Karena:1.1.1.2.Sebagaimana diatur pasal 6 UU RI nomor: 11 tahun 2012 tentangsystem Peradilan pidana Anak, mengisyaratkan adanya Diversi yangbertujuan untuk:a. Mendamaikan antara korban dengan anak;b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan;c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dane.

Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.Dimana sebelumnya telah dilakukan Diversi yang berhasilmendamaikan antara korban dengan terdakwa (Terbanding), namunkesepakatan diversi tersebut tidak mendapatkan penetapan dariKetua Pengadilan ;Sebagaimana diatur pasal 2 Undangundang nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwaPeradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas:Perlindungan;Keadilan;Non diskriminasi:;Kepentingan terbaik anak;Penghargaan terhadap pendapat anak

Menyatakan bahwa perkara pidana anak atas nama Marsis Yoga Als YogaAnak dari Nadi tidak dapat dilakukan upaya diversi;Menolak permohonan Majelis Hakim;3.

Peradilan Pidana Anak dan PeraturanPemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi danHal.13 dari 15 hal.

Anak, Pasal 55 dan pasal56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12(dua belas) Tahun jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan pasalpasal dari peraturan yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14Agustus 2017 Nomor : 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Sdw yang dimintakanbanding tersebut

Anak,sebagai berikut:1.

Subjek hukum dalam perkara a quo,adalah pribadi manusia (natuurlijke persoon) yaitu sebagai Terdakwadalam perkara ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anakyang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik denganhukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yangmenjadi saksi tindak pidana.

Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaikbagi Anak, dalam perkara a quo, Anak telah dilakukan penahanan,dengan demikian harus pula dipertimbangkan kepastian hukumterhadap penahanan tersebut;Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalamPasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undangundang tersebutmenyebutkan, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a.

Penjatuhan Pidanatersebut dengan berpedoman pada batasan sebagaimana ketentuanPasal 81 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 81 ayat (1), dan ayat (5) jo.Pasal 1 angka 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, dengan syaratsyarat sebagaimanadiatur Pasal 81 ayat (3), dan ayat (4) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pulamemperhatikan hakhak Anak saat menjalani masa pidanasebagaimana

Pasal 81 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UndangUndang Nomor49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Anak Nomor 20/Pid.Sus Anak/2016/PN DpsHasil penelitian kemasyarakatan No.

Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.Hal 12 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps3.

Klien menanggapi bahwa apa yang di tuduhkan kepadanya adalah benar ,olehkarena klien merasa telah melakukan perbuatan seperti apa yang di sangkakanHal 22 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus Anak/2016/PN Dpskepadanya, namun klien mohon supaya di berikan keringanan hukuman karenaklien masih ingin melanjutkan sekolahnya.4.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadappenjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UUNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancamanpidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yangmelaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan minimumkhusus pidana penjara tidak berlaku terhadap

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yangHal 26 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus Anak/2016/PN Dpsdidampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Denpasar,P2TP2A Kota Denpasar, Pekerja Sosial, dan orang tua Anak.Panitera Pengganti, Hakim, Wayan Puglig, SH. Agus Walujo Tjahjono, SH. MHum.Hal 27 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps

Anak.

bahwa Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak mempunyai unsurunsur delik sebagai berikut :1.

Anak, dimana mengandung unsurunsur delik,1.

Anak Dan Kedua Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke3UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;27UndangUndang R.I.

Pid.I.A.4 PUTUSANNomor 39/Pid.SusAnak/2021/PN BtmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:1. Nama lengkap LF;2. Tempat lahir : Surabaya;3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/20 Januari 2005;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Menyatakan Anak F telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke5 KUHP Jo Pasal 1 Angka Ke3 UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak F selama 8 (Delapan) bulandengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dandengan perintah Anak tetap ditahan;3.

Anak;Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dantidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.SusAnak/2021/PN BtmMenimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

di kemudian hari ; Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehinggamemperlancar jalannya persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke5 KUHP Jo Pasal 1 angka ke3UndangUndang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana serta ketentuanketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Anak:Nama lengkap : MUHAMMAD IKMA;Tempat lahir : Paradorato;Umur/tanggal lahir :17 Tahun 10 Bulan/ 07 Mei 1999;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja,Kabupaten Dompu;Agama : Islam;Pekerjaan t5Selanjutnya

dalam putusan ini disebut sebagai Anak, berdasarkan ketentuan Pasal1 Angka 3 UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, oleh :1 Penyidik, tidak ditahan;2 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal21 Mei 2017;3 Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal27 Mei 2017;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 28Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017

Menyatakan anak MUHAMMAD IKMA bersalah melakukan tindak pidanapencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan kami.2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak anak MUHAMMAD IKMA dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan denganperintah agar Anak tetap ditahan;3 Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara

Anak, terhadap Anak yang belumberusia 14 Tahun hanya dapat dikenai Tindakan, sedangkan dalam perkara ini Anak telahberusia 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan tesebut maka pembelaanPenasihat Hukum terdakwa dikesampingkan.Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut terbukti melakukan suatu tindakpidana, maka sesuai Pasal 69 ayat (1) Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dinyatakan sebagai anak nakal, selanjutnyaterhadap Anak dapat dijatuhkan

Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo.UndangUndang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1 Menyatakan Anak MUHAMMAD IKMA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam KeadaanMemberatkan ;2 Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD IKMA tersebut dengan pidanapenjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;3 Menetapkan

Atas pertanyaan tersebut Pembimbing KemasyarakatanBapas (PK Bapas) menerangkan bahwa ia selaku PK Bapas tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jika merujuk padaketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukumHalaman 4 dari 11 Putusan SelaNomor 12/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampinganlain

anak tidaklah sekedar bersifat yuridis formal atau sebataspemenuhan kelengkapan surat saja.

Sehingga jika dimaknaimaksud dari keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran materil tidaklahsebatas dan sekedar menguji apakah perbuatan yang dituduhkan kepada Anaktelah sesuai dengan fakta dan bukti yang ada;Menimbang, bahwa adapun dalam pelaksanaan undangundang sistemperadilan pidana anak wajib menjunjung tinggi Asas Perlindungan, AsasKeadilan dan Asas Nondiskriminasi.

Hal mana dikarenakan undangundang iniHalaman 6 dari 11 Putusan SelaNomor 12/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.menegaskan tentang adanya bangunan sistem peradilan pidana anak yangartinya keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak mulai tahappenyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.Selanjutnya jika dimaknai secara konstitusional maka sistem ini melahirkankewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi : dalamsetiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan

Dan apabila dari hasil pengujian tidakHalaman 7 dari 11 Putusan SelaNomor 12/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.terdapat kesesuaian antara bukti surat dan fakta maka hal ini dapatlahdikesampingkan dikarenakan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak dapatmelangkahi satu tahapan sebab seperti yang diuraikan sebelumnya bahwaSistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses yang menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan,penuntutan, pemeriksaan dipersidangan hingga

PUTUSANNomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN KbaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:1. Nama lengkap : Anak;2. Tempat lahir : Lubuk Besar (Bangka Tengah);3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /13 Juni 2003;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Anak, Hakim wajibmempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Pasal 73Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akan melakukantindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat (vide Pasal 73ayat 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian syarat khusus adalahuntuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalamputusan

hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak (vide Pasal 73ayat 4 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa terhadap syarat knusus sebagaimana Pasal 73 ayat(4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkanHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN Kbakebutuhan Anak untuk melanjutkan pendidikan, karena saat ini Anak dalamkondisi putus

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Anak;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan kepunyaan saksi Cin Moi yang merupakankorban perbuatan Para Anak, dan karena pemeriksaan telah selesai, makaditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untukdikenakan/dijatunkan terhadap Anak, apakah berupa pidana atau tindakan,maka berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim mempertimbangkan halhal sebagai berikut

Ketentuanketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaansanksi bagi Anak pelaku tindak pidana, antara lain ancaman pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,Pasal 69, Pasal 71, Pasal 79, serta Pasal 81 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;4. Tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu supaya Anak dijatuhi pidanapenjara selama 5 (lima) bulan;5.

Agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat(1) huruf b angka 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pelayanan kepada masyarakatselama 3 (tiga) bulan;b. Agar Anak II diberi sanksi tindakan berupa pengembaliankepada orang tua/wali;7. Keadaan pribadi Anak, antara lain keadaan ekonomi orang tua Anak,kurangnya pendidikan dan kasih sayang bagi Anak;8.

Pasal 69 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berusia 14 (empatbelas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sehingga tuntutan PenuntutUmum tersebut juga sesuai dengan undangundang serta filosofi pelindunganAnak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu asas kepentingan yangterbaik bagi Anak dan kesejahteraan Anak, sehingga tuntutan PenuntutUmum tersebut tidak bisa dipenuhi; Bahwa karena terhadap Anak II hanya bisa dikenai tindakan, makarekomendasi Pembimbing

Anak serta semua peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Anak;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan kepunyaan saksi Cin Moi yang merupakankorban perbuatan Para Anak, dan karena pemeriksaan telah selesai, makaditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untukdikenakan/dijatunkan terhadap Anak, apakah berupa pidana atau tindakan,maka berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim mempertimbangkan halhal sebagai berikut

Ketentuanketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaansanksi bagi Anak pelaku tindak pidana, antara lain ancaman pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,Pasal 69, Pasal 71, Pasal 79, serta Pasal 81 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;4. Tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu supaya Anak dijatuhi pidanapenjara selama 5 (lima) bulan;5.

Agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat(1) huruf b angka 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pelayanan kepada masyarakatselama 3 (tiga) bulan;b. Agar Anak II diberi sanksi tindakan berupa pengembaliankepada orang tua/wali;7. Keadaan pribadi Anak, antara lain keadaan ekonomi orang tua Anak,kurangnya pendidikan dan kasih sayang bagi Anak;8.

Pasal 69 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berusia 14 (empatbelas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sehingga tuntutan PenuntutUmum tersebut juga sesuai dengan undangundang serta filosofi pelindunganAnak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu asas kepentingan yangterbaik bagi Anak dan kesejahteraan Anak, sehingga tuntutan PenuntutUmum tersebut tidak bisa dipenuhi; Bahwa karena terhadap Anak II hanya bisa dikenai tindakan, makarekomendasi Pembimbing

Anak serta semua peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan dengan menepatkan Anak dilembaga Pendidikan Panti Asuhan Bustanul Bakri Seulala Kota Langsa selama 10 (sepuluh) bulan ;3. Menetapkan Anak untuk dikeluarkan dari Rumah tahanan negara ;4.

UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak. Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika Jo.

UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabu;Ad.1.

Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran Hukum, dengandemikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukanpengulangan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7ayat (2) huruf b Undangundang No. 11 Tahun 2012 tentang sistemperadilan pidana anak;c.

2017/PN.Lgs.mengurangi hakhak Anak sebagaimana maksud dari undangundang SistemPeradilan Pidana Anak bila dikenakan penjatuhan pidana penjara ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuanPasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan denganmenepatkan Anak dilembaga Pendidikan Panti Asuhan Bustanul BakriSeulala Kota Langsa selama 10 (sepuluh) bulan ;3. Menetapkan Anak untuk dikeluarkan dari Rumah tahanan negara ;4.

PUTUSANNomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN TglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Anak:Nama Lengkap : ALAM YASYA ILMANULLAH Bin SAHIRIN.Tempat lahir : Tegal.Umur / tanggal lahir :17 tahun / 26 April 2000.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Warganegara : Indonesia.Tempat tinggal : JI. Nakula Rt.008 Rw.006 Kel.SlerokKec.

berkonflik denganhukum, maka segala ketentuan dalam UURI No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak harus dipenuhi dalam pemeriksaan di persidangan dan haltersebut telah pula dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pertama ini telah terbuktidan terpenuhi menurut hukum;Ad.2.

Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan minimum khusus pidanapenjara tidak berlaku terhadap Anak, dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada intinyadisebutkan Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)dan pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak,dengan mempertimbangkan UndangUndang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupapidana sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan di bawah ini;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN TglMenimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan)butir tablet kKemasan warna silver bertuliskan ZENITH PHARMACEUTICALSbergambar PANDA, 1 (satu) buah tas tangan kecil merk Pollo, dan Uang TunaiRp.490.000, (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), akan

Anak, serta peraturanperaturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI:1.

sedangkan permohonan banding PenuntutUmum diajukan tanggal 16 Agustus 2017 ;sehingga dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sertadengan cara cara yang sudah ditentukan dalam Undangundang, olehkarenanya secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangandengan alasan: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak , dimana anak hanya dapatdijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang dalam hal ini hakim anak tidak mempertimbangkanketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SistimPeradilan Pidana Anak yang berbunyi Anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan mengingat anakHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUSANAK/2017/PT.BJMNorhalidi Bin Ardiansyah telah lebih dari 14 (empat belas) jadi sangatlahtidak tepat jika

Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberi efek jera kepada pelakutindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang laintidak turut melakukan tindak pidana tersebut.Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut umum tersebut terdakwa anak tidak mengajukan kontra memoribanding.Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum yangmenyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , dimana anak hanya

Anak menyebutkan bahwa anak hanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang ini.Menimbang, bahwa dalam Pasal 7layat (1) huruf b UU Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan adanya pidana pembinaandi luar lembaga sedangkan di dalam penjelasan Undang undang tersebutmenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberiantuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa , intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

Anak; UndangUndang lainnya khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Hulu Sungai Selatan, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus2017 Nomor: 9/Pid.Sus,An/2017/PN.Kgn yang dimohonkan bandingtersebut .

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RIDHO AKBAR Alias RIDHO Bin IDHAM dan Anak ARGA QISATA bin TRI PERA

, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I oleh Anak, sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;