gugatan cerai);Berdasarkan undangundang tersebut dapat ditafsirkan bahwa selain kewenanganyang tersurat masih ada bidang lain yang tak tersirat,Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perkaravolunter, dan perkara volunter yang dapat menjadi wewenang Pengadilan adalahyang diatur ketentuannya oleh peraturan perundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayt (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan :selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasl51, Pengadilan dapat diserahi

Mega SuryaMas pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang jalanjalandilokasi perusahaan bertemu dengan karyawan PT Mega Surya Mas di bagianMandor sampah, selanjutnya terdakwa diserahi kunci kontak sepedamotoryang ketinggalan di sepeda motor yang sedang diparkir, setelah kunci kontakditangan terdakwa kemudian tanpa ijin pemiliknya terdakwa membuka joksepeda motor dengan kunci tersebut dan setelah terbuka terdakwa melihatada uang sehingga timbul niat terdakwa untuk memilikinya, kemudianterdakwa

1jin H.Achmad ;Terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangan saksi ;Saksi ke 2 Suyitno dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wibbertempat di pekarangan milik H Achmad di Jl Kalisari Rt 01 Rw 03 KelWonokoyo Kec Kedungkandang Kota Malang , saksi telah melihat beberapabatang pohon mindi yang ditebang dengan mengunakan gergaji mesin dankemudian diangkut mengunakan truk;e Bahwa saat itu saksi memberitahu H.Nun yang diserahi

penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi

Adnando bin Amsirudin dengan Pemohon selama ini telahdiakui secara administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan yang hidupdalam satu rumah tangga/ anggota keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopiKutipan Akta Nikah atas nama Amsirudin bin Sukarmi dan Mariyah bintiMursin sebagai suami istri, yang telah memberikan/menyerahan perwaliankepada Andi Syawal bin Amsirudin maka harus dinyatakan terbukti bahwaAndi Syawal bin Amsirudin (Pemohon) adalah benar telah resmi diutus dan diserahi

atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan negara atau daerah ; atauDy Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangWnmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian disebutkan bahwayang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenangdan diserahi

tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa terdakwa Ahmad Suhada also Dedi bin Nono Achmad Syobana diangkatsebagai pegawai negeri pada Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan,Kota Cimahi adalah berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor :821.211Kep.23 8 KKD/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan terdakwa TatoTriyatna, SE bin Ayun Wahya diangkat sebagai pegawai negeri padaKelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi

Selatan, Kota Cimahi adalahberdasarkan Keputusan Walikota Cimahi No. 8/3.2/Kep.151KKDI2007tanggal2 Oktober 2007.Bahwa selaku pegawai negeri, para terdakwa telah diangkat oleh Pejabat yangberwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri serta digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersumber dariterdakwa telah terbukti dan terpenuhi ;ad.2.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Pasal angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian disebutkan bahwayang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenangCO OVdan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negaralainnya dan digaji berdasarkan

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Pasal angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian disebutkan bahwayang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenangdan diserahi tugas dalam suatu j abatan negeri atau diserahi tugas N egaralainnya dan digaji berdasarkan

lakilaki sebagai saksi nikah bernama Sadirun danMuhid; mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah); para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dantidak pernah sesusuan; tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan paraPemohon sampai sekarang; para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam sampai sekarang; para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak; dan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agamakarena Imam Desa yang diserahi

Selain itu, perkawinan para Pemohontidak tercatat karena kelalaian Imam Desa yang telah diserahi tanggungjawabuntuk pengurusan pendaftaran pada Kantor Urusan Agama setempat sehinggakesalahan atas tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon tersebut tidaksepenuhnya dapat dibebankan kepada para Pemohon sedang akibathukumnya akan berdampak kepada para Pemohon.

Unsur : Pegawai Negeri yang menjalankan jabatannya secara sah ; Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 huruf a UU No.8 tahu 1974 joUU No.43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhisyarat yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnyayang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji

terpenuhilah unsur ini;Mernimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No. 5 tahun 2014 tentangAparatus Sipil Negara dalam pasal 1 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;Bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASNadalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

tugas dalam suatu jabatanpemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sebagaimana fotocopy SKBUpati Mamuju nomor : 823.301 perihal kenaikan pangkat atas diri terdakwa,menerangkan jika terdakwa selaku Apatur Sipil Negara pada Pemerintahaan KabupatenMamuju dengan jabatan terakhir selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring,dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN : Pasal 374 KUHPUnsur Pasal 374 KUHP :v Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karenahubungan pekerjaan;v Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya;v Dikarenakan mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang);Bahwa terhadap unsur Terdakwa diserahi menyimpan barangyang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan, perlu kami jelaskanbahwa di dalam fakta persidangan telah terungkap sebagai fakta bahwaTerdakwa bukan sebagai Kepala Gudang / Penjaga

Gudang yangmengatur / mencatat keluar masuknya barang, atau yang diserahi untukmenyimpan barang (sebagaimana keterangan Saksi Muji Raharjo),sehingga kalau diterapbkan dengan adanya perbuatan hukum yangdilakukan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan /tuntutan JPU adalah tidak sesuai, oleh karenanya unsur pertama tidakterpenuhi.Hal. 6 dari 50 Hal.

barang), berkaitan dengan unsur tersebutsebagaimana juga telah terungkap di depan persidangan bahwaTerdakwa adalah merupakan karyawan Skatindo, yang tentunya sudahsewajarnya / selayaknya apabila mendapatkan gaji / upah dari prestasiyang Terdakwa lakukan atas perusahaannya.Bahwa namun walaupun demikian sebagai bagian dari pembelaan kamiterhadap Terdakwa, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa akan tetapmenguraikan apakah faktafakta persidangan mendukung / memenuhi unsurunsur ini atau tidak :Unsur Terdakwa diserahi

menyimpan barang yang digelapkan itukarena hubungan pekerjaan, unsur Terdakwa menyimpan barang itukarena jabatannya, unsur dikarenakan mendapat upah uang (bukanupah yang berupa barang) adalah sebagai berikut :Unsur diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena hubunganpekerjaan, pertanyaannya dalam kasus ini apakah perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa, dapat dikatagorikan dengan sengaja menyimpan barangyang digelapkan ?

Penetapan No. 0160/Padt.P/2017/PA.MlgMenimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atauberdasarkan Undangundang;Menimbang, bahwa

Penetapan No. 0135/Padt.P/2017/PA.Mlgmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atauberdasarkan Undangundang;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 didalam salah satu pasalnya menyatakan perubahan yang menyangkut biodataharus dilakukan

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertiterurai diatas ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah sepertiyang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri ataubukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undangundang No.8 Tahun 2004menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51,Pengadilan dapat diserahi

tidak dapatmengembalikan uang perusahaan tersebut, maka akhirnya terdakwa di laporkan kepihak kepolisian;e Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijinperusahaan atau atasan terdakwa ;e Bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Boja Arum Mulia ada kebijakan apabilanasabah berhalangan hadir ke koperasi, maka dapat membayar melalui bagianmarketing atau kolektor, dengan proses nasabah menitipkan uang angsuran kemarketing, kemudian diberikan kwitansi sementara, marketing yang diserahi

tetap tidak dapatmengembalikan uang perusahaan tersebut, maka akhirnya terdakwa di laporkan kepihak kepolisian;Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijinperusahaan atau atasan terdakwa ;Bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Boja Arum Mulia ada kebijakan apabilanasabah berhalangan hadir ke koperasi, maka dapat membayar melalui bagianmarketing atau kolektor, dengan proses nasabah menitipkan uang angsuran kemarketing, kemudian diberikan kwitansi sementara, marketing yang diserahi

penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi

penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti terurai diatas ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakahmasalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasukwewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebutPengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UndangundangNo.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangantersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi

tersebuttelah saksi ketahui, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 09.00 wib dikantor Kospin Ngudi Barokah Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, KabupatenKendal ;e Bahwa terdakwadi kantor koperasi simpan pinjam sebagai kolektor ;e Bahwa tugas kolektor adalah mencari nasabah, penagihan dan menyetorkan ke kasir ;e Bahwa terdakwa telah berhasil menggunakan uang milik kantor koperasi simpanpinjam Ngudi Barokah karangayu tersebut, dengan cara yaitu terdakwa selakukaryawan bagian kolektor yang diserahi

menjalankan pekerjaannya diberi kKewenangannya untukmemgambil uang kas Kospin (bon) untuk diserahkan/disalurkan kepada para nasabahyang terdakwa dapatkan, dan melakukan penagihan kepada para nasabahnya danmenyetorkan uang hasil penagihan tersebut ke kantor Kospin Ngudi Barokah ;Bahwa yang mengetahui Kospin Ngudi Barokah mengalami kerugian tersebut adalahBapak Ulil Fatikhin selaku Menejer ;Bahwa terdakwa hingga menggunakan uang milik Kospin Ngudi Barokah tersebut,selaku karyawan bagian kolektor yang diserahi

Mojoroto KotaKediri.Bahwa benar yang menjadi Korban pencurian adalah kesatuan Brigif 16 dan yangdiserahi oleh kersatuan sebagai penanggung jawab untuk diesel adalah saksi sendirisedangkan pelakunya sementara belum diketahui.Bahwa benar I(satu) buah diesel warna merah putih ukuran 3 PK merk DAIHOtersebut adalah barang milik pihak kesatuan Brigif 16 dan yang diserahi olehkesatuan sebagai penanggung jawab untuk diesel adalah saksi sendiri ;Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah diesel warna merah putih

17 Oktober 2015 sekira pukul 06.30 Wib Didalam lingkungan asrama brigif tepatnya di sebelah selatan kolam ikan dalamBrigif 16 Kel.sukorame Kec.Mojoroto Kota Kediri ;e Bahwa yang menjadi Korban adalah kesatuan Brigif 16 clan yang diserahioleh kersatuan sebagai penanggung jawab untuk diesel adalah saksi Sdr.MUSTAKIM sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;e bahwa (satu) buah diesel warna merah putih merk DAIHO warna merahputih tersebut adalah barang milik pihak kesatuan Brigif 16 Kota Kediri danyang diserahi

NURUL IRSYAD tersebutsekarang telah ikut dan bertempat tinggal dirumah Pemohon yangbertempat tinggal dijalan Ahmad Yani No.18 Rt.005 Rw.010 Kelurahan Banjaran , KecamatanKota , Kota Kediri ; Bahwa anak orang tua kandung yang bernama FAT HUN NURULIRSYAD tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri dan melamarmasuk Secata TNIAD di Mojokerto ;e Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri danmelamar masuk Secata TNIAD maka perlu pengangkatan wali bagianak tersebut , oleh karena Pemohon diserahi