Simalungun, yang menerangkan bahwa telah diberikesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkasperkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dimaksud,sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat bandingyang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusanPengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Februari 2020 Nomor21

PengadilanNegeri Simalungun Nomor : 21/Pid.Sus/2020/PNSIM pada hari Senin tanggal26 Februari 2020.Demikianlah pemohon sampaikan permohonan Banding ini, semogayang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan yangseadiladilnya kepada pemohon, karena permohonan Banding ini merupakanusaha dan upaya pemohon dalam mencari keadilan, dan pemohonmengucapkan banyak terima kasih.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca,meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor21

/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 26 Februari 2020 yang dimintankan banding,Pengadilan Tingkat Banding terlebin dahulu mempertimbangkan putusanPengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan menelitiberita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 26 Februari 2020 Nomor21/Pid.Sus/2020/PN Sim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama dalam

menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatuhnkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 26 Februari 2020 Nomor21

Penggugat pada angka 10 posita gugatan ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat oleh Tergugat II tidak hadirdipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secarasah dan patut;Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yangberdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 15 Oktober 2015 bermaksudhendak menggabungkan diri dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut Pengadilantelan menjatunkan putusan Sela tanggal 8 Oktober 2015 Nomor21

penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Penggugat/Pembandingtertanggal 23 Nopember 2017; Relaas penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugatl/Terbanding tertanggal22 Nopember 2017; Relaas penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugatll/TerbandingII tertanggal7 Nopember 2017;Risalah pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor21

Penggugat Intervensi dinyatakantidak dapat diterima, maka segala biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat/ Pembanding/T ergugat Intervensi dan PenggugatIntervensi/Terbanding dalam kedua tingkat Pengadilan masingmasing sejumlahyang akan disebutkan dalam amar putusan nanti;Memperhatikan, Pasal 279 Rv dan Pasal 1868 KUH Perdata sertaPeraturan Hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Tergugat Intervensi ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor21

/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 14 April 2016, yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili SendiriDALAM POKOK PERKARAHalaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pat/2018/PT MdnMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor21/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 14 April 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;Menghukum Penggugat/Pembanding/Tergugat Intervensi untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yangditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupia);DALAM GUGATAN INTERVENSIMenyatakan

Alamat Keurahan Pasar Tengah, KecamatanKepahiang, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah telahmenerangkan sebagai berikute Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bernama SUPARTOBin HON pada saat Saksi melakukan penangkapan;e Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupunhubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;e Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan kerena telahmenjemur buah pinang kering dibadan jalan umum;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggarketentuan Peraturan Daerah kabupaten Kepahiang nomor21

AsramaPolres Kepahiang Kelurahan Kepahiang Kecamatan KepahiangKabupaten Kepahiang, dibawah sumpah telah menerangkansebagai berikute Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bernama SUPARTOBin HON pada saat Saksi melakukan penangkapan;e Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupunhubungan keluarga dengan Terdakwa;e Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan kerena telahmenjemur buah pinang kering dibadan jalan umum;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggarketentuan Peraturan Daerah kabupaten Kepahiang nomor21

., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Bdg tanggal 16 Februari 2021;Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021,menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai denganTergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan ataspertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;Halaman 3 dari 6 halamanPenetapan Nomor 21/Pat.G/2021/PA.BdgBahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai denganTergugat, dan menyatakan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Bdg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Unaaha pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor21/Pdt.G/2020/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm.

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Unaaha Nomor21/Pdt.G/2020/PN. Unh.Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding semula Tergugat telahmengajukan kontra memori banding dalam suratnya tertanggal 8 Januari 2021yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Bahwa terhadap upaya Hukum Banding yang diajukan oleh pembandingdalam memori banding tanggal 5 Januari 2020 yang pada pokoknyaHalaman 10 dari 15 Hal.

Perkara NOMOR 12/PDT/2021/PT KDIUnaaha tanggal 23 Desember 2020 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh, Berita AcaraPersidangan, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dariTerbanding berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya pada pokoknyamenyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yaituputusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 Desember 2020 Nomor21/Pdt.G/2020/PN Unh, yang menyatakan pengadilan Negeri Unaaha tidakberwenang secara absolut untuk

memeriksa dan mengadili perkara Nomor21/Pdt.G/2020/PN Unh, dan Pembanding memohon agar putusan Pengadilannegeri Unaaha tersebut dibatalkan dan mohon Pengadilan tinggi menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Unaaha berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh;Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya memohon agarputusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan;Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan penggugat sekarangpembanding dalam perkara ini adalah Bahwa Penggugat

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telahdikarunia 2 orang anak yaitu;(1) XXXX ;Nomor21/Pdt.P/201 7/PA.Pt.halaman 1 dari 6 halaman(2) XXXX ;.

Foto kopi (Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMargoyoso Kabupaten Pati Nomor : XXXX tanggal XXXX, bukti P2;Nomor21/Pdt.P/201 7/PA.Pt.halaman 2 dari 6 halaman3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXXX tanggalXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti P3;4.

Risalah pernyataan permohonan banding Online Nomor21/Pdt.G/2021/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitarmenyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Kuasa HukumPembanding mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri BlitarHalaman 2 Putusan Nomor 638/PDT/2021/PT.SBY.tanggal 21 Juli 2021 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN BIt, tersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwapada tanggal 9 Agustus 2021

PengadilanTingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benarmenurut hukum, yaitu bahwa perkara Pengadilan Negeri Blitar tanggal21 Juli 2021 Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN Blt adalah nebis in idem sehinggapertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbanganhukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkaraini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Juli 2021 Nomor21

2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pengugatdan Tergugat masingmasing hadir Kuasa Hukumnya;Menimbang bahwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan di persidangan bahwaPenggugat telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Maret 2021;Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidanganpada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 telah menghadapkan Surat Kematian Nomor21

selanjutnyaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2021/PN PgpMenimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan/menghadapkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor189/SK/4/2021/PN Pgp., tanggal 1 April 2021, telah menunjukkan bahwa KuasaHukum Penggugat telah menerima kuasa dari Penggugat Prinsipal pada tanggal 2Februari 2021, selanjutnya sebagaimana Surat Kematian Nomor21

Jalan Gatot SubrotoNomor 31, Jakarta Pusat, selaku Pihak Ketiga yangberkepentingan dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor21/G/2020/PTUNJKT. Dalam hal ini memilih tempatkediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini.Dengan ini memberi Kuasa kepada pegawaipegawai padapelaksana BPK R.I. sebagai berikut :1. Dr.Blucer W.Rajagukguk, S.E.,S.H.,M.Sc, Ak.,CFrA.,CA. CFE.2. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si.3. Dherys Virgantara, S.H.4. Deddy Ardianto, S.H., M.H.5. Erwin Wahyutrianto, S.H., CLA.6.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor21/G/2020/PTUNJKT tanggal 2 Juli 2020 ;4. Berkas perkara Nomor 21/G/2020/PTUNJKT beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUNJKT tanggal 2 Juli2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Halaman 5 dari 14 halaman Put.

ditetapkan dalam amar putusan;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta perundangundanganlain yang terkait dengan perkaranya;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor21

Pemohon;MelawanXXXXXXxX Binti XxXxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Napitupuluh, 10101995, NIK, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutanTingkat Pertama, Pekerjaan tidak ada, tempat kediamandi Desa Napitupuluh, Kecamatan Kolang, KabupatenTapanuli Tengah, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Pemohon;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonnan Cerai Talaktertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2022/PA.Pspk dari Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota PadangSidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan padahari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16Hal. 5 dari 6 Hal. Pen.

Nomor 459 K/Pdt/2017dan digunakannya Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 yang sengaja dimohonkan olehTergugat dengan melanggar hukum dan didasari itikad buruk kebohonganoleh Tergugat;(Terlampir bukti P2 );.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tertanggal 18 Mei 2004 cacat hukum dan olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalambentuk apapun;3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atasPenetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr,tertanggal 18 Mei 2004 batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;4.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 cacat hukum dan olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalambentuk apapun;3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan ataspenetapan dan/Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jrtanggal 18 Mei 2004 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;4.

Bahwa isi pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:" Menimbang bahwa, terhadap pokok sengketa berupa produk hukumPenetapan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2004 Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr yang oleh Penggugat Terbanding dimohonkanHalaman 15 dari 26 hal. Put.

Bahwa Judex Facti yang menyatakan Penetapan Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 melanggar Buku PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Buku Il,cetakan ke4 Mahkamah Agung RI, Tahun 2002 adalah salah dalampenerapannya dan bertentangan pula dengan Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Bab II Asas PenyelenggaraanKekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakanperadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;6.

Menetapkan supaya pelaku Anak dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor21/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 Januari 2019 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan pelaku Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan:2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku Anak oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan;3.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor21/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Pst.tanggal 3 Januari 2019;3. Menetapkan agar pelaku Anak tetap ditahan;Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1275 K/Pid.Sus/20194. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh pelaku Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;5.

Pekanbaru tanggal23 Maret 2020 Nomor 69/PDT/2020/PT PBR, tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihaktersebut di atas;Berkas perkara berikut Suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkaratersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal3 Pebruari 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Dum;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan seperti tercantum dalamsalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Pebruari 2020 Nomor21

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor21/Pdt.G/2019/PN Dum tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada tanggal 3 Pebruari 2020, dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semulaTergugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Dumtanggal13 Pebruari 2020 yang dibuat

Surat Gugatan tertanggal 9 Agustus 2014 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang padatanggal 11 Agustus 2014 dibawah Register Perkara Nomor21/G/2014/PTUNKPG, yang telah diperbaiki pada tanggal8 September 2014, dalam perkara antara : 1. BOBBI.

Tenggara Timur ; Putusan Sela Nomor : 21/G/2014/PTUNKPG, tanggal 21 Oktober2014, tentang diterimanya permohonan intervensi masuk sebagaipihak dan didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; Surat Pencabutan Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 30Desember 2014 ; 27227222 2n nnn nnn nnn neeSurat Permohonan Para Penggugat tertanggal 30 Desember2014 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang pada persidangan tanggal 6 Januari 2015tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor21

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Perkara Nomor21/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian;3.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 209/PENHS/2020/PT.TUN.SBY,tanggal 2 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Kupang Perkara Nomor21/G/2020/PTUN.KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, yang dimohonkan banding besertasuratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimanadiuraikan di atas, sehingga

Kamis, tanggal 17 September 2020 sebagaimanaternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera padatanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hariJumat, tanggal 18 September 2020; Pada bagian akhir dari Memori Banding,Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusandengan amar sebagai berikut:Membatalkan :Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21

perkarayang timbul dalam perkara ini;AtauApabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya diberikanputusan yang seadiladilnya menurut hukum (Ex a quo et bono);Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat danPembanding/Tergugat ll Intervensi, Teroanding/ Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 9 September 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 16September 2020, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor21

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, yang dimohonkanbanding tersebut; dengan ;MENGADILI SENDIRI:. DALAM EKSEPSI;Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi bahwa PengadilanTata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili sengketa in;ll DALAM POKOK PERKARA ;1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;2.

MANDAJO mentransfer uang sejumlahRp2.060.000.000.000,00 (dua miliar enam puluh juta rupiah) ke rekeningsaksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias Mangatur Batubara, namun janjiTerdakwa dan saksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias MangaturBatubara untuk memindahkan / membalik namakan Sertifikat HGB Nomor21/Lembah Sari luas tanah 95.596 M2 atas nama PT. Mulyamir RayaCorporation, menjadi atas nama PT. Kebangkitan Armand Kesatria tidakpernah terlaksana sampai saat ini.

Dan ternyata tanah SHGB Nomor21/Lembah Sari atas nama PT.

Mulyamir Raya Corporation yang terletak diKelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, bukan milikTerdakwa dan saksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias MangaturBatubara, tetapi adalah milik OKTAVIANUS KUNTJORO selaku Direktur HOIWANG Management Limited sebagai pemegang cessie atas SHGB Nomor21/Lembah Sari yang yang dijaminkan di Bank BTN, dan tanggal 25 Oktober2012 Terdakwa dan saksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias MangaturBatubara membuat Surat Perjanjian Pembelian Aset Ex Petro Hill

MANDAJO mentransfer uang sejumlahRp2.060.000.000.000,00 (dua miliar enam puluh juta rupiah) ke rekeningsaksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias Mangatur Batubara, namun janjiTerdakwa untuk memindahkan / membalik namakan Sertifikat HGB Nomor21/Lembah Sari luas tanah 95.596 M2 atas nama PT. Mulyamir RayaCorporation, menjadi atas nama PT.