Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suamiisteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri saling cinta mencintai,hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya,(Undangundang No 01 tahun 1974 Jo.PP.

No 9 tahun 1975) ntidak mungkin terwujudmaka Penggugat lewat kuasa hukumnya berhak mengajukan Gugatan cerai kepadaPenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, pasal 33 Undangundang NO. 1 Tahun 1974 Jo.PP. No. 9 tahun 1975, maka Penggugat berhak mohon kepada Bapak Hakim KetuaPengadilan Agama Banyuwangi di banyuwangi lewat kuasanya agar supaya memanggil,memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yangamarmya Putusannya sebagai berikut :PRIMAIR : 1.

KM 12 tahun 1996 tentangPokokPokok Pembinaan Kepegawaian BUMN di lingkungan DepartemenPerhubungan Laut sehingga saat itu PENGGUGAT dikenai hukuman disiplinberat oleh TERGUGAT karena dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 jo.PP. 45 Tahun 1990 dan KD 11 Tahun 1994 dengan sanksi dilepaskanJabatan PENGGUGAT dari Kepala Dinas Akuntansi dan turun sebagai staf diBagian UNG =+1=seeseene eee eee eee.

demikian tidak ada jugaPerjanjian Kerja Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT; olehsebab itu tuntutan Perselisihan Hak Normatif sesuai Pasal 2 huruf a sertapenjelasannya pada UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Hubungan Industrial tidak akan bisa terjadi untuk diajukan kePengadilan Hubungan Industrial karena Hak Normatif itu sendiri ada didalam Perjanjian Kerja Bersama Tahun 1997 kalau hal itu dimungkinkan ada;di sisi lain Karena PENGGUGAT dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 jo.PP

Bahwa sehubungan dengan poin 8 di atas dan PENGGUGAT sudah tidak adaketerikatan dengan TERGUGAT sebab sudah Pensiun kemudian karena padatahun 1997 PENGGUGAT telah dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 jo.PP. 45 tahun 1990 oleh TERGUGAT yang mana Peraturan Pemerintahdimaksud identik dengan Pasal 279 KUH Pidana maka menurut hematPENGGUGAT yang dapat memeriksa dan mengadili gugatan ini sehubunganTERGUGAT diduga telah melanggar KUH Perdata pasal 1365 yaitu PerbuatanMelawan Hukum Oleh Penguasa maka sangat

No. 358 K/Pdt.Sus/20113.d.dimaksud dalam PP No.10 Tahun 1983 jo.PP No.45 Tahun 1990.Bahwa sejak lahirnya UU No.13 tentang ketenagakerjaan dan UUnomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, PT Pertamina (Persero) sebagai BUMNharus tunduk dengan peraturan perundangundangan di bidangketenagakerjaan (Ref.pasal 87 UU BUMN) dan tidak lagi tundukdengan UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian jo.PP 10/1983 jo.PP 45 Tahun 1990 dan PP 30 tahun 1980, PP tersebutmerupakan

PP No.10/1983 jo.PP No.45 Tahun1990. Dengan demikian apabila perusahaan masih mengaitkanmasalah ketenagakerjaan dengan PP No.10/1983 jo. PP No.45/1990maka hal itu tidak relevan lagi diterapkan kepada pekerja PT Pertamina(Persero) yang notabene bukan Pegawai Negeri Sipil.Bahwa menurut pendapat saksi ahli yang kami hadirkan yakni Sdr.Djoko Triyanto, SH.MH (Dosen Ketenagakerjaan Fak. Hukum UNDIPSemarang selama 24 tahun) dan Sdr. lonu Santosa Faridi, SH. M.Hum.

Terkaitdengan PP No.10 Tahun 1983 jo.PP No.45 Tahun 1990 ditegaskanhanya berlaku untuk komunitas tertentu (Pegawai Negeri Sipil).4.h. Selanjutnya Sdr.Rajab Marsikun dianggap melanggar TKO No.B028/l10220/2000S0 tgl. 01 Nopember 2000 dan TKO No.B029/ 10220/2000SO tgl.01 Nopember 2000.

sampai pulangpada tanggal 3 Pebruari 2010 ke rumah penggugat sendiri dan kembali ke Taiwan tanggal 18 Pebruari2010, sedangkan tergugatberada di rumah orangtua tergugat sendin;bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yangdiharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri saling cinta mencintai, horrmat menghormati,Hal 1 dari 3 hal.Pts.No.0898/Pdt.G/2010/PA.Bwi.setia memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP

No.9Tahun 1975) tidak mungkin terwujud, maka penggugat lewat kuasa hukumnya berhak mengajukanmengajukan cerai kepada tergguat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pasal 33 Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP No.9Tahun 1975 maka penggugatberhak mohon kepada bapak hakim ketua Pengadilan Agama Banyuwangilewat kuasa hukumnya agar supaya memanggil, memeriksa gugatan penggugat, dan selanjutnyamengadili dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:Primair :1) Mengabulkan gugatan

hukum banding atau kasasi :Berdasarkan dalildalil yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat minta agarKetua Pengadilan Negeri Wonosari agar memeriksa dan mengadili perkara ini.Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:I PRIMAIR :1 Mengabulkan Gugatan penggugat ;I2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Gunung Kiduldengan Akta Perkawinan Nomor 193/CS U/2013, dari daftar perkawinanstbld UU No.23 tahun 2006 Jo.PP

tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnyadipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknyapetitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dari gugatan penggugat mengenaiputusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar di kantor CatatanSipil Gunung Kidul dengan Akta Perkawinan Nomor 193/CS U/2013, dari daftarperkawinan stbld UU No.23 tahun 2006 Jo.PP

dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas yang diperoleh daribukti P1 serta keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahuibahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melakukanperkawinan secara sah pada tanggal 12 Desember 2013 dan telah terdaftar di kantorCatatan Sipil Gunung Kidul dengan Akta Perkawinan Nomor 193/CS U/2013, dari daftarperkawinan stbld UU No.23 tahun 2006 Jo.PP

Penggugat, maka mengingat anak tersebut masih dibawah umur tentunya masihsangat memerlukan perhatian dan kasih sayang serta biaya hidup, oleh karenanyamenurut Majelis Hakim secara logika hukum Tergugat lebih baik sebagai walinya karenaanak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, yang sudah pasti lebih dekat denganIbunya, sedangkan terhadap biaya hidup anak Pengugat dan Tergugat Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1983 Jo.PP

) tidak menerima pembagian gaji jika usul izin perceraian dari PNS Pria karenaisteri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturutturut tanpa izin suami dantanpa alasan yang sahMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak dapatmenyatakan biaya hidup untuk anaknya tiap bulannya Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah),karena berdasarkan keterangan Penggugat gajinya ada dilakukan pemotongan hutang diBank dan sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1983 Jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta perkawinan Nomor:99/TH/KM/2006 menurut stod 1920 No.751 Jo.1927 No.564 Jo.UUNo.1.Th.1974 Jo.PP No.9 Th.1975 bahwa di Mataram pada tanggal 2 Juni2006 telah tercatat perkawinan antara KETUT SUGIHARTA dengan NIKADEK ARI SUGIHARTI yang telah dilangsung dihadapan pemuka AgamaHindu yang bernama Pedande Istri Sri Sebali Sukania pada tanggal 4 April2004, Yang dikeluarkan di Mataram pada tanggal 5 Juni 2006. diberi tanda Pq;8.

P2), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KepalaKeluarga KETUT SUGIHARTA, No:3216052902160018 yang dikeluarkantanggal 17042018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bekasi, (Vide bukti P4), Foto kopi Surat Permohonanmasuk/memeluk Agama Hindu yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2004oleh Ketua PHDI Kecamatan Mataram, (Vide bukti P5), Foto kopi Kutipan AktaPerkawinan, berdasarkan Akta perkawinan Nomor: 99/TH/KM/2006 menurut stbdl1920 No.751 Jo.1927 No.564 Jo.UU No.1.Th.1974 Jo.PP

sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;SUBSIDAIRAtau apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali panggilan ;Menimbang bahwa karena Tergugat pekerjaannya sebagai TNI AD ,sesuaiPP 10 tahun 1983 jo.PP

buktibuktinya, dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukpada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasilMenimbang bahwa karena Tergugat pekerjaannya sebagai TNI ADaktif ,ssesuai PP 10 tahun 1983 jo.PP

Bahwa berdasarkan sebabsebab tersebut diatas, makaPenggugat merasa rumah tangga antara Penggugat denganTergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihanserta pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali sehinggauntuk menghindari, sesuai pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo.PP Nomor 19 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia, telah cukup alasan bagi Penggugat untukmengajukan gugatan ini ke Pengadilan AgamaSalatiga; oe Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugatmohon

Jo.PP No.9 Tahun 1991 tentangPelaksanaan Penertiban Perjudiaan, dalam surat dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT ANA SAPUTRA AliasBENCUT dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan;3.

judi kupon putih dan uang hasilpenjualan kupon putih dari para pengecer hanya sebagai pekerjaansampingan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1)ke2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo.PP

pekerjaan sampingan;Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsurtelah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judikepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahan untuk itu,biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau caranya apapun jugapun untukmemakai kesempatan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1)ke2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo.PP

rumahtangga sehingga Penggugat Melapor di Polres Gowa,e Bahwa Pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut,Penggugat sempat meninggalkan rumah karena takut terhadapTergugat;e Bahwa adnya Pertengkaran dan perselisihnan tersebutmengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapatdipertahankan;e Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidakberhasil ;e Bahwa atas uraian di atas Gugatan Penggugat telah memenuhilasan Perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 Jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.

kembali denganTergugat sehingga majelis perlu mempertimbangkan maksud Penggugattersebut;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak bertentangan denganhukum karenanya tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkanpemeriksaan perkara ini dan gugatan Penggugat patut dinyatakan selesaiKarena dicabut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telan melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Halaman 2 dari 5 halamanPutusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.

No.78 /Pdt.G/2013/PTA.MksMenimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya,mengenai tidak adanya izin perceraian bagi Terbanding selaku PNS sesuaiPP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS jo.PP Nomor 45 Tahun 1990, hal ini merupakan pengulangan dalam jawabanPembanding pada pemeriksaan perkara tingkat pertama dan telahdipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terbanding telahmembuat pernyataan tanggal 15 Maret 2013 yang menyatakan siapmenanggung segala

sejak bulan Oktober hingga permohonan ini di ajukan antaraPEMOHON dan TERMOHON tidak lagi tegur sapa dan sudah tidak tidurdalam satu kamar lagi.Bahwa untuk menghindari perselisihan yang lebih besar di rumah denganTERMOHON, PEMOHON sering pulang larut malam, bahkan PEMOHONpernah menginap di tempat kerja PEMOHON.Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah berusaha dengan sekuattenaga mengatasi perselisinan/pertengkaran akan tetapi tidak berhasil,oleh karena itu berdasarkan UndangUndang Perkawinan No.1 Tahun1974 Jo.PP

Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo.PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f;11.

meskipun telah dipanggildengan resmi dan patut, tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidakternyata bahwa tidak datangnya Pemohon itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, karenanya Pemohon dinyatakan tidak bersungguhsungguh dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR, permohonannya harusdinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo.