Apabila ada perbedaan antara Pengurus KPIG dengan Pekerja terutama mengenaipenghitungan masa kerja Karyawan yang tidak dapat diselesaikan dengan caraBipartit, maka akan dilakukan Perundingan Tripartit ke Disnaker;c. Gaji Karyawan dibayarkan oleh Pihak Pengurus KPIG sampai dengan bulan Mei2006 yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2006.

Perundingan Tripartit tersebut kembali tidakmenghasilkan suatu kesepakatan perhitungan masa kerja;Bahwa, tanggal 28 Mei 2007 diadakan kembali Perundingan Tripartit antaraPARA PENGGUGAT yang diwakili olen Unit Pelaksana Teknis Konsultasi danBantuan Hukum (UPT.KBH) Universitas Airlangga Surabaya dan TERGUGAT sertaMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang pada saat itudiwakili oleh lbu Aniek Rahayu, S.H., M.Hum., dari perundingan ini TERGUGATmenawarkan uang kebijaksanaan sebesar

Maka penyelesaiannya haruslah melalui PengadilanHubungan Industrial dengan terlebih dahulu melalui beberapa tahapanpenyelesaia baik melalui bipartit maupun tripartit.

Apabila Penggugatmendalilkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, maka penyelesaianperkaranya bukanlah melalui gugatan perdata kepengadilan negeri,melainkan haruslah melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan terlebihdahulu memalui tahapan bipartit dan tripartit.

/PN.BekHubungan Industrial dengan terlebih dahulu melalui beberapa tahapanpenyelesaian baik melalui bipartit maupun tripartit.

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi RiauPekanbaru Nomor: 560/Disnaker transdukHK/544 tanggal 23 April 2014dimana sebelumnya Tergugat tidak pernah mengimformasikan haltersebut sebelumnya terhadap Penggugat;Bahwa telah diadakan Bipartit tanggal 14 Februari 2014 di kantorTergugat Jalan Lokomotif Kav.510 Nomor 5 Pekanbaru, diwakili olehSaudara Berton Saragi dan suadara Dadang dari pihak Tergugat, namuntidak ditemukan kesepatan, hasil pertemuan tersebut tercantum dalamrisalah;Bahwa telah didadakan pertemuan Tripartit

Pohan.SH dan Ibu RitaYuliani.SH .MT, dari Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan, saudara Berton Saragi dan Saudara Dadang sebagaiperwakilan Tergugat, tetapi Tergugat tetap bersikeras pada pendiriannyatetap berpedoman pada hasil risalah pertemuan Bipartit tanggal 14Pebruari 2014 tanpa ada perkebangan yang berarti;Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mencari solusi damai dalamperkara ini, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tiap pertemuan baikBipartit maupun Tripartit, pihak

Penggugat berusaha menyelesaikanHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus/201210.11.12.permasalahan secara Bipartit tanggal 18 Februari 2010 tetapi tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah;Bahwa berhubung penyelesaiaan Bipartit tidak dapat dapat menyelesaikanmusyawarah maka pada tanggal O3 Maret 2010 Para Penggugatmengajukan perkaranya ke instansi yang berwenang dalam ketenagakerjaanyang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medanuntuk menyelesaikan masalah secara Tripartit

(Vide Pasal 8 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004):Bahwa Penyelesaiaan secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal20 Mei 2010 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medanmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/892/DSTKM/2010 hal mana sesuaiAnjuran dari Disnaker Kota Medan tersebut menyatakan Para Penggugattidak bersalah, namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerjadan pengganti perobatan yang harus dibayar Tergugat kepada ParaPenggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak

No.245 K/Pdt.Sus/2011Uang Pisah dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4),sebagaimana terbukti dengan Surat Tergugat No. 013/GPIHR/IV2010, tanggal 5Februari 2010, perihal permintaan perundingan (bipartit) atas nama BapakSupriyadi : dan oleh karenanya melalui Surat Nomor : 06/D&R/II/10, tanggalFebruari 2010 Perihal : Mohon Pencatatan Tripartit : Penggugat mengajukanpenyelesaian perselisinan hak Penggugat secara Tripartit atau dimediasi padaDisnaker Kabupaten Gresik ;Bahwa, adapun

Industrial : apabila Tergugat sebagai pekerja telah 2 (dua) kalimeminta secara tertulis untuk melakukan perundingan tapi ditolak atau tidak ditanggapi olehpengusaha, maka perselisihan kemudian dapat dicatatkan kepada Dinas Ketenagakerjaansetempat dengan melampirkan buktibukti permintaan perundingan.Dalam hal ini, upayabipartit Anda akan dianggap gagal, dan akan berlanjut ke tahap penyelesaian tripartitFAKTANYA : Bipartit tidak pernah dilaksanakan padahal menurut UU itu WAJIB dilakukantapi langsung ke tripartit

Putusan No. 20/PdtSusPHI/2018/PN.Mks Hal .66) Bahwa lagi pula sewaktu terjadi mediasi (tripartit) di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah KotaMakassar, Tergugat menyampaikan kepada Mediator bahwa hingga saat ini (maksudnyaketika itu) Tergugat tetap ingin Penggugat bekerja, namun justru saat itu Penggugatlangsung menjawab sudah tidak ingin bekerja sama Penggugat.

sebagaimana di maksud pada ayat 2, salah satupihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapaikesepakatan maka perundingan bipartite dianggap gagal.Menimbang, bahwa sejak Penggugat di berhentikan, niat Tergugat untuk memanggil danatau mencari jalan keluar secara musyawarah tidak pernah dilakukan atau di penuhi olehTergugat sampai dengan Tergugat dan Penggugat bertemu di Kantor Dinas KetenagakerjaanPemerintahan kota Makassar untuk mengikuti perundingan musyawarah secara Tripartit

Mekanisme Pengajuan Gugatan Penggugat Cacat Hukum;Bahwa, gugatan Penggugat tidak melalui mekanisme penyelesaianperselisihnan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang PPHI; mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhanharuslah dilakukan dengan tahapan: Bipartit vide Pasal 3 dan Tripartit baikMediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase vide Pasal 4 Undang Undang Nomor 2Halaman 6 dari 19 hal. Put.

Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkanPerselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarahuntuk mencapai mufakat.Hal ini haruslah dibuktikan oleh Penggugat secara formil bahwaupayaupaya perundingan Bipartit telah dilakukan oleh Penggugatdengan Risalah Perundingan Bipartit karena dalam Pasal 3 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 terdapat katakata wajibdiupayakan penyelesaiannya terlebin dahulu sebelum lanjut ketingkat Tripartit

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah dilibatkan mulai dariproses Bipartit dan Tripartit maka mekanisme pengajuan gugatanPenggugat adalah mengandung cacat hukum karena telah menyalahiUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan selayaknyalah gugatanPenggugat dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaarad);C.

Bahwa terhadap permasalahan ini telah diadakan perundingan Bipartit namuntidak ada titik temu kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 diadakanperundingan Tripartit juga tidak ada titik temu sehingga dikeluarkanlah anjuranoleh Mediator Dinsosnaker Kabupaten Bangka;A. DASAR HUKUM1.

Foto copy dari copy Anjuran Perundingan Tripartit antara Jamanudindengan Pimpinan DPD KSP Sumbagsel yang dikeluarkan Dinas Sosial danTenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka tertanggal 24 Agustus7.

Foto copy dari copy .Anjuran Perundingan Tripartit antara Jamanudindengan Pimpinan DPD KSP Sumbagsel yang dikeluarkan Dinas Sosial danTenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka tertanggal 24 Agustus5. Foto copy dari asli Surat Panggilan Kerja Nomor :135/SPI/KSP/2015 yangdikeluarkan KSP Karya Makmur Tanjungpandan Belitung tertanggal 6 juli6. Foto copy dari asli Surat Panggilan Kerja Nomor :136/SPII/KSP/2015 yangdikeluarkan KSP Karya Makmur Tanjungpandan Belitung tertanggal 9 juli197.

Surat Nomor 2055/SS.co01X1/15 perihal Tegoran Terakhir tanggal 25November 2015;Bahwa atas ketidaksepakatan tersebut, Penggugat melanjutkan upayaPerundingan Tripartit melalui Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Negeri Jakarta Selatan (Sudin Nakertrans Jakarta Selatan);Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial:"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkanperselisihannya

kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upayaupayapenyelesaian melaluu perundingan bipartit telah dilakukan;"Bahwa setelah seluruh rangkaian Perundingan Tripartit melalui Mediasiselesai diupayakan, Sudin Nakertrans Jakarta Selatan mengeluarkanAnjuran Nomor 1493/1.835.3 tanggal 15 April 2016, yang pada intinyatuntutan Pekerja atas upah selama sisa kontrak adalah wajar dan dapatdipertimbangkan karena apabila salah satu pihak mengakhiri

30.240Jumlah AUD$ 60.480Bahwa Penggugat menyatakan menolak Anjuran tersebut sebatasmengenai nilai perhitungan sisa masa kontrak, yaitu menurut perhitunganPenggugat, berdasarkan Perjanjian Kerja, sisa upah masa kontrak yangwajib dibayar oleh Tergugat sebesar AUD$97.805;Halaman 3 dari 19 hal.Put.Nomor 120 K/Pdt.SusPHI/201711.12.13.14.15.16.17.18.Bahwa Tergugat juga menolak Anjuran tersebut dan tidak kunjung beritikadbaik memberikan upah sisa masa kontrak;Bahwa karena Perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit

Menyatakan Tergugat tidak berhak memperoleh upah selama ProsesPerselisihan.AtauApabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono).Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:l. gugatan Penggugat belum saatnya diajukan atau prematur karena belummelalui penyelesaian tripartit pada Kementerian Tenaga Kerja RI;Dasar dan alasan hukumnya:1.

Putusan Nomor 787 K/Pdt.SusPHI/2016secara bipartit kKemudian tripartit dan/atau mediasi yang diperantaraioleh pegawai perantara (mediator) yang ada pada instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPPHI, Pasal 16 berbunyi: "Ketentuan mengenai tata cara pengangkatandan pemberhentian mediator serta tata kerja mediasi diatur denganPeraturan Menteri"Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik

Kerja Mediasi, dalam Pasal 12 ayat(1) huruf (a) "Mediator yang berkedudukan di Kementeriansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berwenang untuk:melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yangterjadi pada lebih dari 1 (Satu) wilayah provinsi;Bahwa Para Tergugat perkara a quo adalah bagian pada rangkaiandalam perselisinan yang sama dengan 3 (tiga) karyawan yang bekerjapada kantor cabang Penggugat di Kota Surabaya oleh karenanya tidakberalasan hukum Penggugat mencatatkan proses tripartit

Putusan Nomor 787 K/Pdt.SusPHI/2016Tenaga Kerja Republik Indonesia oleh karenanya ajuran tersebut tidaksah dan atau batal demi hukum;Bahwa sesuai fakta dan hukum secara nyata antara Penggugat danPara Tergugat belum melakukan upaya tripartit dengan mencatatkanperselisihan hubungan industrialnya kepada kementerian tenaga kerja,sehingga belum saatnya diajukan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrial (prematur);Bahwa terbukti, dalam pencatatan perselisinan pertama kali olehPenggugat di Suku Dinas Tenaga

Hasil dari pertemuan Tripartit tersebut tidak terjadi kesepakatanantara Penggugat dengan PT. Dekor International, sehingga pada tanggal 10Juli 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan surat anjuransampai batas waktu memberi jawaban surat anjuran, PT.

Padahal PemohonKasasi/Tergugat sudah melaporkan pada instansi Depnaker dan sudahterjadi pertemuanpertemuan, baik bipartit maupun tripartit. Kalaukemudian proses tersebut berlangsung berbulanbulan karena tidaksampai pada titik temu, maka bukan hanya dari faktor PemohonKasasi/Tergugat saja melainkan juga dari faktor TermohonKasasi/Penggugat. Oleh karenanya tidak fair dan tidak balance jikakemudian proses 5 bulan tersebut hanya dibebankan pada pihakPemohon Kasasi/Tergugat saja.

mengakibatkan keterlambatanpenerbitan sertifikat secara formal bukan merupakan kewajiban Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat, karena secara material pencairan dana yang telahditutup dan diserahkan oleh Pelawan/ Pembantah dahulu Tergugat kepada PT.Monang Indah Nugraha selaku Pembuat dan Penjual Rumah sudah menjadikeharusan dan kewajibannya untuk menerbitkan pecahan sertifikat induk ke atasmasingmasing unit rumah, di bawah ini kami sampaikan kepada Majelis yangterhormat mengenai hubungan hukum dalam Tripartit

mendahului dan hubungan hukum yang merupakan akibat.e Hubungan hukum yang mendahului, adalah jual beli rumah antarapengembang dengan calon debitur (konsumen) dalam hal KPR, dalam halkredit umum (konstruksi) antara pemilik tanah dan pengembang (debitorkredit konstruksi).e Hubungan hukum yang merupakan akibat, adalah kewajiban bank untukmembayar sisa harga rumah yang ditutup melalui kredit kepadapengembang (dalam hal KPR) atau bank kepada pemilik tanah (dalam halKP lahan).Apabila digambarkan, maka tripartit

dalam TripartitPerjanjian Kredit sebagai berikut :e Hubungan hukum yang mendahului, adalah jual beli rumah antarapengembang dengan calon debitur (konsumen) dalam hal KPR, dalam halkredit umum (konstruksi) antara pemilik tanah dan pengembang (debitorkredit konstruksi).e Hubungan hukum yang merupakan akibat, adalah kewajiban bank untukmembayar sisa harga rumah yang ditutup melalui kredit kepadapengembang (dalam hal KPR) atau bank kepada pemilik tanah (dalam halKP lahan).Apabila digambarkan, maka Tripartit

Nomor 612 K/Pdt.SusPHI/2017perundingan bipartit dan perundingan tripartit sebelum diajukan kePengadilan PHI;1.Para Penggugat dan Tergugat Il tidak pernah melaksanakan danmenyelenggarakan perundingan bipartit.Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang PHIdisebutkan sebagai berikut:Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang PHI (kutipan):Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat;Bahwa

Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaianmelalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaanmelimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator;Bahwa Tergugat II tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilanuntuk hadir dalam perundingan tripartit dari instansi yang bertanggung dibidang ketenagakerjaan setempat yang dalam hal ini adalah DinasTenaga Kerja Kabupaten Karimun, oleh karenanya adalah wajar

apabilaTergugat II tidak pernah hadir dalam undangan tripartit;Bahwa bagaimana mungkin perundingan bipartit dapat dikatakan gagaldan Tergugat dan/atau Para Penggugat mencatatkan perselisihannyaterkait dengan perkara a quo kepada instansi yang berwenang di bidangHalaman 16 dari 28 hal.

anjurandalam bentuk apapun dari intansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat (dalam hal ini adalah Dinas Tenaga KerjaKabupaten Karimun) terkait dengan perkara a quo sampai denganJawaban ini diajukan oleh Tergugat II;Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan dalildalil yang telah Tergugat Ilsampaikan dan uraikan pada point 1, 2, dan 3 terkait dengan tidak pernahdilibatkannya Tergugat Il pada proses penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial baik pada tahapan perundingan bipartit, tripartit

normatif Penggugat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat dianggap tidakmenunjukkan performance yang baik karena tidak mencapai target yang telahditettapbkan oleh Perusahaan dan pada kenyataannya Tergugat tidakmelaksanakan kewajibannya untuk membayar HakHak Normatif walaupunterhadap hal tersebut telah keluar Anjuran dari Mediator Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan Nomor : 567/2659/DSTKM/2011 sebagai hasil dari penyelesaiansecara Tripartit

dengan ketentuan Pasal 83 UU No.2 Tahun 2004tersebut maka Anjuran atau Risalah yang dikeluarkan oleh Disnaker tersebutadalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yangdikeluarkan oleh Disnaker tersebut maka dapat diketahui pihak Pengusaha atauTergugat tidak pernah hadir pada saat mediasi tersebut walaupun sudah dipanggilsebanyak tiga kali secara resmi sehingga perundingan atau pertemuan padatingkat tripartit

Kekuranganupah di tahun 2015 Rp2.700.000,00Rp1.470.000,00Rp13.530.000,00;Rp1.230.000,00x1 1 = Uangpenggantianhak(cutitahunan yang belumdibayar) 12/25 x Rp2.700.000,00JumlahRp32.399.975,00+Rp130.159.975,00Bahwa padatanggal 5 Februari 2016 Penggugat menyetujui isi anjuran yangdiberikan oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJakartaBarat denganSurat Keputusan Nomor117/EKS/PPFSBN/II/2016;Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat danTergugat baik ditingkat Bipartit maupun mediasi Tripartit

pihak atau para pihak, makapara pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negerisetempat";Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang UndangNomori3 Tahun 2003menyatakan "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapbkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruh harustetap melaksanakan segala kewajiban;"Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat danTergugat baik ditingkat Bipartit maupun Tripartit

perundingan Bipartit kepada TERGUGAT, PARAPENGGUGAT langsung mencatatkan hal ini ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana diakuioleh PARA PENGGUGAT dalam posita poin 7 dalam Gugatannya.Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah KabupatenKubu Raya seharusnya sebelum memproses pencatatan perundinganTripartit dari PARA PENGGUGAT, haruslah melakukan pemeriksaanterlebih dahulu atas dokumendokumen yang disampaikan PARAPENGGUGAT kepadanya sebelum perundingan Tripartit

Bahwa dalil/posita poin 7 dan 8 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT,dimana PARA PENGGUGAT langsung mengajukan permasalahan ini keDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PemerintahKabupaten Kubu Raya melalui jalur penyelesaian Tripartit, dan instansitersebut langsung memproses permohonan Tripartit tersebut tanpamemeriksa kelengkapan dokumendokumen berkas Bipartit adalahCACAT PROSEDUR;10.Bahwa sehingga sangatlah jelas jika PARA PENGGUGAT TIDAK11.MELAKSANAKAN apa yang tertulis dalam pasal 3 UndangUndang

pencatatan tripartit12.Bahwa TERGUGAT memberi tanggapan terhadap dalil/posita poin 10, 11dan 12, 13 dan 14 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, dimana:a.TERGUGAT sangat patuh terhadap hukum poitif, maka TERGGATtetao menghadiri undangan mediasi yang dilaksanakan oleh DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PemerintahKabupaten Kubu Raya, walaupun TERGUGAT mengetahui bahwaTripartit ini merupakan CACAT PROSEDUR yang dijalankan tanpamelalui Bipartit;Bahwa TERGUGAT menolak Anjuran yang keluar dari Tripartit

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak lengkap, karena tidak memilikibukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan Pasal4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh Instansi yangberwenang dibidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi denganmelakukan perundingan tripartit dan membuat risalah perundingantripartit yang belum dilakukan dan dibuat oleh

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak lengkap, karena tidak memilikibukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisinanhubungan industrial yang wajib dilampirkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1)dan wajib mengembalikan berkasnya oleh Instansi yang berwenangdibidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukanperundingan tripartit dan membuat risalah perundingan tripartit yangbelum dilakukan dan dibuat oleh para pihak

Pada tanggal 7 Maret 2006, (Tripartit) di Disnaker Provinsi JawaTimur, Surabaya ;g. Pada tanggal 20 Maret 2006, di DPRD Tingkat Il KabupatenJember ;h. Hasil Hearning/Bipartit Plus/Tripartit, dari No.1 s/d No.7 terlampir ;bahwa selanjutnya dari seluruh rangkaian proses yang buntutersebut, pantas dan sah Penggugat Rekonvensi memberikankesimpulan atas hasil Bripartit tersebut :a.

memberikan bukti Pengunduran Diri pekerja(para Penggugat) dilanjutkan dengan Surat Panggilan keIII yaitu tanggal 14 April 2011untuk hadir sidang dan hasil pertemuannya : Pihak Pengusaha tidak mau berdamaimaka Mediator mengeluarkan Surat Anjuran;Bahwa dari hasil proses pertemuan antara para Penggugat dengan Tergugat diKantor Dinas Tenaga Kerja selaku Mediator selama 3 (tiga) kali berturutturut ternyataantara para Penggugat dengan Tergugat tidak juga mencapai kesepakatan, maka prosesMediasi secara Tripartit

Proses Mediasi secara Tripartit Mediator mengeluarkan Surat Anjuran padatanggal 06 Mei 2011 dengan dengan No. : 567/1181/DSTKM/2011 (foto copyRp24.300.000,00Rp 4.050.000,00Rp 4.252.000,00Rp 8.100.000,00Rp 7.695.000,00Rp16.200.000,00Rp6.200.000,00Rp81.797.000,00Rp16.200.000,00Rp 2.700.000,00Rp 2.835.000,00Rp 8.100.000,005,7 X Rp1.350.000,00 Rp 769.000,00Dibebankan kepada Tergugat untuk membayargaji berjalan kepada Penggugat Muhammad Tan Insejak tanggal 1 September 2010 s/d 1 September 201112 bulan

Pettarani Makassar 90222, padatanggal 03 April 2013.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,DISNAKER KOTA MAKASSAR telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKER KOTAMAKASSAR, dalam sidang mediasi;Bahwa melalui Mediasi dan/atau pertemuan Tripartit pada Kantor DISNAKERKOTA telah mengeluarkan surat Anjuran No. 560.568/734/Disnaker/VII/ 2013,tertanggal 1 Juli 2013 DISNAKER KOTA MAKASSAR ;Bahwa perselisihan hubungan industrial

(Perselisihan Hak) tersebut, telahdilakukan upaya bipartite dan tripartit sebagaimana diatur dalam UndangUndang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun1011tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat menuntut keadilan melaluipengadilan;Bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial(UUPPHI) Pasal 55, disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrialmerupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum danPasal 56: Pengadilan Hubungan Industrial