Ditemukan 234 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-09-2015 — Upload : 26-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.
Tanggal 10 September 2015 — DARLAM YASITO Bin MUSTAJA; (TERDAKWA)
16327
  • dilepas (14.860 m2) demikian juga kondisi tanah lebih produktifdibandingkan dengan tanah yang dilepas.23) Tanggal 20 Mei 2009, dilakukan bersama antara Berita Acara Kajian BersamaDitjen PMD DEPDAGRI, Pemprov Jateng, Pemkab Purbalingga, Pemerintah DesaDawuhan dalam rangka tukar menukar tanah bondo desa dengan tanah milikperorangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.24) Tanggal 01 Juni 2009, Gubernur menerbitkan surat Nomor 143/10587 tentangPelepasan Tanah Kas Desa yang isinya adalah menunjuk surat
    Mendagri tanggal27 Mei 2009 Nomor 143/2088/PMD perihal Mutasi Tanah Kas Desa di KabupatenPurbalingga; 167 Perkara Korupsi25) Tanggal 01 Desember 2009, Kepala Desa Dawuhan menerbitkan Surat Keputusan(SK) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Mutasi tanah Bondo Desa Dawuhan yang1)isinya:a) Menyetujui dan tidak keberatan tanah bondo desa seluas 14.860 M?
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Buhari Muslim, S.Ag Bin H.Yusransyah
8745
  • PulangPisau dengan penerima hibah, setelah dilakukan penandatanganan tersebutbarulah dilakukan transfer.e Bahwa sesuai dengan Surat Mendagri nomor 900 / 2677 / SJ tanggal 5 Juli 2011bahwa hibah dalam bentuk uang karena objek pemeriksaan adalah penerimahibah dalam hal ini DPD KNPI Kab.
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Muhammad Akib,SKM,M.Si Bin H.Akhmad Camea
6317
  • PulangPisau dengan penerima hibah, setelah dilakukan penandatanganan tersebutbarulah dilakukan transfer.e Bahwa sesuai dengan Surat Mendagri nomor 900 / 2677 / SJ tanggal 5 Juli 2011bahwa hibah dalam bentuk uang karena objek pemeriksaan adalah penerimahibah dalam hal ini DPD KNPI Kab.
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
15659
  • Perjanjian persewaan dari PNKA ke Saleh Bin Said Alwainy yangdiperpanjang s/d 31 Desember 1977; Surat PJKA kepada pemohon tanggal 10 Pebruari 1977 No.B.189/77 perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepadaNegara, PJKA tidak keberatan melepaskan tanah tersebut jembalimenjadi tanah Negara;Surat Mendagri Dirjen Agraria UB Direktur Pengurusan HakhakAtas Tanah yang ditujukan kepada Gubernur KDKI Jakarta up. KA.Direktorat Agraria DKI Jakarta tanggal 14 Juni 1979 No.
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
8894
  • Sedangkan untuk TA 2004 posisi mataanggaran yang dipermasalah kan masuk dalam pos Sekretariat DPRD,sesuai dengan Surat Mendagri; Bahwa yang memilih Pimpinan DPRD adalah para anggota DPRD;; Bahwa Program Kerja berasal dari Pimpinan DPRD yang sudah disetujui paraanggota DPRD; Bahwa yang membuat Target Kerja adalah Pimpinan DPRD.
Register : 03-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 25/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 3 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
125111
  • Zulkardianto DT RJ Indo untuk Dinas dalamrangka workshop kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/timahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 yang diketahui olehan. Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap StempelSetwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanandinas oleh an.
    Zulkardianto DT RJ Indo untuk Dinas dalam rangkaworkshop kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pascaberlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttgDPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RahmatRealson. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.
Register : 26-03-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 13 Nopember 2012 — ZULMAN ZAST, SH
11126
  • H.R.Zahedi pada bulan September tahun 2007 jugamelaporkan secara lisan kepada saksi bahwa :e Ada pekerjaan lanjutan dan hal ini sudah sesuai dengan pedoman/petunjukbaik dari surat Setda Provinsi Riau maupun surat Mendagri ;e Atas laporan Raja Zahedi tersebut sempat saksi tanyakan apa alasan pekerjaantersebut dilanjutkan, dan diperoleh penjelasan ada kendalakendala persiapanlahan dilapangan disamping itu seingat saksi juga curah hujan cukup tinggisehingga mempengaruhi kemajuan pekerjaan dilapangan
Putus : 25-01-2007 — Upload : 13-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132PK/PID/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — H. MUFRODI MUCHSIN Bin KH. MUCHSIN, dkk
7250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti Setoran ke Bank Jabar Cabang Serang Rekening No.07.003.03.005.029.5 atas nama Pemda Provinsi Banten yang telahdilegalisir pada tanggal 12 Mei 2006 (Bukti PK.9);10.Rekening Giro No. 07.00.00.03.005029.5 atas nama Pemda Provinsibanten yang telah dilegalisir pada tanggal 12 Mei 2006 (Bukti PK.10);11.Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas Biaya Bantuan PengkajianKep.Mendagri No.29/2002 bagi Anggota DPRD Provinsi Banten (BuktiPK.11);12.Surat Mendagri Nomor : 161/3211Sj tanggal 24 Desember 2003, sifat :
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
12625
  • Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( EmpatJuta Rupiah ) untuk pembayaran Konitribusi An.ZULKARDIANTO DT RJ INDO Mengikuti workshopkedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/timb.ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar olen RahmatRealson. SH.MM bertanda tangan serta bercapstempel Setwan DPRD Kab.
    Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( EmpatJuta Rupiah ) untuk pembayaran Kontribusi An.ZULKARDIANTO DT RJ INDO Mengikuti workshopkedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/timahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ.Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Meis/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson.SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel SetwanDPRD Kab.
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
15911
  • Pesisir Selatan dan diketahuidari tempat perjalanan dinas oleh atas nama PETO SYARIFSANJAYA bertanda tangan serta bercap stempel Puncak PrestasiInstitute.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten.Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp. 4.000.000, (Empat JutaRupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama ZULKARDIANTODT RJ INDO Mengikuti workshop kedudukan tenaga ahli fraksi dankelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no.161/417/SJ.
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
19524
  • ZULKARDIANTO DTRJ INDO Mengikuti workshop kedudukan tenagaahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pascaberlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ.Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggalHalaman 288 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg628) a.629) a.26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar olehRahmat Realson. SH.MM bertanda tangan sertabercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel padatanggal 27 Mei 2011.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterimadari Bendaharawan DPRD Kab.
    ZULKARDIANTO DTRJ INDO Mengikuti workshop kedudukan tenagaahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pascaberlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ.Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar olehRahmat Realson. SH.MM bertanda tangan sertabercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel padatanggal 27 Mei 2011.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterimadari Bendaharawan DPRD Kab.
Register : 14-03-2024 — Putus : 02-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 2 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
ABDUL RAHIM, SE BIN ABDUL RAHMAN
1930
  • Fotokopi surat mendagri Prof. H.
Register : 14-03-2024 — Putus : 02-08-2024 — Upload : 19-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 2 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
Albar Arif,SE
1770
  • Fotokopi surat mendagri Prof. H.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
702215
  • Hutan tanaman itu dibangun diatas hutanhutan yang ada ;Bahwa saksi ada menyampaikan pada Gubernur waktu itu bahwasudah ada surat yang dikirim untuk Menhut yang tembusannya saksiterima dan surat itu ditujukan kepada Mendagri untuk mencabut SKPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR575IUPHHKHT yang diberikan oleh bupati bahkan surat itu saksi bacakan saat pertemuan dengan LSM ;Bahwa pada saat pertemuan dengan LSM saksi tunjukkan satu file ituberikut juga surat Mendagri, surat putusan, bahkan Mendagri