Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah Rp 0,00Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2021b. Setoran masa Rp 367.453.179,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnya Rp 0,00e. Lainlain Rp 0,00f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.................. Rp 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 367.453.179,004.

Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah Rp 0,00b. Setoran masa Rp 367.453.179,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnya Rp 0,00e. Lainlain Rp 0,00f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.................. Rp 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 367.453.179,004.

Majelis (Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0,00 0,00b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 0,00c. Penyerahan yang PPNnya dipugut oleh Pemungut 0,00 0,00d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 0,00e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 0,00f. Jumlah 0,00 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 0,00b.

peraturan hukum yang berlaku dan yangMemutuskan : Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2510/WPJ.07/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor : 00158/207/07/058/11 tanggal 15 Desember 2011 Masa PajakAgustus 2007 atas nama: XXX, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Agustus2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut : INoUraian Majelis (Rp.)1 Dasar Pengenaan Pajaka

masukan pembelian Pupuk danGulmaxone sebesar Rp527.818.800,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian Pupuk dan Gulmaxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan diatas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 2704/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 677.714.015 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 21.879.935.506b. Jumlah Seluruh Penyerahan 22.557.649.5212 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 67.771.402b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.822.396.985c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.822.396.985d.

JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.

TB Simatupang No. 41, RagunanPasar Minggu, Jakarta, sehinggaJumlah yang masih harus/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: 1Dasar Pengenaan Pajaka.

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor Rp a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh PemungutPPN Rp 6.577.273a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN Rp c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) Rp 18.320.792.0902.

Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 6.577.273 a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) 18.320.792.090 2.

Putusan Nomor 5184/B/PK/Pjk/2020Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2014 Nomor 00129/407/14/052/15, tanggal 27 Agustus 2015,atas nama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000,beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan 12920 sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: No Uraian vumiah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPNa.1.

Putusan Nomor 5184/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp24.080.998.770,00; dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian vumiah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPNa.1.

Putusan Nomor 3256/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan PPN terutang Masa Pajak Agustus 2011 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut: N Uraian Pemohon Banding (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 355.490.169.050,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 46.727.367.320,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp3.518.068,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 744.093.961 ,00Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4128/B/PK/Pjk/2020a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 21.209.400,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 744.093.961 ,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 21.209.400,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.

Putusan Nomor 933/B/PK/Pjk/2021 Pemohon Banding No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 790.498.854.002,00a.2 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 214.184.849.156,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 155.696.297.515,00a.5 Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN 45.126.200,00a.6 Jumlah (a.1 + a.2+a.3+a.4+a.5) 1.160.425.126.873,00b.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 5239 B/PK/Pjk/2020Nomor KEP123/Nkeb/WPJ.07/KP.0203/2016 tanggal 8 November 2016,atas nama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000,beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan 12920 sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp27.366.560,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Jenderal Pajak Nomor KEP00119/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2012 Nomor 00056/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016,atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamatdi Jalan Stania Nomor 140 RT 005/RW 002, Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung,dengan perhitungan sebagai berikut : Rupiah1 Dasar Pengenaan Pajaka

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka

masukan pembelian pupuk dangulmaxone sebesar Rp255.970.400,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian pupuk dan gu/maxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan diatas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 2033/B/PK/Pjk/2018Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B Nomor 0912, Medan Selayang,Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.406.076.515 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 20.339.448.744b. Jumlah Seluruh Penyerahan 21.745.525.2592 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

B43/Pres/1 1/1986 tertanggal 6 November 1986 ;Bahwa pada tanggal 13 September 2006, Kantor Pajak PenanamanModal Asing Ill menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas PajakPertambahan Nilai untuk Masa Pajak November 2005 Nomor00008/507/05/056/06, yang isinya adalah sebagai berikut : No.Uraian MenurutTerbanding(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka.

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87620/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima seluruh permohonan Banding dari Pemohon Banding dan jumlahPajak Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp523.656.004,00, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 471.871.458.631 ,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 756.646.518.843 ,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 163.871.076.809,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.645.503.578,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.394.034.557.861,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 75.508.093.541 ,00b.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 471.871.458.631 ,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 756.646.518.843,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 163.871.076.809,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.645.503.578,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.394.034.557.861,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 75.508.093.541 ,00b.

Jenderal Pajak Nomor KEP00028/KEB/WPUJ.26/2017tanggal 11 Desember 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00018/207/15/115/16 tanggal 27Desember 2016, atas nama: PT Wipolimex Raya, NPWP 01.630.825.6115.000, beralamat di Jalan Prof HM Yamin SH LK Il, Nomor 62, KotaKisaran Timur Kabupaten Asahan, dengan perhitungan jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebagai berikut ;Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp11.172.386,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0enn yang PPNnya harus dipungut 95,608.95;c. Penyerahan yang PPNnya dipungut olehemungut PPN vane . pang 1.977.242.147d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0e.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp421.726.538,00; dengan perincian sebagai berikut : NUraian (Rp)O1 Dasar Pengenaan Pajaka

Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, JakartaUtara 14440; Alamat korespondensi di Erajaya Plaza, Jalan BandenganSelatan Nomor 20, Pekojan Tambora, Jakarta Barat 11240, sehinggajumlah PPN yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah Rupiah 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 4.004.526.895,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 74.462.364.455,00a.6 Jumlah 78.466.891.350,00b.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Wralan Pemohon Banding Terbanding Koreksi1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Uraian Pemohon Banding Koreksi Menurut SKP MenurutPemohon Banding Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1Ekspor 1.696.632.212,00 (46.417.148,00) 1.743.049.360,00a.2Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 33.535.716,00 0,00 33.535.716,00a.3.