(seratus lima belas juta rupiah) secara kontan dan TergugatDamaris Hutasoit menyerahkan kwitansi yang ditanda tangani Tergugat danSaya Penggugat............saya Penggugat disaksikan oleh Edison Sitorus dan Andar IgnatiusSihombing ;bahwa setelah adanya pengumuman yang diterma di Kabupaten Batu Barasebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 24 Desember 2010 dandiumumkan di koran terbitan Medan ,ternyata nama Penggugat tidak ada ,maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak ada namaPenggugat

.bahwa pada saat itu Tergugat menyatakan bahwa ada seseorang bernamaPlancius Panjaitan yang bisa melakukan pengurusan menjadi Pegawai NegeriSipil dan Tergugat bersedia membantu menjadi perantara karena semua biayabiaya yanga berhubungan dengan pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipiltersebut akan Tergugat serahkan kepada saudara Plancius Panjaitan sebagaiorang yang melakukan pengurusan ;bahwa kemudian setelah mendengar berita bahwa ternyata nama Penggugattidak tercantum dalam pengumuman di Koran terbitan

terbitan Selasa, 3 Pebruari 2015;3. Relaas Panggilan Nomor: 615/ Pdt.G/ 2014/ PN.Mdn, tanggal 26 Pebruari2015, yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Hj. MARTALINA, SH., melaluiKoran HARIAN MANDIR?

terbitan Kamis, 26 Pebruari 2015;Tergugat telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yangsah ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Padt.G/2014/PN.MdnMenimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada

Yamin, SHberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2012 ;Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan tidak pernah hadir meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut, yang dilaksanakan panggilan umum melalui Koranberturutturut yaitu Harian Mandiri terbitan Selasa tanggal 22 Mei 2012 dan harianGaya Medan terbitan Kamis tanggal 7 Juni 2012 ;Menimbang, bahwa walaupun Terlawan tidak hadir di persidangan denganwaktu yang ditentukan dan tidak memberitahukan alas an ketidakhadirannya sertatidak mengirim

., M.H, Dan pada tanggal 3 Oktober 2013 Tergugat kembali memasangIklan Pemberitahuan Lanjutan di Harian Kompas yang terbit diJakarta pada halaman 43 kolom 6 sampai dengan 8, yang isinyaberbunyi sebagai berikut :2220 2000Bahwa untuk mempertahankan haknya atas tanah Sertipikat HGBtersebut di atas, Para Penggugat telah membantah isi iklanTergugat tersebut di atas dengan memasang (kontra) iklan padaHal. 13 dari 38 Put.No.171/Pdt/2016/PT.DKIKoranyang sama yaitu koran Kompas terbitan tanggal 30September

subyektif orang lain ;= Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikapke hatihatian ;nnnnn nono nen nnnnnnnne(Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,Alumni, Bandung, 1992, hal. 251) ;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat inisangat merugikan Para Penggugat dan sesuai Pasal 1365KUHPerdata Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarganti rugi yang dapat diperinci sebagai berikut :FRGFUQIE MTSE tennessee emcee een eee= Biaya memasang iklan di harian kompas terbitan

tanggal 30September 2013 sebesar Rp.85.482.540, dan harianKompas terbitan tanggal 07 Oktober 2013 sebesarRp.98.146.620, sebagai kontra iklan yang dimuat olehTergugat sehingga total kerugian Para Penggugat adalah15.16.17.sebesar Rp.183.629.160, (seratus delapan puluh tiga jutaenam ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh= Kerugian akibat tercemarnya nama baik Para Penggugatdan hilangnya kepercayaan dari relasi dan masyarakat untukberhubungan dagang dengan Para Penggugat selaku ParaPengusaha

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dapat diperincisebagai berikut : 22 nnn nnn nnn ne nnn ne nnn encesKerugian materil :nnn nnn no nnn nen nnn nn ne nnn nana nen nnnennaneBiaya memasang iklan di harian Kompas terbitan tanggal 30September 2013 sebesar Rp.85.482.540, dan harian Kompasterbitan tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.98.146.620, sebagaikontra iklan yang dimuat oleh Tergugat sehingga total kerugianPara Penggugat adalah sebesar Rp.183.629.160, (seratusdelapan puluh tiga juta

Putusan Nomor 1432 K/Pdt/20141010.11.12.he14.15.16.10Bahwa Prof.Subekti, dalam buku Hukum Perjanjian, terbitan PT.Intermasa, cetakankeXII, Jakarta 1990, halaman 1 memberikan definisi atas perjanjian sebagaiberikut:"Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seoranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal";Bahwa melalui surat kesepakatan tertanggal 12 April 2007 antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi (bukti surat bertanda P1) dapat

undangundang bagi Pemohon Kasasidan Termohon Kasasi, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik;Bahwa diketahui pula dalam hukum perjanjian dikenal dan berlaku asas kebebasanberkontrak yang telah diakui secara universal, dan dalam hukum positif RepublikIndonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;Bahwa mengenai asas kebebasan berkontrak, Sutan Remy Sjahdeni menyebutkan,(dalam Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi ParaPihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, terbitan

Institut Bankir Indonesia,Jakarta, 1993, halaman 47) sebagaimana dikutip oleh Dr.Muhammad Syaifuddindalam buku Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,Dogmatik, dan Praktik Hukum, terbitan Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 81,sebagai berikut:W. asas kebebasan membuat kontrak menurut hukum Indonesia meliputi ruanglingkup:1 Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;2 Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak;3 Kebebasan untuk menentukan

majeure atau keadaan memaksa menyatakan tidak ada wanprestasidilakukan oleh Termohon Kasasi;Bahwa, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya di atas, buktisurat bertanda P1 adalah sah sebagai suatu perjanjian yang berkekuatan hukummengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga demikian wajibdilaksanakan dengan itikad baik oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sesuaidengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;Bahwa Yahya Harahap, dalam buku SegiSegi Hukum Perjanjian, Cetakan II,terbitan

Alumni, Bandung, 1986, halaman 60, memberikan pengertian wanprestasisebagai berikut:"Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya ataudilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali";Bahwa Prof.R.Subekti, dalam buku Hukum Perjanjian, terbitan PT.Intermasa,cetakan keXII, Jakarta, 1990, halaman 45 menjelaskan wanprestasi dapatdidasarkan empat alasan, yaitu:a.

Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 pemohon sudah melaporkan ketidakberadaan suami pemohon ke Kantor Kelurahan Martoba, KecamatanSiantar Utara, Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat KeteranganNomr 470/960/KMV/208, tanggal 17 Mei 20218;10.Bahwa, pemohon sudah membuat laporan hilang atas nama suamipemohon Usman ke Polres Pematang Siantar berdasarkan LaporanOrang Hilang pada tanggal 8 Agustus 2018;11.Bahwa, pemohon juga sudah membuat pengumunan di Surat KabarSinar Indonesia Baru (SIB) terbitan tanggal

Pemohon telah melaporkan ketidak beradaan suaminya ke kantorKelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantarberdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/960/KMV/2018 tanggal 17Mei 2018 ;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2018/PN Pms Bahwa Pemohon telah membuat surat laporan hilang atas nama suamiPemohon Usman ke Polres Pematang Siantar berdasarkan LaporanOrang Hilang pada tanggal 8 Agustus 2018 ; Bahwa Pemohon juga sudah membuat pengumuman di Surat KabarSinar Indonesia Baru (SIB) terbitan

P.A.F Lamintang, SH dalam bukunyaDelik delik khusus dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, Kejahatanterhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakanbagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985halaman 111 112 menyatakan :Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang undang hanya berbicaramengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur unsur dari tindak pidanatersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikankesehatan orang lain itu adalah sama

;Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukumpidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azasazas hukum Pidanahalaman 172175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukummengenai kesengajaan, yaitu: Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidanaatau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksuddan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.; Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelakudengan adanya kesadaran

Andi Hamzah dalam bukunyaDelik delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafikatahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan : Penganiayaan bisa berupapemukulan, penjambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikanzat, luka dan cacat .

Koran Harian Serambi Indonesia, Koran HarianAceh Rakyat Aceh, dan Media Massa terbitan Nasionalyaitu Koran Harian Kompas, Koran Harian MediaIndonesia selama 7 (tujuh) hari berturut turut denganukuran 1 (satu) halaman penuh Full Color ;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan pembayaranganti rugi kepada Penggugat maka Penggugat memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadapasset Para Tergugat baik benda bergerak maupun bendatidak bergerak

Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf padaPenggugat melalui Media Massa terbitan lokal yaituHarian Serambi Indonesia, Koran Rakyat Aceh, HarianAceh dan Media Massa terbitan Nasional yaitu KoranKompas, Harian Media Indonesia selama 7 (tujuh) hariberturut turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuhFull Colour ;9.

Intan Pariwara melalui terdakwa AGUS TRIYANTO, awalnya karenaterdakwa AGUS TRIYANTO pada sekitar bulan Maret 2018 datang danmenawarkan bukubuku pelajaran terbitan PT.

Intan Pariwara yang bertugas di bidangPemasaran terdakwa sudah menjual bukubuku terbitan PT.

Intan Pariwara ke sekolahyang terdapat di Kabupaten Tanjung Timur dan setelah terdakwa menerimapembayaran dari sekolah tersebut atas pembelian buku terbitan PT.Intan Pariwara,ternyata terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut hingga atas perbuatanterdakwa tersebut PT.

Intan Pariwara yangbertugas di bidang Pemasaran sudah menjual bukubuku terbitan PT.

Yani Ambon,terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 535/Ahusen, yangditerbitkan tertanggal 28 Desember 1984, tercatat An. NICK TANIMENA(Penggugat) Gambar Situasi (GS) Nomor : 653/1984, tertanggal26121984, seluas 298 m2 (dua ratus sembilan puluh delapan meterpersegi), terletak di Propinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau,Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai : Tanah di Jalan A. YaniAmbon, terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;.

Yani Ambon,terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;B. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 535/Ahusen, yangditerbitkan tertanggal 28 Desember 1984, tercatat An. NICK TANIMENA(Penggugat) Gambar Situasi (GS) Nomor : 653/1984, tertanggal26121984, seluas 298 M2 (dua ratus sembilan puluh delapan meterpersegi), terletak di Propinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan SirimauKelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai: Tanah di Jalan A.

YaniAmbon, terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari penghunidan barang ;8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan ini ;9.

Yani, Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah objek sengketa yangterdiri dari 2 (dua) bidang tanah, masing masing :A.

Suwarno dan saksi Jogo BoyoIswandoyo (saksi 1), dan Jogo Boyo Maryani (saksi 2) pada tanggal4 Desember 2002;Bahwa asal muasal tanah terdapat pada pokok tanah yaitu buku letter C,sebelum namanama tercantum dalam sertifikat;Bahwa seharusnya Para Hakim mau atau bersedia melihat dengan kacamatahukum, buku letter C bukan buku terbitan tahun 1973, melainkan buku letter Cterbit sejak berdirinya desa tersebut.

Apa benar bukutersebut adalah buku letter C yang asli terbitan sejak berdirinya desatersebut? Dan sebagai Hakim seharusnya mengerti dan paham benarseperti apa buku letter C yang asli dan yang direkayasa;9. Sampai kapan hukum dapat terkuak dan sampai kapan tegaknya hukum,karena pejabatpejabat terutama desa sama sekali tidak ada kejujurankarena fakta sudah berani mengganti buku letter C untuk keuntungan ParaTergugat.

(tiga) harian/ surat kabar terbitan ibu kota setiap harinya, dengan ukuran 1%halaman, dan pada News Letter (Majalah bulanan) terbitan Tergugatsebesar 2 halaman, selama 3 (tiga) edisi bulanan berturutturut, danmengaktifkan kembali nama Penggugat dan group/down linenya pada posisisemula;Bahwa sehingga seluruh tuntutan ganti kerugian Materiil & Immateriil dalambentuk uang yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat seluruhnya adalah : Kerugian Materiil s/d 2007......... = Rp 1.694.988.800.

Menghukum Tergugat untuk melakukan permohonan maaf kepadaPenggugat selama 7 (tujuh) hari secara berturutturut melalui iklan sebesar 1%halaman dalam 3 (tiga) Surat Kabar harian lbukota setiap harinya danmajalah bulanan/News Letter terbitan Tergugat selama 3x edisi/terbitan;6. Menghukum Tergugat untuk memerintahkan Turut Tergugat segeramengembalikan group Jaringan/Down Line nya yang dibentuk olehPenggugat kepada Penggugat;7.

olehPenggugat (material dan immaterial) adalah sebesar Rp.10.071.150.000,(sepuluh milyar tujunh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yangmana jumlah kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugat untukmembayarnya secara tunai dan kontan ;Bahwa disamping itu, pemulihan (rehabilitasi) nama baik dankehormatan Penggugat menjadi bagian yang cukup urgent didalam gugatanini yang harus dilakukan oleh Tergugat dengan membuat Pernyataan Maafdan mengumumkannya melalui 10 (Sepuluh) media cetak terbitan

Medan dan5 (lima) media cetak terbitan Jakarta selama 3 (tiga) hari berturutturut ;Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi nihildan siasia, maka peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas hartabenda Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dimana sajaberada adalah sah dan berharga ;Bahwa disamping itu, untuk memberikan kepastian hukum bagiPenggugat dan untuk menjamin adanya itikad baik dari Tergugat terhadappelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka pembebanan

Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan kehormatanPenggugat dengan membuat Pernyataan Maaf melalui 10 (Sepuluh)media cetak terbitan Medan dan 5 (lima) media cetak terbitan Jakartaselama 3 (tiga) hari berturutturut ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.150.000, (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya, apabilaTergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;7.

Yahya Harahap, SH dalam bukunya KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan PeninjauanKembali Perkara Perdata terbitan Sinar Grafika, cetakankedua tahun 2008 halaman 475, bans ke 816 menyebutkan:Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 58/PDT/2017/PT.PBRSehubungan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 69 burufb UU MA, cara menghitung tenggang waktu pengajuanpermohonan PK berdasarkan alasan ditemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan atau novum adalah:e 180 hari dari tanggal ditemukan suratsurat buktiyang

Yahya Harahap, SH dalam bukunya "KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata" terbitan Sinar Grafika, cetakan kedua tahun2008 halaman 475, baris ke 816 menyebutkan:"Sehubungan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 69 huruf b UUMA, cara menghitung tenggang waktu pengajuan permohonanPK berdasarkan alasan ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan atau novum adalah : 180 hari dari tanggal ditemukan suratsurat bukyi yangbersifat menentukan tersebut,e Bukan 180

Yahya Harahap, SH dalam bukunya "KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata" terbitan Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2008halaman 458, baris ke 37:"4) Surat Bukti Itu Telah Ada Sebelum Proses PemeriksaanPerkara.Syarat lain yang harus dipenuhi, surat bukti yang akan dijadikannovum dalam permohonan PK:* Harus surat bukti yang telah ada keadaannya sebelum gugatandan proses pemeriksaan perkara dimulai."

Yahya Harahap, SH dalam bukunya "KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata" terbitan Sinar Grafika, cetakan kedua tahun2008 halaman 458, baris ke 37:"4) Surat Bukti Itu Telah Ada Sebelum Proses PemeriksaanPerkara.Syarat lain yang harus dipenuhi, surat bukti yang akan dijadikannovum dalam permohonan PK:Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 58/PDT/2017/PT.PBR Harus surat bukti yang tekah ada keadaannyasebelum gugatan dan proses pemeriksaan perkara dimulai."3.

yang kemudian diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi HukumIslam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama;Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan Itsbat Nikah(Pengesahan Nikah) diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Agama yangwilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (merujuk padaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Terbitan

TrkMenimbang, bahwa merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman144 angka (2) menyatakan bahwa :Proses pemeriksaan Itsbat Nikah yangdiajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupapenetapan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa setiap orang yang mengaku sebagai suami atau istridapat mengajukan pekara Itsbat Nikah dan jika suami istri tersebut mengajukansecara

bersamasama maka pemeriksaannya bersifat voluntair (permohonan)bukan gugatan;Menimbang, bahwa dan jika dikemudian hari dalam pemeriksaandiketahui bahwa salah satu pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sahdengan orang lain, maka sifat pemeriksaannya adalah contentiousa (gugatan)dengan mendudukan istri yang sah sebagai pihak Tergugat (merujuk padaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 144 angka (4));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

yang kemudian diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi HukumIslam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kKewenangan PengadilanAgama;Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan Itsbat Nikah(Pengesahan Nikah) diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Agama yangwilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (merujuk padaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Terbitan

TrkMenimbang, bahwa merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman144 angka (2) menyatakan bahwa :Proses pemeriksaan Itsbat Nikah yangdiajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupapenetapan,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa setiap orang yang mengaku sebagai Suami atau istridapat mengajukan pekara Itsbat Nikah dan jika suami istri tersebut mengajukansecara

bersamasama maka pemeriksaannya bersifat voluntair (permohonan)bukan gugatan;Menimbang, bahwa dan jika dikemudian hari dalam pemeriksaandiketahui bahwa salah satu pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sahdengan orang lain, maka sifat pemeriksaannya adalah contentiousa (gugatan)dengan mendudukan istri yang sah sebagai pihak Tergugat (merujuk padaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 144 angka (4));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Idem, hal ini mengacu pada Yurisprudensitetap putusan Mahkamah agung R.I Nomor : 647 K/SIP/1973 tanggal 13 April1976, yang menyebutkan : Ada atau tidak adanya Nebis In Idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek darisengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yangtelah lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannyaadalah sama (termuat dalam buku Rangkuman Yurisprudentie, MahkamahAgung R.I, cetakan kedua 1993 terbitan

Mahkamah Agung, halaman 300 No.Urut 12 dan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 123 K/SIP/19681991,terbitan Mahkamah Agung RI (halaman 9).EKSEPSITERGUGAT Il:Bahwa Tergugat Il, menolak dan membantah secara tegas seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat ;Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah tergolong Nebis InIdem karena obyek sengketa sudah diberikan status tertentu dan telah pernahdiputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang, dalam perkara No.02/PDT/G/2004/PN.SKW yang diputus dalam

tanggal 13 April 1976, yang menyebutkan : Adaatau tidak adanya Nebis In Idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihaksaja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi statustertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang telah lebih dahulu dan telahmempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama (termuat dalambuku rangkuman Jurisprudentie, Mahkamah Agung RI cetakan kedua, 1993terbitan Mahkamah Agung, halaman 300 Nomor urut 12 putusan MahkamahAgung R.I No. 123 K/SIP/19681991, terbitan

Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;B. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535/Ahusen, terbittanggal 28 Desember 1984, tercatat atas nama Nick Tanimena(Penggugat) Gambar Situasi (GS) Nomor 653/1984, tanggal26121984, seluas 298 m? (dua ratus sembilan puluh delapan meterpersegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, KecamatanSirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai: "Tanah diJalan A. Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;7.

Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;B. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535/Ahusen, terbittanggal 28 Desember 1984. tercatat atas nama Nick Tanimena(Penggugat) Gambar Situasi (GS) Nomor 653/1984, tanggal 26Desember 1984. Seluas 298 m? (dua ratus sembilan puluh delapanmeter persegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, KecamatanSirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai: "Tanah diJalan A.

Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas daripenghuni dan barang";8. "Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan ini;9. "Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugatsecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbulpada peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp959.000,00 (sembilan ratussembilan puluh ribu rupiah)";10.

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535/Ahusen,tanggal 28 September 1984, tercatat atas nama Nick Tanimena(Penggugat), Gambar Situasi (GS) Nomor 653/1984, tanggal 26Desember 1984, seluas 298 m* (dua ratus sembilan puluhdelapan meter persegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon,Kecamatan Sirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagaiTanah di Jalan A Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan KotaAmbon;Menghukum Tergugat Ill untuk menyerahkan tanah objek sengketayang terdiri dari

P.A.F Lamintang, SH dalam bukunyaDelik delik khusus dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, Kejahatanterhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagiHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srlnyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 112 menyatakan :Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang undang hanya berbicaramengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur unsur dari tindak pidanatersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan

kesengajaan menimbulkan rasa sakit ataumenimbulkan luka pada tubuh orang lain;Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukanpenganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzetatau Suatu kesengajaan untuk:a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;c. merugikan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukumpidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azasazas hukum Pidana halaman172175 terbitan

Andi Hamzah dalam bukunya Delik delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun2009, pada halaman 70 menjelaskan : Penganiayaan bisa berupa pemukulan,Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srlpenjambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dancacat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekirapukul 21.50 Wib bertempat di SPBU Gurun Mudo

Rekonvensi dalam melakukan tindakanmenghalanghalangi pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum sebagaiperbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat Rekonvensisecara immateriil:Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kerugian immateriilyang dialami Penggugat Rekonvensi dengan cara: Melakukan permohonan maaf di media lokal televisi selama 3 hariberturutturut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 45(empat puluh lima) detik sekali tayang; Melakukan permohonan maaf di tiga media cetak terbitan

lokal dansatu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturutturut denganketentuan % (setengah) halaman penuh;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah perhari)kepada Penggugat Rekonvensi bila lalai menjalankan putusan, terhitungsejak putusan dinyatakan inkracht;Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangHalaman 4 dari 9 hal.