Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semy samu semi semua setu sempu seru
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
UMAR
205 — 94
  • Dalam Pasal156 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi,dengan jelas menyebutkan bahwa retribusi ditetapbkan dengan PeraturanDaerah dan tidak mensubdelegasikan ke Peraturan yang lebih rendahsebagaimana penggunaan redaksi norma dalam Pasal 156 (1) UU a quoBahwa Dalam kondisi tertentu, penetapan tarif retribusi yang telahditetapbkan dalam Perda a quo, itu diperbolehkan diatur dalam produkHukum daerah lainnya seperti legislasi semu (peraturan kebijakan) hal inididasarkan pada argumentasi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
318 — 1208
  • efektivitas penetrasi dan forecasting pemasaran danpenjualan;"memastikan terealisasinya penjualan sesuai dengan rencanaperusahaan/ direktorat aircraft integration;Halaman 165 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGBahwa pemaknaan yang muncul dalam persidangan yang dianggapsebagai fakta (nukum) dimana asisten dapat memberikan perintah adalahpemahaman perseptual belaka yang sangat keliru dan tidak berdasar,tidak profesional dan tendesius sebagai scijnhandeling (perbuatan purapura / perbuatan semu
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
263 — 195
  • efektivitas penetrasi dan forecasting pemasaran danpenjualan;"memastikan terealisasinya penjualan sesuai dengan rencanaperusahaan/ direktorat aircraft integration;Halaman 165 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGBahwa pemaknaan yang muncul dalam persidangan yang dianggapsebagai fakta (nukum) dimana asisten dapat memberikan perintah adalahpemahaman perseptual belaka yang sangat keliru dan tidak berdasar,tidak profesional dan tendesius sebagai scijnhandeling (perbuatan purapura / perbuatan semu
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
51 — 8
  • Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barangmilik pemerintah adalah sesuatu yang semu dan hanya merupakan dalil DINA DIANAHAMIDAH yang diteruskan Terdakwa agar para investor menanamkam modalnya.Walaupun dalam hal ini terdakwa adalah salah satu investor namun karena para saksi EVIDIAN KURNIAWATI, TANTY, TRIMAH, SITI NUR SYAMSIAH, MAMIKYULIANA, SITI MUAWANAH, S.E., dan beberapa orang lainnya (yang tidak menjadisaksi namun dapat dibuktikan dari barang bukti yang diajukan oleh Penasihat hukum(terlampi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
265 — 177
  • efektivitas penetrasi dan forecasting pemasaran danpenjualan;"memastikan terealisasinya penjualan sesuai dengan rencanaperusahaan/ direktorat aircraft integration;Halaman 165 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGBahwa pemaknaan yang muncul dalam persidangan yang dianggapsebagai fakta (nukum) dimana asisten dapat memberikan perintah adalahpemahaman perseptual belaka yang sangat keliru dan tidak berdasar,tidak profesional dan tendesius sebagai scijnhandeling (perbuatan purapura / perbuatan semu
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
202 — 351
  • Dalam Pasal156 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi,dengan jelas menyebutkan bahwa retribusi ditetapbkan dengan PeraturanDaerah dan tidak mensubdelegasikan ke Peraturan yang lebih rendahsebagaimana penggunaan redaksi norma dalam Pasal 156 (1) UU a quoBahwa Dalam kondisi tertentu, penetapan tarif retribusi yang telahditetapbkan dalam Perda a quo, itu diperbolehkan diatur dalam produkHukum daerah lainnya seperti legislasi semu (peraturan kebijakan) hal inididasarkan pada argumentasi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — HAYUN MANUAY
120 — 243
  • Kegiatan cara pencoblosan dan pengisian Berita Acara;Bahwa kegiatan tersebut, pertama kali semu anggota PPS ikut, sedangkankegiatan yang kedua dan seterusnya anggota PPS tidak ikut;Bahwa setelah kegiatan dilaksanakan saksi dan anggota PPS diberikan uangsebesar Rp. 50.000, namun saksi tidak tahu auang apa dan ada tanda terimaberupa daftar namanama yang ditandatangani;Atas BAP saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya ;3.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — ADNAN FIHIR, S.Sos
106 — 40
  • Kegiatan cara pencoblosan dan pengisian Berita Acara;Bahwa kegiatan tersebut, pertama kali semu anggota PPS ikut, sedangkankegiatan yang kedua dan seterusnya anggota PPS tidak ikut;Bahwa setelah kegiatan dilaksanakan saksi dan anggota PPS diberikan uangsebesar Rp. 50.000, namun saksi tidak tahu auang apa dan ada tanda terimaberupa daftar namanama yang ditandatangani;Atas BAP saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
543 — 1025 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Tergugat XIII) menawarkan suatu "skenario" berupasurat transaksi rekayasa dengan membuat lagi dokumen semu yang merupakantransaksi yang kedua, akan tetapi menyangkut utang yang sama tanpapencairan ulang seperti tersebut di butir di atas, dan dibuat seolaholahPenggugat menjadi "guarantor" (Penjamin) terhadap Tergugat sampai denganTergugat V, padahal dari Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1463 — 2586
  • Hal tersebut bukan merupakannorma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturanperundangan yang bersifat mengikat dan wajib.Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang pernahdisampaikan Baghir Manan, bahwa aturan kebijakan(legislasi semu) bukan merupakan peraturan perundangundangan dan tidak mengikat secara hukum.Hal tersebut dapat dipahami karena senyatanya pedomandimaksud bukan dibuat oleh lembaga Negara atau pejabatyang berwenang dan juga tidak melalui prosedur yangditetapkan dalam peraturanperundangan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
4288 — 6621
  • diperiksa tetapi tujuannya untukmengetahui kompetensi tapi isi pertanyaan tentangorang lain maka harus terkait dengan orang yangdisekitar tentang kompetensi terperiksa bukanorang lain;Bahwa pemeriksaan klinis tidak bisa memakaiistilah pemeriksa dan terperiksa, tetapi konselordan klien, hasilnya tidak bisa diserahkan kepadaorang lain karena hanya untuk kepentinganterapiimaka sudah jelas laporan tersebutdilaporkan kepada klien;Bahwa disiplin ilmu yang dipelajari oleh ahipolygraph adalah teknologi semu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
494 — 277
  • administarsi yang dapat diberikan yakni ljinnya dicabut.142 Bahwa Instansi terkait bekerja samadengan kantor pajakuntuk melakukan penagihan.143 Bahwa Terkait surat dari kementriantentang Peringatan 1, 2 dan 3 sudah sesuai tupoksinya.144 Bahwa PNBP akan terus ditagihkanwalaupun perusahaan sudah pailit.145 Bahwa Pendapat ahli terkaitpendelegasian penandatanganan RKAB oleh Gubernur kepada Kepala Dinas,berarti tidak ada harmonisasi.146 Bahwa Surat Edaran adalah peraturankebijakan oleh pemerintah yang sifatnya semu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
391 — 247
  • administarsi yang dapat diberikan yakni ljinnya dicabut.142 Bahwa Instansi terkait bekerja samadengan kantor pajakuntuk melakukan penagihan.143 Bahwa Terkait surat dari kementriantentang Peringatan 1, 2 dan 3 sudah sesuai tupoksinya.144 Bahwa PNBP akan terus ditagihkanwalaupun perusahaan sudah pailit.145 Bahwa Pendapat ahli terkaitpendelegasian penandatanganan RKAB oleh Gubernur kepada Kepala Dinas,berarti tidak ada harmonisasi.146 Bahwa Surat Edaran adalah peraturankebijakan oleh pemerintah yang sifatnya semu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
375 — 522
  • administarsi yang dapat diberikan yakni ljinnya dicabut.142 Bahwa Instansi terkait bekerja samadengan kantor pajakuntuk melakukan penagihan.143 Bahwa Terkait surat dari kementriantentang Peringatan 1, 2 dan 3 sudah sesuai tupoksinya.144 Bahwa PNBP akan terus ditagihkanwalaupun perusahaan sudah pailit.145 Bahwa Pendapat ahli terkaitpendelegasian penandatanganan RKAB oleh Gubernur kepada Kepala Dinas,berarti tidak ada harmonisasi.146 Bahwa Surat Edaran adalah peraturankebijakan oleh pemerintah yang sifatnya semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
222 — 321
  • Karena kalau dilelang, ada koridor tertentu, tidak bolehmengarah kepada merek tertentu, sehingga bisa terjadi lelang semu. lItu yangjadi tidak benar. Kalau terbatas, maka lelang terbatas.Bahwa jadi kalau itu agak ga bisa dijawab karena itu harus ada tindakantinadakan lanjutanya/buktibukti lanjutan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
309 — 625
  • Air MataCina, Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir dipasar tagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobaratas lorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahususeluruhnya;Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yangsaksi kemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskansebagai jalur pengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang buruh akanmulai memasukkan sampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
284 — 201
  • Undangundang tidak akan menerima alasanadanya kekeliruan/kesesatan tentang situasi atau faktasebelum dibentuk kontrak;Kekeliruan/kesesatan yang semu (oneigenlijke dwaling),yang pada prinsipnya tidak akan dapat membentukkontrak, karena sebenarnya kata sepakat tidak tercapai.Artinya, syarat ketentuan undangundang belumterpenuhi mengingat kehendak tidak sejalan denganpernyataan satu dengan yang lainnya(Bandingkan dengan: Herlien Budiono, Ajaran UmumHukum Peranjian dan Penerapannya di BidangKenotariatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
132 — 32
  • mengurangani non rieltidak dinyatakan secara tertulis tetapi diarahkan untuk mengurangi kegiatantersebut ;Bahwa rapat tersebut pada tahun 2008 saksi tidak mendengar tetap diatahun2013 saksi hadir ikut rapat sebagai GM di Lampung ;Bahwa rapat tersebut seingat saksi tahun 2013 dan pada saat itu Terdakwasudah bukan Terdakwa ;Bahwa kalau untuk penyusunan RKAP dalam hal ini setahu kami yaitu kamimendapat undangan dari Kantor Regional disebutkan untuk pembahasanRKAP tahun yang sedang berjalan bersamasama dengan semu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
363 — 254
  • Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1342 — 1681
  • Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahll. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra. Bahwa Terkait PNBP diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 2009.Terhadap pendapat Ahli tersebut.