Ditemukan 289 data
93 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada memoribanding yang telah kami jelaskan juga, namun tidak di pertimbangkan olehPengadilan Tinggi Jakarta;Bahwa kami dalilkan jika dalam menyusun gugatan aquo Para PemohonKasasi telah mengikut tertib acara di mana gugatan telah memuat gambaranyang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasargugatan telah dikemukakan dengan jelas karena fakta semua peristiwahukum yang menjadi pokok permasalahan atau yang mendasari gugatantelah dipaparkan secara runtun, rinci dengan bahasa Indonesia
121 — 92
eksepsieksepi Tergugat tersebut di atasdisubsumsi (hubungkan) dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal77 Ayat (1) dan Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebut dapat dikategorikan kedalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yangdapat diputus bersamasama dengan pokok sengketa;Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi Tergugattersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun
Terbanding/Penggugat : Purnama Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat XI : David Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat IX : Soritua Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat VII : Maruli Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat V : Pole Ranto Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat III : Didiek Sasmito Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat I : Nyonya Ruth Sukana Marpaung Boru Panjaitan
Turut Terbanding/Tergugat X : Safitri Boru Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marina Boru Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat VI : Nyonya Irma Marpapung Boru Siregar
Turut Terbanding/Tergugat IV : Polli Sarani Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat II : Jerico Marpaung
33 — 15
Bahwa TERGUGAT VI, VII & IX hanya akan mengakui dan ataumenerima alasanalasan dalam gugatan PENGGUGAT denganpernyataan yang tegas dan dalam bahasa Indonesia yang runtun(tertulis) dalam Jawaban yang disampaikan kepada Majelis Hakim yangHalaman 15 dari 51 halaman perkara Nomor 545/PDT/2018/PT.BDG.memeriksa dan mengadili perkara a quo.
140 — 71
Intervensi) ;3.7 Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi yang diajukanTergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan TergugatII Intervensi dapat diputus bersamasama dengan pokok perkara (selanjutnya disebutpokok sengketa), sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sistematika pertimbanganhukum terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurutpengadilan secara runtun
YUPIE HENDRA
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau
131 — 112
Bahwa mengingat tahapan formil Adendum Kontrak telah dilakukan dandipenuhi melalui pemeriksaan secara cermat, teliti dan runtun dengandidasarkan pada hasil kajian teknis, maka kemudian Adendum Kontraktersebut dapat disetujui sehingga dibuatkan Adendum Kontrak Nomor:HK.02.03/ADD01/SP/PKPKT/VII/14.1, tanggal 18 Juli 2016;9.Bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Infrastruktur PermukimanKumuh Kawasan Kahayan Hilir Kab.
115 — 51
dan adanya penulisan dua kantor BPN "KANTORPERTANAHAN KOTA KABUPATEN MALANG" sebagaimana tertuangdalam surat gugatan halaman 2 angka 6 adalah hal yang ambigu dansangat tidak tepat dikarenakan ada penulisan dua kantor BPN yangmana notabene kantor BPN tersebut mempunyai wilayah yuridiksiyang berbeda dan akan menimbulkan dampak hukum yang berbedapula, sehingga dengan hal ini mencerminkan bahwasannya penarikan /penentuan para pihak hanya asal asalan atau Para Penggugat belummemahami secara jelas / runtun
110 — 70
Adapun sistematika pertimbanganhukum terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurutPengadilan secara runtun dan runut akan dipertimbangkan sebagaiberikut ;1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru ;2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;3.
16 — 0
Jawaban termohon Rekonpensi atas perkaraini tidakdisajikan secara runtun, yang semestinya disusun mulai dari pokok perkarahinggadasarpertimbanganmelakukanperceraian, termohon tidakmemberikan transparansi dalil yang sebenarnya kepada kuasahukum halini dapat ditafsirkan termohon enggan/malumengakui kondisi sebenarnyakepada kuasa hukum, terbukti kuasa hukum mendapatkan foto copy pertimbanganmelakukanperceraian dari pihak Pemohon dimana termohon tidak memberikaninformasi yang semestinya/informasi yang
61 — 35
Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 20sampai dengan angka 27, dengan runtun menjelaskan bahwapenerbitan Objek Sengketa a quo oleh TERGUGAT adalahbertentangan dengan ketentuan UU tentang AdministrasiPemerintahan;5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah jelas dan tegas telahmendasarkan gugatannya terutama pada ketentuan UU Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagai salah satuHalaman 43 dari 69 halaman.
88 — 29
akandipertimbangkan ; Menimbang .....Menimbang, bahwa secara khusus yang dimaksud dengan peraturanperundangundangan menurut UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negaraadalah semua peraturan yang mengikat secara umum yang dikeluarkan olehBadan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan prinsip berpikir secara runtun
157 — 73
Bahwa : Setelah Tergugat II dan Tergugat IV memahamisubstansi posita dalam gugatan Pengguat, Tergugat II dan IV menilalbahwa Penggugat tidak secara runtun, jelas dan rinci menguraikan faktaa fakta hukum yang menjadi dasar keberatan Penggugat, sehinggagugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas (obscuur libel). Adapunketidak rincian/ kekaburan dalil dalil Penggugat dapat Tergugat II dan IVuraikan sebagai berikut :a.
107 — 43
Intervensi 2 tersebut di atas di subsumsi (hubungkan) dengan normayang terkandung dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi tersebuttermasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain ;3.7 Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat,Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara runtun
PSP-SPN DI KAWASAN INDUSTRI PT. NIKOMAS GEMILANG diwakili SUPRIHAT, S.H.
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANG
Intervensi:
PENGURUS KOMISARIAT SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI PT POU CHEN INDONESIA
182 — 334
Berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi tersebut, menurutPengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkan dengan sistematikasebagai berikut ;e Aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;Halaman 68 dari 82 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUNSRGe Aspek kepentingan Penggugat (/egal standing)e Aspek gugatan Penggugat obscuur libel (kabur);Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materieksepsieksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akanmempertimbangkan
H. Akhmad Marjuki, S.E
Termohon:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
226 — 101
PP 12 18kemudian peraturan DPRD semuanya mengacu prinsip, 1 (Satu) atribusikemudian ada yang delegasi dengan demikian ada runtun hirarkis yangmemberikan bahwa. PP, undangundang diterapkan PP, PP didelegasikankepada DPRD dalam objek yang sama, seihingga yang dibawa itu adalahlebih menekankan pada aspek teknisnya. PP menjelaskan UndangUndangbukan teknis, yang akan ditindaklanjuti dengan Keppres atau peraturanperaturan lainnya;Halaman 42 dari 59 halaman.
146 — 97
Putusan Nomor 32/G/2017/PTUNSRG.Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenanganabsolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenanganPengadilan yang dapat diputus bersamasama dengan pokok sengketa ;Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsi eksepsitersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkandengan sistematika sebagai berikut ;e Aspek Kewenangan Pengadilan
300 — 112
.1 s.d. 1.5, namundisisi ;ain Tergugat membenarkan adanya wasiat berdasarkan bukti T.6 yangmenerangkan bahwa Tergugat sebenarnya adalah anak angkat AlmarhumahXXXXXXXXXXXX, dan hal itu tidak bantah oleh Tergugat kebenaran aktatersebut, Karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa buktibukti yangsebelumnya menyebutkan Tergugat sebagai anak kandung sematamatamenjaga perasaan dan beban psikologis Tergugat , jika sejak awal sudahdisampaikan bahwa Tergugat sebenarnya adalah anak angkat, sehinggasecara runtun
ROMLY SALIJO, SH.
Terdakwa:
ARIF RAHMAN HAKIM Bin Alm. SYAHRANI DANSUL
200 — 49
angka 19 tersebut dengan alasan gugup;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak atas pencabutan berita acarapemeriksaan di penyidik pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 pada angka 19tersebut karena tidak berdasar dan tidak logis;Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi dari penyidik yangmemeriksa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingioleh penasihat hukumnya, diruangan yang nyaman, tidak ada paksaan dantekanan apapun, demikian pula Terdakwa dapat menjawab pertanyaan peyidikdengan runtun
138 — 85
danTergugat II Intervensi tersebut di atas disubsumsi (hubungkan) dengan normayang terkandung dalam ketentuan Pasal77 Ayat (1) dan (3) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materiEksepsiEksepsi tersebut, dikategorikan ke dalam Eksepsi tentang KewenanganAbsolut Pengadilan dan Eksepsi Lain yang tidak mengenai KewenanganPengadilan yang dapat diputus bersamasama dengan Pokok Sengketa.Berangkat dari uraian materi EksepsiEksepsi tersebut, menurut Pengadilansecara runut dan runtun
148 — 77
Berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi tersebut, menurutPengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkan dengan sistematikasebagai berikut ;e Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; Aspek tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materieksepsieksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akanmempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi yang berkenaan denganaspek kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus
HERRY KURNIAWAN selaku KETUA PAGARAYA (Persatuan Warga Gang Karya)
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMNISTRASI JAKARTA UTARA
Intervensi:
Suryati
317 — 495
Romlah/Ibu H.Anah, selaku pemegang garap sebelumnya, tanah garapan tersebut diperolehmelalui pembelian dari Munajab/Runtun, berdasarkan Surat Keterangan UntukPengalinan Hak Atas Tanah, No. 065/120A/1974, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Papanggo, tanggal 20 September 1974, yang diketahuljuga oleh Camat Tanjung Priok;8 Bahwa bidang tanah garapan Tergugat II Intervensi pada awalnya adalahtanah persawahan yang terdiri dari 9 (Sembilan) petak, yang ditanami sayurseperti Kangkung, Pohon Pisang