sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, laluPemohon dilakukan penahanan oleh Termohon sejak 12 Oktober 2021 sampai07 November 2021 dan buktibukti Pemohon tersebut bersesuaian dengan buktiyang diajukan oleh Kuasa Termohon yaitu T1 s/d T8 dan T12 s/d T19 yaitudiawali dengan adanya laporan pengaduan Gabungan Aksi Mahasiswa AlumniRiau (GAMARI) tanggal 18 Agustus 2021 kepada Termohon terkait dugaantindak korupsi yang tersebut diatas, lalu dilakukan telahaan

Hal ini terlihat dari Dokumen Bahan Telahaan TimMonitoring Dan Peningkatan Peran Serta Jasa Marga Dalam Jalan TolTrans Jawa, tanggal 19 Januari 2015 Bukti P25.1. Bahwa bukti inimemuat 6 Bab Penting yaitu:1. Tol Trans Jawa;2. RuasPrioritas Utama Jalan Tol Trans Jawa;3. Perkembangan Ruas Prioritas Utama Jalan Tol Trans JawaBerdasarkan Kesiapan Pengadaan Tanah Dan Kapasitas BUJT;4. Percepatan Pengadaan Tanah Ruas Prioritas Utama Jalan TransJawa;5. Pola Peningkatan Kapasitas BUJT;6.

satu milyar tujuh ratus delapanbelas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan komalima puluh delapan rupiah) P23.Putusan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.JktSel Halaman 119 dari 14628.20.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Fotocopi Notulen Rapat Intern Wakil Presiden Republik Indonesia TentangJalan Tol, tanggal 12 Januari 2015, P24.Fotocopi Surat bertanggal 15 Januari 2015, Proposal Staff Knusus WakilPresiden RI bidang Infrastruktur dan Investasi, P25.Fotocopi Dokumen Bahan Telahaan

Intruksi Gubernur;Bahwa setiap Surat Keputusan yang sifatnya menetapkan atau mengatur yang ditandatanganioleh Gubernur atau yang didilegasikan ke Wakil Gubernur, penerbitannya ataupembuatannya di Biro Hukum bekerjasama dengan SKPD ;Bahwa mekanisme atau proses terbitnya suatu produk hukum yaitu sebelumnya ada usul dariSKPD yang berkepentingan dengan membuat telaahan dan Nota Dinas, berdasarkantelaahan dari SKPD maka Biro Hukum melakukan koreksi dari tata naskah, Konsiderans danlain, selanjutnya telahaan

Membuat telahaan staf kepada Bupati ;g.

bagian/unit terkait yang akan diusulkan untuk menjadipantia pengambilalihan KBPR Prima, yang dibahas dan menjadi hasilrapat pada saat itu adalah : Kabag Hukum ditugasi untuk membuat Surat Keputusan Bupatitentang Panitia Pengambilalihan KBPR Prima dengan sudah disebutkeanggotaannya pada saat rapat, Harus ada audit sebelum KBPR Prima dibeli Tugas Panitia yaitu : Menjembatani Pemkabuntuk pengambilaihanKBPR Prima, Mencari auditor, Mendampingi auditor, Konsultasi ke Bl,Koordinasi dengan notaris, Membuat telahaan

Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.Tetapi dalam rapat dibahas dan disepakati tugas panitia adalah :Menjembatani Pemkab untuk pengambilaihan KBPR Prima ;Mencari auditor ;Mendampingi auditor ;Konsultasi ke BI ;Koordinasi dengan notaris ;2929 5 pMembuat telahaan staf kepada Bupati ;g. Mengumpulkan datadata KBPR PrimaBahwa, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Panitia PelaksanaPengambilalihan KBPR Prima adalah :1.

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 3Januari 2018.4 (empat) lembar copy Private and Confidential Subject ToContract.1 (satu) bundel Surat Nomor B.44/HK.00.01/02/2018tanggal 28 Februari 2018 Hal Telahaan tentang PutusanPTUN Terkait Gugatan PT.

XII/2017, tanggal 18Desember 2017.1 (satu) lembar copy Permohonan Rekomendasi AtasPerizinan Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT),No.Ref.0885/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 27 Desember2017.1 (satu) lembar copy Tanggapan Atas PermohonanPenerbitan Izin dan Rekomendasi Dari Kementerian Energdan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 3Januari 2018.4 (empat) lembar copy Private and Confidential Subject ToContract.1 (satu) bundel Surat Nomor B.44/HK.00.01/02/2018tanggal 28 Februari 2018 Hal Telahaan

hukumnya hanya PP No. 54Tahun 2017 ;Bahwa benar saksi tidak mengetahui Perda sebelumnya ;Bahwa benar peran bagian perekonomian dengan penerbitan objeksengketa, bagian perekonomian itu sebagai pembina usaha milikdaerah menerima surat dari Dewas Perumda Benuo Taka tanggal 6November dan surat dari Dewas itu sebagai dasar untuk menyusuntelahaan staf yang ditujukan kepada Bupati dan bagianperekonomian juga menyusun draf untuk pemberhentian Direksiyang kemudian diserahkan kebagian hukum ;Bahwa benar Telahaan

Bahwa atas saran dalam telahaan tersebut, sebelum menerbitkan SuratPerintah Penyelidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT berdasarkan SuratPerintah Tugas Nomor :Printug 212 /P.3/Fd.1/01/2015 tanggal 09Januari 2015, menugaskan Jaksa Roberth Jmmy Lambila, SH dan MaxJefferson Mokola, SH untuk melakukan peninjauanlokasi sertapengumpulan bahan keterangan dan data terhadap adanya dugaanHalaman 14 dari 85penympangan dalam pembangunan dermaga di Balakang Kabupaten Alortahun angaran 2014;.

dari uang persediaan yang dikelolanya setelahmeneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran dan bertentangan pula dengan Pasal61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukungoleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihakyang menagth.Bahwa mekanisme proses pembayaran perjalanan dinas luar daerah adalahapabila ada perjalanan dinas yang akan dilakukan. maka masingmasing alatkelengkapan dewan membuat telahaan

tindakan penyidikan dalam hal dan menurut carayang diatur dalam UndangUndang ini untuk mencari, serta mengumpulkanbukti permulaan yaitu minimal dua bukti sehingga membuat terang tentangtindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanyaMenimbang, bahwa Pasal 184 (1) KUHAP menyebutkan tentang alatbukti yang sah yakni :a. keterangan saksib. keterangan ahlic. suratd. petunjuke. keterangan terdakwaMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 pada bagian Perihal saksiERI YUDIANTO.SH.MH melaporkan hasil telahaan

Fotocopy Telahaan Staf, tanggal 26 Agustus 2011, diberitanda TT.VI3;4. Fotocopy Permohonan Pendaftaran Pemisahan Peralihan Hak, berikutHal 79 dari 103 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2016/PN Dpslampirannya, diberitanda TT. VI4;5. Fotocopy Permohonan Pengukuran, berikut lampirannya, diberi tanda bu ktiTT.VI5;6. Fotocopy Permohonan Pendaftaran Peralinan Hak atas Tanah / PH Murni /PH Lelang, berikut lampirannya, diberi tanda bukti TT.VI6;7.

Tahun 2006;2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan perikananKabupaten Yapen Waropen Nomor : : 523/247/2006 TANGGAL 25 Juli2006 tentang penetapan Koperasi Pesisir Yapen sebagai PelaksanaKegiatan jaminan Pinjaman / Bank Perkreditan rakyat pesisir/ Solarpacked dealer untuk nelayan/kedai pesisir Program PEMP TA. 2006;4 (empat) lembar TOR (term of refence) fasilitasi pembangunan Solarpacked dealer untuk nelayan (SPDN) proyek pemberdayaan Ekonomimasyarakat pesisir TA. 2006;3 (tiga) lembar telahaan

Nota Pencairan Dana ( NPD ), Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ), Daftar Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas, Nota Dinas / Telahaan Staf, Disposisi Persetujuan, Disposisi Persetujuan, Surat Penyediaan Dana ( SPD ), Pernyataan Melengkapi Berkas ( u/ Yang Belum Lengkap ) Tanggal 17-02-2010.200.

halaman197.198.199.200.201.202.Tanda Terima : Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah KePontianak pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar DaerahDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin ke Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak Dari tanggal : 3September s/d 5 September 2009 Sebesar Tanggal September 2009Sebesar Rp. 900.000.Nota Pencairan Dana ( NPD ), Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas( SPPD ), Daftar Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas, Nota Dinas /Telahaan

Rp. 4.680.000.Tanda Terima : Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah KePontianak pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar DaerahDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin ke Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak Dari tanggal : 3September s/d 5 September 2009 Sebesar Tanggal September 2009Sebesar Rp. 900.000.Nota Pencairan Dana ( NPD ), Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas( SPPD ), Daftar Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas, Nota Dinas /Telahaan

Perjalanan Dinas Ke Luar DaerahKe Pontianak pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan LuarDaerah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin ke Dinashalaman 307 dari 316 halaman198.199.200.201.202.203.Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak Daritanggal : 3 September s/d 5 September 2009 Sebesar TanggalSeptember 2009 Sebesar Rp. 900.000.Nota Pencairan Dana ( NPD ), Surat Tugas, Surat Perintah PerjalananDinas ( SPPD ), Daftar Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas, NotaDinas / Telahaan

Bahwa saksi tidak pernah membuat telahaan staf. Bahwa saksi tidak kenal dengan HM HADI WASIS. Bahwaatas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatandengan keterangan saksi tersebut.KETERANGAN SAKSI AD CHARGE1. HERMAN SULADI Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa. Bahwa benar saksi bekerja selaku PNS pada Pemda Seluma dibagian DPPKADsejak tahun 2008. Bahwa sebelumnya saksi pegawai honorer di Pemda Seluma bagian Keuangan.

DECKI ZULKIFLI, M.Si Bin ABDULLAHBahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kabag Kesra;Bahwa saksi membuat advis atau telaahan tentang bantuan santunanlahan waduk benanga sebesar Rp. 1,8 milyar pada tanggal 2 Desember2011;Bahwa telahaan yang saksi buat adalah tindak lanjut dari telaahansebelumnya yang dibuat oleh bagian perkotaan yang ditandatanganioleh Busrani ;Bahwa saksi membuat telaahan staf dengan nilai 1,8 Milyar karenaberdasarkan SK Walikota Samarinda;Bahwa sebelumnya berkas santunan lahan waduk

yangditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dandengan pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih;Bahwa adapun mekanisme perjalanan dinas luar daerah tersebut berawaldari adanya perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh para anggotadewan yang termasuk pada masingmasing alat kelengkapan dewandengan cara masingmasing alat kelengkapan dewan tersebut melaluikomisi membuat telahaan

yangditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan35dengan pasal 671 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih;Bahwa adapun mekanisme perjalanan dinas luar daerah tersebut berawaldari adanya perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh para anggotadewan yang termasuk pada masingmasing alat kelengkapan dewandengan cara masingmasing alat kelengkapan dewan tersebut melaluikomisi membuat telahaan

dari uangpersediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran dan bertentangan pula dengan pasal 67 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;Bahwa mekanisme proses pembayaran perjalanan dinas luar daerahadalah apabila ada perjalanan dinas yang akan dilakukan, maka masingmasing alat kelengkapan dewan membuat telahaan

Bahwa berdasarkan hasil telahaan Tergugat III, koreksi dilakukan oleh Tergugat IIterkait SPT Tahunan PT Kutai Timur Energi. Koreksi tersebut dilakukan karenaPT. Kutai Timur Energi tidak melaporkan hasil penjualan sahamnya padahalmenurut Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4) UndangUndang Pajak Penghasilan,penjualan saham merupakan objek pajak penghasilan.. ; 7.

Kabupaten SamosirNomor: 44 / 2 12. 17 /100/1/ 2019, tanggal 30 Januari 2019 dan BeritaAcara Hasil Peninjauan Lapangan dan Pengambilan Titik KordinatKabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda T49;Fotocopy leges Surat Kepala Desa Parbaba Dolok Nomor:49/SP/2003/1I/2019, tanggal 25 Februari 2019 yang pada intinyamenerangkan tidak pernah menerbitkan alas hak sebagaimana dimaksuddalam surat BPN Samosir Nomor: 44 / 2 12. 17 / 100 /1/ 2019, tanggal30 Januari 2019, diberi tanda T50;Fotocopy leges Telahaan

Bahwasaksi menjelaskan proses pengangaran kegiatan PengadaanPupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan DanHortikultura Kabupaten Karangasem bagaimana mekanisme danalurnya Karena ini kegiatan hibah barang awalnya ada proposalpermohonan dari masyarakat selanjutnya proposal masuk ke SKPDuntuk di kaji / ditelaah kemudian surat telahaan masuk ke TIManggaran selanjutnya tim anggaran memasukkan telahan dari SKPDitu ke bupati apabila bupati setuju turun ke SKPD untuk di programkandalam Rencana

Selanjutnya Aspidsus mengeluarkansurat Surat Nomor : B2556/N.3.5/Fd.1/10/2016 tanggal 13Oktober 2016 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman;Pada tanggal 14 Oktober 2016, Kepala Kejaksaan NegeriPariaman mendisposisikan surat kepada Kepala Seksi TindakPidana Khusus untuk melakukan Telaahan atas laporandimaksud;Telahaan atas Laporan tersebut diserahkan oleh Tim Penelaahpada tanggal 17 Oktober 2016; (vide : bukti surat T2)Selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Penyelidikan KepalaKejaksaan Negeri

AnugrahHarisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 013AHB/KP/XI/2008 tanggal 28 November 2008 perihal PermohonanKuasa Pertambangan beserta lampirannya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;BB Nomor 7: 2 (dua) lembar asli Telahaan Staf Nomor545/050/2008 tanggal 02 Desember 2008 dari Kasi Eksplorasi danEksploitasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sultraperinal Penerbitan SK Pencadangan Wilayah Lintas Kabupaten;BB Nomor 8: 2 (dua) lembar fotokopi telaahan Staf dari KasiEksplorasi