Bagaimana sikap politik dan hukum pemerintah terhadap kebijakan danimplementasi kebijakan dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham yangmeliputi kasuskasus KLBI, BLBI, rekapitalisasi perbankan dan seluruhrangkaian program penyehatan perbankan, termasuk program penjaminan dandana talangan?

Jawaban :Sikap politik Pemerintah didasarkan pada beberapa fakta:Rangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis, termasuk kebijakan BLBI,program penjaminan, penyehatan dan rekapitalisasi perbankan, program PKPS, dan programdivestasi, telah melalui proses politik saat itu dan mendapat landasan hukum yang sah, antara lainUU No.25/2000 tentang Propenas, TAP MPR Nomor X tahun 2001, Tap MPR No.VI/2002 danInpres No.8/2002.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah saat inimenghormati keputusan dan kebijakan sebelumnya yang sah (Lihat Lampiran 1). BPK telah menyelesaikan audit terhadap kinerja BPPN, termasuk tingkatpengembalian (recovery) aset pada tahun 2006.

Untuk menjamin kepastian hukum,pemerintah saat ini melanjutkan pelaksanaan kebijakan tersebut.Bukti dan uraian tersebut diatas telah membuktikan seluruh dalildalil PEMOHONKASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 mengenai pelaksanaan PKPS dantidak adanya pelanggaran MSAA.

Rangkaiankebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi, termasuk kebijakan BLBI,program penjaminan, penyehatan dan rekapitalisasi perbankan, programPKPS dan program divestasi telah ditetapkan dengan dasar hukum yangkuat, yaitu UndangUndang Nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas, TAPMPR Nomor X tahun 2001, TAP MPR No.VI tahun 2002 dan InpresNomor 8 tahun 2002. Karena itu, kebijakan dasar dalam penyelesaianKLBI dan BLBI adalah sebagai berikut ;1.

Tergugat, Para Penggugat menuntut terus agar hakbaik hak atas upah dan serta hak kepastian bekerja dipenuhi Tergugat;Bahwa Para Penggugat mencoba menyadarkan Tergugat atas kebijakanyang bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan dimaksud;Begitupun Tergugat tidak memberikan apresiasi baik, atas niat tulus ParaPenggugat, dengan tetap tidak bersedia melaksanakan hak ParaPenggugat;Bahwa kebijakan merumahkan buruh dengan tidak melaksanakan hak atasupah yang biasa diterima merupakan tindakan

Putusan Nomor 987 K/Pdt.SusPHI/201710.11.12.Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pengusaha wajib membayar upah buruh, apabila buruhbersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidakmempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yangseharusnya dapat di hindari pengusaha *;Bahwa jelas dan terang selain itu kebijakan perusahaan PT.

Apabila pengusaha akan membayar upah buruh tidak secara penuhagar di undingkan dengan pihak serikat burun dan atau para buruhmengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan;Bahwa jelas sikap dan tanggung jawab kinerja yang dimiliki dan melakatdalam diri Para Penggugat tidak diapresiasi baik oleh Tergugat malahansecara melawan hukum ternyata Tergugat memanggil Para Penggugat agarmenerima tawaran dari Tergugat berupa sejumlah uang;Bahwa juga kebijakan Tergugat yang tidak melaksanakan

Putusan Nomor 987 K/Pdt.SusPHI/201713.14.dirumahkan yang seharusnya menjadi milik Para Penggugat yang telahmengabdi dalam kurun waktu setidaknya 12 (dua belas) tahun;Bahwa kebijakan Tergugat yang membuat kebijakan merumahkan ParaPenggugat tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upah yangbiasa diterima Para Penggugat tanpa mekanisme hukum yang berlakumengisyaratkan bahwa Tergugat tidak mematuhi hukum yang berlaku ditanah air;Bahwa oleh karena inisiatif sepihak Tergugat dengan merumahkan ParaPenggugat

tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upah yangbiasa diterima merupakan kebijakan diluar prosedural dan lebih cenderungingin menghilangkan hak Para Penggugat atas pesangon (misbruik vanrecht) memperlihatkan iktikad buruk dari Tergugat dan tidak mungkin lagiTergugat disadarkan akan kekeliruannya, oleh karenanya Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Cg.

ACHMAD HARRIS ERNAWAN, S.H.Kepala Sub Bidang Pemantauan DanInventarisasi Permasalahan Kebijakan;8. ABDUL MUIZ FAUZI, S.H.Analis Kebijakan Pertama;9.

Maka berdasarkan hal tersebut SuratKeputusan Bersama yang merupakan suatu kebijakan ini tidak layakdigugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang menguji suatu Kebijakan yang tidakdiatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara Jo.

Sehingga diwadahilah oleh yangberwenang dengan yang dinamakan aturan kebijakan publik;Bahwa Bleidsrege! adalah sebuah produk hukum yang dibuat olehjabatan tertentu yang mengisi produk hukum yang memberikandasar bagi institusi pemerintahan yang menjadi dasar keabsahanpemerintahan, maka lahirlah sebuah aturan kebijakan.

Apa produk hukumnya dari kebijakan itu ada keputusan,surat edaran, pengumuman, maklumat, itu juga bisa kita sebutaturan kebijakan ;Bahwa perbedaan yang mendasar antara Keputusan (beschikking)dan Kebijakan (beleidsregal) secara substantive perbedaan yangpaling menyolok adalah dari adressat. Sama dengan kebijakan tapiadresatnya individual, bisa juga konret tapi adresatnya tetapindividual.

Karenaada kominment ini maka SKB merupakan kebijakan yang adaaturannya yaitu adanya sanksi dan wakiunya paling lambat akhirDesember 2018 itulah daya ikat subuah kebijakan. Klausula akanada perubahan dst hemat ahli tidak perlu, karena dalam suatuproduk hukum jika ada kesalahan apapun dapat dirubah tanpamencantumkan klausa tersebut.

Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum Putusandari Termohon haruslah dibatalkan;Bahwa, adanya kebijakan Kuota bukan atas kebijakan ataukemauan maupun Intervensi dari Pemohon maupun Para Terlaporlainnya, tetapi adalah Kebijakan Pemerintah R.I.

Oleh karena kebijakan kuotaadalah kewenangan Instansi pemerintah, sedangkan Pemohonhanya menerima dan melaksanakan kebijakan kuota tersebut;Halaman 66 dari 572 him. Putusan Nomor 2/Pdt.SusKPPU/2015/PNJkt.

Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukumPutusan dari Termohon haruslah dibatalkan;42.Bahwa, adanya kebijakan Kuota bukan atas kebijakan atau kemauanmaupun Intervensi dari Pemohon maupun Para Terlapor lainnya, tetap!adalah Kebijakan Pemerintah R.I.

Secara teori, pilihan rejim kebijakan pembatasanimpor dengan non tariff barrier dalam pengaturan kuota, umumnyadimaksudkan untuk melindungi produsen di dalam negeri. Padahalberdasarkan faktafakta persidangan dan keterangan dari pelaku usaha,Majelis Komisi menyimpulkan bahwa pilihan kebijakan kuota untuk ImporBawang Putin adalah kebijakan yang salah.

Perumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negerib. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeric.

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL ......................= Rp 1.060.753.270.

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL ...............= Rp 1.060.753.270.

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL .....................= Rp 1.060.753.270.(Satu milyar enampuluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).2.

Sumber Daya Manusia Nomor0405/HC &GS /BMC/VII/2018, tentang Kebijakan Perilaku Bisnis..

sumber dayamanusia tentang kebijakan perilaku bisnis dan kebijakan kode etik yang telahditerbitkan oleh PT.

KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR;1.PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;2.KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;3.DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I);4.PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE;

M.App.Sc. jabatan AnggotaKelompok Kerja Pemetaan Geofisika Udara ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia, Kantor Badan Geologiberalamat di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2011, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II / TERBANDING II ;3 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIANSANGGAH,LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPPR.I

Jabatan Kepala Bagian Hukum;Januar Indra, Jabatan Kepala Seksi Bimbingan Teknis Instansi PemerintahMustika Rosalina Putri, Jabatan Perancang Peraturan Perundangundangan ;Sari Melani, Jabatan Penyusun Bahan Saksi Ahli Instansi Pemerintah Pusat ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawai padaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangberalamat Kantor di Gedung SME Tower Lt.8, Jalan JenderalGatot Subroto, Kavling 94, Jakarta 12780, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2012 ;

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2009 SLAMET SANTOSO dikenalkankepada Terdakwa oleh mertua SLAMET SANTOSO dan mengatakan bahwaterdakwa adalah staf ahli di Badan Kepegawaian Negara sekaligus sebagaiKoordinator nasional Pengangkatan CPNS melalui jalur kebijakan

menanyakan apakah terdakwa bisamemasukkan SLAMET SANTOSO menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalurkebijakan kemudian dijawab oleh terdakwa "Bisa, Saya adalah staf Ahli BKN, kamutenang aja semua saya yang atur biar kamu jadi PNS" kemudian SLAMETSANTOSO menanyakan akan ditempatkan dimana lalu dijawab oleh terdakwa akanditempatkan di Departemen Perhubungan, dan karena ucapan terdakwa tersebutSLAMET SANTOSO menjadi percaya dan tertarik untuk masuk menjadi PNS diDepartemen Perhubungan melalui jalur kebijakan

Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2009 saksi dikenalkan kepada Terdakwaoleh mertua Saksi dan mengatakan bahwa terdakwa adalah staf ahli di BadanKepegawaian Negara sekaligus sebagai Koordinator nasional Pengangkatan CPNSmelalui jalur kebijakan setelah itu lalu saksi diberikan nomor Handphone Terdakwadan saksi kembali kerumah, beberapa hari kemudian Saksi menghubungi terdakwadengan maksud menanyakan apakah terdakwa bisa memasukkan Saksi menjadiPegawai Negeri Sipil melalui jalur kebijakan kemudian

dijawab oleh terdakwa "Bisa, Saya adalah staf Ahli BKN, kamu tenang aja semua saya yang atur biar kamujadi PNS" kemudian Saksi menanyakan akan ditempatkan dimana lalu dijawab olehterdakwa akan ditempatkan di Departemen Perhubungan, dan karena ucapanHalaman 7 Putusan No. 545/Pid.B/2016/PN.Bksterdakwa tersebut Saksi menjadi percaya dan tertarik untuk masuk meniadi PNS diDepartemen Perhubungan melalui jalur kebijakan seperti yang dikatakan Terdakwa.Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2011 Saksi

kemudian dijawab olehterdakwa " Bisa, Saya adalah staf Ahli BKN, kamu tenang aja semua saya yang aturbiar kamu jadi PNS" kemudian saksi SLAMET SANTOSO menanyakan akanditempatkan dimana lalu dijawab oleh terdakwa akan ditempatkan di DepartemenPerhubungan, dan karena ucapan terdakwa tersebut saksi SLAMET SANTOSOmenjadi percaya dan tertarik untuk masuk menjadi PNS di departemen Perhubunganmelalui jalur kebijakan seperti yang dikatakan dan saksi mengunjungi rumahTerdakwa dan dirumah terdakwa saksi SLAMET

Sis, tertanggal 29 Juli 2015;2. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AV.26-30/V.68-6/99, perihal pemanggilan peserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaan PNS TA. 2014-2015 yang ditujukan kepada para PPK Pusat dan Daerah, tertandatangan Biro Humas an. TUMPAK HUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015. Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1. 1 (satu) buah KTP an. ASEP SAEFUL FASIH.2. 1 (satu) buah Hand Phone Samsung.

Sis,tertanggal 29 Juli 2015;1 (satu) lembar Surat Nomor : AV.2630/V.686/99, perihalpemanggilan peserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaanPNS TA. 20142015 yang ditujukan kepada para PPK Pusat danDaerah, tertandatangan Biro Humas an. TUMPAKHUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015.Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1 1 (satu) buah KTP an.

DEDE KURNIA bahwa dirinya punya kenalan orang BKN Pusatdan bisa mengurus pengangkatan CPNS melalui Jalur Kebijakan Khusustanpa melalui tes dengan persyaratan setiap orang yang akan diurus menjadiCPNS dikenai Biaya sebesar Rp.65.000.000, (empat puluh lima jutarupiah) yang dapat dibayar setengahnya dulu dan sisanya setelah SK.

DEDE KURNIA dengan ABAH DODIyang mengaku dari Kantor BKN Pusat dan satu tim dengan saksi MAMANSURYAMAN yang = samasama dari Kantor BKN Pusat yang akanmengurus pengangkatan PNS melalui jalur kebijakan Khusus tanpa tesdimana saksi MAMAN SURYAMAN sebagai ketua Timnya, setelah ituterdakwa mengatakan kepada saksi H.

menawarkanpendaftaran CPNS dari jalur kebijakan khusus untuk keluarga saksi;Bahwa benar pada waktu terdakwa ASEP SAEFUL FASIH datangmenawarkan pendaftaran CPNS melalui jalur kebijakan khusus diamemperlihatkan kepada saksi Nomor Pokok Penetapan Pegawai (NP3) atasnama calon peserta yang telah mendaftar;Bahwa benar setelah saksi percaya kepada terdakwa ASEP SAEFUL FASIHkemudian saksi mendaftarkan keluarga saksi sebanyak 10 (sepuluh) orangdengan menyerahkan berkas persyaratan dan uang tanda keseriusan

Pengangkatan CPNS akan diurus lansung oleh saksiMAMAN SURYAMAN orang BKN Pusat yang memiliki kuotapengangkatan CPNS dari Jalur kebijakan khusus ;Menimbang, bahwa untuk meyakinkan para peserta CPNS yangtelah mendaftar dan telah menyerahkan uangnya kepada terdakwadiantaranya saksi SUGENG SUROSO, saksi MOH.

Bentukpenguasaan Negara pada peringkat pertama dan yang palingpenting adalah Negara melakukan pengelolaan langsung atassumber daya alam sehingga Negara mendapatkan keuntunganyang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam.Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negaramembuat kebijakan dan pengurusan.

Perusahaan juga membayar retribusi daerahdan pungutan lain sesuai kebijakan pemerintah;c. kewajiban divestasi meningkat hingga 51 % sebagai jalanPemerintah meningkatkan kendalinya;B.

Putusan Nomor 29 P/HUM/2017Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Termohon menolakdalil yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa PP a quobertentangan dengan UU Minerba dan UU 12/2011;17.Bahwa pada oprinsipnya, Pemerintah tetap konsisten untukmelaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah (hilirisasi)sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba.

Bahwa dengan demikian, Termohon menolak dalil yang diajukan olehPara Pemohon yang menganggap Pasal 112C angka 4 PP 1/2017bertentangan dengan Pasal102 dan Pasal103 UU Minerba;Ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 justru merupakan upayapemerintah untuk konsisten melaksanakan kebijakan peningkatan nilaitambah sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba;B.

Putusan Nomor 29 P/HUM/2017pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan peningkatan nilai tambahsebagaimana tercantum dalam UU Minerba;2. Bahwa apabila PP a quo dibatalkan, akan menimbulkan antara lain:a. Kekosongan hukum karena tidak adanya pengaturan lebih lanjutmengenai kebijakan peningkatan nilai tambah sebagaimana diaturdalam UU Minerba;b.

tanggal 16 April 2012; Dan anak Pemohon dan Termohon tersebutmasih dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;4, Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalanrukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia,sakinah, mawadah, warahmah, namun pada akhirnya rumah tanggaPemohon dan Termohon mulai goyah, mulai terjadi perselisihan danpertengkaran, hal ini disebabkan karena Pemohon tidak senang dengantuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telah memilikiperempuan lain, kebijakan

adalah Saudara Pemohon;Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah milik sendiri, Sampai dengan berpisah;Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1orang;Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian merekasering terjadi perselisihan dan pertengkaran.Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon tidak senang dengantuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telah memilikiwanita idaman lain, dan kebijakan

adalah Teman Pemohon;Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah milik sendiri, Sampai dengan berpisah;Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1orang;Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian merekasering terjadi perselisihan dan pertengkaran.Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon tidak senang dengantuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telah memilikiwanita idaman lain, dan kebijakan

dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiranTermohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dandiputus secara verstek;Menimbang, bahwa dalildalil Pemohon menyatakan antara Pemohondengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adaharapan akan hidup rukun kembali, karena Pemohon tidak senang dengantuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telah memiliki wanitaidaman lain, dan kebijakan

Putusan No.588/Pdt.G/2019/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, danketerangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti faktafakta sebagai berikut: Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suamiistri yang sah dan belum pernah bercerai; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang teruS menerus, karena Pemohon tidak senangdengan tuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telahmemiliki wanita idaman lain, dan kebijakan Pemohon

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur dicabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankandan pemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yangberlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;Costumer/Pelanggan:a.

Persetujuan Kredit, angka 441 tentangpermohonan kredit yang menyatakan bahwa:a) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkapdan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya padabank lain;b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlumemperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harusmemastikan kebenaran data dan informasi yangdisampaikan dalam permohonan kredit.Bab WV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 42 Setiappermohonan

Kebijakan Agunan/Jaminan. Huruf (1)Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lain menyatakanbahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%,Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur dicabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan danpemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yangberlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategidan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerjadengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;Costumer/Pelanggan:a.

Perkreditan, Angka7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan.

.- untuk pembayaran Administrasi uang muka pengurusan jalur kebijakan tahun 2014 sisa yang harus dibayar Rp.95.000.000, setelah SK keluar di bulan Mei 2014, apabila tidak masuk maka uang akan dikembalikan tanpa dipotong/dicicil, kwitansi ditanda tangani di Medan pada tanggal 19 April 2014 oleh yang menerima an.ERNANETTY PARINDURI.

HASAN IBRAHIM HARAHAP sebesar Rp.15.000.000.- untuk pembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp.65.000.000.- akan segera dilunasi setelah SK keuar, kwitansi ditanda tangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerima an.ERNANETTY PARINDURI .

.- untuk pembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp.65.000.000. akan segera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi ditanda tangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerima an. ERNANETTY PARINDURI.

14. 1(satu) examplar rekening koran Bank Mandiri No Rekening 1060010181330 an.SALAMAH.

CPNS jalur kebijakan 2014 apabila SK keuar wajib dilunasiRp.75.000.000. dan jika SK tidak keluar biaya akan dikembalikan tidakada pemotongan, kwitansi ditanda tangani di Medan pada tanggal 29April 2014 oleh yang menerima an.Ernanetty Parinduri .12. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dariSalamah an.

Hasan Ibrahim Harahap sebesar Rp.15.000.000. untukpembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisaRp.65.000.000. akan segera dilunasi setelan SK keuar, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerimaan.Ernanetty Parinduri .13. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dariSalamah an.Heru ArpiansyaH sebesar Rp.15.000.000. untukpembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisaRp.65.000.000. akan segera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi

HASAN IBRAHIM HARAHAP sebesar Rp.15.000.000.untuk pembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisaRp.65.000.000. akan segera dilunasi setelah SK keuar, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerimaan.Ernanetty Parinduri .13. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dariSalamah an.HERU ARPIANSYAH sebesar Rp.15.000.000. untukpembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisaRp.65.000.000. akan segera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi

Hasan Ibrahim Harahap sebesar Rp.15.000.000. untuk pembayaranbiaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp.65.000.000. akansegera dilunasi setelah SK keuar, kwitansi ditanda tangani di Medanpada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerima an.Ernanetty Parinduri .13. 1 (Satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Salamahan.Heru Arpiansyah sebesar Rp.15.000.000. untuk pembayaran biayaadministrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp.65.000.000. akan segeradilunasi setelah SK keluar, kwitansi

Dengan demikian,segala perlakuan, tindakan/kebijakan yang diakhiri dengan PemberhentianPenggugat dari tugas Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) olehTergugatTergugat sangat bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disebutkan dalamPasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PeradilanTata Usaha Negara, terutama yang berkaitan dengan: Azas KepastianHukum; Azas Profesionalitas; Azas

yang memberlakukan Peraturan Peraturansecara berlaku surut oleh Tergugat tersebut bagi Penggugat adalahmerupakan suatu Hukuman tanpa Kesalahan sedikitopun, dimanatindakan dan kebijakan Tergugat tersebut nyatanyata telahmelanggar ketentuan Pasal 28 angka 1 dan 2 UndangUndangDasar 1945, yang menyebutkan angka 1: "hak untuk hidup,hakuntuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperobudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan Hukum, dan Hak untuk

Pegawai Negeri Sipil hanya karena terpaut usia lima (5)bulan, lagilagi memberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, secara berlaku surut(Retroaktif) padahal usia Penggugat mulai bekerja atau mengabdi diJajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, masih tiga puluhdua (82) tahun dan usia Penggugat saat diusulkanpengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal20 Nopember 1993, masih Tiga puluh tiga (33) tahun;Kebijakan Tergugat yang terus

Dengan demikian segalatindakan dan kebijakan Tergugat sejak awal pengabdian Penggugatsampai dengan terbitnya Surat Keputusan a guo yang menjadi objeksengketa benarbenar bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melanggar Pasal 28 D angka 1dan 2 UndangUndang Dasar 1945, Pasal 28 angka 1 dan 2 UndangUndang Dasar 1945.

Bahwa akibat dari seluruh rangkaian tindakan dan kebijakan hinggaterbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objeksengketa sebagaimana telah disebutkan di atas telah menimbulkanHalaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2015berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat baik dalam bentuk Immateriil(moril) maupun dalam bentuk Materiil;2.

No. 268K/Pid.Sus/201 1pelaksanaan penggunaan Dana BOS, terdakwatidak pernah mengumumkan penggunaan DanaBOS di Papan Pengumuman Sekolah SMAN 1Leihitu, sehingga mengakibatkan adanyakegiatan yang tidak harus dibiayai olehDana BOS, namun atas kebijakan' terdakwadipergunakan Dana BOS untuk membiayaikegiatan tersebut, yaitu1. Les Ujian Akhir Nasional sebesarRp.6.500.000, 2.

Indriyanto Seno Adji, SH, MH didalam bukunya Korupsi Kebijakan AparaturHal. 41 dari 61 hal. Put. No. 268K/Pid.Sus/201 1Negara dan Hukum Pidana, halaman 475).Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan olehterdakwa Drs.

Djunaidi Toholoula adalahsalah satu bentuk kebijakan (diskresioner)yang dapat dibenarkan karena bertujuanmendatangkan manfaat bagi kepentingan umumyakni warga SMA Negeri 1 Leihitu) (lapanganHukum administrasi), dengan demikianperbuatan yang dilakukan terdakwa tersebutbukanlah perbuatan pidana, sehingga unsurkesalahan secara pidana tidak dapatdipertanggungjawabkan ke dalam diriterdakwa Drs.

MH di dalambukunya korupsi kebijakan aparatur Negaradan Hukumpidana, halaman 475, harusditerapkan secara kasuistis karena: Bahwawalaupun kewenangan diskresi aparaturNegara dapat dilakukan sesual denganundang undang (kewenangan mengikat) maupunmenyimpang dengan perundang undangan(kewenangan aktif yang dilakukan sesuaiHal. 43 dari 61 hal. Put.

MHtentang pengertian kebijakan diskresitidak menganulir pengertian kebijakantersebut secara utuh tetapi secarasepotong sepotong saja, sehinggapertimbangan judex facti menjadi kabur danbias.Untuk menguatkan pendapat Prof DR.Indriyanto Seno Adji, SH. MHtersebut makadiberikan pengertian dan maknasesungguhnya dari diskresi.

Dengan kata lain,kebijakan Termohon yang meningkatkan batas produksi rokok melalui ObjekPermohonan adalah kebijakan yang secara aktif mendorong pula naiknyajumlah konsumen rokok dalam negeri.Selain itu, peningkatan jumlah konsumen dalam negeri sebagai sebuahkeniscayaan sangat dipengaruhi pada kebijakan pemerintah yang masihmengizinkan adanya iklan dan promosi rokok.

Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016tentang Kebijakan Industri Nasional, yang konsekuensinya perludikendalikan dan diawasi secara khusus dan ketat.Kondisi IHT, kKnhususnya produksi rokok pada tahun 2015 adalahsebesar 348 milyar batang menurun 1,1% dari 352 milyarbatang (tahun 2014).

Termohon mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian a quoadalah sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuatsasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri HasilTembakau yang kemudian dalam pelaksanaannya berdampaksecara langsung pada keberlangsungan perkebunan tembakaudan cengkeh di Indonesia.

Termohon tegaskan, bahwa kebijakan cukai bukanlahkewenangan Termohon melainkan Kementerian Keuangan. Selainitu, dilihat dari sisi kebijakan, kenaikan tarif cukai merupakan salahsatu bagian dari strategi pengendalian konsumsi rokok dalamHalaman 51 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016kerangka peta jalan Industri Hasil Tembakau 2015 2020.

berupa dokumen perencanaan nasional yangmemuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri HasilTembakau dan BUKAN kebijakan yang berupa PENETAPAN.Merupakan hipotesa yang berlebihan dan hanya pemikiran sempitbelaka jika Pemohon menganggap bahwa Termohon dengansemenamena begitu saja menetapkan rokok sebagai warisanbudaya bangsa.Adapun penggunaan kata produk warisan budaya bangsa dalamLampiran Peraturan Menteri Perindustrian a quo sematamataadalah penegasan bahwa kretek adalah rokok khas

karyawankontrak tanggal 1 Oktober 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T5;Fotokopi form persetujuan Pimpinan terkait pemberian uang kebijakan karyawankontrak tanggal 8 Oktober 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T6;Fotokopi form persetujuan Pimpinan terkait pemberian uang kebijakan karyawankontrak tanggal 5 Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup dan

telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T7;Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 8 Februari 2017, yang telah diberimeterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberitanda T8;Fotokopi Resign Form Penggugat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T9;Fotokopi form persetujuan Pimpinan terkait pemberian uang kebijakan karyawankontrak tanggal 29 September 2017, yang telah diberi meterai yang

karyawankontrak tanggal 19 Desember 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T16;Fotokopi form persetujuan Pimpinan terkait pemberian uang kebijakan karyawankontrak tanggal 19 September 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T17;Fotokopi Absensi Penggugat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T18;Menimbang,

karyawan kontrak selanjutnyaTergugat baru mempekerjakannya berdasarkan PKWT tanggal 26 September 2017sampai tanggal 26 September 2019 dan kemudian Penggugat tidak maumenandatangani PKWT baru sehingga hubungan kerja demi hukum putus;Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisinan tersebut di atasmaka ditemukan permasalahan bagaimanakah status hubungan kerja Penggugatdengan Tergugat bila dikaitkan dengan kebijakan pemberian uang terkait dengankontraknya, pengunduran diri dan PKWT berulang kali

T08 dan T10 berupa form persetujuankebijakan pemberian uang untuk karyawan kontrak serta keterangan saksiPenggugat benama TUBAGUS DIN LAJUARDI terkait uang kebijakan yangmerupakan uang pengganti cuti karena karyawan kontrak tidak ada cuti dan padatabel nama (bagian belakang form persetujuan Pimpinan) ditandatangani olehpenerima uang kebijakan dan keterangan saksi Tergugat benama ANGGIGLISTIYA terkait perbedaan antara uang pengganti cuti dengan uang kebijakanterkait kontrak (uang pengganti jeda),

Dimana Pada Umumnya Pasien akan lebihdiutamakan dirujuk di Rumah Sakit Tipe C,Bilamana Rumah Sakit Tipe CTidak mampu memberikan Pelayanan maka baru akan dikirim ke RumahSakit Tipe B. dalam hal ini karena Rumah Sakit Sari Mutiara Medanmerupakan Rumah Sakit Tipe B,Otomatis Kebijakan tersebut menjadisangat berdampak.Hal tersbut Mengakibatkan Jumlah PemasukanSemakin menurun dan Aspek Pendapatan Perusahaanpun terdampakdengan Kebijakan tersebut.Dampak terbesarnya adalah Pemberian GajiPekerja menjadi Terlambat

Terkait Kebijakan Perusahaan Menyikapi Masalah Ketenagakerjaan MulaiNovember 2017 sampai dengan Maret 2019.Akibat Kesulitan Keuangan seperti yang Tergugat Uraiakan dalam Pointdiatas,Tergugat melihat Perlu langkahlangkah Konkret dalamMenyehatkan Perusahaan.Khususnya terkait ManajemenKetenagakerjaan.Karena itulan dalam Kurun waktu November tahun 2017sampai Awal tahun 2019 Yayasan Sari Mutiara melakukan PenyeimbanganJumlah Tenaga Kerja di RSU Sari Mutiara Medan.Penyeimbangan JumlahTenaga Kerja harus

Dimana Pada Umumnya Pasien akan lebihdiutamakan dirujuk di Rumah Sakit Tipe C,Bilamana Rumah Sakit Tipe CTidak mampu memberikan Pelayanan maka baru akan dikirim ke RumahSakit Tipe B. dalam hal ini karena Rumah Sakit Sari Mutiara Medanmerupakan Rumah Sakit Tipe B,Otomatis Kebijakan tersebut menjadisangat berdampak. Hal tersbut Mengakibatkan Jumlah PemasukanSemakin menurun dan Aspek Pendapatan Perusahaanpun terdampakdengan Kebijakan tersebut.

Selain itu terhadap permasalahan yang terjadi secara operasional,Tergugat juga mengeluarkan kebijakan dengan melakukan penutupanOperasional terhitung tanggal 1 Maret 2019 yang berdampak terhadapPemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang bekerja pada Tergugat sertaopsi kebijakan lainnya dengan melakukan mutasi terhadap Pekerja yang bekerjapada Tergugat ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam dan Universitas Sari MutiaraMedan sebagai bagian dari unit usaha yang juga dikelola oleh Tergugat (lc.Yayasan Sari

Bahwa sejak bulan Maret 2020, telah terjadi bencana nasionalpandemic covid 19 sebagaimana Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana nonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19), tanggal 13April 2020(Bukti P13), sehingga untuk mencegah penyebarannyapemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang ditetapkan melalui :i.

(Bukti P21) Surat GM No. 0414/SDM.09.01/020000/2020 tanggal 23Maret 2020, perihal ANTISIPAS PENANGANAN VIRUSCORONA (COVID19); (Bukti P22) Surat dari SEVP BPP No. 3253/AGA.00.01/011300/2020Tanggal 24 Maret 2020 perihal Kebijakan Layanan untukAntisipasi Virus Corona (COVID19);(Bukti P23) Surat dari GM UID Jabar No. 0464/AGA.00.01/020000/2020Tanggal 30 Maret 2020 perihal Kebijakan Layanan UntukAntisipasi Virus Corona (Covid 19);(Bukti P24) Surat dari SRM Niaga No. 0436/AGA.00.01/020000/2020tanggal 26

Majelis HakimBPSK Tasikmalaya tidak peduli dengan peristiwa force majeureyang dialami oleh PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA, padahalpandemi covid 19 dan kebijakan Pembatasan Sosial BerskalaBesartersebut telah ditetapkan oleh pemerintan baik nasionalmaupun daerah.3. PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN JUALBEL TENAGA LISTRIK, TELAH SESUAI DENGAN TAKARAN YANGSEBENARNYA YANG DINIKMATI OLEHTERMOHON/PENGADU/KONSUMEN :a.

Bahwa terdapat fakta angkastand kWh meter terakhir yangdibacaoleh petugas baca meter pada tanggal 24 Februari 2020(Bukti P33)sebelum kebijakan tidak dilakukannya baca meteradalah 44665, dan pada saat dilakukan baca meter kembali padatanggal 26 Mei 2020 (Bukti P33) angka stand kWh meter adalah48160, sehingga pemakaian tenaga listrik pada bulan Februari2020 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar 48160 44665 = 3.495 kWh.d.

Layanan untukantasipasi Virus Corona (Covid19) tanggal 24 Maret2020 ;: Fotocopy sesuai asli Kebijakan Layanan untukantasipasi Virus Corona (Covid19) Nomor 064/AGA/00.01./020000/2020 tanggal 30 Maret 2020 ;: Fotocopy sesuai asli Pembacaan meteran bulan Maret2020 (periode Billing April 2020) Nomor 0436/AGA/00.01./020000/2020 tanggal 26 Maret 2020 ;: Fotocopy sesuai asli Penyampaian informasi kekonsumen Nomor 11165/AGA/04.01.

Kebijakan dan/atau. ketentuan yang dikeluarkan oleh KomiteKebijakan Sektor Keuangan (KKSK), yang dibentuk oleh Pemerintahberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 tentangKomite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999(Keppres No. 177/1999) (BUKTI P4);Bahwa berdasarkan UU Perbankan jo.

Merumuskan arah kebijakan bagi upaya penyehatan perbankan,termasuk restrukturisasi dan rekapitalisasi Bank;b. Merumuskan arah kebijakan bagi restrukturisasi utang perusahaanyang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, terutamayang berhubungan dengan penyehatan perbankan;c. Merumuskan kriteria optimalisasi nilai aset melalui restrukturisasiindustri dan pelepasan aset secara transparan dan efektif gunamengamankan pengembalian uang negara;Hal. 3 dari 63 hal.

Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian selaku KetuaKomite Kebijakan Sektor Keuangan;Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;Para Menteri anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan;Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;Jaksa Agung Republik Indonesia;7229 5Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 706/Padt.G/2018/PN. Jkt.Pst.20.g.

Bahwa selain daripada hal tersebut, rangkaian kebijakan untuk mengatasikrisis, termasuk kebijakan BLBI, program PKPS, telah mengalami prosespolitik saat itu dan mendapat landasan hukum yang sah yaitu UU No.25 Tahun2000 tentang Propenas, TAP MPR No.X Tahun 2001, TAP MPR No.

BPPN,Tergugat Il tidak pernah membuat ataumerumuskan kebijakan dalam penentuan mengenaiPKPS (Penyelesaianhal 55 dari 63 hal put. No.706 /PDT/2018/PT.DKIKewajiban Pemegang Saham) kepada Sjamsul Nursalim.

nilai limit Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) ;Bahwa mengingat usaha dari penggugat mengalami kemunduran sehingga tidakmampu melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, namun sebagai tandaitikad baik dari penggugat maka penggugat sudah tiga kali mengajukanpermohonan keringanan angsuran yakni pada tanggal 12 Oktober 2015, tanggal15 Nopember 2015, dan tanggal 02 Februari 2016, namun tergugat belummemberikan balasan dan persetujuan ;Bahwa penggugat selama ini belum pernah diberikan kebijakan

antara lainseperti restrukturisasi, rescheduling, atau keringanan pembahyaran utanglain yang seharusnya dilakukan oleh bank berdasarkan Peraturan BankIndonesia (PBI) nomor : 7/2015 pasal 1 angka 25, meskipun penggugatsering meminta kepada tergugat melalui pegawainya yang datangmenagih kepada penggugat baik secara lisan dan telah tiga kali bermohonsecara tertulis terakhir permohonan tanggal 28 Februari 2016 ;Bahwa tergugat tidak menyetujui dan tidak meberikan kebijakan kepadapenggugat, maka penggugat

merasa sangat dirugikan dengandilakukannya lelang oleh tergugat ; Hal 3 dari 10 Hal Put.25/PDT/2017/PT.MKS10.Bahwa meskipun permohonan penggugat untuk mengangsur ke banksetiap bulan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikanmengingat usaha penggugat mengalami kemunduran, namun penggugatjuga belum pernah diberikan kebijakan seperti restrukturisasi,rescheduling, atau keringanan pembahyaran utang lain yang seharusnyadilakukan oleh Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor

Persyaratan kembali (reconditioning)termasuk penyertaan modal sementara, Penataan kembali (restructuring) Hal 4 dari 10 Hal Put.25/PDT/2017/PT.MKS11.12.13.14.termasuk pengurangan angsuran, pengurangan pokok, penghapusanpiutang, hapus buku, hapus tagih, dan terakhir baru dilakukan eksekusiagunan ;Bahwa penggugat masih tergolong pengusaha kecil menengah dan usahapenggugat saat ini adalah perdagangan perbengkelan dan kemungkinanapabila diberikan kebijakan maka harapan untuk berkembang di kKemudianhari

agar tergugat memberikan kepada kami salinanperjanjian kredit dan perjanjian penjaminan antara penggugat dengantergugat ;berdasarkan alasanalasan di atas dengan ini PENGGUGAT mohonkiranya Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memanggil keduabelah pihak untuk didegar dan diperiksa di muka persidangan sertamemutuskan sebagai berikut :Primair :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;Memerintahkan kepada tergugat (PT.Bank Rakyat Indonesia CabangParepare) untuk meberikan kebijakan