Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Judex factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuat gugatan dalam rekonvensi
Pengadilan PN MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 34/PDT.G/2013/PN.MTR
Tanggal 30 April 2013 — - JOST OSKAR ALEXANDER - FARIDA SOERJOPRANOTO
31 — 23
  • Menerima eksepsi Tergugat; ---------------------------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 20-04-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 53
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/e-Court/2020/PN.Bdg ;

    2. Menyatakan Lembaga Arbitrace atau Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA secara kewenangan Relatif berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/e-Court/2020/PN.Bdg. berasarkan pilihan domisili hukum Penggugat dan Tergugat;

    3. Menghukum Penggugat untuk membayar

Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-06-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Mjl
Tanggal 6 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 13
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Majalengka tidak berwenang memeriksa perkara nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Mjl;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Pengadilan PN MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2013 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 31/PDT.G/2013/PN.MTR
Tanggal 16 Mei 2013 — - JAMAL BUYUNG - CV. PADAK MAS, DK
117 — 49
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.330.000,-(Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah );
    sangat beralasan hukum diatastanah milik Tergugat 1 dan/ atau Kantor dan seluruh hasil Eksploitasi, yang dilakukanoleh Tergugat 1 yang masih ada maupun yang ada di Pelabuhan Lembar diletakkanSita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Jaminan tersebut akan diajukan dengansurat permohonan tersendiri;Berdasarkan seluruh uraian diatas yang merupakan alasan dan dasar gugatanPenggugat maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan NegeriMataram dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa
    Mataram sehingga dengandemikian Gugatan Penggugat disamping Error in Personan juga salahalamat, karena perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mataramtetapi merupakan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa oleh karena Perkara ini merupakan Kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara Mataram, maka menurut hukum Pengadilan NegeriMataram Cq Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini haruslahmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang(Kompetensi Absolut/Relatif) memeriksa
    Usaha Negera, sehingga tidak Relevan apabiladimohonkan kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yangmenyidangkan perkara ini, terlepas dari alasan diatas Tergugat II secara tegasmembantah dan menolak dalil Penggugat point 8, 9, 10, 11 dan 12, karena apa yangtelah dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan Ketentuan dan aturan Hukumyang berlaku.Berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Ketua dan anggota MajelisHakim yang menyidangkan Perkara ini untuk berkenan memeriksa
    Tergugat II patut dikabulkan;Menimbang, oleh karena eksepsi dikabulkan dan Penggugat dipihak yang kalah,maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan;Menimbang, oleh karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka eksepsiselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Mengingat ketentuan dalam pasal peraturan perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI:1 Mengabulkan eksepsi Tergugat 2;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 28-07-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1726/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 4 Agustus 2022 — Pemohon:
DRS.H. M. MUSTOFA HUDA, SH
34 — 3
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
MELVITA SARI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
59 — 28

  • Memperhatikan, ketentuan Pasal 133 HIR/159 Rbg, Pasal 134 HIR/160 Rbg, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

    M E N G A D I L I:

    1. Menolak eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
    3. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
    4. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk
    memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.368.600 (tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 23-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 49/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 23 Juni 2016 — 1. Motor Image Enterprise Pte Ltd; 2. TC Subaru Sdn Bhd sebagai Para Pembanding; M E L A W A N 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (“Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”) selaku Terbanding I 2. PT TC Subaru selaku Terbanding II
82 — 41
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 826/Pdt.Plw/ 2014/PN.DPS tanggal 03 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;Dengan mengadili sendiri - Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Para Pelawan dengan Nomor Register 826/Pdt/Plw/2014/PN.Dps ;- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili
    DPS.Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo berkenan untuk menolak permohonan Provisi yangdiajukan oleh Para Pelawan ;DALAM EKSEPSI:PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG UNTUKMEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARAPERLAWANAN A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) ;1.
    Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Denpasar tidakberwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadiliperkara perlawanan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukumacara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR atau Pasal 160 RBg)Majelis Hakim dalam perkara perlawanan a quo dimohon untukterlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan menyatakanPengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara perlawanan a quo.
    Bahwa meskipun Terlawan menganggap Pengadilan tidakberwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo, namun untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yangsebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara a quo, perluTerlawan tanggapi alasanalasan Gugatan Perlawanan (derdenverzet) Para Pelawan ;3.
    DPS.20.21.karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmengesampingkan keseluruhan dalil Para Pelawan ;Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Provisi sebagaimana yangdimohonkan oleh Para Pelawan, maka kiranya Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo berkenan mempertimbangkan akibatlangsung pada Putusan Provisi sebagaimana diatur dalam Pasal180 HIR dan Pasal 287 Rv yaitu
    Lebihlanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonanputusan serta merta, harus memberitahukan kepada KetuaPengadilan ;Bahwa dalildalil Para Pelawan selain dan selebihnya sudahsepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasaryang memeriksa perkara a quo karena selain hanya pengulanganHal. 73 dari113 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2016/PT.
Pengadilan PN PATI Perdata Tanah
Register : 30-06-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat: KASNI binti PUK HADI Tergugat: 1.WAHYU SRI LESTARI binti SUKANTO 2.Sekretaris Desa Genengmulyo kecamatan Juwana Kabupaten Pati 3.Sekretaris Desa Genengmulyo Turut Tergugat: 1.Kepala Desa Genengmulyo kecamatan Juwana Kabupaten Pati 2.SUDARSONO 3.Kepala Desa Genengmulyo
201 — 85
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.739.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-09-2022 — Putus : 28-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2210/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 28 September 2022 — Pemohon:
A.E. YOGA YOGISWARA J. DRS. EC
20 — 5
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Upload : 29-09-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 8/PDT.P/2014/PN.BLK.
SUARNI Binti RABANANG
30 — 19
  • Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
    telah diganti dengan gigi palsupada tahun 2013, sedangkan mata pemohon ditimpa penyakit pada sebelah kiridan telah dipasangi kontak lensa pada akhir tahun 2008 sehingga wajahpemohon dalam foto pada passport Nomor T 153428 tanggal 02 Juli 2009berbeda dengan wajah pemohon dalam foto pada passport Nomor A.7763607tertanggal 29 April 2014 (passport yang hilang) namun keduanya adalah fotopemohon sendiri.Bahwa berdasarkan alasan halhal tersebut diatas, maka pemohon memohonagar kiranya Bapak/ Ibu yang memeriksa
    Kantor Imigrasi Makassar, adanya penetapan a quo adalah sebagai syaratpenggantian paspor Nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang telah hilang diKabupaten Bulukumba.Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, setelah menelaah berbagaiperaturan perundangan khususnya Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 TentangKeimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang PeraturanPelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang tidakdiatur mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa
    maka hakim berpendapat bahwa pemeriksaan mengenai kebenaranindividu sebagaimana terdapat dalam foto paspor lama nomor T 153428 tanggal 02 Juli2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dan foto dalam paspor yanghilang dengan nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan olehKantor Imigrasi Makassar yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan wewenangpemeriksaan hakim namun lebih merupakan domain administratif Direktorat JenderalImigrasi casu qua Kantor Imigrasi setempat untuk memeriksa
    Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 66/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 3 Desember 2014 — SUGIYANTO , DK VS - PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk. Kantor Cabang Jalan Jendral Sudirman No. 1 Surakarta, Jawa Tengah
32 — 14
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;-----------------------------------------
    PUTUSANNomor: 66/ Pdt.G/2014/PN.KInDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IB Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara antara :===1 Nama t SUGDIOAIN TG) feeseeerer eeeUmur 67 Tats (eee ese cee cee ereee ieee eeeenecenemeeneeeaen eneASAD?
    , mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;2 Gugatan Para Penggugat Premateur (ExceptioDilatoria) ;a Bahwa dalam surat gugatannya para penggugat menuntut dalam petitumnya angka 8,agar Pengadilan Menetapkan apabila tergugat mengajukan eksekusi Hak Tanggunganatas tanah dan bangunan rumah yang
    Berdasarkan Pasall268 KUHPerdata, gugatan semacam ini tidak dapatditerima, karena perbuatan yang digugat belum ada atauterjadi ;Maka, berdasarkan faktafakta tersebut, memohon kepada yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa, mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;3
    dari hasilPenjualan. ; 77 722222 nnn nn nnn nnn nnnBahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan gugatankepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat dalam rekopensi untuk mengosongkan obyeksengketa, karena terhadap obyek sengketa tersebut akan dijual melalui lelang untukmemenuhi kewajiban debitur ;M A K A berdasarkan uraianuraian dan buktibukti tersebut diatas, Tergugatdalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi mohon dengan segala hormat kiranyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
    Sugiyanto desa Mrisen Kecamatan Juwiring KabupatenKlaten, dengan biaya pengosongan menjadi beban Para Penggugatdalam Konpensi/TergugatRekonpensi ;4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, banding atau5 Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semuabiayaperkara ;ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 424 /Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst
Tanggal 2 Agustus 2016 — PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Cq. Josef Gunawan Setyo selaku Direktur PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH, Cq Koichi Tsutamura,Cs
269 — 118
  • MENGADILI :- Menerima Eksepsi Tergugat I;Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat tersebut;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);
    Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksabantahan/tangkisan TERGUGAT atas Surat Gugatan PENGGUGAT.
    Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo yang terkaitdengan ketentuan Hukum Negara Jepang;5.
    Dengan demikian sikap dantindakan judex factie yang telah memeriksa dan memutus perkara inidianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut;7, Dengan didasarkan pada doktrin hukum dan norma hukum di dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1537 K/PDT/1989 sebagaimanatersebut di atas, TERBUKTI bahwa Pengadiian di Indonesia sama sekalitidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu PerkaraPerdata yang tunduk pada ketentuan hukum negara lain;8.
    Oleh karenanya,sudah selayaknya bila Majelis Hakim Pengadiian Negeri Jakarta Pusatmenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;B. Eksepsi Kompetensi Absolut Untuk Diperiksa Terlebih Dahulu SebelumPemeriksaan Pokok Perkara10. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT inisudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum Majelis HakimYang Terhormat memeriksa pokok perkara.
    Sehingga sudahsepatutnya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara inimenyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 229/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 2 Maret 2018 — I KETUT M. SUPARTAWA disebut : PEMBANDING M E L A W A N : 1. I NENGAH MERTA, SE sebagai : TERBANDING I 2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI sebagai : TERBANDING II 3. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) I GUSTI PUTU PARTAMA,SH.M.Kn sebagai : TERBANDING III D a n : 1. PT.BALAI LELANG BALI INDONESIA (BLBI) Cq. Kantor Pelajanan Kekayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Singaraja sebagai : TURUT TERBANDING I 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM, sebagai : TURUT TERBANDING II
27 — 22
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN.Amp. yang dimohonkan banding terserbut; M E N G A D I LI S E N D I R I- Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 60/Pdr.G/2017/PN.Amp.
    - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membuka kembali sidang dan memeriksa serta memutus perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Amp.- Menghukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
    SALINANPUTUSANNomor 229/Pdt/2017/PT DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : KETUT M.
    Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada perlawanan, abnding, kasasi ataupun upaya hukumlainnya (uitvoerbaar bij vorraad);10.Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriAmlapura telah memutus perkara Nomor
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPSMembaca surat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura No.W.24U5/1986/HK.02/11/2017, No.W.24U5/1987/HK.02/11/2017, masingmasing tanggal 14 Nopember 2017 tentang mohon bantuanpemberitahuan membaca berkas perkara kepada Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat ;Membaca Relas Pemberitahun Memeriksa berkas perkara yangdibuat Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memberitahukankepada Terbanding Ill semula Tergugat Ill, Turut Terbanding semulaTurut Tergugat
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPSperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding LILlllsemula Tergugat ,Il,lIl ternhadap Pembanding semula Penggugat olehkarena itu Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amlapuraberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, makamemerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membukakembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkaraNomor : 60/Pdt.G
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPS Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untukmembuka kembali sidang dan memeriksa serta memutus perkaraNomor 60/Pat.G/2017/PN.Amp.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 12-09-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2142/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 4 Oktober 2022 — Pemohon:
Rr. Sri Rahaju Prijatni
69 — 16
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN BANYUMAS Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Bms
Tanggal 28 Desember 2021 — Pemohon:
SUTIYO
81 — 21

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 02-01-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PDT.G/ 2013/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2013 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO >< GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
101 — 30
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
    PUTUSAN SELANomor: 01/PdtG/2013/PN.JktPstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,beralamat di Wisma Bumiputra Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 jakarta, yang dalamhal ini diwakili oleh David M.L.
    :ccceccecseececeeeeeeneeeeeeeees TERGUGAT II; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara ;Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal O02 Januari 2013,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Januari 2013dan terdaftar dibawah Register Nomor: 01/PDT.G/ 2013/PN. JKT.
    AMenimbang, bahwa Pasal 134 HIR menentukan bahwa mengenaiigan mengadili secara absolut ini, hakim karena jabatannya pada setiappemeriksaan dapat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa danlili Suatu perkara meskipun tidak diajukan bantahan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah badan peradilan umum, in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa peradilan umum adalah badan peradilan yang memeriksadan
    mengadili perkara pidana atau perkara perdata pada umumnya, di mana padaasasnya Suatu perkara yang tidak secara khusus ditentukan menjadi kewenanganbadan peradilan lain adalah tetap menjadi kKewenangan peradilan umum;Menimbang, bahwa apakah Pergub parkir yang didalilkan tidak memenuhisyarat penerbitan tersebut merupakan kewenangan badan peradilan lain, dan bukankewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinyadipetimbangkan sebagai berikut:Hal 23 dari 27 hal.
    umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menyatakantidak berwenang untukj memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berewenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, maka putusan sela ini dengan sendirinyaberubah menjadi putusan akhir yang menghentikan dan mengakhiri prosespemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dihentikan, makabiaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;Hal 25 dari 27 hal.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA BANGKALAN Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Bkl
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang memeriksa dan dan mengadili perara ini;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ).
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
Parinah
Tergugat:
PT. BPR Natasha Bintang Anugrah
37 — 8
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
PUTUSANNomor 162/Pdt.G/2019/PNSmnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Parinah, bertempat tinggal di Candi Il Rt/rw 04/04, Sardonoharjo, Ngaglik,Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adisa Indira Mandigani,Advokat yang berkantor di Perum Villa Taman Bunga Kav 2h, JIl.CempakaBaru, Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta
EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF (RELATIVE COMPETITIE)Bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadifiperkara iniBerdasarkan Asas "Actor Sequitur Forum Rei" adalah asas dalam HukumAcara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatanitu diajukan. Berdasarkan pada asas in, maka pada prinsipnya gugatanHukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggaftergugat (Pasal 118 H. I.
R. (1)).Bahwa titel Gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, danTergugat Dalam halo ini, beralamat dan bertempat kedudukan di Yogyakartasehingga seharusnya Pengadilan Yang berwenang memeriksa perkara iniadalah Pengadilan Negeri Yogyakarta.Oleh karena itu) sudah selayaknya Pengadilan Negeri Slemanmenyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.sehingga sudah sepatutnya Gugatan Pelawan untuk ditolak dan atausetidaknya dinyatakan tidak diterima.ll.
R. (1)).Bahwa titel Gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, danTergugat Dalam hal mi beralamat dan bertempat kedudukan di Yogyakartasehingga seharusnya Pengadilan Yang berwenang memeriksa perkara iniadalah Pengadilan Negeri Yogyakarta.Oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Negeri Sleman menyatakandirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan absolute tersebut,Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat dalam repliknya dengan alasankarena
danmemutus perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sleman, tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara, maka keberatan/eksepsi lain dariTergugat tidak dipertimbangkan lagi.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sleman tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat,maka Penggugat dihukum membayar biaya perkayay; 14P ;Memperhatikan Pasabiaie4y ger shan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILIe Menerima eksepsi dari Tergugat.e Menyatakan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 20-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 42/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 11 April 2019 — Pembanding/Penggugat : IR. H. SAIFUL ASHARI HALIM
Terbanding/Tergugat : IR.Hj.MARLINA MARZUKI
139 — 1733

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
    • Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Makassar Nomor 301/Pdt.Bth/2017/PN.Mks tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

    DENGAN MENGADILI SENDIRI

    • Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
    • Memerintahkan Pengadilan
    Negeri Makassar untuk memeriksa kembali dan memutus perkara ini sampai putusan akhir;
  • Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;
PUTUSANNOMOR 42/PDT/2019/PT MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan Sela seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaraantara:Ir. H. SAIFUL ASHARI HALIM : Laki laki, tempat / tanggal lahir UjungPandang 7Juni 1970, Agama Islam , Perkerjaan Wiraswasta,Alamat Domisili Jl.
Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan TinggiMakassar tanggal 22 Februari 2019 Nomor 42/PDT/2019/PT.MKS.tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebutdalam tingkat banding ;3.
Mengembalikan hak Penggugat secara keseluruhan seperti semula.Berdasarkan dalildalil yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas,maka dengan ini izinkan Penggugat mengajukan permohonan kepada yangMulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar berkenan kiranya memanggilkepada pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu,memeriksa, mengadili, serta memberikan keputusan dengan amarnya yangberbunyi sebagai berikut :1.
berkas perkara, seperti ternyata dari SuratPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.301/ Pdt.G/ 2018/ PN.
dikuatkan adalah tidak beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsidari Terbanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak danmenyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa danmemutus perkara ini, dan memanggil kedua belah pihak dipersidangan danselanjutnya memeriksa kembali dan memutus perkara ini Sampai putusanakhir, sehingga Putusan Sela Nomor 301/Pdt.G/2018
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-10-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 27-03-2013
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2169/Pdt.G/2012/PA.TA
Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 2169/Pdt.G/2012/PA.TA. ;--------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-------------------------------------
    PUTUSANNomor : 2169/Pdt.G/2012/PA.TADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara antara :Penggugat , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman diDusun ........ Kabupaten Kediri, sekarang berdomisili diDusun .............
    merasa sangatmenderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela danberkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidakbertanggungjawab ;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini ;Berdasarkan alasan / dalildalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagimeneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohonPutusan Ditolak, nomor : 2169/Pdt.G/201 2/ Halaman 2 dari 18PA.TA agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa
    Penggugattelah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, sehingga pengajuangugatan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung tersebut telah menyalahi ketentuanhukum yang berlaku ; Putusan Ditolak, nomor : 2169/ Halaman 15 dari 18Pdt.G/2012/PA.TA Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat tidakdapat diterima, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidakberwenang untuk memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara nomor : 2169/Pdt.G/2012/3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.425.000, (empat ratus dua puluh lima ribuDemikian diputuskan di Pengadilan Agama Tulungagung, pada hari Kamistanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 2 JumadilAwal 1434 Hijriyah, yangtelah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh kami H. MUH.