Bahwa TERGUGAT VI, VII & IX hanya akan mengakui dan ataumenerima alasanalasan dalam gugatan PENGGUGAT denganpernyataan yang tegas dan dalam bahasa Indonesia yang runtun(tertulis) dalam Jawaban yang disampaikan kepada Majelis Hakim yangHalaman 15 dari 51 halaman perkara Nomor 545/PDT/2018/PT.BDG.memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa sebelum hal tersebut dipertimbangkan dan demiuntuk menjamin agar sisitimatika pertimbangan berjalan runtun, maka adabaiknya dalil Penggugat lainnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan.Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa terbitnya AktaHibah No.100/2010 oleh Tergugat II terhadap Almarhumah Hj. Asiadikarenakan Almarhumah Hj.

Pada memoribanding yang telah kami jelaskan juga, namun tidak di pertimbangkan olehPengadilan Tinggi Jakarta;Bahwa kami dalilkan jika dalam menyusun gugatan aquo Para PemohonKasasi telah mengikut tertib acara di mana gugatan telah memuat gambaranyang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasargugatan telah dikemukakan dengan jelas karena fakta semua peristiwahukum yang menjadi pokok permasalahan atau yang mendasari gugatantelah dipaparkan secara runtun, rinci dengan bahasa Indonesia

Bahwa mengingat tahapan formil Adendum Kontrak telah dilakukan dandipenuhi melalui pemeriksaan secara cermat, teliti dan runtun dengandidasarkan pada hasil kajian teknis, maka kemudian Adendum Kontraktersebut dapat disetujui sehingga dibuatkan Adendum Kontrak Nomor:HK.02.03/ADD01/SP/PKPKT/VII/14.1, tanggal 18 Juli 2016;9.Bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Infrastruktur PermukimanKumuh Kawasan Kahayan Hilir Kab.

Intervensi) ;3.7 Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi yang diajukanTergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan TergugatII Intervensi dapat diputus bersamasama dengan pokok perkara (selanjutnya disebutpokok sengketa), sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sistematika pertimbanganhukum terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurutpengadilan secara runtun

dan adanya penulisan dua kantor BPN "KANTORPERTANAHAN KOTA KABUPATEN MALANG" sebagaimana tertuangdalam surat gugatan halaman 2 angka 6 adalah hal yang ambigu dansangat tidak tepat dikarenakan ada penulisan dua kantor BPN yangmana notabene kantor BPN tersebut mempunyai wilayah yuridiksiyang berbeda dan akan menimbulkan dampak hukum yang berbedapula, sehingga dengan hal ini mencerminkan bahwasannya penarikan /penentuan para pihak hanya asal asalan atau Para Penggugat belummemahami secara jelas / runtun

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 20sampai dengan angka 27, dengan runtun menjelaskan bahwapenerbitan Objek Sengketa a quo oleh TERGUGAT adalahbertentangan dengan ketentuan UU tentang AdministrasiPemerintahan;5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah jelas dan tegas telahmendasarkan gugatannya terutama pada ketentuan UU Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagai salah satuHalaman 43 dari 69 halaman.

Jawaban termohon Rekonpensi atas perkaraini tidakdisajikan secara runtun, yang semestinya disusun mulai dari pokok perkarahinggadasarpertimbanganmelakukanperceraian, termohon tidakmemberikan transparansi dalil yang sebenarnya kepada kuasahukum halini dapat ditafsirkan termohon enggan/malumengakui kondisi sebenarnyakepada kuasa hukum, terbukti kuasa hukum mendapatkan foto copy pertimbanganmelakukanperceraian dari pihak Pemohon dimana termohon tidak memberikaninformasi yang semestinya/informasi yang

Adapun sistematika pertimbanganhukum terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurutPengadilan secara runtun dan runut akan dipertimbangkan sebagaiberikut ;1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru ;2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;3.

akandipertimbangkan ; Menimbang .....Menimbang, bahwa secara khusus yang dimaksud dengan peraturanperundangundangan menurut UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negaraadalah semua peraturan yang mengikat secara umum yang dikeluarkan olehBadan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan prinsip berpikir secara runtun

Bahwa : Setelah Tergugat II dan Tergugat IV memahamisubstansi posita dalam gugatan Pengguat, Tergugat II dan IV menilalbahwa Penggugat tidak secara runtun, jelas dan rinci menguraikan faktaa fakta hukum yang menjadi dasar keberatan Penggugat, sehinggagugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas (obscuur libel). Adapunketidak rincian/ kekaburan dalil dalil Penggugat dapat Tergugat II dan IVuraikan sebagai berikut :a.

PP 12 18kemudian peraturan DPRD semuanya mengacu prinsip, 1 (Satu) atribusikemudian ada yang delegasi dengan demikian ada runtun hirarkis yangmemberikan bahwa. PP, undangundang diterapkan PP, PP didelegasikankepada DPRD dalam objek yang sama, seihingga yang dibawa itu adalahlebih menekankan pada aspek teknisnya. PP menjelaskan UndangUndangbukan teknis, yang akan ditindaklanjuti dengan Keppres atau peraturanperaturan lainnya;Halaman 42 dari 59 halaman.

Intervensi 2 tersebut di atas di subsumsi (hubungkan) dengan normayang terkandung dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi tersebuttermasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain ;3.7 Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat,Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara runtun

Berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi tersebut, menurutPengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkan dengan sistematikasebagai berikut ;e Aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;Halaman 68 dari 82 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUNSRGe Aspek kepentingan Penggugat (/egal standing)e Aspek gugatan Penggugat obscuur libel (kabur);Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materieksepsieksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akanmempertimbangkan

Putusan Nomor 32/G/2017/PTUNSRG.Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenanganabsolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenanganPengadilan yang dapat diputus bersamasama dengan pokok sengketa ;Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsi eksepsitersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkandengan sistematika sebagai berikut ;e Aspek Kewenangan Pengadilan

.1 s.d. 1.5, namundisisi ;ain Tergugat membenarkan adanya wasiat berdasarkan bukti T.6 yangmenerangkan bahwa Tergugat sebenarnya adalah anak angkat AlmarhumahXXXXXXXXXXXX, dan hal itu tidak bantah oleh Tergugat kebenaran aktatersebut, Karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa buktibukti yangsebelumnya menyebutkan Tergugat sebagai anak kandung sematamatamenjaga perasaan dan beban psikologis Tergugat , jika sejak awal sudahdisampaikan bahwa Tergugat sebenarnya adalah anak angkat, sehinggasecara runtun

danTergugat II Intervensi tersebut di atas disubsumsi (hubungkan) dengan normayang terkandung dalam ketentuan Pasal77 Ayat (1) dan (3) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materiEksepsiEksepsi tersebut, dikategorikan ke dalam Eksepsi tentang KewenanganAbsolut Pengadilan dan Eksepsi Lain yang tidak mengenai KewenanganPengadilan yang dapat diputus bersamasama dengan Pokok Sengketa.Berangkat dari uraian materi EksepsiEksepsi tersebut, menurut Pengadilansecara runut dan runtun

Berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi tersebut, menurutPengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkan dengan sistematikasebagai berikut ;e Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; Aspek tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materieksepsieksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akanmempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi yang berkenaan denganaspek kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus

angka 19 tersebut dengan alasan gugup;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak atas pencabutan berita acarapemeriksaan di penyidik pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 pada angka 19tersebut karena tidak berdasar dan tidak logis;Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi dari penyidik yangmemeriksa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingioleh penasihat hukumnya, diruangan yang nyaman, tidak ada paksaan dantekanan apapun, demikian pula Terdakwa dapat menjawab pertanyaan peyidikdengan runtun

pada pokoknya adalah merupakan perbuatan HukumPerdata sebagaimana diuraikan Penggugat dalam pokok perkarapada alinea 3 huruf E halaman 3, alinea 1 dan 2 huruf E halaman 4gugatan;Bahwa bunyi Pasal 1963 (bukan BW) tetapi KUHPerdata padapokoknya adalah daluarsa untuk memperoleh suatu hak,dihubungkan dengan perkara a quo adalah dengan lewatnya waktu30 tahun;Penggugat berpendapat telah memperoleh hak atas tanah terhadapbidang tanah yang menjadi Objek Perkara a quo, namun Penggugattidak konsisten dan runtun