Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat diterbitkan untukkepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisikdan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; ===Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Atas dasar alat bukti dan beritaPutusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 12 dari 53 halamanacara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah ; 929 nnn ennBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Pembukuan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksuddalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksuddalam paSal 28 ". nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen noeBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Setelah jangka waktupengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berakhir,data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengansuatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri . 1. Bahwa Ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat(1) Peraturan Pemerintah R.I.

Manggala Mulya 19B 005/002 KelurahanRejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang masuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenangmemeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwapenting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati

sakit dirumahnya yang beralamat di Manggala Mulya 19B 005/ 002 Kelurahan RejomulyoKecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tanggal 15 November 1990 dandimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Rejomulyo Kecamatan KartoharjoKota Madiun dan sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum adaAkta Kematian atas nama Alm.DJIRAK, dengan demikian terhadap petitum angka 2(dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10(Sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan,peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untukmemberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal duniasegera mengurus Akta Kematian;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Pemohon telah mempunyai seorang anak lakilaki bernama namaDaniel Mangatas Swendi Batee dari pasangan suami istri yang sah yaituHakim dan Diana Purba;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia perubahannama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidakbertentangan dengan adat masyarakat setempat;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Nomor: 477/DKPS/PK/0187/2011 dan pada Kutipan Aktakelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 477/DKPS/TPP/04687/2011 atasnama Daniel Mangatas Swendi Batee yang semula bernama Hakim DarwinBatee, menjadi Hakim, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka perubahan nama tersebut adalah beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

segalabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepadaPemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar penetapan ini,dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkanseluruhnya;Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Prajuritan Gang Tangkis No.6 RT.014 RW 004Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 50/Padt.P/2021/PN MadKelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwapenting adalah

Prajuritan Gang No.6 RT.014 RW.004 KelurahanMadiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 4 Februari 1951 dansampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum ada Akta Kematianatas nama Alm.KASBI, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) beralasanhukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan setiap

DUKCAPIL tanggal 17Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 50/Padt.P/2021/PN MadJanuari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10(Sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan,peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untukmemberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal duniasegera mengurus Akta Kematian;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon Il : SA'DIYEH Tempat, tanggal lahir : 17 tahun,sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : HERMAN S Tempat,tanggal lahir : Malang, 25 Agustus 1966 dan Nama Pemohon II : SADIYEHTempat, tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1973;;5.

Menetapkan Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon Il : SA'DIYEH Tempat, tanggal lahir : 17 tahun,yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/17/VIII/1988tanggal 01 Agustus 1988 sebenarnya adalah Nama Pemohon : HERMANHalaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0107/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgS Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Agustus 1966 dan Nama Pemohon II:SADIYEH Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1973;;3.

dapat merujuksebuah kaidah fikih menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harusdidahulukan dari pada memperoleh manfaat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dankarenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : HERMANTONO Tempat, tanggal lahir : 24tahun

Halaman 7 dari 12Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 71 Undangundang No.23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, yang langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuaidengan kewenangannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 68 Undangundang No

. 23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa kutipan AktaPencatatan Sipil memuat:a.

diperintahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membetulkan AktaKelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini ;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdatapermohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalamperkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun ;4. Bahwa, antara Pemohon dan pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Ii tidak pernah berceraisampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak;6.

wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon IIbernama La Saiku; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Antara dan La Samuda; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah berupa uang 32 Boka adat Buton dibayar tunai; Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Penetapan Nomor 0123/Pat.P/2016/PA Bb Him. 3 dari 17 him.Scanned by CamScanner Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dalam usia 24tahun

menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon Iibernama La Saiku;Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Antara dan La Samuda;Penetapan Nomor 0123/Pat.P/2016/PA Bb Him. 4 dari 11 him.Scanned by CamScannerBahwa mahar/maskawin Pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah berupa uang 32 Boka adat Buton dibayar tunai: Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan jjab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon II:Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dalam usia 24tahun

nama Pemohon tersebut DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakuntuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapandari Pengadilan Negeri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untukmengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dariPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Pst.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini agarmenetapkan, sebagaimanaberikut;1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;2.

ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untukkepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonanini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan inl ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan; Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang No 24Tahun

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nonor 37/Pdt.P/2017/PN Wngtentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan paraSaksi dan serta Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 045.2/466/2017 yangdikeluarkan oleh Desa Kedunggupit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiritertanggal 29052917

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk;Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P1,P2, P3, dan P4 bahwaPemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 14 April 1994 dari suami

Nomor 1095/Pdt.P/2019/PA.JrKulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah berhubungan layaknyasuami istri dan dikaruniai 4 orang anak masingmasing bernama: 1) ExiKurniawati, perempuan, umur 33 tahun, 2) Ike Febriani Nursaadah,perempuan, umur 24 tahun, 3) Melani Nursaadah, perempuan, umur 24tahun, 4) Amang Fauzul Fildan, lakilaki, umur 21 tahun;3.

Abu Amar dan tempat tanggal lahir Puger Kulon, 24tahun (20 Februari 1960) menjadi Abdul wahid bin H. Abu Amar dan tempattanggal lahir Jember, 02 Februari 1960;hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1095/Pdt.P/2019/PA.Jr3.

Hukum atas setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk danatau Warga Negara Indonesia;Menimbang, bahwa Kematian adalah merupakan suatu peristiwa pentingyang dialami oleh penduduk dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana,yang selanjutnya Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akte Kematiandan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 44Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 24Tahun

Dirjen Dukcapil tanggal 3 Mel2019 Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL yang berisi Surat dari Panitera MahkamahAgung RI Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019, menyatakan jika penduduk yangkematiannya sudah lama sehingga data bersangkutan tidak tercantum dalamKartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastianHalaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2019/PN.Wsbkematiannya terlebin dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkanpenetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

permohonan ini dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 dapatlah diketahui bahwa namaanak Pemohon adalah Muhammad Harlan Fadilah Habibullah dan oleh karenaPemohon agar anak Pemohon lebih membaur dengan masyarakat Indonesia makaPemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi MOCHAMMADDAFFA ;Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohondapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena sifat permohonan ini sepihak /volunteer, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini wajibditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

PENETAPANNomor 789/Pdt.G/2019/PA.Rap.ear Jl orl all pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkaraCerai Gugat antara;Penggugat, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 11 Agustus 1994 (Umur 24Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, PendidikanSLTA, Tempat tinggal di JI.

Siringoringo, Kelurahan Binaraga,Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGATMelawanTergugat, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 05 September 1994 (Umur 24Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, PendidikanSD, Tempat Tinggal di JI.

, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401014801780002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401016302020001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangHal. 16 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

bahwa Rifa Febriana adalahanak sah dari Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401081809010005) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Yatno telah meninggal dunia padatanggal 19 Maret 2019;Menimbang, bahwa bukti P10 (fotokopi Surat KeteranganKematian Nomor 474.3/1935/IX/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Hal. 20 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Menimbang, bahwa bukti P12 (fotokopi Surat NomorB.500/Kua.12.05.01/PW.01/08/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Pemohon tersebut, Pemohon menjadi kesulitanuntuk melamar pekerjaan kemudian hari sehingga berdasarkan haltersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

PUTUSANNo.721/Pid.B/2012/PN.SRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAsoreeee Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn me nnn nn nnnnnn nn nnnnanannanancnsNama lengkap > TITIN SUPIAH BINTI SAHIR ;Tempat, Tanggal.lahir : Cilegon, /24Tahun, 21 Agustus 1988 ;Jenis kelamin > P@P@MPUAN =n nnn nn nner nnn nmenmenne cnc nnenKebangsaan >

dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai sepupuPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon Il; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

alat buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun