Ditemukan 259 data
1.ERWIN TOBING
2.HAIDIN
3.SAALUDIN
4.VIVI VERANIA
5.ASNAWI
6.TABRANI
7.MARTONI DINATA
Tergugat:
KEPALA DESA TANAH ABANG
Intervensi:
1.SEHARPA, S.Pd.i
2.LENI HERLEANTI
3.KHAIRUL RAMADHAN, S.Pd
4.EDI YANSA
5.ARNETI EMILIA
6.ATIKA YUNI HUSTI, S.Pd
7.YUDIUNUS A.Ma.Pd.OR
212 — 230
Tergugat tersebut yang pada pokonya memuat permohonankepada Camat Semende Darat Laut untuk memberi rekomendasi pembehentianPara penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat Il Intervensi sebagaiperangkat Desa Tanah Abang, atas permohonan tergugat tersebut CamatSemende Darat memberikan rekomendasi hanya untuk pengangkatan ParaTergugat Il Intervensi sebagai Perangkat Desa Tanah Abang yang baru dantidak memuat rekomendasi untuk pemberhentian Para Penggugat sebagaiPerangkat Desa Tanah Abang, oleh karenanya berdassarkan
126 — 41
membayar jasa pekerjaan Tergugat dalamKonvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebesar USD.215.000, (duaratus lima belas dolar Amerika Serikat);Bahwa Gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalamRekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat mengikuti tender selanjutnya,hal ini adalah sangat tidak beralasan dan cenderung inginmelepaskan tanggung jawab untuk membayar sisa kewajibannyakepada Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat dalamKonvensi, karena berdassarkan
525 — 207
Menimbang bahwa berdassarkan azas yang dikenal dan dianut dalamhukum Pembuktian, maka terhadap pihak Penggugat harus dibebankankewajiban nterlebih dahulu Untuk membuktikan dalildalil gugatannya, dan untukhal tersebut Para Penggugat mengajukan alat bukti surat tanda P 1 sampaidengan P 40 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat mengajukan alat bukti surattanda T 1 sampai dengan 129 dan 1 (satu) orang saksi, Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat tanda TT 1 sampai dengan TT 40, sedangkanTurut Tergugat
2102 — 1205
Menimbang bahwa berdassarkan azas yang dikenal dan dianut dalamhukum Pembuktian, maka terhadap pihak Penggugat harus dibebankankewajiban terlebih dahulu untuki membuktikan dalildalil gugatannya, dan untukHalaman 61 dari 69 Putusan Nomor 60/Pdt.SusHak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.hal tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat tanda P 1 sampai dengan P52 dan 2 (dua) orang saksi, serta 1 (satu) orang Ahli, Tergugat mengajukan alatbukti surat tanda T 1 sampai dengan T 41 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkanTurut
114 — 43
Justru, berdasSarkan surat pernyataantersebut, memberikan kewajiban kepada Andi BasoHamid dan atau kepada Andi Ahmad Opu To TeddiLuwu untuk melakukan penyerahan obyek tersebutkepada Agustina Banne dan kewajiban ini telahdilaksanakan dan diterima baik pihak AgustinaBanne. Penyerahan obyek tersebut kepada pihakAgustina Banne, telah mengakhiri permasalahanhukum yang melibatkan pihak Andi Baso Hamid danatau Andi Anmad Opu To Teddi Luwu;.
90 — 65
Kerugian ImMateriil sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus jutarupiah).dengan tegas pula harus ditolak karena Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh Tergugat berdassarkan Putusan Pengadilan NegeriTangerang tanggal 09 April 1999 No:608/PID.B/1998/PN.TNG yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap Tergugat tidak terbukti secara sahHalaman 39 dari82 halaman Putusan Nomor 100/Pat.G/2015/PN. Jkt.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
121 — 108
dari Penasihat Hukum Terdakwa :Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2020/PTMDN Bahwasetelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat BandingmempelajariKontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyatahanya merupakan pengulanganpengulangan saja dari Memori Bandingnya,dan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat melumpuhkan ataumembatalkan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tentangterbukti ikut sertanya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi ini;Menimbang bahwa berdassarkan
PT.AALBORG INDUSTRI INDONESIA
Tergugat:
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.PT. ADHI KARYA
3.PT. KARYA MITRA NUGRAHA
236 — 93
Kewajiban untuk melaksanakan asas tersebut diatur dalam Pasal 23 UUNomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 tahun1999 dan kemudian diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dimana dalampasal 25 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuatalasanalasan dan dasardasar putusan dan mencantumkan pasalpasalperaturan perundangundangan tertentu yang bersangkutan dengan perkarayang diputus atau berdassarkan hukum tak tak tetulis maupun jurisprudensiatau doktrin hukum.
Koperasi Unit Desa TUNAS MUDA
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
Intervensi:
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK.
191 — 4
14 September 2012 Nomor: 103/DYN/2012, Luas 20.000 M2 atas nama Sujarwo;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 11224/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 133/DYN/2012, Luas 20.000 M2 atas nama Tukijo;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 11233/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 122/DYN/2012, Luas 20.000 M2 atas nama Tukijo;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 11239/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012 berdassarkan
310 — 345
Kabupatensementara ke KasBone tertanggal 22sementara ke KasBone tertanggal 22sementara ke KasBone tertanggal 28sementara ke KasBone tertanggal 25sementara ke KasBone tertanggal 23sementara ke KasBone tertanggal 27sementara ke KasBone tertanggal 25sementara ke KasBone tertanggal 22sementara ke KasBone tertanggal 19sementara ke KasBone tertanggal 29Hal 72 dari 95 Putusan Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mks.Juli 2015 sebesar Rp. 2.200.000, dan tertanggal 19 Mei 2015 sebesarRp. 1.000.000,Menimbang, bahwa berdassarkan
104 — 15
hukumacara yang berlaku;Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelishakim telah dilakukan, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 130HIR jo pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahpertama oleh Undangundang Nomor 3 tahun 2006, kedua oleh UndangundangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan telah pula memerintahkankepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasisebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 01 tahun 2016 TentangMedisi, dan berdassarkan
KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA dalam hal ini diwakili oleh SETIYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak
Intervensi:
1.DARSINO MUSIRIN
2.SUBANDI
3.SYAMSUL HADI
4.DEBY WIJAYA
5.RIDIYANTO
6.SURADI
7.SUJARWO
8.TUKIJO
9.MAWARDI
10.ACHMAD ICHSAN
11.NGATMI
12.WAHYU KUSUMO
13.WIWIN JAUHAROH / AHLI WARIS : MAWARDI
14.GIMAN
15.SUHARTO
16.WARSITO
173 — 84
Sertipikat Hak Milik Nomor : 11239/Dayun Tanggal 8 Oktober2012 berdassarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012Nomor : 108/DYN/2012, Luas : 20.000 M2 atas nama Tukijo25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11206/Dayun Tanggal 8 Oktober2012 berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012Nomor : 128/DYN/2012, Luas : 20.000 M2 atas namaDrs.Mawardi26.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
169 — 119
pengulanganpengulangan saja dari faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan, dan semua yang menjadi fakta yuridis telahdimasukkan dan dipertimbangkan dengan unsurunsur pasal yang terbukti ;Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajariMemori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak ditemukanfakta hukum yang dapat melumpuhkan atau membatalkan Memori Bandingdari Penuntut Umum tersebut tentang terbukti ikut sertanya Terdakwa dalammelakukan tindak pidana korupsi ini;Menimbang bahwa berdassarkan
1.ALDI
2.RISTUNI
3.ARLI SANITA
4.MAT SAHRIN
5.SURHAYU
6.LIPIOLIPIAH
7.MOHAMAD SYAMSU
Tergugat:
KEPALA DESA PERAPAU
Intervensi:
1.RUSMAN
2.ANDI PURNAMA PUTRA
3.ERDIANSYAH
4.RIAN YADI
5.IMAM GAZALI
6.AGUS SALIM
165 — 65
Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan DaerahKabupaten/Kota.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten/Kota berdassarkan Peraturan pemerintah.2.
77 — 29
Berdassarkan hal tersebut dalampetitum jawabannya, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agarmenyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalahprematur oleh karenanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard /N.O);Menimbang, bahwa dalam tanggapannya, Pemohon membantaheksepsi Termohon a quo.
65 — 26
Perbendaharaan sebaga1i Kuasa Bendaharal iT Tr 1 1 4 ryMuUnY Dderdd Ppddd Kadiitor VAIittTD. 4 4 i 1 1 TZS Fenddpdtal FCNperOlddal WEuangan dan Asset SOPPKA) Kabupaten Lamongan sebahwa tugas dan Tanggungjawab sak tanggal 7 Februari 2012nksi sebagai Kuasa Bendahara ltJmum Daerah yaitu AA 4 1 CO 4D 4IWIititytdpRa OUrdt fOmyearNOMenerbitkan SP2D ;DPrpPH co an Vanats Ts Menyimpan uang daerah ;nN Bl WwMelaksanakan pembayaran berdasarkan permintaanpejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah ; (berdassarkan
219 — 154
Uang Sejumlah Rp. 1.119.640.000, (satu miliar seratus sembilan belas jutaenam ratus emteattisCt orrerir Memmibang, batwasegata sesuatu yang terjadt tata persitangan teth tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusgn 1n1Ppt Sel ttsini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam Menimbang, banwa berdaSsarkan keterangan SakSiSaksi, keterangan Ahli dqn keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Haki
418 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Pertama menyatakan harga jualyang tidak wajar karena itu selisih pembayaran Rp. 100 juta denganharga pembelian dum Rp. 21.930.200.00, berdassarkan KeputusanGubernur DKI Jakarta No. 528/2013 tanggal 8 April 2013 tentangpenghapusan asset 193 unit kendaraan dinas operasional milikPemerintah Provinsi DK Jakarta sebagai hadiah Rp 78.079 800.00,Bahwa, dengan dikesampingkan atau tidak dipergunakan oleh JudexFactie jo.