Ditemukan 875933 data
1.Paulus Prayitno Wibowo
2.Linawati Limawidjaya
Tergugat:
PT BASF Indonesia
Turut Tergugat:
Bank Shinhan Indonesia
20 — 12
MENGADILI:
- Menerima Eksepsi Turut Terlawan ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas I B tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.323.500,00 ( tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
137 — 46
MENGADILI:Sebelum memutus pokok perkara ; 1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.366.000 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63 — 11
Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Zulbaidi Candra bin Muhammad) terhadap Penggugat (Ermawati binti Darwin) ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Subsider :Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
berkomunikasimasalah anak saja, yang hingga saat ini telah berlangsung selama tigabulan ;bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakanperdamaian di antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai denganTergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akanterwujud lagi ;bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan tersebutPenggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus
bebasmenentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akandatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus
SITI SUNDARI
0 — 0
MENETAPKAN:
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
24 — 0
Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
23 — 10
Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
tidak lagi mempedulikan Penggugat, Tergugat setiap hari hanyamarah kepada Penggugat ; bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antaraPenggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulumemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
bebas menentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Trenggalek
Tergugat:
1.IMAM SYAMANI
2.Candra Muji Wulaningtyas
5 — 4
MENGADILI
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
RAHMAT LATIF, SE mewakili selaku Direktur PT. DANANG TEKNIK PRATAMA
Tergugat:
PT. ASTRA CREDIT COMPANIES ACC
32 — 18
MENGADILI:
- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Mks;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
PT. PRIMA KARYA GLOBAL
Tergugat:
1.PT. SARANA CIPTA INTINUSA,
2.PT. BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL
3.PT. PUTRA KARYA CEMERLANG
153 — 54
MENGADILI
- Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Majelis Hakim yang memeriksaperkara A quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagaiberikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap Penggugat.3.
olehPenggugat dan Tergugat, dengan demikian perjanjian tersebut berlaku sebagaiUndangundang yang mengikat dan mengatur Penggugat dan Tergugatdemikian pula halnya isi Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor.003/SCIPKG/PKS/VIII/2015 dan Pasal 21 ayat (2) Perjanjian KerjasamaNomor. 007/PKG/PKS/VIII/2015;Bahwa berdasarkai uraian tersebut diatas, terobukti menurut hukum bahwaberdasarkan kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri JakartaSelatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perjanjian yang didalamnya terdapatklausula Arbitrase sehingga apabila terjadi Ssengketa/perselisihanpenyelesaiannya melalui lembaga arbitrase yang tata cara penyelesaiannyadiatur secara khusus dengan UndangUndang No. 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat Eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkandengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenangmemeriksa dan memutus
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.976.000, (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019,oleh kami, Toto Ridarto, SH.
1848 — 2023
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;
bukti yang otentik dansah menurut hukum maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan agarmenyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun para TERGUGAT mengajukan verzet, banding, maupun kasasi(uitvorbaar bij voorraad )PROVISI:Bahwa berkenaan dengan tindakan TERGUGAT yang belum melaksanakanpenandatanganan Perjanjian Jual Beli ( SPA) tanggal 7 Juni 2010 yang diusulkanoleh TERGUGAT sendiri maka PENGGUGAT mohon kepada majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk memutus
yang diserahkan oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT dengan surat TERGUGAT tanggal 7 Juni 2010 di hotel RitzCarlton Jakarta dengan harga US$ 200.000.000 (dua ratus iuta Dollar AmerikaSerikat), dalam waktu selambat lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejakdibacakannya putusan provisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa danmengadfli perkara ini berkenan untuk memutus
Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormatterlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini dengan Putusan Sela sebelum para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan buktibukti dalam pokokperkara, berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: Pasal 125 ayat 2 H.LR. yang berbunyi:Akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannyatersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi(tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasamemeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atauwakilnya
kewenangan absolut dikabulkan, makasebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara dalam perkara ini ;Memperhatikan akan pasalpasal dari HIR, KUH Perdata, UndangUndang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturanperundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI1 Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat ;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili serta memutus
Moh Kamsa Bin Bakri
Tergugat:
PT Indosterling Optima Investa
158 — 62
MENGADILI:
- Mengabulkan Eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 687/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
Pdt.I.C.11 PUTUSANNomor 687/Pdt.G/2020/PN Jkt.PstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:MOH KAMSA BIN BAKRI, beralamat di Taman Sari Blok D No 6 RT 001RW 011, Kelurahan Tiban Baru, KecamatanSekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalamhal ini memberikan kuasa kepada MuhammadRidwan, S.H, M.M., Asnawi S.H.
Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat terikat kepadaperjanjian dan dalam perjanjian sudah jelas diatur mengenai penyelesaianperselisinan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), makasesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase, PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadillperkara a quo, dan karenanya Majelis Hakim sudah sepatutnya menolakuntuk mengadili dan memutus perkara ini;4.
Bahwa selain diatur dalam UndangUndang Arbitrase, ketentuanketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa suatu PengadilanNegeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidakberwenang untuk mengadili serta memutus perkara yang mana dalamperkara tersebut para pihak telah terikat dengan suatu perjanjian arbitrase.Ketentuan hukum ini telah diakui dan diperkuat secara konsisten olehMahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dariputusanputusan sebagai berikut :Putusan Mahkamah
Bahwa alasan Jawaban Tergugat yang mendalilkantentang Kewenangan Absolute dalam perkara ini tentangPengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang memeriksa,dan Memutus Gugatan Perkara A quo adalah hanya alasanalasan yang di pakai Tergugat untuk menghindar = daritanggung jawabnya, dimana perlu diketahui bahwa gugataninit berlandaskan atas dasar Perbuatan Melawan Hukumyang dilakukan ~ Tergugat atas KONTRAK / PERJANJIANPembelian HYPN (Promissory Note) yang di buat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah
Bahwa Oleh karenanya, alasan Penggugat mengajukangugatan inike Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa ,mengadili serta memutus Perkara A QUO ini adalah TELAH TEPAT(REDELIJK).Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2020/PN Jkt.PstMenimbang bahwa untuk mendukung dalil tangkisannya (eksepsi)Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, diantaranya:1.
HJ. YULIANA, SE
Tergugat:
1.SUSANTI
2.WILLY WILLYANTO
3.CHRIST JONATAN DAELY
Turut Tergugat:
3.MENHUB CQ DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT CQ KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III KINTAP
4.MENKUMHAM CQ DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
5.MENTERI ESDM CQ DIRJEN MINERBA
6.NOTARIS SRI RAHAYU
7.PT. BERSAMA TEGUH SEJATI
8.NOTARIS PUTRI MEGAWATI
9.PT. BERSAMA ALAM SENTOSA
10.GUBERNUR KALSEL CQ KEPALA DINAS ESDM
99 — 35
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kewenangan relatif mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp5.452.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah)
MARIA ULFA
22 — 17
MENETAPKAN:
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
46 — 12
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Memutuskan perkawinan Penggugat (Herlina binti Badrun HT) dengan Tergugat (Edy Sudirman bin Marijo Admoredjo);3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;
permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat telah di upayakandamai oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil;Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat telah berketetapan hatiuntuk bercerai dari tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidakmungkin terwujud;Bahwa, atas dasar dan alasanalasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas,maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melaluiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus
36 — 11
MENGADILI :Sebelum memutus pokok perkara :1. memerinthkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi : wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa segala apa yang telah saya sampaikan dimuka persidangan ini adalah sebenar, tidak lain kecuali yang benar ;2. menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;
seorang saksi saja danmenyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksi dan bukti lainnya, maka Majelis berpendapatbahwa terdapat lasan untuk membebankan sumpah pelengkap (suppletoir) seperti dalam amarputusan dibawah ini kepada Penggugat dan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpahtersebut;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena ini belum selesai, ditangguhkanhingga putusan akhir;Memperhatikan pasal 182 R.Bg. dan segala ketentuan hokum yang berkaitan denganperkara ini.MENGADILI :Sebelum memutus
95 — 20
Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor : 56 / Pdt.G /2014/PN-BNA ; -----------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; ------------
, oleh Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama 4Islam dibidanga Perkawinan.b Warisan.c Wasiat. d Hibah.e Wakaf.f Zakat.g Infaq.h Shadaqah dan i Ekonomi Syari yah.Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat mendalilkan bahwasemasa hidup
memperhatikankaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 552 K /Sip / 1968 tanggal 22 Februari 1970 disebutkan bahwa gugatan mengenai hibahtermasuk wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syariyah dan PengadilanUmum tidak berwenang mengadilinya :Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan menurut hukum untuk dikabulkansehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh tidakberwenang memeriksa dan memutus
bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dinyatakan diterima dandikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan13Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 160, 164 Rbg, Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan ; MENGADILI1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut ; 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh tidak berwenanguntuk memeriksa dan memutus
22 — 12
M E N G A D I L ISebelum memutus pokok perkara ;- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut :" Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan dan keterangan-keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya";---------------------------------------------------- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.-------
terbukti, akan tetapi tidak pula seluruhnya tidakterbukti.Menimbang, bahwa karena tidak ada kemungkinan untuk membuktikanpermohonan tersebut dengan alatlat bukti yang lain, maka majelis hakim berpendapatbahwa terdapat alasan untuk membebankan sumpah pelengkap (Suppletoir) sepertitercantum dalam amar putusan di bawah ini kepada para Pemohon dan menggantungkanputusan perkara ini pada sumpahtersebut.Memperhatikan pasal 155 HIR/182 RBG, serta ketentuan hukum lain yangbersangkutan ;MENGADILISebelum memutus
NULI ANGGI DEVIANA
86 — 10
MENETAPKAN
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
1.DJUMAD
2.MARPUAH
Tergugat:
2.Pimpinan Cabang PT. OTOMAS MULTIFINANCE
3.J. SUPRIYANTO Penerima Pengalihan Piutang (Cessie) dari PT. OTOMAS MULTIFINANCE
233 — 157
DALAM PROVISI:
Menolak Provisi Para Penggugat;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan a quo;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 341/Pdt.G/2020/PN CbiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:1. Djumad, berkedudukan di JI. N.Sukamulia 8 No. 229 RT/RW :010/001 Kel. Harapan Mulia, Kemayoran Jakarta,Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, KotaJakarta Pusat, sebagai Penggugat I;2. Marpuah, berkedudukan di JI.
mengikat secara penuh bagi para pihak yangmembuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsipprinsip hukum yangberlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karenatelah disepakatinya oleh Penggugat dan Tergugat untuk diselesaikan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, maka Majelis Hakim berpendapatHalaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN CbiPengadilan Negeri Cibinong harus dinyatakan tidak berwenang memeriksadan memutus
Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus Gugatan a quo;2.
83 — 10
- Menerima eksepsi Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Metro tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.M tersebut ;- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklraad) ;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 681.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah ) ;
Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas B Metro tidak berwenang secara absolutdalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan error in persona dalam bentukgugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard);4.
tertanggal tertanggal 26 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Metro pada tanggal 2 April 2014 di bawah register Nomor : 08/SK/PDT/PN.M; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas ; 220 nn enon nnn nnn nnn nnn nnn none nnenenneewocnenns Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalamJawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, yakni PengadilanNegeri Metro tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara perdatanomor : 02/Pdt.G/2014/PN.M, karena sengketa a qua merupakan kewenanganPengadilan Pajak ; 272 222 n Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmenyangkalnya dalam replik tertanggal 13 Mei 2014, dengan menyatakan bahwaeksepsi Tergugat tidak berdasar sama sekali yang menyatakan bahwa PengadilanNegeri Metro tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdatanomor : 02/Pdt.G/2014/PN.M dengan alasan perkara a qua adalah kewenanganabsolut Pengadilan Pajak
nnn ee arene Putusan No.02/Pdt.G/2014/PN.MET ; Hal 29 dari 32 Halaman w Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak tersebut adalah sebagai berikut :Pasal 2 : Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yangmelaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak ataupenanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketaPasal 31 ayat(1) : Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenangmemeriksa dan memutus
sengketa pajak. ; n Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, olehkarena sengketa a quo menurut pendapat majelis adalalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenanganmemeriksa, mengadili dan memutus pokok