Ditemukan 19095 data
101 — 48
117 — 77
Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampaidengan tanggal 19 September 2017 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampaidengan tanggal 18 Desember 2017;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Desember
Banding terhadap memoribanding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul atasPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Yogyakarta No.15/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 10 Januari 2018,Terdakwa menyampaikan halhal sebagai berikut :Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memberikankeputusan yang seringanringannya dengan mempertimbangkan bahwaTerdakwa telah mengembalikan kerugian negara sesuai dengan putusan tingkatpertama di Pengadilan Tipikor
77 — 49
UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH; ----40. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 79/Pid.Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg tanggal 19 Maret 2012 atas nama terdakwa Drs.
Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11September 2023 s/d 10 Oktober 2013 ;9. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11Oktober 2013 s/d 9 Desember 2013 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. H. UMAR MARUF,SH.,Sp.N. M.Hum, DEVI RIVALDISSH & SENO BASKORO,SH. Advokat dariKantor Advokat & Pengacara UMAR MF & PARTNERS yang beralamat di JalanSukarnoHatta No.28 Pedurungan Semarang.
.; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 September 2013 Nomor: 46/Pid.Sus/ 2013/PN.TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,Nomor Reg.Perk : Reg.
UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.79/Pid.Sus/2011/PNTIPIKORSmg tanggal 19 Maret 2012 atasnama terdakwa Drs.
UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH; 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNo. 79/Pid.Sus/2011/PNTIPIKORSmg tanggal 19 Maret 2012atlas nama terdakwa Drs.
ABDUL ROCHIM, SH.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis, H. DJOHAN AFANDI, SH. MH. Hakim Tinggi Tipikor dan HJ. ELISRUSMIATI, SH. MH.. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangmasingmasing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 OKTOBER 2013 Nomor : 79 /Pen.Pid.Sus / 2013/PT. TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding.
82 — 46
123 — 43
Arizon Mega Jaya, SH.( Hakim Ad Hoc TIPIKOR )Panitera Pengganti,Wistof R.Z. Wendersteyt, SH.
102 — 22
(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tindakpidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selakuHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, oleh Majelis Hakim315tersebut, dibantu oleh : NONTJE OPIT selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum IWAN CAUNANG, SH.PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta terdakwa tanpa didampingiPenasihat
Hukum ;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISVERRA LINDA LIHAWA, SH,MH NOVRI T.OROH, SHWENNY NANDA, SH (Ad Hoc Tipikor)PANITERA PENGANTINONTJE OPIT316Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang diterima Terdakwa yangtidak bisa dipertanggungjawabkannya yaitu sebesar Rp. 845.376.364.
(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tindakpidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selaku412Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, oleh Majelis Hakimtersebut, dibantu oleh : NONTJE OPIT selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum WAN CAUNANG, SH.PenuntutUumum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta terdakwa tanpa didampingiPenasihat
Hukum ;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISVERRA LINDA LIHAWA, SH,MH NOVRI T.OROH, SHWENNY NANDA, SH (Ad Hoc Tipikor)PANITERA PENGANTINONTJE OPIT413
186 — 0
318 — 302
97 — 43
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2012; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 17 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;5. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;6.
Perpanjangan (II) Ketua Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ; 7. Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ; 8.
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 SeptemberPENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Agustus 2012 Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas
Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 13 Juni 2012 dan pada tanggal 15 Juni 2012sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 59/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.TipikorSmg jo = Nomor : 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dan Nomor : 61/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smgjo Nomor : 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaanbandingtersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang telah diberitahukan dengan
Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masingmasing tertanggal 13 Juli2012 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukumTerdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
127 — 51
Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengantanggal 29 Januari 2018 ;4. Perpanjangan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampaidengan tanggal 28 Februari 2018 ;5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengantanggal 30 Maret 2018 ;6.
69 — 21
122 — 82
(Pembahasan UU Tipikor, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 5152).Page 91 of 107Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau jugamelakukan tidak sesuai dengan kewenangan.
297 — 165
., para advokat pada kantor "Joko Nurwanto &Associates yang beralamat di Raya Pondok Gede Nomor 28 RT 005 RW 07,Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Adminitrasi Jakarta Timur(13810) berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Mei 2018;Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SerangBanten tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2018/PNSrg tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang Banten tanggal 24 # Mei 2018 Nomor:22/Pid.Sus/TPK/2018/PNSrg tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, keterangan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Halaman 2 dari 97 Putusan Pidana Nomor 22/Pid.SusTPkK/2018/PNSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut
89 — 27
PERK: PDS05/TLMT/07/2015, menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Gorontalo yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. AZIS BADJODA, MM.Pub selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.
174 — 36
/Tipikor/2011/ PN.Bjm.
/Tipikor/2011/ PN.Bjm. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadlan NegeriBanjarmasin yang memeriksa, mengadili, dan memutus' perkaratindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : SALMANI bin MUJADI.Tempat Lahir : Kelampaian Tengah Banjar.Umur/ Tgl.
/Tipikor/2011/PN.Bjm tanggal 6 Oktober 2011.3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasinsejak tanggal 5 Nopember 2011 s/d tanggal 3 Januari 2012berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 19/Pid.Sus.
/Tipikor/20111/ PN.Bjm. tanggal 27 Oktober 2011.Terdakwa menerangkan bahwa = selama penyidikan dikepolisian setempat didampingi oleh Penasihat Hukumnyabernama M.NOOR, SH., namun sekarang dalam keadaan sakit dansampai dengan perkara selesai diperiksa Penasihat Hukumnyatidak pernah hadir tanpa keterangan yang sah.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 19/ Pid.Sus.
/Tipikor/2011/PN.Bjm.tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BanjarmasinNo. 19/ Pid.Sus./ Tipikor/ 2011/ PN.Bjm. tanggal 6Oktober 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah mendengar keterangan saksi saksi , keteranganterdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukandi persidangan.Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.
160 — 29
97 — 39
Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriAmbon tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 17/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb.tentang Penetapan Hari Sidang ;3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa IDRISMUKADAR beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.
86 — 65
Dokumendokumen/ surat yang berhubungan dengan penanganan perkaratindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapal ikan 5 GT pada DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013.Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukumberdasarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo Nomor : 20/Pen.Pid.Sus Tipikor/2016/PN.Gto, tanggal 24 Oktober 2016,Majelis Hakim telah memperlinatkan barang bukti tersebut
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah);Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 19Januari 2017, oleh kami SUKRI SULUMIN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, IRIYANTOTIRANDA, SH., dan SUKATMA, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariHalaman 154 dari 155 hal Putusan Nomor
141 — 59
rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 8 jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan padatanggal 16 Agustus 2017, agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55ayal ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi menerima Permohon bandingJaksa Penuntut Umum serta memutus perkara a quo sesuai denganTuntutan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukankontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding yangdiajukan Penuntut Umum serta meminta agar Putusan Majelis Hakim tingkatpertama agar supaya dikuatkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor
Sesuai dengan dakwaan yang berbentukalternatif subsidaritas Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah memilihdakwaan kesatu primair sebagai dakwaan yang didahulukan untuk dibuktikan.Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama juga telah membuktikan dengan benar,telah mempertimbangkan dan menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umummaupun pembelaan / Pledoi dari Penesehat hukum Terdakwa secara rinci dansesusai dengan fakta persidangan dan hukum yang berlaku dengan tepat danbenar, oleh karena itu diambil alin
dan dijadikan pertimbangan hukum sendirioleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.Berdasar pertimbangan ini keberatan dari pemohon banding/JaksaPenuntut Umum harus ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tangga 7 September2017 Nomor: 12/Pid.SusTPK/20176/PN,Yyk, dapat dipertahankan dandikuatkan ditingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahananmenurut ketentuan pasal
124 — 91
kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untukmelakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidakmenghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan umummaupun peradilan Tipikor