Ditemukan 2777 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PDT/2018/PT JMB Tanggal 14 Maret 2018 — JAMAL DARANI ,DKK
MELAWAN
SOEWANTO, DKK
111 — 73
111 — 73
ALUS NAYAN dan Turut Tergugat X telahberkerjasama berbuat curang ataupun melakukan persengkongkolanPutusan No: 6/ PDT/2018/PT.JMB halaman 97 dari 191 halamanjahat untuk menyingkirkan Para Penggugat yang bertujuan menguasaidan memiliki obyek perkara dan perbuatan tersebut dapatdikategorikan sebagai Perouatan Melawan Hukum (OnrechtmatigeDaad) .e Bahwa terhadap hal tersebut gugatan Para Penggugat telahmencampur adukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan MelawanHukum.
Register : 06-05-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
255 — 182
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
255 — 182
menandatangani cek tersebut, lalu tibatiba ketuayang bertanda tangan diatasnya, maka cek itu tidak bernilai.Melawan hukum selalu diartikan dalam pengertian melawan hukum formilatau selalu bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dan katabertentangan disini dapat berarti sebagai melakukan sesuatu perbuatanyang dilarang oleh peraturan perundangundangan atau melakukanperbuatan yang seharusnya tidak dilakukannya, atau tidak melaksanakankewajiban yang ditentukan dalam hukum.Tidak bisa dicampur adukkan
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
595 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
595 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan yang berbeda adalah perbuatan terlarang danbertentangan dengan hukum acara perdata", sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986 (bukti T.106) yang telahmenentukan dan berbunyi:"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum denganperbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara danharus diselesaikan tersendiri pula";Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum tersebut di atas,maka jelas gugatan a quo telah mencampur adukkan
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
243 — 63
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
243 — 63
Tindakan terdakwa yang membuat LaporanPertanggungjawaban dana hibah tersebut dapat dikategorikansebagai suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengankriteria mencampur adukkan kewenangan atas kewenangan yangdimiliki oleh terdakwa selaku anggota biasa FKDM (vide UU.
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
228 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diadit Media, Jakarta2009, halaman 439 440) ;Sehingga dalam perkara a quo Judex Facti hendaknya tidakmencampur adukkan antara pengertian perbuatan melawan hukumatau penyalahgunaan kewenangan dengan perbuatan diskresikarena hukum telah membatasi untuk membentuk badanbadanperadilan pada masingmasing yuridiksi yang telah ditentukanoleh undangundang untuk menghilangkan kerancuan dalampelaksanaannya, sehingga tidak saling =membenarkanHal. 161 dari 275 hal. Put.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
396 — 164
396 — 164
Bahwa berkaitan dengan lembaga jadi artinya apakah yang menilaiitu ada transaksi yang mencurigakan tentunya bukan si pelapor,artinya pelapor disini jika dikonstruksikan sebagai seorang secarapersoon atau pribadi ini lembaga penilai ini sampaimengkoordinasikan dengan instansi lain apakah sampai mempunyaihalaman 166 dari 290 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwtkewenangan seperti itu apakah yang seorang pribadi pelapor yangmenghubungi pihak Bank atau PPATK atau tidak perlu kemudianlapor bisa dicampur adukkan
Putus : 27-11-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/PID.SUS/2012/PN.SBY Tanggal 27 Nopember 2012 —
210 — 49
210 — 49
positif;Bahwa menurut ahli, BRI adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah gopublik;Bahwa pada Undangundang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, kekayaan BUMNdalam hal persero merupakan kekayaan Negara yang dipisahakan, jika dipisahkan makakekayaan tersebut merupakan kekayaan dari persero atau PT yang artinya kekayaantersebut adalah kekayaan dari Persero / PT jadi kalau negara menanamkan modal padasuatu PT bukan berarti negara sebagai Pemilik PT namun hanya pemilik saham yang inisering di campur adukkan
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
64 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
demihukum (Nul and Voit) dan Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan(dibebaskan seketika).Bahwa tuntutan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa supaya dakwaantersebut harus dinyatakan batal demi hukum, dimana dasar hukumnyadisamping Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No.1298.K/Pid/1984 tanggal 26 Juni1984 yang intinya berbunyi sbb :Dalam menghadapi surat dakwaan yang dibuat secara tidak cermat,tidak jelas dan tidak lengkap, atau mencampur adukkan
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1561 — 4931
1561 — 4931
Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ;Dalam gugatan Penggugat mencampur adukkan antara Perbuatanmelawan hukum dan pertanggung jawaban Strict liability;8.
Register : 23-02-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 88/PDT.G/2016/PN JKT.UTR Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat:
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
478 — 278
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
478 — 278
yaitu melaksanakan AJBdan apabila Pengembang tidak melaksanakan AJB hingga batas waktu ditentukantersebut maka Pengembang telah melakukan Waprestasi; Ahli menjelaskan unsur wanprestasi ada 4, yaitu; tidak melakukan sama sekaliapa yang diperjanjikan, melakukan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,melakukan tapi terlambat dari batas waktu ditentukan dan melakukan sesuatuhal yang tidak dimuat dalam Perjanjian; Ahli menjelaskan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidakbisa dicampur adukkan
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
128 — 25
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
128 — 25
Tindakan mencampur adukkan wewenang;3.
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — AFRIYANTI BELINDA, S.H. pgl YANTI
105 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 3, hanya digunakan sebagai petunjuk bagi hakimuntuk menunjukkan dan menentukan identitas subjek pelaku tindak pidana,yaitu apakah manusia secara orang perorangan ataukah korporasi, hal inidimaksudkan untuk menghindari terjadi salah penuntutan atau eror in persona.Selain hal tersebut berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana pembuatdelik;Bahwa, namun demikian Judex Facti melakukan kesalahan dalampertimbangan putusan a quo yaitu tidak konsisten karena tidak membedakanmelainkan mencampur adukkan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
270 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
270 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
2007Desember2009), Harga Rp950,00 (periode JanuariDesember 2012), harga Rp 1.200,00(periode Januari 2013 Desember 2015) dan harga Rp 1.300,00 (periodehingga perjanjian berakhir), sedangkan untuk nilai investasi tetap sebesarRp78 Milyar.2.Ahli Keuangan Negara SISWO SUJANTO di depanpersidanganmengemukakan pendapatnya pada pokoknya bahwa : Bahwa ketika BUMD melakukan investasi, kemudian dibunyikan dalamperjanjian besaran nilainya dan dalam suatu rentang waktu tertentu, makatidak boleh investasi tersebut dicampur adukkan