerimarestitusipajak atas proyek pekerjaan pembangunan pasarmodern Kabupaten Natuna; danb. terdakwa Z HARRY HB Als ZUMHARRY HAJI BUSROtidakmendapatkan uang muka dan tidak ada pemotongan uangmuka pada setiap pencairan termin pekerjaan oleh terdakwa ZHARRY HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO.Selanjutnya konsep surat perjanjian tersebut Nur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO.
760 — 704 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]
  • RajawaliNusindo melakukan restitusi dan sesuai perhitungan keuntungan yang akandiperoleh adalah sekitar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh jutarupiah) ;Bahwa semua perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang untukTahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014 yaitu PT. Bulau Kencana Mukti, PT.Hal. 192 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016Kimia Farma dan PT. Rajawali Nusindo telah mendapat dukungan dariTerdakwa H.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
156 — 51
  • Penerimaan restitusi pajak dibagi secara proposional sebesar30% (tiga puluh persen) untuk pihak pertama dan 70% (tujuhpuluh persen) untuk pihak kedua dari jumlah total penerimarestitusipajak atas proyek pekerjaan pembangunan pasarmodern Kabupaten Natuna; danb.
    Penerimaan restitusi pajak dibagi Secara proposional sebesar30% (tiga puluh persen) untuk pihak pertama dan 70% (tujuhpuluh persen) untuk pihak kedua dari jumlah total penerimarestitusipajak atas proyek pekerjaan pembangunan pasarmodern Kabupaten Natuna; danb. terdakwa Z HARRY HB Als ZUMHARRY HAJI BUSROtidakmendapatkan uang muka dan tidak ada pemotongan uangmuka pada setiap pencairan termin pekerjaan oleh terdakwa ZHARRY HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO.Selanjutnya konsep surat perjanjian tersebut Nur
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
327 — 77
  • Pra Peradilan atasPengadilan Negeril 24 Nov 2016perkara dugaantindak)Jakarta Selatanpidana korupsipembayaran restitusi PTMobile 8 Telecom, TbkTahun 20072008 atasnama Tsk Hary Djaja dan Anthony ChandraKartawiria4. Penggunaan DOMTipikor Jakarta Jero Waciki3 Des 2015Kemenbudpar (Menbudpar)5, Pengadaan Bus ListrikTipikor Jakarta Pariatmono (PPK) 5 Nov 2015Kemenristek Halaman 217 Putusan No.66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. 6.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kgn
Tanggal 13 Mei 2015 — FITRIYADI Als IFIT Bin RAHMADI MUHAMMAD ILHAM ROSSADY Bin (Alm) BAMBANG KUSNUN; Abdul Majid Bin Abdullah; NORHASANAH Als SANAH Binti HASAN FAKHRUDIN;
131 — 51
  • jamsedangkan direksi adalah Rp.10.000/jam untukpembayarannya melalui kasir terdakwa IVNoorhasanah;Kendaraan yang dimiliki PD BPR Kandanganadalah berupa kendaraan bermotor dinas R4 adaHalaman 101 dari 326 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kgn.2 unit yaitu Daihatsu Xenia, R2 sebanyak 2 unityaitu Suzuki Shogun dan Honda Supra, bukti dariperbaikan kendaraan dinas PD BPR Kandangandikelola pada kasir, biasanya pemegangkendaraan bermotor melakukan dana talanganuntuk biaya perbaikan dan BBM kemudian barudilakukan restitusi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
DRELIA WANGSIH
775 — 880
  • DISITA dari Terdakwa dalam perkarapidana aquo diserahkan kepada Para Pemohon untuk membayar ganti kerugianyang dialami Para Pemohon ;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan ParaPemohon tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa melalui PenasehatHukumnya menolak dengan alasan penggabungan gugatan ganti kerugian tidakrelevan karena semestinya menggunakan instrumen UU Nomor 13 Tahun 2006tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jo,PP Nomor 44 Tahun 2008tentang Pemberian Kompensasi Restitusi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
2937 — 4008 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2239 K/PID.SUS/2012d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusiatau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditanpajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dandenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yangdimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditanyang dilakukanan paling banyak 4 (empat) kalijumlah restitusi yang dimohonkan dan/ataukompensasi atau pengkreditan yang dilakukan ;Pasal 39A UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan