Ditemukan 2738 data
214 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Banding dalamamar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwaJudex Facti Tingkat Banding mengangkat/ mencabutPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 72/G.TUN/PEN/2012/PTUNMDN. tertanggal 7November 2012 tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 20014 tentang
38 — 22
MUSA, SH.MH. berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 12 Juni 20014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bojonegoro dibawah Reg. 76/SKH/2014 tertanggal 04 Agustus 2014 ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Panahanan oleh :1 Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;2 Perpanjangan oleh Kejari Bojonegoro, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampaidengan tanggal 16 Juli 2014;3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan
72 — 52
Bahwa gugatan Penggugat kabur ( Obscur libel ), makaharuslah ditolakatau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard ), dengan alasan : Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terkaithubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dari pihakHal. 67 Putusan No.65 /PDT/2017/PT SMGpihak yang ditimbulkan dari keputusan rapat sebagaiman AktaNotarisNo. 07 tertanggal O9 Juni 20014, dan tidak menguraikansebagaimana hak dan kewajiban maupun peran Penggugat
151 — 72
Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDGBuktiP1llb : Foto copy Kwitansi tanda terima uangganti rugi antara Bogi Nosan dan Asmat tanggal 23Maret 1996 (foto copy sesuai denganaslinya) ;BuktiPllc : Foto copy Kwitansi tanda terima uang operalih tanah garapan antara Bogi Nosan dan AsmatNisin (foto copy sesuai dengan aslinya) ;BuktiP12a : Foto copy Berita Acara PemeriksaanLapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah,tanggal 07 Juli 20014 (foto copy sesuai dengan fotoBuktiP12b : Foto copy Risalah Panitia PemeriksaanTanah
59 — 6
Islam25Pekerjaan : PetaniTelah ditahan dalam Rutan berdasarkan perintah/penetapan sejak ;11 Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tgl 09 Januari 2014 .12 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tg 10 Januari 2014 s/d tgl 28Januari 201413 Penuntut Umum sejak tgl 29 Januari 2014 s/d tg 05 Februari 2014 ;14 Hakim Pengadilan Negeri sejak tg 06 Februari 2014 s/d tgl1 07 Maret 201415 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tgl08 Maret 2014 s/d tgl 06 Mei 20014
April 2014Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca ;18 Berkas perkara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Resort Kota Pekanbaru yangterhimpun didalam Sampul Berkas Perkara No.Pol : BP/O7 /II/2014/ Resort KotaPekanbaru Sektor Bukit Raya tanggal 05 Februari 2014 ;19 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan NegeriPekanbaru No : B180/N.4.10/Ep. 1/02/2014 tanggal 27 Februari 2014 ;20 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM71/ Pekan/02/2014,tanggal 26 Februari 20014
Pembanding/Penggugat I : Kuah Chee San bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries, Diwakili Oleh : Geoffrey Nanulaitta, S.H., Pande Uly Boy Pardomuan, S.H., Dan Horas A.M. Naiborhu, S.H.,
Pembanding/Penggugat II : Wan Leong Wah bertindak selaku Komisaris PT. Capitol Gravure Industries Diwakili Oleh : Geoffrey Nanulaitta, S.H., Pande Uly Boy Pardomuan, S.H., Dan Horas A.M. Naiborhu, S.H.,
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Direktorat Jenderal Pajak ... cq Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua
Terbanding/Tergugat I : Sri Huntati Alias Teo Sri Huntati, Charlie Salim, Yansen Ahli Waris Almarhum Lim Tji Bin Alias Sujanto Salim
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sri Huntati a
174 — 74
Risalah lelang nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 20014 berdasarkansurat tergugat III nomor S252/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 7Juni 2004 perihal Permintaan Jadwal Waktu dan TempatPelelangan atas jaminan utang pajak wajib pajak PT CapitolGravure Industries sejumlah Rp. 353.851.147, (tiga ratus tigaratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribuseratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Tergugat IIInomor S291/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 23 Juni 2004 HalPerincian jumlah biaya penagihan
EKO DAHANA DJAJAKARTA,S.Sos
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
260 — 150
Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.30/20014 disebutkan,"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan; dan dalam Pasal 1 Angka15 UU No.30/2014 disebutkan, "Warga Masyarakat adalah seseorangatau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atauTindakan;Halaman 33 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUNJKTb.
Dr. H. Asnar, M.Si
Tergugat:
Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman
151 — 92
Bahwa ; Berkaitan dengan huruf f di atas, mengenai Rektor tidakotomatis Ketua Senat (ExOfficio) dibenarkan oleh PeraturanPerundangUndangan, yaitu pada Lampiran Permendikobud Nomor139 Tahun 20014 tentang Pedoman dan Statuta Perguruan Tinggidi BAB Il, Bagian A, Nomor 4, tercantum dengan jelas bahwa,Ketua dan Sekretaris Senat DIJABAT OLEH anggota yang BUKANPemimpin Perguruan Tinggu.
117 — 28
NanoKusharyonoRT 07Pembengis Tanah 20.000 593.2/717/MU/20014/1/2001 Blok AsengRT 03 SeiTomanMendaharaUluUfik Tanah 20.000 4/1/2001 Desa Amir HusenMendaharaUlu,Mendahara,Tanjabtim Tanah 20.000 593.2/629/2004/200012/2/2001 Blok Aseng = ZuharniRT 03 SeiTomanMendaharaUlu Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip tidak melakukan penelitian terhadap status dankeberadaan tanah yang dijadikan agunan/jaminan oleh kelompok tani tersebut,karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonandana ke PKBL
NanoKusharyono Tanah20.000593.2/717/MU/20014/1/2001Blok AsengRT 03 SeiTomanMendaharaUluUfik Tanah20.0004/1/2001DesaMendaharaUli,Mendahara,TanjabtimAmir Husen Tanah 20.000593.2/629/2004/2000 12/2/2001 Blok AsengRT 03 SeiTomanMendaharaUlu Zuharni 151617Bahwa saksi Teten Taryanto dan Rina Yuliasih sebagai staf dari Terdakwa Ir.
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
615 — 954
Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG17/20014 juncto PMA 68/2015. Tidak ada satu pun syarat yang dipenuhiTERGUGAT sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalammemberhentikan PENGGUGAT dari jabatan sebagai Wakil Rektor UINSyarif Hidayatullah.10. Bahwa UU AP melarang Penyalahgunaan Wewenang. Ada 3 (tiga)bentuk penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUAP, yaitu larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkanWewenang; dan/atau larangan bertindak sewenangwenang;11.
65 — 222
Desa dan melakukanpengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;Bahwa kemudian Tergugat I, Il dan Tergugat III melalui Notaris VonnyRahayu Pawaka, SH menghadap Turut Tergugat II untuk melakukanpengecekan atas SHM No. 1390/Cipeucang dan didapat hasil bahwaSHM No. 1390/Cipeucang "Clear" (Tidak ada Masalah) pengecekandilakukan sebanyak 2x;Bahwa oleh karena itu jual beli antara Tergugat I, Il dan Tergugat IIIdengan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII IX, dan Tergugat X sebagaimanaAkta Jual Beli No. 88/20014
187 — 105
Akta tanggal 1942001, Nomor 3, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerange Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor >: C 02259HT.01.04.TH.20014 Akta tanggal 1942001, Nomor 4, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerang5 Akta tanggal 19122002, Nomor 7, DENI THANUR,SE,SH, MKn,Notaris di Jakarta6 Akta tanggal 3122004, Nomor 2, DENI THANUR,SE,SH, MKn,Notaris di Jakarta;7 Akta tanggal 7102005, Nomor 5, HUSNA DARWIS, SH, Notaris diBogor8 Akta tanggal 1522006, Nomor 7, WIWIK CONDRO,SH, Notaris diKarawang;9 Akta tanggal 21042006
119 — 24
Biaya Honor Pengawas 2.000.000 2.000.000Rp.10.000, X 20014. Biaya FC dan = ATK 3.000.000 399.000 2.601.000Rp.15.000, X 20015. Biaya Makan Minum 4.000.000 4.000.000penyerahan sertifikatRp.20.000, X 20016.
Biaya Honor Pengawas 2.000.000 2.000.000Rp.10.000, X 20014. Biaya FC dan ATK 3.000.000 393.000 2.607.000Rp.15.000, X 20015. Biaya Makan Minum 4.000.000 4.000.000penyerahan sertifikatRp.20.000, X 20016.
Biaya Honor Pengawas 2.000.000 2.000.000Rp.10.000, X 20014. Biaya FC dan ATK 3.000.000 399.000 2.601.000Rp.15.000, X 20015. Biaya Makan Minum 4.000.000 4.000.000penyerahan sertifikatRp.20.000, X 20016.
Biaya Honor Pengawas 2.000.000 = 2.000.000Rp.10.000, X 20014. Biaya FC dan ATK 3.000.000 393.000 2.607.000Rp.15.000, X 20015. Biaya Makan Minum 4.000.000 4.000.000penyerahan sertifikatRp.20.000, X 20016.
96 — 57
Berkaitan dengan referensi yang digunakan memang bukan merupakan sesuatu yang bakudan mengikat Peraturan Panglima TNI Perpang/5/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 sangat relevandengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/9807XII/20014 tanggal 16 Desember 2014, sehinggaperbedaan referensi bukanlah merupakan pokok persoalan.Adapun yang menjadi pokok persoalan yang Penasihat Hukum permasalahkan adalahApakah tindak pidana yang bersifat kumulatif atau tidak?
1.PT. INDO MEGA MARITIM
2.NY. DRA. YACINTA MULIANTI,
3.PT. INDOTRANS MITRA MANDIRI,
Tergugat:
1.PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PANN MULTI FINANCE atau disingkat PT. PANN Persero,
2.PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,
3.NOTARIS NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
167 — 94
Jkt.PstMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat IIItelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P Ill1 sampai dengan P Il 3keseluruhan telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :1.Fotokopi sesuai aslinya Akta No. 13 tanggal 6 Oktober 2004, yang dibuatdihadapan Notaris Eddi Setiadi, SH, berkedudukan di Jakarta, sebagaimanatelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia melalui keputusannya Nomor C28716 HT.01.01.TH.20014 tanggal25 November 2004 diberi
82 — 43
2014April 2014 tanggal 01 tanggal 01 AprilApril 2014 2016Nomor : 003/SPP/GU/35/2 Nomor : 003/014 tanggal SPM/GU/35/2 Nomor ;23 April 2014 014 tanggal 00583/SP2D/G23 April 2014 U/60/2014Nomor : 004/ tanggal 23 AprilSPP/GU/35/2 Nomor : 004/ 2016014 = tanggal SPM/GU/35/214 Mei 2014 014 tanggal14 Mei 2014 Nomor : 00757/Nomor : 005/ SP2D/GU/60/20SPP/GU/35/2 14 tanggal 14014 tanggal Nomor : 005/ Mei 201412 Juni 2014 SPM/GU/35/2014 ~ tanggalNomor : 006/ 12 Juni 2014 Nomor : 00988/SPP/GU/35/2 SP2D/GU/60/20014
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
122 — 75
Bahwa penguasaan lahan di wilayah operasi PT Caltex Pasific Indonesiasudah dilakukan pembebasan, sebagaimana tercantum dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1971 dan UndangUndang No. 44 Tahun 1960dijelaskan adanya kewajiban bagi kontraktor untuk perusahaan yangberoperasi di wilayah tersebut memberikan ganti kerugian untuk operasiHalaman 84 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Sakmigasnya, begitu juga disebutkan dalam UndangUndang No. 22 Tahun2001 dan Peraturan Pemerintahn No. 35 Tahun 20014
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
266 — 806
TKP) pada tahun2014 dan menetapkan Tempat kejadian perkara (TKP) masuk dalam kawasanhutan lindung padahal setahu saksi daerah Tempat kejadian perkara (TKP)dan sekitarnya telah bersertifikat hak milik dan peruntukan Jjelas ; Bahwa Setahu saya setfikat Hak Milik atas tanah pada wilayah Tempatkejadian perkara (TKP) yaitu sertifikat Hak Milik pada tahun 1988 lebihdahulu ada dimana penetapan kawasan hutan lindung terhadap wilayahTempat kejadian perkara (TKP) berdasarkan keputusan (SK) No.783/MenhutII/20014
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
429 — 275
Bahwa dengan demikian jelas Surat Keputusan a quo tidak sesuaidan/atau bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal34 PMA 17/20014 juncto PMA 68/2015. Tidak ada satu pun syarat yangdipenuhi TERGUGAT sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalamHalaman 12 dari 103. Putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG10.11.12.memberhentikan PENGGUGAT dari jabatan sebagai Wakil Rektor UINSyarif Hidayatullah.Bahwa UU AP melarang Penyalahgunaan Wewenang.
131 — 31
Triguna ay gi nbaBina Sejahtera3 Ol Jan 2014 s/d31 Des 20014 Kontrak (1 thn ) PT. Simba PT. Simba4 Ol Jan 2015 s/d31 Maret2015 Kontak (3 bin) PT. Primadaya 57 gba Harummas Halaman 28 dari 114 Putusan No. 122/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg. 5 01 April 2015 s/d 30 Sept 2015 Kontrak (5 bln ) PT. Simba PT. Simba6 01 Okt 2015 s/d 31 Maret 2016 Kontrak (5 bln ) PT. Simba PT. Simba10)Yevi Yulita Sari / Penggugat 10 ( Sepuluh ). . . PemberiNo.