Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P.1, Penggugat telah berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P.2, Penggugat merupakan istri dari Tergugat yang mempunyaihubungan

Oleh karena itu, menurut Majelis, Penggugatberkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 15 tahun namunsetelah itu sudah tidak rukun

Tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Hak Aegendom sehingga dengan berlakunya UUPA ( Undangundang Pokok Agraria ) pada tanggal 24 September 1960 kedualisme hukumini berakhirmejadi suatu Unifikasi hukum tanah. kedua macam hak milik tersebut Sesuaidengan ketentuan konversi dalam UUPA telah dikonvesri atau diubah menjadihak milik .Dalam ketentuan Konversi Pasal II disebutkanHakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip denganhak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan namasebagai di bawah, yang

dari Pasal 19 UUPA tersebut diimplementasikan dalambentuk Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanahHal. 21 dari 71 hal.

Putusan No 0016/Padt.G/2018/PTA. kdi.hak Warganegara antara lain hak untuk mendapatkan, mempunyai, danmenikmati yaitu salah satunya adalah hak milik atas tanah.Sebelum berlakunya UUPA ( Undangundang Pokok Agraria ) hukum tanahdi Indonesia bersifat dualisme yaitu berlakunya hukum adat yang bersumberpada hukum adat dan peraturan mengenai tanah berdasarkan hukum baratyang dinamakan Hak eigendom sehingga dengan berlakunya UUPA (Undangundang Pokok Agraria ) pada tanggal 24 September 1960 dualismehukum

tanah menurut buku Il KUHPerdata diwajibkan untuk dikonversikepada salah satu hak atas tanah menurut UUPA dan didaftarkan untukterujudnya Unifikasi dan kesederhanaan hukum dalam hukum PertanahanIndonesia sesuai dengan tujuan dari UUPA tersebut dan juga sebagaikepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sebgaimana dalam pasal23, Pasal 32 dan pasal 38 UUPA .sehingga Tujuan dari dikonversinya hakatas tanah adalah untuk terciptanya Unifikasi hukum pertanahan denganmengakui hakhak atas tanah terdahulu

yang disesuaikan dengan ketentuandalam UUPA serta untuk menjamin adanya kepastian hukum danterwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dicitacitakanoleh Undangundang dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).Untuk pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA tersebut diimplementasikan dalambentuk Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanahyang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997,sehingga dengan adanya Peraturan pemerintah tersebut hal yangmencakup hakhak atas tanah

KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi injudicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

oleh karena tidak ada eksespi dari Termohonmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telahdewasa, sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat, sehinggamemenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat angka 4 R.Bg Jo.Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pasal 76 ayat(1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi HukumIslam. Dan keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan yang terus menerus adalahfakta yang dilihat, dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebutmemenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehinggaketerangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;Hal. 13 dari 21 hal. Put.

untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 182/Pdt.G/2013/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No.

No. 182/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

sebagaimana Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Suripanberalamat di Jalan Kampung RT.02, RW.06, Kelurahan Jepon, KabupatenBlora (bukti P.13);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugattersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalampenjelasan umum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (UUPA

) bahwa UUPA bertujuan untukmenghapuskan sifat dualisme dari hukum agraria Indonesia, yang sebelumnyadidasarkan atas berlakunya peraturanperaturan hukum adat di sampingperaturanperaturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat menjadi suatuunifikasi hukum pertanahan berupa UUPA yang didasarkan pada ketentuanhukum adat, sehingga menjadi lebin sederhana dan menjamin kepastian hukumbagi seluruh rakyat Indonesia;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPAmenyebutkan "jual beli, penukaran

Meskipun demikian dalam haldihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyebutkan "Hukumagraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam UndangUndang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurHalaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/

Pdt.G/2020/PN Blaunsur yang bersandar pada hukum agama, maka dapat disimpulkan pengertianjual beli sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA adalah jual beli tanah dalampengertian hukum adat;Menimbang, bahwa jual beli dalam hukum adat memiliki pengertianyang berbeda dengan jual beli yang diatur dalam Pasal 1457, Pasal 1458, danPasal 1459 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Di mana sebagai salah satu bentuk dari peralihanhak atas tanah haruslah dilakukan suatu pendaftaran atas peralihan haktersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19 UUPA, yangbertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, berdasarkan bukti P4 berupa kuitansi pembayaran atassebidang tanah hak milik Nomor 1722 sejumlah

), Pasal 26 ayat(1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Hukum Agraria (UUPA), juncto Pasal 1 angka 1, Pasal2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan MenteriAgraria Nomor 14 tahun 1961 tentang Permintaan danPemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, terhadapperistiwa hukum terjadinya jual beli atas tanah;Bahwa dengan demikian ternyata bahwa Putusan a quoadalah putusan yang tidak cukup mempertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) tidak cermat dan teliti dan/ataukurang lengkap

Nomor 1043 K/Pdt/20163.adalah akta yang cacat yuridis dan patut dinyatakan batal demihukum:;Akta Perikatan Jual Beli Nomor 33 tanggal 16 Maret 2012, yangdilangsungkan dengan cara melawan hukum dan melanggar Pasal23 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Pokok Pokok Hukum Agraria (UUPA), Pasal 26 ayat (1)Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok HukumAgraria (UUPA), juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3ayat (1), ayat (4), Peraturan Menteri Agraria Nomor

), Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 5tahun 1960 tentang Pokok Pokok Hukum Agraria (UUPA),jJuncto Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) danayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak AtasTanah, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktorat JenderalAgraria, Nomor 4 tahun 1968, tentang Penyelenggaraan IzinPemindahan Hak Atas Tanah, dengan demikian maka PutusanHalaman 38 dari 46 hal.

Nomor 1043 K/Pdt/2016ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Pokok Pokok Hukum Agraria (UUPA), Pasal 26 ayat(1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok PokokHukum Agraria (UUPA), juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat(1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri AgrariaNomor 14 tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian IzinPemindahan Hak Atas Tanah, dan Pasal 2 ayat (2) PeraturanDirektorat Jenderal Agraria, Nomor 4 tahun 1968, tentangPenyelenggaraan Izin Pemindahan

Akta Perikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 11 April 2012:Yaitu tentang ketentuan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal1337 KUHPerdata pertimbangan hukumnya didalammenerapkan Hukum Perjanjian dan peraturan hukum lainnyayaitu ketentuan 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Hukum Agraria(UUPA), Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun1960 tentang Pokok Pokok Hukum Agraria (UUPA), junctoPasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4)Peraturan Menteri

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi,oleh karena perkara a quo tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidakperlu mempertimbangkannya;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkanmengenai kedudukan hukum dalam perkara aguo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0030/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

No. 0030/Pdt.G/2014/PA.Ktbm(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 0174/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

Pasal 32 ayat (1), Junctis Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1)UUPA No.5 menentukan bahwa kepemilikan atas suatubidang tanah, harus dibuktikan dengan Sertifikat HakMilik.b.2. Pasal 35 ayat (1), Juncto Pasal 34 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974, (yang tertulis pada halaman 6No.8 Putusan aquo), yang menentukan bahwa : obyeksengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Penggugat Il.b.3.

Pasal 35 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960, Junctis Pasal 20ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960, Pasal 21 ayat (1) UUPANo.5 Tahun 1960, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1)UUPA No.5 Tahun 1960, Pasal 32 ayat (1) PP No.24Tahun 1977, Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, danPasa 42 ayat (1) PP.

Menurut Hukum it est : Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun4997, Jo Pasal 16 UUPA No.5 Tahun 1960 : bukti hak milikatas tanah (termasuk fanah sengketa) dibuktikanberdasarkan Sertifikat hak milik.b. Pasal 1 sampai dengan Pasal 82 UU No. 14 Tahun 1970Jo. UU No.15 Tahun 1999, tidak terdapat suatu ketentuanhukum, yang menentukan bahwa : Putusan hakimmerupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa.c.

Majelis hakim menilai kepemilikan tanah sengketa,bertentangan dengan ketentuan hukum, yang menentukantentang keabsahan kepemilikan tanah sengketa (Pasal 32 ayat(1) PP No. 24 Tahun 1997 Jo Pasal 16 UUPA No.5 Tahun1960..

Majelis Hakim menilai, kepemilikan atas tanah sengketa,didasarkan pada putusan Pengadilan, dan hal tersebutbertentangan dengan Undanundang Pokok KekuasaanKehakiman (UU No.14 Tahun 1970 Jo UU No.15 Tahun 1999)dan PP No.24 Tahun 1997 Jo Pasal 16 UUPA No.5 Tahun1960.Terdapat pertimbangan majelis hakim yang salingbertentangan antara yang satu dengan lainnya..

permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

No. 174/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst. Dan sesuai relaas panggilan No.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyaitu SAKSI I dan SAKSI I, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jika dihubungkandengan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya faktahukum bahwa sejak 15 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

mediator tertanggal 18 Agustus 2014mediasi agar keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankankeutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon dan

buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Termohonmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

sedapatmungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankanperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat mendalilkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3 tahun namun setelah

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Bahwapengertian tanah negara dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan a quo jugasangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) UUPA Nomor 5Tahun 1960 sebagaimana yang telah di uraikan di dalam PenjelasanUmum Pasal II angka (2) yang pada intinya menyatakan; Bahwa azasHalaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2017domein negara atas tanah telah di cabut. Negara sebagai organisasipada tingkat paling tinggi adalah menguasai bukan memiliki.

Bahwa tanah Teluk Ketapang telah jatuh kepada negaraberdasarkan ketentuan Diktum Keempat Huruf (A) UUPA Nomor 5Tahun 1960 karena terlantar, kosong/tidak bertuan dan merupakansemak belukar pada saat berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960.Kemudian pada tahun 1963 di bagikan oleh Asisten Wedana OeriasPardede kepada masyarakat setempat (Bukti P.20) pada saatTanjungbalai masih berbentuk Kecamatan yang merupakan bagian dariKabupaten Asahan.

Tidak adanya sanksipidana dalam Peraturan a quo sangat jelas bertentangan dengan Pasal52 ayat (2) dan ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi;Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangundangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3), danPasal 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaranperaturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulandan/atau denda setinggitingginya Rp.10.000.

Ketentuan ini jelasjelas bertentangandengan Pasal 11 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yangmenyatakan; Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluanhukum golongan raktyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengankepentingan nasional diperhatiikan dengan menjamin perlindunganterhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Dan di sisi lainPasal a quo tidak pula memberi kepastian hukum kepada pemeganghak karena dapat di gugat oleh pihak lain yang merasa berhak.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD1945, Junto Pasal 31A ayat (2) huruf (a) UndangUndang Nomor 03Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung, Junto Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, dan Junto Pasal 9 ayat (2)UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka kedua Pemohon adalah pihak yangmemiliki Kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam pengajuan keberatanHak Uji Materiil ini.5.

Bahwa Judex facti secara keliru telan mengabulkan permohonan SitaJaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat tanpa alas hukum danpertimbangan hukum yang benar, sehingga telah melampaui bataswewenangnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUPA hukumacara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acaraperdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilanumum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undangundangPengadilan Agama;Bahwa secara limitatif, kewenangan Pengadilan Agama

untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris, telah dibatasidengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPA yangmenentukan sebagai berikut:(1) Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: b.

Perak BoruLubis, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 adalah patut apabila putusan Judex Facti atasperkara a quo dibatalkan karena gugatan mengandung error in personadalam bentuk Plurium Consorsium, karena dalam hal terjadi sengketapembagian harta warisan haruslah seluruh ahli waris ikut terlibat sebagaipihak;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPA yang menyatakanbahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuatpasalpasal tertentu

Sita Jaminan hanya dapat diterapbkan pada perkaragugatan perceraian, dan permohonan perlindungan terhadap hartabersama;Bahwa karena UUPA tidak menentukan dan mengatur secara khususmengenai sita jaminan kecuali di dalam Pasal 78 huruf c, maka halhalmengenai sita jaminan yang dimohonkan kepada Pengadilan Agamaharuslah juga memenuhi syaratsyarat sita yang diatur di dalam HIR.sebagaimana ketentuan Pasal 51 UUPA dimana ditentukan bahwahukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama selama tidak diatursecara

khusus dalam UUPA maka diterapkan hukum acara yang berlakupada Pengadilan dalam lingkup peradilan umum;Bahwa HIR. telah menentukan syaratsyarat yang diberlakukan dalampenerapan lembaga sita jaminan berdasarkan Pasal 197, 226 dan 227;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam pasalpasal tersebut diatas, pada assasnya syaratsyarat untuk dapat dimohonkan dandikabulkannya sita jaminan (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap,SH., Sinar Grafika, 2005) adalah sebagai berikut :1.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0218/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo.

No. 0218/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 4 tahun namunsetelah

diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

makasesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hakpemeliharaannya menjadi hak Ibunya, maka terhadap tuntutan Penggugat agar anaktersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat sudah selayaknya dikabulkandengan tidak mengurangi hakhak Tergugat selaku bapak untuk tetap dapatberhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan bapak terhadapanak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalahmiliknya, oleh karena berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun1958, hakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atas nama tanahtanahpartikelir itu Karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara;Bahwa demikian juga Undang Undang Pokok Agraria (UUPA

)pemberlakuan konversi terhadap hakhak barat termasuk Eigendomdilakukan dengan pemberian batas waktu sampai 20 tahun sejak berlakunyaUndang Undang Pokok Agraria (UUPA), artinya masyarakat terhadap hakatas tanah Eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambatlambatnya tanggal 24 September 1980 (Pasal 55 Ayat (1) Undang UndangPokok Agraria (UUPA);Bahwa oleh karenanya tepat Judex Facti tanah objek sengketa yangdigugat oleh Para Penggugat merupakan tanah Eigendom VerpondingNomor 34 telah dihapus

menjadi tanah Negara dengan berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, atau termasuk tanah Eigendom yang tidak dikonversi menjadi hakhak atas tanah yang ditentukan oleh Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA);Bahwa sebaliknya Tergugat dan Tergugat II selaku ahliwaris ErnstBudi Wijaya dan sebagai ahli waris dari Lauw Koei Liong memperoleh tanahperkara telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 TentangPenghapusan Tanah Partikulir dan Pasal 55 Ayat (1)

serta ketentuanketentuan konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria (UUPA);Bahwa Sertifikat Hak Milik (T.IV.2, T.IV.3, dan T.IV.4) dikeluarkanpada tanggal 19 April 1976, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ternyata keberatan ParaPenggugat dilakukan + 6 (enam) tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik(SHM) dimaksud, oleh karena itu secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM)tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang

No. 0019/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq,; h. shadaqah; dan i.ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talakdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagaiDerikUt : nnn nnn nnn nnn nn nnn nn ne nnn ne nnn nnn nnn nena nnn a nena nase cansBahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (wargaAceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (Mk)terhadap UUPA (Undangundang Pemerintah Aceh), saat itu saksiFIKRAM Bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisamenerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAMBin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga Acehyang

merupakan hasil perjuangan GAM melalui MoU denganpemerintah Indonesiannnnn nn nnn nner nennn nn nnnneBahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar

ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256UUPA (Undangundang Pemerintah Aceh) yang dengan pencabutantersebut berarti calon independen diperbolehkan mencalonkan dirimenjadi Gubernur.

melalui MoU denganpemerintah Indonesia;"Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah

masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256UUPA