Ditemukan 308 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hermien herlin herlina herling herliza herlian hervien herliem herliena herline herzien
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-01-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Oktober 2013 — PT. PAN BROTHERS >< PT INDONESIA TAROKO TEXTILE
167 — 50
  • Herlien Budiono, S.H. dalam bukunyayang berjudul Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya (2011:93)yang menyatakan sebagai berikut:....maka perjanjian terjadi atau terbentuk melalui proses penawaran yangdisampaikan oleh satu pihak yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. Prosespenawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding) melandasi terbentuknyaperjanjian... Suatu penawaran dan juga penerimaan adalah tindakan hukum sepihak.
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bil
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.DIDIK YOPPHIE HENDRARTO
2.INDRAWATI
Tergugat:
1.Achmad Orbari disebut juga Achmad Urbari
2.Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
63 — 12
  • diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dipenuhi syarat Subyektif maupun syarat Obyektifnya.Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN BilMenurut R Subekti dalam Hukum Perjanjian yang diterbitkan oleh IntermasaJakarta tahun 2005 halaman 22, dikatakan :"Jikaperjanjian sudah tidakmemenuhisyaratobyektifnya, ternyatamasihadayang mengajukangugatanatautuntutanatas hal tersebut, maka hakimdiwajibkan karenajabatannyamenyatakanbahwa tidak pernahadasuatuperjanjianatauperikatan.Menurut Herlien
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-03-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 Oktober 2015 — HOTMAULI MANURUNG, Lawan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE,
206 — 158
  • Bukti P 50 : Buku Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, oleh Elly Erawati dan Herlien Budiono,sesuai dengan aslinya ;51. Bukti P 51 : Buku Hukum Perjanjian, Prof Subekti, halaman 15,sesuai dengan aslinya ;52. Bukti P 52 : Buku Kompilasi Hukum Perikatan Prof. MariamDarus Badrulzaman, halaman 87 dan 89, sesuaidengan aslinya ;53. Bukti P 53 : Surat Keterangan dari RS Elizabeth No.001/RSEDM.KM/VV1I/2015, seuai dengan aslinya ;54.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Perjanjian
Register : 07-05-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Bjm
Tanggal 2 Desember 2015 — PENGGUGAT: - PT. DONINDO MENARA UTAMA TERGUGAT: - PT. POS INDONESIA (Persero) TURUT TERGUGAT: - ROBENSYAH SYAHRAN, SH. MH.
202 — 81
  • April 2015, Perihal : Tanggapan, melalui kuasa hukumnyaPenggugat kembali meminta agar Tergugat tidak membebankan biayakontribusi tambahan dan denda tersebut.Bahwa pembebanan pembayaran kontribusi tambahan dan dendatersebut jelas bertentangan dengan asas keseimbangan dalamperjanjian, karena asas keseimbangan menghendaki adanya kehendakdari kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjiandan menekankan hak dan kewajiban para pihak secara wajar dengantidak membebani salah satu pihak saja (Herlien
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA VS H. SUHARTO, S.H.,
767 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 320 PK/Pat/2015perkara a quo, gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh TermohonPeninjuan Kembali pada tanggal 15 Juli 2010;Bahwa dalam kaitannya dengan pembatalan perikatan Pasal 1454KUHPerdata menentukan sebagai berikut:Bila suatu tuntutan untuk penyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasidengan suatu ketentuan undangundang khusus mengenai waktu yang lebihpendek, maka waktu itu adalah lima tahun (lihat penjelasan hukum tentangKebatalan Perjanjian, Elly Erawati dan Herlien Budiono, National
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 20-04-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mkd
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
FUAD KHOIRONI
Tergugat:
1.LEGOWO BIN MURMO SUDIRO
2.GEORGIUS IVO MARIUS ELIASAR, S.H
Turut Tergugat:
1.R.GIARDI SUHARJANTO, SH, Mkn
2.BANK BRI KANCA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kab. Magelang
136 — 30
  • Sedangkan Perjanjian Jual Beli merupakan jual beli dimana hak milikatas benda tersebut seketika berpindah kepada pihak pembell;Bahwa selanjutnya Herlien Budiono, dalam Artikel Pengikatan Jual Belidan Kuasa Mutlak terbitan Majalah Renvoi, Nomor 10, Maret 2004, hal. 57memberikan definisi Pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yangberfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya sebagaimanakesepakatan kedua pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Majelis hakimberpendapat
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 04-10-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN WATES Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Wat
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
139 — 39
  • Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yangberjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (hal. 56), tentangpaksaan dalam KUHPerdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani,atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukummengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukumsehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawahketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secarabebas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3075 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — RUDI KUSDIANA, S.E., DK VS PT. BPR MEKAR ADIDANA, DKK
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti dalam buku yang berjudul Hukum Perjanjian" dikatakan:Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian antar pihak penjual danpihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli, dikarenakan adanyaunsurunsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut, antara lainadalah Sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinyapelunasan harga;Sedang menurut Herlien Budiono, Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalahperjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yangbentuknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. TJOENG ANDY ANTHONY, DK VS 1. EDDY LEO, DK
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herlien Budiono, S.H., dalam bukunyaAjaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,Citra Aditya Bakti, tahun 2009, halaman 98, yang menyebutkan:Kekeliruan yang sebenarnya (eigenlijke dwaling) merujuk pada situasikehendak dan pernyataan satu sama lain berkesesuaian, tetapikehendak salah satu pihak atau dari Keduanya terbentuk secara cacat.Jadi, sekalipun perjanjian telah terbentuk, perjanjian tersebut tetapdapat dibatalkan;Melinat dari ketentuan pasalpasal tersebut di atas maka AktaPenyelesaian
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-01-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 51/Pdt.G/2017/PN .JKT.UTR
Tanggal 8 Januari 2018 — Penggugat:
Tuan Ir. Ruddy Tjahjono
Tergugat:
1.Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
2.Freddy Budiono, S.E
48 — 24
  • Dalil Penggugat tersebut sesuai dengandoktrin Elly Herawati dan Herlien Budiono dalam bukunya PenjelasanHukum Tentang Kebatalan Perjanjian halaman 13 yan menyatakan bahwa:...Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undnagundang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum. Artinyaketentuan dalam undangundang tertentu yang menyatakan bahwa orangatau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan hukum yang bersifatmemaksa sehingga tidak dapat disimpangi.
    Dalil Penggugat tersebut sesuai dengandoktrin Elly Herawati dan Herlien Budiono dalam bukunya PenjelasanHukum Tentang Kebatalan Perjanjian halaman 13 yang menyatakanbahwa:...Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undangundang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum. Artinyaketentuan dalam undangundang tertentu yang menyatakan bahwa orangatau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan hukum yang bersifatmemaksa sehingga tidak dapat disimpangi.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 725/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
ANTHONY KUSUMA
Tergugat:
1.PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
2.DION SETIAWAN
258 — 71
  • Brt23:untuk mengalihkan piutangnya/tagihan Tergugat terhadap Penggugat kepada pihakketiga guna mendapat pelunasan kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I.Majelis Hakim yang Terhormat, perkenan Tergugat menyampaikan alasan dandasarnya Tergugat melakukan pengalihnan piutangnya Tergugat terhadapPenggugat kepada pihak ketiga sebagai berikut:(1) Menurut pendapat Dr Herlien Budiono, SH dalam bukunya Kumpulan TulisanHukum Perdata di bidang Kenotariatan, Cetakan kedua, penerbit PT Citra AdityaBakti,
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6321 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • ., hlm. 57.14 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum PerjanjianBerlandaskan AsasAsas Wigati Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 113; J. Satrio,Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 29. 8 Dokumen Penjelas isit fot43.indd 8 42/13/2010 9:57:32 PE.
    Jadi, selama34 Herlien Budiono, op.cit., hlm.112.35 PN. Pati 17121960 No. 79/1960/Pdt; PT Semarang 242195 No. 4/1965/Pdt/PT Smg; MA 30111965 No. 302 K/Sip/1965.36 Wirjono Prodjodikoro, AsasAsas Hukum Perjanjian, Bandung: W.
    Yogyakarta: UII Press.Budiono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, HukumPerjanjian Berlandaskan AsasAsas Wigati Indonesia. Bandung: Citra AdityaBakti. hlm.113.Bzn, B. Ter Haar. 1950. Beginselen en Stelsel van het Adatrecht. Cetakan keempat.Jakarta: J.B. WoltersGroningen.Chandra, S. 2005. Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (PersyaratanPermohonan di Kantor Pertanahan). Jakarta: PT Gramedia Widya SaranaIndonesia.Clarkson, Kenneth W. et al. 2001.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 20-02-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 48/Pdt.Bth/2019/PN Smn
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
SIGIT TUNJUNG SUPRIYADI
Tergugat:
1.SADIYO
2.ELIS WIDOWATI, SH
3.DENNY ARDIANTO
Turut Tergugat:
1.Drs.IRIANSYAH
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
45 — 24
  • sertipikat milik Pembantah yang dijadikan jaminan hutang sehingga menentukan hutang dan bungaPembantah menjadi tidak jelas;Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.Bth/2019/PN Smn25.26.27.Bahwa saat ini terhadap tanah dan bangunan milik Pembantah telahdiajukan permohonan Eksekusi oleh Para Terbantah yang terregisterdengan Nomor Perkara No 33/2018.Eks Jo No106/Pdt.G/2014/PN.Smn Jo No 81/Pdt/2015/PT.Yyk Jo No1809K/Pdt/2016 pada Pengadilan Negeri Sleman;Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 08-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 80/PDT/2016/PT PTK
Tanggal 26 Oktober 2016 — Pembanding/Penggugat I : AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK
Terbanding/Tergugat I : KODIRUN KARYA
Terbanding/Tergugat II : SRI INDAHWATI
Terbanding/Tergugat III : AGUNG SRI SADHONO SH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
Turut Terbanding/Penggugat II : DES PURWADI BIN H. PAINO MK
Turut Terbanding/Penggugat III : PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK
Turut Terbanding/Penggugat IV : AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK
Turut Terbanding/Penggugat V : PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK
Turut Terbanding/Penggugat VI : DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK
Turut Terbanding/Penggugat VII : ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK
103 — 40
  • Herlien Budiono, KumpulanTulisan Hukum Perdata Kenotariatan, Cetakan Kedua, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2008, halaman 6);17.3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 135/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Tergugat : PT.TRUST INVESTAMA Diwakili Oleh : Albert Aries, SH.,MH.,(IPC)
Terbanding/Penggugat : PT.Bima Multi Finance
177 — 151
  • Herlien Budiono, S.H. melaluibuku berjudul Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya DiBidang Kenotariatan halaman 5, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung 2010, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsursepakat dalam suatu perjanjian adalah Unsur atau ciri pertama dariperjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendakbeberapa orang (duorum vel plurium in idem placitum consensus).Artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dua orangatau lebih atau dibangun oleh perbuatan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 31-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 93/Pdt.Sus/BPSK201 6/PN.Bkn
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk melawan Miftah Nur Asrofi
133 — 60
  • Herlien Budiono,Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenoktariatan, Cet. 3,Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 3031);Menimbang, bahwa dalam bukti P 7, berupa Syarat dan Ketentuan UmumPemberian Fasilitas Kredit, (SKUPK) telah ternyata dalam Pasal 11 ayat (16),mengenai kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihaktelah memilih tempat kedudukan hukum yang akan menyelesaikan permasalahanhukum diantara mereka yaitu pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Namun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 247/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.PT K-LINK INDONESIA
2.PT K-LINK NUSANTARA
3.PT KLINK MITRA GLOBALINDO
Tergugat:
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
260 — 192
  • kehendak tersebut mengandung arti adanya penyesuaian kemauanatau saling menyetujui kKehendak masingmasing, sebagaimana dikemukakanoleh berbagai ahli hukum perikatan/perjanjian antara lain yaitu: Subekti dalam bukunya, Hukum Perjanjian, halaman 28 menerangkan:Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, penanjian harus dianggap lahirpada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawab yangtermaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggapsebagai detik lahimya kesepakatan, Herlien
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
255 — 176
  • (Bandingkan dengan: Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPenanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cet. IV,Bandung: PT.
    Objek perjanjian tersebut dengan demikian haruslah:a. dapat diperdagangkan;b. dapat ditentukan jenisnya;Hal 379 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBc. dapat dinilai dengan uang, dand. memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan;(Bandingkan dengan: Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPenanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cet. IV,Bandung: PT.
    (Bandingkan dengan: Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPenanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cet. IV,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 116122);Menimbang, bahwa kausa adalah tujuan, isi dan maksudyang dikehendaki bersama oleh para pihak untuk mengadakanperjanjian yang melahirkan hukum. Melalui kausa sebagai salahsatu syarat sah perjanjian, di dalam praktik perjanjian ditempatkandi bawah pengawasan hakim.
    (Bandingkandengan: Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Peranjian danPenerapannya di Bidang Kenotariatan, Cet. IV, Bandung: PT.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 180/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Haji Aris Sugianto Diwakili Oleh : Susilo SH MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bina Usaha Kampus
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Terbanding/Tergugat III : Yenny Himawan, SH., M.Kn
71 — 45
  • Pada umumnya, suatu perjanjian pengikatanjual beli tanahmengandung Jjanjijanji yang harus dipenuhi terlebih dahuluoleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjianpokok yang merupakan tujuanakhir dari para pihak (Herlien Budiono,Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2018/PT SBY.Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 270).
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 99/Pdt/2014/PT.DPS
Tanggal 16 Oktober 2014 —
157 — 125
  • Oleh karena L Agreemen mihukumber rkanhukum Indonesia, perjanjian arbitrase juga akan menjadi batal demi hukum.Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul PenjelasanHukum tentang Kebatalan Perjanjian halaman 4 menyatakan sebagai berikutBatal demi hukum berarti sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidaksah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit, berdasarkanperaturan perundangundangan) memang begitulah adanya.