Jo. pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 Jo.PP.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 13 hal. Put.no.2036/Padt.G/2020/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

Sipil Kabupaten Biak Numfor untukdilakukan pencatatan seperlunya dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;wn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatanpenggugat pada point 3 tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnyadanTergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 (1) Rbg Tergugat harusdihukum membayar biaya perkara ini; wn Mengingat UU No.1 tahun 1974 Jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 13 hal. put.no.2198/Pdt.G/2020/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

Dan Pemohontidak pernah mendalilkan alasan pengajuan gugatan cerai terhadapTermohon dengan alasan Zina, berprilaku buruk ataupun cacatkelakuan, mohon termohon membaca dan menelaah kembalialasan/dalildalil gugatan pemohon;> Bahwa benar dalam Pasal 2 ayat (1) UU No,1 tahun 1974Tentang Perkawinan : menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sahjika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masingmasing;> Bahwa PP No.45 tahun 1990 Jo.PP No.10 tahun 1983,adalah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

Oleh karena itu sikap dan keputusan Termohon memilihbekerja sebagai PNS di Tapteng dan pisah rumah dengan Pemohonadalah suatu sikap durhaka kepada Pemohon, dan sesuai denganpasal 8 ayat (4) PP No.10 tahun 1983 Jo.PP No.45 tahun 1990:Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian dengan suamiatau istrinya karena salah satu meninggalkannya selama 2 tahun ataulebin, maka tidak berhak atas pembagian gaji dari Pegawai Negeri Sipiltersebut;7.

Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Termohon DK tersebut mendalilkan tentang gugatan terhadap hakhakistri yang diceraikan termasuk nafkah masa lampau untuk itu PemohonDK / Tergugat DR akan menanggapi gugatan Rekonvensi tersebutsebagai berikut :> Bahwa menurut hukum, karena pokok perkara adalahgugatan perceraian yang diajukan Pemohon DK / Tergugat DR,dengan alasan bahwa termohon DK/pemohon DR telahmeninggalkan pemohon DK/termohon DR 7 tahun lamanya, dansesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PP No.10 tahun 1983 Jo.PP

juta lima ratus ribu rupiah) per bulan =Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);Halaman 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Pdn.Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah isitri terhutang tersebut,Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan menolak, karena pokokperkara adalah gugatan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi,dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan TergugatRekonvensi 7 tahun lamanya, dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PP No.10tahun 1983 Jo.PP

lawasUtara MEMBAYAR 1/3 (satu pertiga) bagian perbulan setiap bulannya atas GajiTergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakanmenolak, dengan alasan pokok perkara adalah gugatan perceraian yangdiajukan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensitelah meninggalkan Tergugat Rekonvensi 7 tahun lamanya, dan sesuai denganHalaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Pdn.Pasal 8 ayat (4) PP No.10 tahun 1983 Jo.PP

Bercerai denganTergugat adalah jalan yang terbaik karena apabila dipertahankan akanmenimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan, permohonan gugatanini telah sesuai dengan maksud UU No.1 Tahun 1074 jo.PP No.9 Tahun1075, Pasal 19 huruf (f);Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon menolak jawaban Tergugatdan mengabulkan gugatan Penggugat;Bahwa, atas jawaban tersebut, dalam dupliknya secara Lisan, Tergugatmemberikan jawaban yang intinya tetap pada jawaban semula;Bahwa, untuk membuktikan dalildalilnya

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 14 hal. Put.no.2024/Pdt.G/2020/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

dilanjutkan;Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hukum yangberbunyi, "lex specialis derogate lex generalis" Majelis Hakim menilaiketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 45 Tahun 1990hanya mengatur secara umum tentang prosedur administrasi perceraianbagi seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu izin perceraian dari atasan, bukanaturan khusus tentang sah atau tidaknya perceraian itu sendiri, dengandemikian PPNomor 45 Tahun 1990 jo.PP

Jo. pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 Jo.PP.

UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo.PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudiandalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Made Mertia denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angkaangka pasangan togeltertanggal 04 Juni 2014 ;1 (satu) lembar karbon kecil ;1 (satu

Berdasarkan Undangundang P.A No. 5/1960 jo.PP No.10/1961 Pasal 19 dengan asasasas hukum Pasal 499 dan Pasal 500KUHPerdata di mana dalam hak milik melekat pada pemiliknya;Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2006 Bahwa asas ne bis in idem berlaku dalam perkara untuk perkaraperkaracontentius dan keputusannya adalah condemnator dan adanya hubunganhukumnya menyangkut persoonlijk recht.

secara agama Hindu diDenpasar;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi tersebut makaMajelis Hakim berpendapat : Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tuntutan perceraianyang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa alasanalasan untuk mengajukan gugatan perceraian telahdiatur secara limitatif didalam UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP

maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai,dan sebelum akad nikah, Pemohon berstatus duda dan Pemohon II berstatusjanda;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1, P.2, P.3 danP.4 bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya makaalat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatanlengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 jo.PP

perceraian ini pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enampuluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untukdicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihakyang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP

maksimal (Selama 6 bulan) kepada Penggugat untukmengurus dan memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, akan tetapiPenggugat tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 5 tahun 1984 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, MajelisHalaman ke8 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Rap.Hakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan denganmenunjuk ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlakuBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1.

Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana di atur dalam UU No.1 tahun 1974 tentangperkawinan Jo.PP No.9 tahun 1975 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116(f) yang berbunyi Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertenngkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahHal 2 dari 14 hal Put. No 1187/Pdt.G/2018/PA.Ambtangga dan tidak adanya saling mencintai atau karena sebab lain di luarkemampuannya;PRIMAIR;1.

uang lembur sebesar Rp117.041.172,00yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) selaku penyedia jasa merupakan obyekPPN;Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 802 B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian maka amar pertimbangan Majelis Hakimtersebut nyatanyata tidak sesuai dengan fakta pembuktian dipersidangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 17 danangka 19, dan Pasal 4, Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPN Jo.PP

penggantian BBMsebesar Rp93.712.500,00 yang diterima oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selakupenyedia jasa merupakan obyek PPN.Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 802 B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian maka amar pertimbangan Majelis Hakimtersebut nyatanyata tidak sesuai dengan fakta pembuktian dipersidangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 17 danangka 19, Pasal 4, dan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPN, Jo.PP

No. 607.UU.No. 1 Th. 1974 Jo.PP. No. 9 Th. 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KependudukanTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barattertanggal 20 Agustus 2001, yang mana pernikahan tersebut berlangsung diGereja Pouk Bumi Dirgantara Permai Bekasi. Adapun perkawinan tersebuttelah bubar karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan NegeriKelas 1 A Mataram dengan Putusan No. 47/PDT.G/2013/PN.MTR tertanggal5 Juni 2013 ;2.

usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang,bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi didepan mediator yang telah ditunjuk sebagaimana PerMA No.1 tahun2016,pada tanggal 08 Pebruari 2017,akan tetapi gagal,sebagaimana laporanmediator secara tertulis tanggal 08 Pebruari 2017;Menimbang,bahwa dengan diajukannya Surat Izin Cerai dari AtasanPemohon berupa Surat Izin Cerai Nomor.474.2/3279/BKD,tertanggal 20 Desember 2016,Pemohon sebagai Pegawai Negeri telah memenuhi ketentuan PPNo.10 tahun 1983,Jo.PP