Itikad Baik harus dianggap selalu melekat pada Pelawan selakupihak yang berkuasa atas tanah dan bangunan rumah dan dianggap selaluada menurut hokum;Bahwa, Pelawan telah menerima surat pemberitahuan dari Terlawan mengenai penetapan jadwal lelang eksekusi hak tanggungan Surat Nomor :B. 1033II/KC/ADK/03/2019 tanggal 11 Maret 2019, sebagai maksud akandilaksanakannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraTerlawan II pada hari Selasa, 09 April 2019 terhadap sebidang tanah seluas343 m?

Parimpunan Sitorus;Bahwa, Pelawan sangat keberatan dengan adanya penetapan jadwal lelangeksekusi hak tanggungan' berdasarkan Surat Nomor: B. 1033III/KC/ADK/01/2019 Tanggal 11 Maret 2019 maksud pelaksanaan LelangEksekusi Hak Tanggungan oleh Terlawan terhadap objek lelang eksekusimilik Pelawan;Bahwa, tindakan Terlawan meminta melaksanakan Lelang HakTanggungan terhadap objek lelang eksekusi hak tanggungan dan TerlawanIl melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan Adalah sangat merugikanPelawan selaku

Menyatakan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: B.1033II/KC/ADK/03/2019 Tanggal 11 Maret 2019 batal demi hukum dan tidakdapat dilaksanakan (non eksekutabel);5. Menghukum Terlawan untuk melakukan pengapusan suku bunga dandenda;6.

Pengadilan Negeri Bojonegoro Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan/atauMengadili Perkara (Kompetensi Absolut);1.Bahwa terang dan senyatanya dasar dari diajukannya gugatan perkara aquo adalah bermula dari permohonan eksekusi Tergugat kepada TurutTergugat sebagai institusi pemerintah yang sah dan berwenang secarahukum untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunankredit yang diberikan sehubungan macetnya kredit Penggugat kepadaTergugat dengan jaminan hutang sebagaimana ternyata dalam:

Bahwa senyatanya tindakan Turut Tergugat selaku Institusi PemerintahRepublik Indonesia yang berhak dan telah ditunjuk oleh Pemerintah dan sertadiberikan kKewenangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untukmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan objek sengketa ataspermohonan lelang dari Tergugat yang selanjutnya dikuatkan dalam SalinanRisalah Lelang Nomor 1073/2013 tertanggal 24 Desember 2013 denganpemenang lelang Dwi Agus Djuwanda adalah mendasarkan pada Pasal6 Jo.Pasal 20 UndangUndang

eksekusi hak tanggungan atas objekHalaman 6 dari 17 hal.

Bahwa dikarenakan tidak kunjung tibanya itikad baik yang dilakukan dariPenggugat walaupun Penggugat telah beberapa kali ditegur secara patut,maka Tergugat selanjutnya memohon kepada Turut Tergugat agardilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunankreditsebagaimana yang kemudian telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal24 Desember 2013 sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1073/2013dengan pemenang lelang Dwi Agus Djuwanda;.

Bahwa senyatanya Penggugat pada saat sebelum dilaksanakannya lelangpada hari Selasa tanggal 24 November 2013 tidak pernah beritikad baik untukmenyelesaikan kewajiban hutangnya yang macet kepada Tergugat, sehinggasecara hukum Penggugat haruslah dianggap tunduk, membenarkan danmenghormati pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas AgunanKredit yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat;.

Nomor 1250 K/Pdt/2017Pemberitahuan lelang Eksekusi Hak tanggungan yang disampaikan olehTerbantah kepada Pembantah;6.

Bahwa selanjutnya dalam hal ini Pembantah jugamemohon kepada Terbantah agar sekiranya berkenan untuk membatalkandan atau menunda pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan a quokarena pada prinsipnya Pembantah masih mempunyai itikad dan upayauntuk menyelesaikan kredit, macet Pembantah a quo;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pembantah mohonkepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Bahwa sebelum adanya putusan yang tetap dalam perkara ini,

makaPembantah dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IABandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memberikan Penetapan Provisi yaitu membatalkan dan/atau setidaktidaknya menunda pelaksaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap:1.

Bantahan Tidak Jelas dan Kabur (Exeptie Obscuur Libel); Bahwa timbulnya bantahan ini dikarenakan Pembantahberkeberatan atas upaya lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh Terbantah melalui Turut Terbantah; Bahwa dalam bantahan Pembantah tidak disebutkan alasanpenundaan lelang eksekusi apakah eksekusi sebagai suatu yang bagiandari perbuatan melawan hukum atau tidak dan sebaliknya pembantahnyatanyata dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) atau telah gagaluntuk memenuhi kewajibannya sebagaimana

eksekusi Hak Tanggungan milikPembantah tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir.

Bahwa pada tanggal 23 maret 2016 datang salah satu kariawan Tergugat yang bernama RAHMAT menjumpai Penggugat , masalah pembayaranpelunasan tunggakan angsuran kredit dan masalah pelengketan plang dirumah para Penggugat dalam sertipikat No. 08, juga masalah suratpemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 17 Maret2016, serta Penggugat menyatakan berjanji akan melunasi tunggakankredit dalam beberapa bulan kedepan, dengan jumlah keseluruhan Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah), karena

Dan kertas lembaran kedua bertuliskan DIJUALMELALUI LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TANAH DANBANGUNAN (RUMAH TINGGAL) ...............LIMIT LELANG : Rp249.000.000, (DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTARUPIAH)..., hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan dalam membuatsurat pernyataan tanggal 23 Maret 2016 ;Bahwa pada tanggal 4 April 2016, kuasa para Penggugat mendatangiTergugat I, untuk melakukan mediasi sesuai dengan surat edaran menterikeuangan, dan kuasa para Penggugat menawarkan, para Penggugat akanmelunasi

Fotocopy selebaran mengenai lelang eksekusi hak tanggungan tanah danbangunan rumah tinggal yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan SilihPutusan Perdata No.07/Pdt.G/2016/PN.Tkn Halaman 8 dari 19Nara Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya diberi tanda wanna nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nes (bukti P.I.II2);3.

Fotocopy surat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan No.008U/PLEHT/7929/X/2015, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II 1);2. Fotocopy pernyataan No.002 K/SPLELANG/7396/X/15 tertanggal 26Oktober 2015, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II 2);3. Fotocopy perjanjian kredit No.0001990SPK73960613 antara PT.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepadadebitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelangdilaksanakan, (vide bukti surat P2, T.ll1, T.Il2, T.Il5, T.II6/P3, T.Il7a, T.II7,T.II8);Menimbang, bahwa persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan telahdipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya diatas, maka MajelisHakim memperoleh kesimpulan Tergugat Il dalam melakukan proses lelang tidakbertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.106

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN terhadapobjek berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m2 dengan batas batasyang diuraikan pada posita angka 2 diatas berikut 2 (dua) unit bangunanruko berdasarkan SHM No.21 tanggal 12 Nopember 2001 atas namaMuginem BT.

Eksekusi Hak Tanggungan khususterhadap objek berupa 1 (Satu) bidang tanah seluas 162 m?

Siroh, Surat UkurNo.03/Majasari/2001 tanggal 20 Juni 2001 yang terletak di Jalan JenderalSudirman No. 117A, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Timur (d.hPrabumulih Barat) Kota Prabumulih (d.h Kabupaten Muara Enim), PropinsiSumatera Selatan) sebagaimana yang tercantum didalam Media Cetak/ KoranHarian Sriwijaya Post tanggal 27 September 2017 tentang PENGUMUMANKEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN pada angka 1 huruf byang saat ini masih menjadi objek sewa menyewa antar Pelawan danTerlawan sampai

Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdilakukan oleh TURUT TERLAWAN II berdasarkan permohonanlelang dari TURUT TERLAWAN selaku pemohon lelang tersebutadalah merupakan tugas dan fungsi dari TURUT TERLAWAN II, dandasar hukum yang berlaku pada saat TURUT TERLAWAN IImelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut adalahPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK27/2016).4.3.

Siroh, Surat UkurNo.03/Majasari/2001 tanggal 20 Juni 2001 yang terletak di Jalan JenderalSudirman No. 117A, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Timur (d.hPrabumulih Barat) Kota Prabumulih (d.h Kabupaten Muara Enim), PropinsiSumatera Selatan) sebagaimana yang tercantum didalam Media Cetak/ KoranHarian Sriwijaya Post tanggal 27 September 2017 tentang PENGUMUMANKEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN pada angka 1 huruf byang saat ini masih menjadi objek sewa menyewa antar Pembantah danTerbantah sampai

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain dalam perkara ini mohonputusan yang seadiladilnya (Ex aequeo et bono):Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A.Keberatan Terhadap Lelang Eksekusi Sebelum Lelang DilaksanakanSeharusnya Bentuk Perlawanan Bukan Gugatan.Bahwa Pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugatterhadap lelang eksekusi

hak tanggungan atas agunan kredit SHM Nomor 3857/Ds.Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus atas nama Imam Satriyana (objeksengketa) yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Semarang atas permintaanTergugat pada tanggal 28 Mei 2015 di Kantor Tergugat,Halaman 4 dari 11 hal.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat karena Penggugat merasakeberatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilaksanakan hariKamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Semarang ataspermohonan Tergugat di Kantor Tergugat (vide posita angka 7) dan karenanya dalampetitum gugatannya Penggugat meminta agar lelang eksekusi dibatalkan;Sesuai Pasal 2 jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan(PMK)

Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangsebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.06/2013, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan in casusepenuhnya menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas dari KPKNL Semarang,sehingga tanpa keterlibatan dan peran serta Pejabat Lelang tersebut, lelangeksekusi hak tanggungan dalam perkara a quo tidak mungkin dapat dilaksanakan;2.

Bahwanamun demikian Pejabat Lelang Kelas dari KPKNL Semarang yang memilikikewenangan penuh untuk terselenggaranya lelang eksekusi Hak Tanggungan dalamperkara a quo oleh Penggugat justru tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugatatau Turut Tergugat, sehingga berakibat gugatan Penggugat mengandung cacatformil kurang pihak (p/urium litis consortium);Bahwa alasanalasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada PengadilanNegeri Kudus agar menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaktidaknyamenyatakan

Bahwa sebelum dilaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasagunan kredit Penggugat, Tergugat terlebih dahulu menyampaikan Suratsurat Pemberitahnuan Lelang kepada Penggugat selaku Debitur dan PemilikAgunan.

Eksekusi Hak Tanggungan atasAgunan Kredit Penggugat, Tergugat telah menyampaikan terlebin dahuluSuratsurat Pemberitahuan Lelang kepada PenggugatC.

Pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 telahdilakukan:e Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiselebaran pada tanggal 18 Agustus 2020;e Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan padasurat khabar harian Waspada pada tanggal 07 September 2020;B.

eksekusi Hak Tanggungan yang sudah selesaidilaksanakan.Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas AgunanKredit Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dan oleh karenanya lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidakdapat dibatalkan dengan adanya Gugatan aquo.

eksekusi hak tanggungan yang telah dilakukanoleh Tergugat Il.

Bahwa Penggugat sangat keberatan, karena berkaitan denganpengumumandan atau pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, Penggugat samasekali tidak pernah menerima suratsurat apapun, baik dari Tergugat maupun dari Tergugat II:7.

eksekusi hak tanggungan, terhadapobjek sengketa, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2015, sebagaimanatercantum dalam Salinan Risalan Lelang Nomor 586/2015;Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan kewajiban kreditkepada Tergugat , sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataantertanggal 24 Desember 2014, Surat Permohonan tertanggal 31 Desember2014 dan Surat Permohonan Pembayaran Kredit tertanggal 8 April 2015,akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I, sebagaimana Suratnyatertanggal

tidak pernah menerima suratsuratapapun baik dari Tergugat maupun dari Tergugat Il, apakah itu berupasurat peringatan, pengumuman lelang dan atau pelaksanaan lelangeksekusi hak tanggungan, maka Penggugat tidak dapat menggunakanhaknya selaku debitor yang baik;Bahwa menurut ketentuan, seharusnya Penggugat diberi hak ist imewa(prioritas), untuk dapat terlebin dahulu menyelesaikan kewajiban dan ataumembeli kembali objek sengketa, dibandingkan dengan pihak lainnya yaituTergugat III:Bahwa pelaksanaan lelang

eksekusi hak tanggungan tersebut di atas,adalah pelaksanaan lelang yang tidak memenuhi prosedur lelang yangbenar, karena di samping tidak jujur dan atau tidak transparan dalamadministrasi surat menyurat, juga adanya penetapan harga jual yang tidaksesuai dengan harga pasaran dan atau harga nilai tanggungan.

Bahwapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang demikian, adalah jelasmelanggar ketentuan perundangundangan dan etika sehingga karenanyaSalinan Risalah Lelang No mor 586/2015, tertanggal 10 Juli 2015, adalahtidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa oleh Tergugat, jelasmerupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugianbagi Penggugat dan karenanya wajar apabila Tergugat dihukum untukHalaman 3 dari 11 Hal. Put.

eksekusi hak tanggungan, yaitu sebidangtanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mayor Ruslan No.409,Kelurahan 9 llir, Kecamatan llr Timur Ill Palembang, seluas 68 m2 , denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan AMAN MAJID; Sebelah Timur : berbatasan dengan AMAN MAJID; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mayor Ruslan; Sebelah Barat : berbatasan dengan DAMHAR;Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1806 tanggal 3 Maret 2006 dan SuratUkur No.06/9 llir/2005

eksekusi hak tanggungan, yaitusebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan MayorRuslan No.409, Kelurahan 9 llir, Kecamatan llir Timur ll Palembang, seluas 68m2 , dengan batasbatas sebagai berikut:Hal. 4 dari 25 hal.

No. 2121 K/Pdt/2011 Sebelah Utara : berbatasan dengan AMAN MAJID; Sebelah Timur : berbatasan dengan AMAN MAJID; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mayor Ruslan; Sebelah Barat : berbatasan dengan DAMHAR;Adalah sah milik Pelawan, maka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunganterhadap objek lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, yang akandilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2010, sesuai dengan Penetapan KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang No.S1336/WKN.4/KNL.02/2009

No. 2121 K/Pdt/2011DALAM PROVISI : Memerintahkan untuk menunda pelaksanaan lelang ekseskusi haktanggungan terhadap objek lelang eksekusi hak tanggungan, yaitusebidang tanah berikut bangunan diatasnya, yang terletak di JalanMayor Ruslan No.409, Kelurahan 9 Ilr, Kecamatan llr Timur IlPalembang, seluas 68 m2 , dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan AMAN MAJID; Sebelah Timur : berbatasan dengan AMAN MAJID; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mayor Ruslan; Sebelah Barat

eksekusi hak tanggungan, sesuaijaminan hutang Terlawan kepada Terlawan Ill, dan perbuatanTerlawan IV yang akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan,sesual dengan Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Palembang No.S1336/WKN.4/KNL.02/2009 tanggal 28Desember 2009; berdasarkan Permohonan Lelang Hak TanggunganNo. 0029/ALU.PLB/1209 tanggal 16 Desember 2009 dari Terlawan Illpada tanggal 5 Februari 2010 terhadap objek lelang eksekusi haktanggungan, yaitu sebidang tanah berikut

Bahwa selain itu, dalam positanya angka 21 s.d. 26, yang intinyamenyatakan bahwa Tergugat telan melakukan perbuatan melawanhukum karena tidak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atasobjek sengketa/objek jaminan sebagai penyelesaian persoalan hutangpiutang antara Penggugat denganTergugat I;e.

Kronologi Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasObjek Sengketa1.

eksekusi hak tanggungan ;Menimbang bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan bantahanterhadap Memori Banding yang diajuka Pembanding semula Penggugatdengan alasan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbanganhukumnya telah sesuai dengan duduk perkara dan telah memberikan analisahukum yang tepat ;Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor

eksekusi hak tanggungan dinyatakan batal demihukum yang dapat diartikan bahwa Penggugat mengakui adanya lelangeksekusi hak tanggungan ;Menimbang bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat jelaspenggugat mengetahul adanya pengalihan piutangpiutang dari Tergugat kepada pihak ketiga dan dari bukti T.6 dan T.7 diketahui bahwa pihak ketigatersebut adalah orang yang bernama Adi Prasetyo dan selanjutnya dari bukti TIl1 diketahui yang memohon lelang eksekusi hak tanggungan adalah AdiPrasetyo tersebut ;Menimbang

bahwa oleh karena dalam posita gugatan mendalilkanadanya pengalihan piutangpiutang kepada pihak ketiga dan dalam petitumnyamemohon agar pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dinyatakan bataldemi hukum maka sudah seharusnya pihak ketiga yang menerima pengalihanpiutang yang juga sebagai pemohon lelang eksekusi hak tanggungan jugadillbatkan sebagai pihak dalam perkara ini namun ternyata oleh Penggugattidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka jelas gugatan penggugat kurangpihak ;Menimbang bahwa

Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg.Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Pelawan dan Terlawanl, jenisfasilitas Pembiayaan Langsung Murabahah, dengan masa tenor selama120 Bulan (seratus duapuluh bulan), yang jatuh tempo akhir perjanjianpada 23 Juli 2022;Bahwa Pelawan mendapat Surat dari Terlawanl No : 022/SPLLG/CLCGNTMBT/VI/15, tertanggal 22 Juni 2015 yang intinya akanmelaksanakan Proses lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat HakMilik (SHM) No. 02987, luas 209 m2, terletak di Kelurahan Ngaglik

(copyterlampir);Disamping itu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkaragugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan dan/ataugugatan mengenai perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama junctoPasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) UndangUndang Nomor: 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 6 UndangUndangNomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, juncto Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata, karena

Bahwa tidak benar dalil Pelawan yang menyatakan seolaholahperaturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 26 UndangUndang HakTanggungan harus berbentuk Peraturan Pemerintah, seolaholah tidakada ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi hak tanggungan danseolaholah lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan berupaSertifikat Hak Milik (SHM) No.02897, luas 209 meter persegi yangterletak di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Malang yangdilakukan oleh Terlawan Il atas permohonan Terlawan dianggap

Pelawan tidak menguraikan secara jelas mengenai apa yangsebenarnya dituntut dari Terlawan maupun Terlawan Il, apakahmengenai perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan ataukahmengenai gugatan perbuatan melawan hukum ??c. Disatu sisi dalil gugatan Pelawan nomor: Ill4 secara eksplisitmenyebutkan mengenai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 697K/Sip/1974 yang menyatakan: Keberatan mengenai pelelanganseharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelumpelelangan dilaksanakan.

Setelah dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan kedua atasobyek jaminan kredit Pelawan, pada tanggal 7 Juli 2015, Pelawanmengajukan surat permohonan pelunasan kredit kepada Terlawan dengan jumlah sebesar Rp 550.000.000, (lima ratus lima puluh jutarupiah), yang masih jauh dari total kewajiban Pelawan dan karena tidakadanya kesanggupan yang jelas mengenai rencana pelunasan kreditmaka Terlawan menolak;b.

eksekusi hak tanggungan yangdiajukan oleh Terbanding I/Tergugat telah disertai dokumen yangdipersyaratkan untuk pelaksanaan lelang, maka berdasarkan Pasal 13 PMKNo. 27/PMK.06/2016, maka Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas IIPamekasan menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang melalui suratnomor S441/WKN.10/KNL.05/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentangPenetapan Jadwal Lelang;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Para Pembanding/ParaPenggugat, dihubungkan dengan jawaban Terbanding /Tergugat

No. 11/17393/E/ACR008 tanggal 16 Juli 2020 (surat peringatan ketiga);Bahwa Terbanding /Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan atasSHM nomor 33 dan SHM nomor 34 mengajukan permohonan pelelanganeksekusi atas hak tanggungan obyek jaminan/agunan SHM Nomor 33 sesuaisurat nomor 22/18233/E/ACR008 tanggal 21 Juli 2020 kepada TerbandingIl/Tergugat II;Bahwa atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukanoleh Terbanding lI/Tergugat tersebut, pihak Terbanding Il/Tergugat lImelakukan penelitian

kebenaran formal dan kelengkapan adminstrasipermohonan yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat tersebut;Bahwa setelah permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukanoleh Terbanding /Tergugat telah disertai dokumen yang dipersyaratkanuntuk pelaksanaan lelang, maka Terbanding II/Tergugat Il selaku KepalaKPKNL atau Pejabat Lelang Kelas Il menetapkan hari dan tanggalpelaksanaan lelang melalui surat nomor S441/WKN.10/KNL.05/2020tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Jadwal Lelang;e Bahwa pelelangan

Tergugat menetapkan jadwal pelelangan atasobyek jaminan/agunan SHM nomor 33 Desa Torjunan tersebut, Terbanding/Tergugat memberikan surat pemberitahukan lelang kepada Pembanding/Penggugat sesuai surat no. 22/22683/E/ACR008 tanggal 4 September2020, dan kepada pemilik jaminan (incasu, Pembanding II/Penggugat I)surat no. 22/23693/E/ACR008 tanggal 4 September 2020:Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis TingkatBanding berpendapat bahwa Terbanding l/Tergugat yang mengajukanpermohonan lelang

eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan/agunan SHMNo. 33 Desa Torjunan tidak terobukti melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata karena Pembanding /Penggugat terbukti telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Al Musyarakah dan Addendumaddendumnya, Pembanding I/Penggugat telah diperingatkan oleh Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Terbanding /Tergugat, serta permohonan lelang eksekusi hak tanggungan

BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk(TERBANTAHVI) yang menyampaikan secara lisan agar mengosongkanbangunan rumah yang ditempati PEMBANTAH setempat dikenal umumhalaman 2 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.Jalan Geger Asih No.15, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung.Oleh karena tanah dan bangunan rumah yang ditempati PEMBANTAHsebagai objek lelang eksekusi Hak Tanggungan. Adapun pemohonlelangnya yaitu TERBANTAHVI dan pihak termohon lelangnya yaituTERBANTAHIII dan TERBANTAHIV..

Selanjutnya surat dari P.T.BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk., Tgl. 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Tuan DWIYANTO sebagai wakil Ketua Task Force PengelolaanRemedial & AYDA:Nomor.074/SDRATTFREM&AYDA/VI/2014Perihal Pemberitahuan Lelang.Lampiran : (1) Iklan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan diHU.

Dampak yang timbul dari jual beli yang tidak memenuhi syaratsahnya jual beli, yaitu : Hak tanggungan yang dimiliki TERBANTAHVI objeknya seperti teruraipada butir 2 diatas, menurut hukum tidak sah sejak awal (void abintio); PENETAPAN KPKNL ( TERBANTAHII )mengenai lelang eksekusi haktanggungan serta Risalah Lelang eksekusi hak tanggungan olehTERBANTAHVI terhadap objek dimaksud tidak sah atas alasan jual belijuai beli yang tidak sah berdasarkan alasan seperti terurai dimuka ;h.

Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Klis A Bandung agar supaya memerintahkan TERBANTAHI,TERBANTAHII dan TERBANTAHVI untuk menangguhkan atau menghentikanpelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek terperkara secaraprovisional, dengan segera. oleh karena PEMBANTAH memperoleh kabarbahwa lelang eksekusi hak tanggungan akandilaksanakan oleh TERBANTAHII padahalaman 5 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.Hari/Tanggal:Kamis/10Juli2014.Pukul

Salinan/fotocopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditor, yang diserahkan (T17)Bahwa semua pernyataan untuk Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telahterpenuhi yang Terbantah1 akan melampirkannya sebagai bukti Akta Jualbeli yang dimaksud Pembatah bukanlah persyaratan dalam lelang Eksekusihak tanggungan.Bahwa Pembatalan lelang akan diatur berdasarkan pasal 24 Peraturanmenteri keuangan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Juklak Lelang.

Penggugat sudah mengangsur lebihkurang 14 (empat belas) kali;Bahwa usaha Penggugat semakin surut karena semakin banyak pesaingdalam usaha yang sama, sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban/angsuran di KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Jombang, namun demikianPenggugat masih beritikad baik dan berusaha sekuat tenaga untukmemenuhi kewajiban tersebut untuk mencari dana talangan dan ataumenjual sendiri aset yang dijadikan jaminan;Bahwa tanpa melihat usaha Penggugat yang jatuh, Tergugat malahmengajukan Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan sebelumnya pada tangal 9Juli 2019 di kantor Tergugat Il (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang) Malang berkedudukan di JI S.

227 HIR;Maka berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat MohonKepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai KetuaOriginal Jurisdiction Wilayah Hukum Jombang untuk memanggil Penggugat,Tergugat dan Turut Tergugat (Para Pihak) dalam perkara ini dan hadir dalamPersidangan pada waktu yang ditentukan, serta memeriksa, mengadili danberkenan memutuskan sebagai berikut :Dalam Provisi1.Menyatakan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Penagihan dan ataumelakukan serta mengajukan Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan dikemudianwaktu sebelum ada Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) Atas Tanah dan Bangunan SHM No. 188 atas namaHalaman 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Jbg.Lilis Ami Mustaghfiyah Luas 663 M?

Menyatakan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Penagihan dan ataumengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dikemudian waktusebelum ada Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (in krachtvan gewijsde);4. Menyatakan kepada Penggugat untuk menjual sendiri asset yang dijadikanjaminan;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun timbulverzet/ banding/ kasasi;7.

Surat Peringatan III No: B.642KC.VIII/ADK/01/2016 tanggal 25 Januari2016;Bahwa Namun demikian Peringatan yang disampaikan Tergugat tersebutternyata juga tidak ditanggapi dengan baik olehPenggugat dan Sadirundan tidak ada upaya nyata untuk menyelesaikan kewajibannya, sehinggadalam rangka penyelesaian kredit Penggugat dan Sadirun, Tergugat mempergunakan haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan yaitumelakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHTyang menyatakan bahwa:apabila debitur cidera

janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyal hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebutDalam rangka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut,Tergugat telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNLHalaman 16 dari 27 PUTUSAN Nomor:30/Pdt.G/2017/PN Pwd12.Semarang (Tergugat II) melalui Surat Tergugat No: B.2010/KCVIII/ADK/03/2017 tanggal 29 Maret 2017,Atas permohonan surat tersebut

eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa denganbantuan Tergugat Il pada tanggal 19 Juli 2017, tetapi dilakukan padatanggal 20 juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Surat Tergugat II No :S1823/WKN.09/KNL.01/2017 tanggal 14 Juni 2017, dan PengumumanLelang yang diumumkan oleh Tergugat pada : Pengumuman Lelang melalui selebaran tanggal21 Juni 2017,dan Pengumuman Lelang II melalui surat knabar harian Wawasan tanggal06 Juli 2017,Lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilakukan pada tanggal 20Juli

eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa harusdibatalkan dan dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak sah, danmeminta kepada Tergugat II untuk menghentikan semua rencana lelangatas objek sengketa.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, nyatanyata gugatanPenggugat aquo sangat mengadaada dan tidak berdasar hukum samasekali serta diidasarkan itikad tidak baik untuk menundanunda ataumengahalanghalangi lelang eksekusi hak tanggungan atas objeksengketa.Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanNegeri Purwodadi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniuntuk memutus gugatan Penggugat yang demikian dengan putusanmenolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan

Bahwa, seperti diketahui secara pasti oleh Penggugat, yangmana atas obyek sengketa dalam perkara a quo, saat ini telahdilaksanakan proses lelang eksekusi hak tanggungan yang manadalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebutdilaksanakan dengan perantaraan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Kota Bontang melalui Jasa Pra Lelangyaitu PT. BALA LELANG BORNEO terhadap Debitur atas namaSopan Sopian (Penggugat), namun dalam perkara a quo Penggugattidak menarik PT.

tersebut yang merupakan rangkaian dalamproses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang Tergugat dan Tergugat II laksanakan, dilakukan dengan cara dan prosedursesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya suatupelanggaran prosedur hukum;6.

eksekusi hak tanggungan kesatu dankedua terhadap jaminan yang dijaminkan oleh Penggugat kepadaTergugat untuk fasilitas kredit yang dilakukan tanpa pemberitahuankepada Penggugat,Bahwa, atas dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolaknya,hal ini Tergugat dasarkan di mana atas pengumuman pertamalelang eksekusi hak tanggungan yang merupakan rangkaian dalamproses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyeksengketa yang menjadi jaminan kredit tersebut, yang mana sebelumakan dilakukan

eksekusi hak tanggungan atas tanah yang dijadikanjaminan hutang oleh Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagiPenggugat.

eksekusi hak tanggungan atas obyekHalaman 75 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2018/PN Bonsengketa yang menjadi jaminan kredit Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga telahmemberitahukan kepada Sdr Joni berdasarkan bukti T./ 31 berupa foto copySurat Nomor : 289/SARMBPP/R5/1216 tertanggal 27 Desember 2016Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;Menimbang, bahwa Lelang diatur dalam Pasal 6 UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang

Bahwa terang dan senyatanya dasar dari diajukannya gugatanperkara a quo adalah bermula dari permohonan eksekusi Tergugat kepada Tergugat II sebagai institusi pemerintah yang sah dan berwenangsecara hukum untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atasagunan kredit yang diberikan sehubungan macetnya kredit Penggugatkepada Tergugat dengan jaminan hutang sebagaimana ternyata dalam: Tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2567tercacat atas nama Yulhaini berdasarkan Surat Ukur

Kantor Pertanahan KabupatenKotawaringin Timur sehubungan lelang eksekusi hak tanggungan danpenerbitan sertipikat tanah atas objek sengketa maka seharusnya upayahukum yang dapat diajukan olen Penggugat adalah dengan mengajukangugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cg.

Bahwa Tergugat sangat meragukan dan atau mempertanyakanitikad baik Penggugat dalam pengajuan gugatan a quo karenasenyatanya Penggugat baru saat ini mengajukan gugatan yangseharusnya diajukan ketika lelang eksekusi hak tanggungan objeksengketa belum terlaksana dengan melakukan upaya hukum perlawanankarena pada saat sebelum lelang eksekusi hak tanggungan atas objeksengketa dilaksanakan guna pemenuhan asas publisitas terhadapnyatelah dilakukan pengumuman dihadapan khalayak umum;2.

Bahwa atas lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut, kedudukanTergugat Il pada dasarnya hanya bertindak selaku perantara lelangberdasarkan permohonan dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.(Tergugat 1);b. Bahwa fungsi dan kedudukan Tergugat II selaku perantara lelangadalah untuk melaksanakan kewajiban hukum yang diamanatkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;C.

Penggugat I dan II selaku pemilik jaminan tersebut, sertadalam pengumuman tersebut juga diperintahkan agar penghuni jaminan tersebutuntuk segera mengosongkan objek lelang, anehnya Tergugat I dan Turut Tertarik IItidak pernah memberitahukan secara langsung kepada Penggugat I, karena disamping harta objek eksekusi tersebut milik Penggugat I juga tanah dan rumahobjek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut secara hukum dalam penguasaanatau dalam hunian Penggugat I dan II sebagai penjamin.

Bila didasari pada keberatan terhadap pengumuman lelang eksekusi sangat kelirudengan mengajukan gugatan biasa karena Lelang Eksekusi Hak Tanggungan smadengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap ;c. Kalau didasari pada perbuatan melawan hukum, tidak satu posita pun secaraeksplisit ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I danTergugat III ;d.

Bahwa dengan diajukan gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalamKonvensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, yang didasari padaalasan yang sangat lemah bahkan cenderung mengadaada dan akalakalanuntuk menghindari pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh KantorLelang telah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan tergugatIII Konvensi ;2.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menghalanghalangipelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan adalah perbuatan melawan hukum ;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil Rp. 50.000.000,00(ima puluh juta rupiah).DALAM KONVENSI/ REKONVENSI : 1. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;2.

Eksekusi Hak Tanggungan oleh Tergugat Tertarik IItelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu :Adanya permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari Tergugat Ikepada Tergugat Tertarik II dengan surat Nomor : 223/BAA/EXT/13 tanggal 28Juni 2013 tentang Permohonan Lelang Debitur an.

Menyatakan batal demi hukum lelang eksekusi Hak tanggungan berupatanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor01763/Lengkong Wetan atas nama Rendy Atmadja Winoto berlokasi diKomplek BSD Clauster Giri Loka 2, Blok T, Nomor 2, Kelurahan LengkongWetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang oleh Tergugat melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang,tertanggal 13 Maret 2020;9.

Pdt.SusPailit/2021melewati tenggang waktu yang diberikan undangundang, sehingga tepatjudex facti Tergugat yang tidak menggunakan haknya sebagaimanaditentukan undangundang untuk menjual atau melelang sendiri dalam waktuselama 2 (dua) bulan terhadap Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunandengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01763/Lengkong Wetan atas namaRendy Atmadja Winoto berlokasi di Komplek BSD Clauster Giri Loka 2, Blok T,Nomor 2, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong Kota Tangerang,maka lelang

eksekusi Hak tanggungan berupa tanah dan bangunan denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01763/Lengkong Wetan atas nama RendyAtmadja Winoto oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang (KPKNL) Tangerang, tertanggal 13 Maret 2020 adalah tidak sahdan batal demi hukum;Bahwa selain itu. alasanalasan kasasi tersebut merupakanpengulangan dalil dan mengenai penilaian ternadap hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapatdipertimbangkan dalam

Bahwa Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan olehTergugat Il adalah bertentangan dengan kepastian hukum yang harusdijunjung tinggi dalam melaksanakan keadilan dan karenanya haruslahdinyatakan tidak syah karena berdasarkan pada suatu alas dasar yangmeragukan;15.

Eksekusi Hak Tanggungan atasbarang jaminan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat bersamasama dengan Tergugat II mengandung banyak cacat hukum mulai daripenetapan harga limit oleh Tergugat yang sewenangwenang, sangatrendah jauh dibawah harga yang wajar, kemudian kewenanganTergugat Il untuk melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpamelalui proses Pengadilan, tidak adanya Surat Peringatan dan lainnyayang berhubungan dengan masalah Kredit dari Tergugat kepadaHalaman 7 dari 39 halaman Putusan

Bandung,Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 192 seluas 91M2 (Sembilan puluh satu meter persegi), tercatat atas nama UsepSaepuloh (Penggugat);Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan IV untukmenghentikan seluruh proses lanjutan, tidak terkecuali Eksekusipengosongan atas lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang telahdilaksanakan tanggal 28 Agustus 2013 sesuai SuratPemberitahuan Pelaksanaan Lelang tertanggal 14 Agustus 2013,yang mana Lelang dilaksanakan hari Rabu tanggal 28

dalam perkara ini;Menyatakan Tergugat I, Il, Ill dan pihakpihak lain untuk menghentikanseluruh proses hukum lanjutan atas adanya Akta Risalah Lelangtertanggal 28 Agustus 2013;Menyatakan sebagai hukum bahwa proses lelang Eksekusi HakTanggungan haruslah tunduk kepada ketentuan hukum acara yaituketentuan pasal 224 HIR/258Rgb;Menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak berhak untukmelakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara langsung tanpamelalui proses ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung;

Menyatakan bahwa lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barangjaminan Penggugat harus melalui perintah Pengadilan Negeri Kelas 1 ABandung;Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kembali penguasaan atasSertifikat Hak Milik No. 192 atas tanah seluas 91 M2 Gambar Situasi No,0003/2011, yang berkedudukan di JI.