dan pungutan lain selain uang kuliahtunggal dari mahasiswa baru program Sanana (S1) dan program diploma mulai tahun akademik 2013 2014.

Putusan Nomor 48 P/HUM/202053.54.55.Bahwa dengan adanya pungutan iuran pengembangan institusidan/atau pungutan lain diluar Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagimahasiswa jalur mandiri sebagaimana diatur didalam peraturana quo telah menciderai semangat ketunggalan yang ada pada UKT(Uang Kuliah Tunggal). Sebab frasa tunggal yang terdapat dalamUang Kuliah Tunggal memiliki muatan makna yang hanya bisaditerjemahkan secara satusatunya.

seleksi mandiri;Bahwa menurut Para Pemohon asas keadilan sebagaimana diaturdi dalam Pasal 3 huruf e UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012,tentang Pendidikan Tinggi tidak terpenuhi, karena pungutan iuranpengembangan institusi dan/atau pungutan lain diluar Uang KuliahTunggal (UKT) bagi mahasiswa jalur mandiri dalam peraturan a quotelah menimbulkan pembedaan terhadap calon mahasiswa baruberdasarkan latar belakang ekonomi;Bahwa berdasarkan pasal 6 huruf b UndangUndang Nomor 12Tahun 2012, tentang Pendidikan

Bahwa Pemohon VI merasa dengan adanya iuran pengembanganinstitusi dan pungutan lain di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT)Halaman 86 dari 107 halaman.

sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain Uang KuliahTunggal (UKT) dari mahasiswa program diploma dan programsarjana bagi mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri,dimana telah melahirkan suatu: bentuk ketidakadilan dandiskriminatif.

Dwi Febriyanti;

melainkan dicatatdalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona);1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sar.FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwaPeraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona belum ada;1 (satu) exemplar PERDES LAJUT Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Lajut tahun 2014;1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT Nomor : 01 Tahun 2014 tentangjenis dan besarnya pungutan

No. 195 PK/Pid.Sus/2018Bahwa dari pungutan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)yang telah ditetapbkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana,sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang dari 150 (seratus limapuluh) Pemohon Prona membayar penuh sebesar Rp600.000,00 (enamratus ribu rupiah), 3 (tiga) orang tidak membayar sama sekali, dan 1(satu) orang membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)sehingga terkumpul Rp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enamratus ribu rupiah).

sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak beralasan;Bahwa dari faktafakta inisiatif adanya pungutan sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta Prona adalah dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedangkan Sekretaris DesaHal. 16 dari 23 hal.

No. 195 PK/Pid.Sus/2018(Sahrin) adalah pihak yang bertugas mengumpulkan pungutan tersebutyang kemudian hasilnya diserahkan kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana setelah keseluruhan pungutan sejumlahRp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)dikurangi biaya materai, pal batas dan pembelian map sebesarRp18.682.000,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua riburupiah).

Akan tetapi ternyata sisa pungutan tersebut dikuasai PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/T erpidana; Bahwa oleh karena peran antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Terdakwa Sahrin berbeda maka tentunyakonsekuensi hukum atas tindak pidana dan penjatuhan pidananyaadalah berbeda pula; Bahwa namun demikian terhadap keberatan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana terkait dengan pemidanaan dapat dibenarkan, olehkarena terjadi

Kemudian sebanyak 57 sertifikat dilaksanakan diDesa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah, sama juga prosesnya dengan di Desa Nuslikosetiap warga dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namuntidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) yang perinciannya sebesar Rp. 25.000,00 x 57 warga = Rp.1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh

Dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) DesaWairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yangberjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya denganwarga yang terdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah

Dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (ima juta rupiah) DesaWairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yangberjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya denganwarga yang terdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah

Yang menjadi pertanyaan siapayang melakukan pungutan atau menerima hadiah tersebut secara berlanjut?Apakah RITNO THAIB? MOCH. FITRAH ISMAIL? GANI DIN? ataukahAMIR FABANYO? ANWARAHMAD? KOMARUDDIN? = AtaukahZAKARIA? AMRAN JALALUDDIN? ataukah para Terdakwa termasukTerdakwa I (pemohon PK) ataukah petugas PRONA lainnya yang melakukanpungutan tersebut. Oleh karena seluruh petugas PRONA di atas menerimainsentif dari uang partisipasi yang diserahkan melalui Kepala Desa.

Menurut Majelis Peninjauan Kembali pungutan uangatau biaya partisipasi bukan sifatnya kerelaan melainkan mengandung adanya unsurpemaksaan untuk membayar, sebab bagi peserta yang tidak membayar tidak akanmendapat sertifikat;2 Bahwa adanya penerimaan uang yang diterima Terpidana /pemohondari Kepala Desa tersebut adalah merupakan bentuk kerjasamadalam hal pungutan uang partisipasi dari masyarakat peserta Pronayang dilakukan bersama Yusuf Idris, sehingga tentu saja secarahukum menimbulkan suatu konsekuensi

+Aswy diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor TergugatNo.16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 berdampak merugikanPenggugat dan bertentangan dengan UndangUndanqg No.20 tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; Bahwa perkara ini berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor WilayahIl Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tanjung Balaikarimun KantorPelayanan Tipe B Dumai No.S797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni2000 ~s berisi ~=s tagihan= = Pajak = Ekspor sebesar Rp.1.944.341,Biaya

Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitungsejak pengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisitagihan kepada Penggugat untuk membayar jumlah pajak(pungutan) Ekspor, sebagai Derikut ==sss:seesnacnsssssescsneeeccnenseee1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp.9.554.562.731 ,2. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor03.

Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp.9.554.562.731, Pajak (Pungutan) Ekspor4. Sanksi Administrasia. Biaya administrasi Rp.14.520.732.209,b. Denda Rp.Administrasi 5.087.604.952,5.

Bahwa yang menjadi objek guagtan dalam perkara a quo adalah SuratTergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang SuratKetetapan Pajak (Pungutan) Ekspor periode tanggal 22 April 1998 sd30 April 2002 atas nama Penggugat; Bahwa penerbitan objek gugatan a quo didasarkan pada kewenangan yangdiberikan oleh ketentuan pasal 14, 16 dan 17 Undangundang No.20 tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP); Bahwa sesuaidengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4) dan (6) UU PNBP,upaya hukum

Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RInomor 17 Tahun 2000 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran dan BelanjaNegera ditentukan bahwa Departemen/lembaga tidak diperkenankanmengadakan pungutan dan atautambahan pungutan yang tidak tercantumdalam undangundang dan atau PeraturanPemerintah.Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat padaperiode bulan Juni 2001 sampai dengan Oktober2004 terkumpul uang sebesar 9.088.165(Sembilan juta delapan puluh delapan ribuseratus enampuluh lima Yuan) denganperincian sebagai berikut

Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 17 Tahun 2000Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negeraditentukan bahwa Departemen/lembaga tidak diperkenankanmengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidaktercantum dalam undangundang dan atau Peraturan Pemerintah.Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat pada periode bulan Juni2001 sampai dengan Oktober 2004 terkumpul uang sebesar 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratusenampuluh lima Yuan ) dengan perincian sebagai

biaya kawat yang telah dilakukan oleh terdakwaadalah sebesar 9.088.165 Bahwa uang hasil pungutan biaya kawat tersebut oleh terdakwa tidakdilaporkan/disetorkan ke kas Negara dan dipergunakan antara lain untukmenjamu tamu dst .....

Bahwa setiap penggunaan biaya kawat tersebut atas sepengetahuandan atas persetujuan terdakwaBahwa fakta hukum tersebut diatas sebenarnya Judex Facti berpendapatbahwa uang hasil pungutan biaya kawat seluruhnya dikuasai oleh terdakwakarena Judex Facti menyatakan bahwa total pungutan yang dilakukan olehterdakwa adalah sebesar 9.088.165 artinya uang yang diperoleh dari hasilkejahatan adalah sebesar 9.088.165, sehingga adalah suatu kekeliruanyang nyata serta un konsistensi dari judex facti dalam menerapkan

uang biaya kawat tersebut sebagain juga dipergunakan olehterdakwa secara pribadi sebesar 594.794.00.... dst, sehingga dengan tidakdisetorkannya pungutan biaya kawat tersebut ke kas Negara berakibat Negara menjadi rugi.

pungutan tersebut karena atas ide atau gagasanterdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum , APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa , denganpengelola terdakwa H.

Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tersebut tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 danTA. 2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan aslliDesa yang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikattersebut digunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa,dengan pengelola terdakwa H.

Putusan Nomor 68 P/HUM/201915:16.17.Ayat (1) : Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 dipakai untuk perhitungan PenetapanBesaran Pungutan terhadap hasil perikanan yang dilelangsebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;Ayat (2) : Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;Bahwa dalam Pasal 2

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 64 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebutRetribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu vang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadiatau badan.

Hasil Perikanan Nomor3.185/PBPHP/XI/18, tertanggal 15 November 2018 (Bukti T4.5);Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 7 Mei 2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 7 Mei 2019, RekapanPengecekan Komoditi yang diantarpulauakan tanggal 7 Mei 2019, SuratKeterangan Asal Ikan Nomor 523.2/884/V/19 tanggal 8 Mei 2019,Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 884/PBPHP/V/19,tertanggal 8 Mei 2019 (Bukti T4.6):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite tanggal 19 Mei2019

Pungutan Hasil Perikanan Nomor1.037/PBPHP/V/19, tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T4.9):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 23 Mei 2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 23 Mei 2019, RekapanPengecekan Komoditi yang diantarpulauakan tanggal 23 Mei 2019, SuratKeterangan Asal Ikan Nomor 523.2/984/V/19 tanggal 23 Mei 2019,Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 984/PBPHP/V/19,tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T4.10);Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite, Surat Pernyataanatas

2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 19 September 2019,Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.013/IX/19 tanggal 18September 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor2.013/PBPHP/IX/19, tertanggal 18 September 2019 (Bukti T4.12):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite, RekapitulasiJenis Komoditi Hasil Lelang Ikan tanggal 23 September 2019, BeritaAcara Hasil Pelelangan Komuditi Perikanan, Permohonan SKAI atasHalaman 32 dari 44 halaman.

alas hak;5) Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Bulan September2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, Januari 2017,Februari 2017;6) Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pengusulan Sertifikat Prona DesaTetebatu Selatan, tanggal 08 Desember 2014:7) Copy Legalisir Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan KegiatanSertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2015di Kabupaten Lombok Timur,8) Fotokopi Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang tidak ada tercatatBiaya Pungutan

pembuatan Sertifikat Prona, Tahun Anggaran 2015;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2840 K/Pid.Sus/20189) Fotokopi Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang sudahdimasukkan Biaya Pungutan pembuatan Sertifikat Prona sebesarRp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Tahun Anggaran 2015;10) Copy Legalisir Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 Tahun 2014.Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebatu SelatanTahun Anggaran 2014:11) Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:188.45

alas hak;5) Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Bulan September2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, Januari 2017,Februari 2017;6) Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pengusulan Sertifikat Prona DesaTetebatu Selatan, tanggal 08 Desember 2014:7) Copy Legalisir Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan KegiatanSertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2015di Kabupaten Lombok Timur;8) Fotokopi Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang tidak ada tercatatBiaya Pungutan

pembuatan Sertifikat Prona, Tahun Anggaran 2015;Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2840 K/Pid.Sus/20189) Fotokopi Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang sudahdimasukkan Biaya Pungutan pembuatan Sertifikat Prona sebesarRp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), Tahun Anggaran 2015;10) Copy Legalisir Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 Tahun 2014.Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebatu SelatanTahun Anggaran 2014:11) Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:188.45

Dan setelah pengunjung tersebut membayarbarulah petugas yang ada dipintu tersebut mengijinkanmereka untuk masuk;e Bahwa, saksi melihat uang yang terkumpul oleh petugasyang ada dipintu masuk tersebut dihitung kemudian dibagibagi, dan Drajat menyerahkan uang hasil pungutan daripengunjung sebesar Rp.90.000.(sembilan puluh riburupiah) kepada saksi sambil mengatakan bahwa uangtersebut untuk dua orang anggota/(saksi...

SAP ;Bahwa, saksi turut melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan tidak menggunakan karcis padahari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 17.30wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman MargaSatwa/ Budaya...Budaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;13Bahwa, saksi melakukan bersama saksi Zul Asri Pg Pajokdan saksi Drajat Indra Tama, sedangkan yang menyuruhsaksi untuk melakukan hal tersebut adalah atasan saksiyaitu terdakwa yang merupakan Kasi Trantib TMSBK;Bahwa, sesuai perintah

(sembilan puluh ribu rupiah)tersebut adalah sebagian uang hasil pungutan daripengunjung setelah loket karcis ditutup pada hari Sabtutanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang diserahkan olehDrajat Indra Tama kepada petugas Polisi yaitu saksiSyahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan diKebun Binatang tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan ;6 Saksi ZUL ASRI Pgl.

PAJOK;e Bahwa, saksi turut melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan/tidak...tidak menggunakan karcis pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekirapukul 17.30 Wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman Marga Satwabudaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;e Bahwa, saksi melakukan perbuatan tersebut bersamaSapriwandi Pgl Sap dan Drajat Indra Tama yangmenyuruh untuk melakukan hal tersebut adalah terdakwayang merupakan Kasi Trantib TMSBK;e Bahwa, pengunjung masih ramai ingin masuk maka

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalahsebagian uang hasil pungutan dari pengunjung setelahloket karcis ditutup pada hari sabtu tanggal 10 Agustus2013 tersebut yang diserahkan oleh Drajat Indra Tamakepada petugas Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yangsedang melakukan pengamanan di Kebun Binatangtersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan;7SAKSI DRAJAT INDRA TAMA Pgl.

dana sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.2 : Surat Pernyataan saudara Parwo tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.3 : Surat Pernyataan saudara Suwoyo tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah

) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.4 : Surat Pernyataan saudara Suwardi tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.5 : Surat Pernyataan saudara Satino tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehHal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor :1/G/

2011/PTUN BLPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.6 : Surat Pernyataan saudara Imam Syafeitentang kebenaran adanya pungutan dana sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T7.1 : Surat Pernyataan saudara Fatah Yasintentang kebenaran tidak pernah menerima uangTunjangan Penghasilan Kepala Desa danPerangkat Desa (TPKPD), dan Tidak

/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada. setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.2 : Surat Pernyataan saudara Tabroni yangisinya menerangkan dan membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.3 : Surat Pernyataan saudara Siswanto yangisinya menerangkan dan

membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada. setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.4 : Surat Pernyataan saudara Anwar yangisinya menerangkan dan membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);Bukti T9.1 : Surat Nota Dinas dari

Tidak berapalama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung membawaTerdakwa ke Polres Pelalawan;e Bahwa sebelumnya para Terdakwa juga pernah menghentikan saksipada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB, di lokasiyang sama, untuk meminta pungutan Rp 50.000,. Ketika itu saksijuga tidak mau membayar, kemudian saksi disuruh pergi.

Arara Abadi tersebut, apakah sudahdisampaikan kepada perusahaan atau belum;Bahwa Terdakwa lalu mengajak para supir truk ke rumah makan yangterletak di pinggir jalan untuk membahas mengenai pungutan tersebut.

Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan, untuk menanyakan mengenai pungutan Rp 50.000, per truktangki yang lewat di jalan tersebut untuk kepentingan Federasi SerikatBuruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) dan IPK, yang disampaikan beberapawaktu lalu;11e Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Junaedimeminta para supir truk untuk membicarakan mengenai uang pungutantersebut di rumah makan di simpan jalan poros PT.

Terdakwa II Edison bersamadengan Terdakwa Ill Junaidi yang datang kemudian, lalu meminta para supir truktangki untuk membicarakan soal pungutan tersebut di rumah makan di simpangjalan poros PT. Arara Abadi.

Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Demson Johanes Saragihh yang kemudian melarang supir truk tangki untukmelanjutkan perjalanan jika mereka tidak mau membayar pungutan sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) tersebut.Menimbang, bahwa ketika itu Terdakwa Demson juga ada mengatakankepada para supir truk tangki jika ada yang berani berangkat, maka mobilnya akandihancurkan.

Sehingga total potongan/pungutan dana BLI pada tahap terkumpul sebesarRp.13.250.000, (tiga belas juta dua ratus lima puluh riburupiah).Setelah semua potongan/ pungutan dana BLT terkumpul,selanjutnya dana tersebut disimpan dan dibawa oleh TerdakwaIl guna menunggu musyawarah selanjutnya atas pemanfaatandana tersebut dengan anggota BPD, Ketua LPMD, dan paraKetua RIT.Sedangkan pada saat sebelum pencairan dana BLT pada tahapll, Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II akanadanya pencairan dana BLT tahap

Sehingga total jumlah potongan/pungutan danaBLT pada tahap dan tahap II terkumpul uang sebesarRp.32.950.000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah).Bahwa setelah potongan/ pungutan dana BLT terkumpul sebanyakRp.32.950. 000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah), lalu. Terdakwa pada tanggal 21September 2008 sekitar pukul 20.00 wib sehabis sholatisya, mengumpulkan sebagian warga yakni saksi Sumardi,Hal. 10 dari 37 hal. Put.

Sehingga totalpotongan/pungutan dana BLI pada tahap terkumpul sebesarRp.13.250.000, (tiga belas juta dua ratus lima puluh riburupiah).Setelah semua potongan/ pungutan dana BLT terkumpul,selanjutnya dana ter sebut disimpan dan dibawa olehTerdakwa Il guna menunggu musyawarah selanjutnya ataspemanfaatan dana tersebut dengan anggota BPD, Ketua LPMD,dan para Ketua RT.Sedangkan pada saat sebelum pencairan dana BLT pada tahapIl, Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Il akanadanya pencairan dana BLT tahap

Sehingga total jumlah potongan/pungutan danaBLT pada tahap dan tahap II terkumpul uang sebesarRp.32.950.000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah).Hal. 23 dari 37 hal. Put.

Sehingga total jumlah potongan/pungutan danaBLT pada tahap dan tahap II terkumpul uang' sebesarRp.32.950.000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah).Bahwa setelah potongan/ pungutan dana BLT terkumpul sebanyakRp.32.950. 000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah), lalu.

Kehutanan tersebut tidak dapat dijadikan dasar Pungutan PenggantianNilai Tegakan (PNT) kepada Para Penggugat selaku pemegang Izin IPKdi atas Areal Penggunaan Lain (APL);Halaman 19 dari 46 halaman.

Nomor : P52/MenhutIl/2014tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan dan Penyetoran Dana ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan danGanti Rugi Nilai Tegakan; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/ Menhutll/2014 tentangIzin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan RI.

Putusan Nomor 544 K/TUN/2016Bahwa pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang dikenakankepada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di atas ArealPenggunaan Lain (APL) seperti yang dimiliki Penggugat CV.

hakekatnya merupakan pungutan selain pajakyang berasal dari berbagai pungutan yang dikelolah kementerian/lembaga, sehubungan dengan pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat, dengan demikian terdapat tegen prestasi secaralangsung yang dapat ditunjuk perwujudan akan adanya pelayananberupa jasa yang diberikan pemerintah;Bahwa dalam teoriteori keuangan negara baik pajak maupunbukan pajak, dikdepankan bahwa diantaranya pemugutan pajakmenuju pada prinsipprinsip perpajaka yang universal yangdiketengahkan

Putusan Nomor 544 K/TUN/201634.35.artinya dengan pembatalan tersebut akibat hukumnya berlaku surut karenaperaturan yang dibatalkan selain bersifat regulatif, juga membebankankewajiban berupa pungutan Pengganti Nilai Tegakan kepada ParaPemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Pungutan Pengganti NilaiTegakan yang dilakukan terhadap Para Para Pemohon Kasasi selakupemegang Izin Pemenfaatan Kayu (IPK) di atas Areal Penggunaan Lain(APL) adalah merupakan kewajiban negara untuk mengembalikannya;Bahwa oleh

Menyatakan Terdakwa KAHARUDIN Als YUSUF Bin (Alm) MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu

Kampar.Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wibsaat Tim Saber Pungli mendapat informasi adanya pungutan liar yangterjadi di kantor Camat tapung tepatnya diruangan pengurusan KTP,dan sesampainya ditempat tersebut tim saber pungli menemukan salahseorang melakukan pengurusan KTP yakni Sdr. AMINUDIN sedangdan setelah ditanya Sdr.

Aminudin Zalukhu Als Rudi dipersidangan dibawah sumpah,menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yangdiberikan adalah benar; Bahwa terjadinya pungutan liar tersebut adalah pada hari Kamistanggal 12 lanuari 2017 yang terjadi di Kantor Kec. Tapung Kab.Kampar. Bahwa terdakwa yang melakukan Pungutan Liar dalam PengurusanKartu Tanda Penduduk tersebut adalah KAHARUDIN ALS YUSUF.

Adi Apriadi als Adi bin Sudarno, dipersidangan dibawah sumpah,menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yangdiberikan adalah benar;Bahwa terjadinya pungutan liar tersebut adalah pada hari Kamistanggal 12 lanuari 2017 yang terjadi di Kantor Kec.

Tapung Kab.Kampar.Bahwa terdakwa yang melakukan Pungutan Liar dalam PengurusanKartu Tanda Penduduk tersebut adalah KAHARUDIN ALS YUSUF.Bahwa saksi dan terdakwa samasama bekerja sebagai operitorkomputer kependudukan namun terdakwa ditugaskan sebagai operatordikantor camat Tapung sedangkan saksi ditugaskan sebagai operatordi Kantor Dinas Disdukpencapil Kab.

Kampar.Bahwa terjadinya pungutan liar tersebut adalah pada hari Kamistanggal t2 Januari 2017 yang terjadidi Kantor Kec. Tapung Kab.Kampar.Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No. 103/Pid.Sus/2017/PN.Bkn. Bahwa terdakwa yang melakukan Pungutan Liar dalam PengurusanKartu Tanda Penduduk tersebut adalah KAHARUDIN ALS YUSUF. Bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada warga yang sedangmengurus KTP sebanyak Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).

Blondo adalah :e Melaksanakan pungutan pajak terhadap sopir yang mengangkutbahan MBLB yang melintasi pos penarikan pajak Pare Ds. BlondoKec. Mungkid.e Melakukan pemeriksaan surat keterangan / bukti pembayaran MBLByang dilakukan di pos pungutan pajak MBLB sebelumnya (pospungutan pajak Salam maupun pos pungutan pajak dari daerahYogyakarta).e Melakukan perekapan jumlah perolehan pungutan pajak selamamelaksanakan tugas jaga 12 jam.

Semarang.Bahwa sopir truk pembawabahan galian MBLB yang masuk ke pos pungutan pajak MBLB Pare Ds.Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang menunjukkan surat keterangandimaksud kepada petugas penarikan yang berada di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo yang kemudian oleh petugas penarikan tidakdilakukan penarikan retribusi Kembali.

Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusiMBLB di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dariperusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir trukpengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakHal 36 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN MkdMBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Sleman yang berisi pembebasan biayaretribusi MBLB di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahangalian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopirtruk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sehingga sopiryang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Magelang, sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Purnomo tidak menyerahkan seluruhjumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebin dahuludipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan.Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSPHal. 22 dari 71 hal. Put.

Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Irianiselanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akantetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepadaTerdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir KantorWalikota Jakarta Selatan.

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri lriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Cilacap Jawa tengah, diantaranya berisi dokumen 1(satu) lembar Kwitansi bermaterai uang Pungutan yang ditandatangani TURINO,ST tertulis untuk pembayaran jasa konsultan dan titipan pajak tanggal 7 Nopember 2012.c. 1 (Satu) Buku Bank BRI Cilacap unit Kesugihan dengan nomor Rek : 3121-01- 015160-53-1. Atas nama SDN Dondong 05, Jl Gedung Sari RT 02 / RW 07 Kel Dondong Kec. Kesugihan Kab Cilacap.d.

Cilacap Jawa tengah, diantaranya berisi dokumen 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai uang Pungutan yang ditandatangani TURINO,ST tertulis untuk pembayaran jasa konsultan tanggal 29 Oktober 2012.d. 1 (Satu) Buku Bank BRI Cilacap unit Kroya dengan nomor Rek : 3117-01- 020405-53-7. Atas nama SDN Karangmangu 03, Jl Srayu 2 No 114 Karangmangu Kec Kroya Kab Cilacap.e.

Cilacap Jawa tengah, diantaranya berisi dokumen 1 (satu) lembar Kwitansi uang Pungutan yang ditandatangani TURINO,ST tertulis untuk pembayaran awal stok pembelian material tanggal 29 Oktober 2012.d. 1 (Satu) Buku Bank BRI Cilacap unit Kroya dengan nomor Rek : 3117-01-019312-53-9. Atas nama SDN Karangmangu 04, Jl. Bhayangkara Kel Karangmangu Kec. Kroya Cilacape.

Masing masing Kepala Bidang (Kabid) memiliki 3 Kepala Seksi dan Pora2 Kasi bahwa saksi tahu ada pungutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRIAIDAWATI alias WIWIT setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan olehpenyidik dari Polda Jawa Tengah yang besaran pungutan berdasarkanketerangan Kepala Sekolah berkisar 25% dari jumlah dana yang diterima. bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRIA IDAWATIalias WIWIT yang melakukan pungutan kepada para Kepala Sekolah tidakbenar sesuai dengan

Dan saksi barumengetahui adanya penyimpangan sejak dilakukan penyidikan oleh Subdit IIITipikor Polda Jateng ternyata ada penyimpangan berupa pungutan yang dilakukanoleh terdakwa bersama WIWIT di SD se Kec.

Kesugihan kab Cilacap dan yangmelakukan pungutan tersebut adalah TURINO, ST. (terdakwa) ;Bahwa tindakan para kepala sekolah SDN Disdikpora Kec. Kesugihan Kab Cilacapyang memberikan uang kepada TURINO, ST.

Menghitung kerugian keuangan negara yaitu jumlah pungutan tersebutdikurangi dengan pengembalian uang, bahan bangunan dan biayaperencanaan serta pengawasan ;Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.381.168.541,(Tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh delapanribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan perhitungan :a. Jumlah pungutan terhadap sekolah Rp. 4.052.750.760, ;b.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang pungutan seperti uraian tabeldiatas, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksisaksi antara lain dari:1. Saksi SUDIYO HENDRO SUYOTO,S.Pd., selaku Kepala SDN Ciwuni 01 Kec.Kesugihan Kab.

No. 202 PK/Pid.Sus/2011segel persaksian perolehan tanah tersebut para pemohon dikenakanbiaya tambahan yang jumlahnya bervariasi dan tidak dimasukkandalam pembukuan penerimaan pungutan PRONA TA 2008 atas haltersebut dengan sendirinya penerimaan pungutan PRONA TA 2008yang sebenarnya menjadi lebih dari yang telah tercantum dalampembukuan penerimaan PRONA TA 2008 yang dibuat oleh saksiDJINANGKUNG.e Bahwa total dana hasil penerimaan pungutan dari pemohon sertifikatPRONA TA 2008 tersebut di atas tidak

Sidorejo selain Terdakwadan Saksi DJINANGKUNG tidak pernah mengetahuinya ataupundiberitahu dan bahkan tidak pernah dipertanggungjawabkandihadapan seluruh Panitia melainkan hanya mereka berdua yangtahu baik untuk penerimaan maupun penggunaannya.e Bahwa penggunaan dana hasil pungutan kepada 475 pemohonsertifikat PRONA TA 2008 Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab.

Sidorejo selain Terdakwadan Saksi DJINANGKUNG tidak pernah mengetahuinya ataupundiberitahu dan bahkan tidak pernah dipertanggungjawabkandihadapan seluruh Panitia melainkan hanya mereka berdua yangtahu baik untuk penerimaan maupun penggunaannya ;e Bahwa penggunaan dana hasil pungutan kepada 475 pemohonsertifikat PRONA TA 2008 Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab.

No. 202 PK/Pid.Sus/20111613) Pengeluaran pemberkasan (Pengadaan suratketerangan beda nama, SK beda luas,Surat Kematian, Surat Kuasa, Surat keterangantidak punya petok D) Rp. 1.425.000,14) Pengeluaran biaya sosialisasi sertifikat PRONAtgl.26042008 Rp. 968.000,e Bahwa penggunaan dana hasil pungutan sebagaimana tersebut diatas yang benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan wargamasyarakat pemohon sertifikat PRONA TA 2008 Ds. Sidorejo, Kec.Pare, Kab.

Jumlahbiayabiaya tersebut disepakati oleh rapat warga yang ditentukan sebesarRp.200.000, sampai Rp.450.000, tergantung dari kelengkapan syaratmasingmasing permohonan.Dengan demikian sangat jelas apabila besarnya pungutan yang menjadibeban dan tanggung jawab masingmasing Pemohon dalam permohonanProna tahun 2008 ditentukan dan disetujui dalam rapat yang dihadiri olehseluruh komponen masyarakat Desa Sidorejo, dan apabila peserta rapattidak setuju dengan nilai pungutan tersebut, maka dipastikan tidak

Bukti T14A : Surat Pernyataan atas nama JoniIrfan Supriadi, yang merupakan korban pungutan liar(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan atas nama Jusmanto, yang merupakankorban pungutan liar (fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan atas nama Rabina, yang merupakankorban pungutan liar (fotokopi Sesuai dengan asli);15. Bukti T15 : Foto pengumuman bebas biayadalam pembuatan KTP (fotokopi dari fotokopi);16.

Bahwa ada beberapa masyarakat Desa Poto Tano yang menyatakansebagai korban pungutan liar oleh Penggugat (bukti T14 A, T14 B, dan T14C) dan sebagaimana keterangan saksi Rina Pahlawati selaku Bendahara DesaPoto Tano yang menyatakan bahwa ada laporan warga mengenai pungutanliar yang dilakukan oleh Penggugat. Sedangkan berdasarkan keterangan saksiAbdul Kadir selaku Kepala Dusun Desa Poto Tano bahwa saksi pernah dilaporiwarga masalah pungutan liar yang dilakukan oleh Penggugat;6.

Jika benar Penggugat melakukan tindakan diluar jabatannya yaitumelakukan pungutan biaya kepada warga masyarakat Desa Poto Tanoseharusnya Tergugat selaku atasan memanggil Penggugat untuk didengarketerangannya atas tindakan Penggugat tersebut dengan tidakmendengar/menerima laporan sepihak;3. Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secaratidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknumpetugas.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar (pungli) Sudah jelas diatur dalamUndangUndang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalamkasus tindak pidana, pungutan liar tidak diatur secara pasti dalam KUHP,namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidanapenipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP khususnya dalam368, 415, 418 dan 423 KUHP;Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan hukum diatas,Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun Tergugat dalam hal ini

Kepala Desa PotoTano yang secara Kewenangan dan Prosedur dalam menerbitkan Surat KeputusanKepala Desa Poto Tano (objek sengketa) telan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku, akan tetapi Secara substansi telah kelirudalam menerapkan aturan hukumnya, karena pembuktian tentang adanyapermasalahan pungli (pungutan liar) haruslah dipastikan terlebih dahulu apakahmemang benar Penggugat telah melakukan tindakan pungli (pungutan liar)sebagaimana dituduhkan kepadanya, dan atas hal tersebut