Ditemukan 2567 data
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
109 — 43
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor127/PDT/2020/PTKPG., tanggal 23 September 2020 untuk mengadili perkara inidalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 18 November2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukati Trisilowati PaniteraPengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera PengadilanTinggi Kupang Nomor 127/PDT
1072 — 1168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/201874)75)76)77)78)79)126/EXT/PSJDIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihalTindak Lanjut atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan UntukPerkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PTPeputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy),diberi tanda T73;Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Ibu Deputi Bidang DukunganKebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden RI Nomor127/EXT/PSJDIR/VIII/2016 tertanggal 13 September 2016 perihalPermohonan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ESTER WATTIMURY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS EKO PURNOMO, S.H,.M.Hum.
Terbanding/Penuntut Umum II : Selvia. G.A.Hattu, SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : ARSITO DJOHAR,SH
195 — 86
Membebankan biaya perkara kepada Negara.AtauBila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka Kami mohon Putusanyang seadiladilnya(ex aequo et bono).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor127/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 24 November 2020, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.
surat perjanjian jual beli Lobuah unit mobil ToyotaAvanza Veloz berwarna Hitam dengan nomor Polisi DE 1274 AH;Dikembalikan kepada saksi Hery Poceratu.5.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2000,00 ( dua ribu rupiah);Membaca berturutturut :1.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Pelaksana Harian PaniteraPengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor127
dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangHalaman 251 dari 255 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2020/PT AMBdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor127
Terbanding/Penuntut Umum : GITA ARJA PRATAMA, SH.
88 — 29
OKTAVIAWENTINUSA tanggal 02 Agustus 2018 ;Dikembalikan kepada saksi OKTAVIA WENTINUSA ;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut UmumPengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan Nomor127/Pid.B./2018/PN Thn tanggal 27 Desember 2018 ,sebagai berikut :MENGADILI;Halaman 37 dari 53 halaman putusan Pidana Nomor 9/PID/2019/PT MND1.
98 — 42
disebutkan bahwa Bank menyediakan fasilitas kredit investasiumum maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) dan kredittersebut wajin dilunasi oleh debitur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulantermasuk grade periode selama 6 (enam) bulan terhutang mulai 11 Februari2008 sehingga harus dibayar lunas seluruhnya paling lambat pada tanggal 11Februari 2013;Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Akta Perjanjian Membuka Kredit nomor 17dengan akta addendum Nomor 226 dan Akta Perjanjian Membuka Kredit nomor127
128 — 357
Bukti P2 : Surat Keterangan Tanah garapan Kelurahan Rorotan Nomor127/1.711.1, tanggal 21 Juli 1986 (fotokopi sesuai denganaslinya);3.
Pembanding/Tergugat II : PHE MIAUW NGIM Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat III : HERMANTO TIO Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat IV : PRANOTO TIO Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat V : FATMAWATI Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Terbanding/Penggugat I : NY. LINA
Terbanding/Penggugat II : MURNI CHANDRA
Terbanding/Penggugat III : WILLYAM NG
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Turut Terbanding/Tergugat VI : HERIYANTO TIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUWANTO,SH
169 — 71
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makagugatan Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSL:Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi ditolak seluruhnyasedangkan gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan dipihak yang kalah dan dihukum untukmembayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor127
138 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
agar sebelum dilakukan RUPS,seluruh pembukuan, pengeluaran/penerimaan, neraca keuanganperusahaan supaya diaudit oleh akuntan publik;e Berdasarkan bukti P8 tersebut, Pembanding telah memintadilakukan RUPS untuk menyelesaikan pertanggung jawabankeuangan dan kelanjutan usaha/operasional perusahaan, namunhal tersebut tidak pernah mendapat tanggapan serius paraTerbanding Il, Ill, IV dan V;e Berdasarkan gugatan ini yang terdaftar di Pengadilan NegeriLubuk Pakam tanggal 20 Oktober 2009 dalam Register Nomor127
245 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepadaTergugat , karena itu merupakan pembeli beriktikad baik, sebab mengenaimasalah ada pemblokiran Tergugat tidak tau menahu sama sekali;Bahwa tentang pembeli yang beriktikad baik sebagai acuan/pedoman dapatdiperhatikan pada Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang berlaku tetapyakni: Nomor 127/1971 yang berbunyi sbb :TerlawanTergugat I/Pembanding membeli toko tersebut dimuka umumdengan perantaraan Kantor Lelang Negara atas dasar kekuatan putusanPengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 1972 Nomor127
64 — 13
=berupa akta hibah nomorHalaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tka111/AJB/GU/II/2011, T.lll7 berupa akta hibah Nomor037/AH/GU/I/2014, =T.lll6 berupa akta jual nomor127/AJB/GU/II/2014 dan T.VI12 berupa akta jual beli Nomor707/AJB/GU/XII/2013, hal mana untuk bukti T.l1 dimanasetelah Majelis Hakim mempelajari serta mencermati dasarterbitnya Akta Hibah tersebut adalah berdasarkan rincik desaPersil 72 D Kohir 1583 dan berdasarkan SPPT No.
Terbanding/Tergugat : EKO AGUNG WAHONO
145 — 72
RAHARDI WAHONO lahir di Jakarta pada Tanggal 29 Agustus2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor127/1917/2008;5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp.150.000,00. (seratus lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Kamis, tanggal 14Februari 2018, oleh kami, HERY SUPRIYONO , S.H., M.Hum. sebagai KetuaMajelis, DR.M.D.
675 — 650
Tim.TENTANG DUDUK PERKARANYA:Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatan tertulissebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Timur di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 15 April 2014, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 A. Supandi telah meninggal dunia diCianjur dan telah meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anakkandung sebagai ahli waris, yaitu:a.
142 — 70
./1984 luas 10.000 M2 atas nama Syahran Noor, Sertipikat Hak Milik Nomor127/Desa Mabuun Raya tertanggal 10 Oktober 1985 GS No./1985 luas 2500 M2atas nama Asnain , Sertipikat Hak Milik No 147/ Desa Mabuun Raya tanggal 1Pebruari 1984 GS No./1984 luas 10.000 M2 atas nama P.P Sriwaluyo, SertipikatHak Milik No. 135/ Desa Mabuun Raya tanggal 1 Pebruari 1984 GS No. /1984luas 10.000 M2 atas nama Muhammad Noor, Provinsi Kalimantan Selatan sudahsesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
30 — 15
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 04September 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor127/Pen.Pid.B/2016/PN.Srl tanggal 05 Agustus 2016, tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini;Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid.B/2016/PN.Srl tanggal 05 Agustus2016 tentang penetapan hari sidang
238 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 49P/HUM/20178.c) Lampiran 2 Teknis Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Nomor127 UU No. 12 Tahun 2011;d) Pasal 1 angka 1 PP No. 6 tahun 2007;e) Pasal 75 ayat (1a) PP No. 3 Tahun 2008;f) Pasal 45 huruf a PP No. 71 tahun 2014 jo PP No. 57 Tahun 2016Adapun alasan dan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut :8.1.Bahwa Pasal 1 angka 15 d PERMENLHK P.17/2017 bertentangandengan pasal 6 UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 TentangKehutanan.Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) UU 41 tahun
H. HASUDUNGAN HC,S.AP.M.Sc.
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU
123 — 63
Menyatakan tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H.Hasudungan,S.Ap yang telahtercatat dan terdaftar dibuku registrasi tanah Desa Kersik Putih dengan Nomor127/SPPFBT/DKP/VII/2008, yang terletak di Jalan Provinsi Batulicin Pagatan,Desa Kersik Putih, Rukun Tetangga 005, Dusun Tanah Merah, KecamatanBatulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimatan Selatan :Dengan ukuran tanah :Panjang : 315 m dan 270m;Lebar sebelah Timur : 88 m dan 43 m;Lebar
104 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marala, sebagaimana dalamputusan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G.TUN/ 2005/PTUN.MKS tanggal 22 Februari 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 46/B.TUN/2006/PT.TUN.MKS tanggal16 Agustus 2006 jo putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor127 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007;f.
812 — 461
telah melewati tengang waktu;Menimbang, bahwa atas dua visi dan versi hukum di atas, Majelismempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P8 yang sama denganbukti surat T1, ternyata objek sengketa pertama yaitu Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T5 berupa Surat dari VPHR & GAL PT Kaswari Unggul (Penggugat) tanggal 22 Desember 2015 Nomor127
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs.AKMAL FIRMANSYAH Diwakili Oleh : MAULIATE SITOMPUL, SH.
135 — 64
Nomor127/YK/PPAT/XII/2011 Perihal Kelengkapan PermohonanPersertipikatan Hak Pakai an.
PT. Toshida Indonesia
Tergugat:
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
621 — 442
Bahwa surat Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan nomor127/947/2020 tanggal 27 November 2020 bertentangan dengan suratHalaman 29 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.JKT.Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah PengelolaanHutan atas nama Direktur Jenderal dengan Surat Nomor:a. S.338/PKTL/REM/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihalperingatan ke1 pembayaran PNBPPKH terhutang tahun 2018 a.n. PTToshida Indonesia;b.