banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukanHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dariPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pat.G/2018/PN Stg juncto Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;2.

ARON HIN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Padt.G/2018/PN Stg tanggal 28Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;1.1 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan LembaranHalaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.

2021/PN Yyk3.Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimaldua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;1.2 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor8

Bahwa dengan mempertimbangkan tidak adanya suratyang berkaitan dengan tindakan hukum penahanan yang diberikandan/atau ditembuskan kepada keluarga dan tidak diberikannya hakpendampingan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, sertamengingat ketentuan Pasal 21 ayat (2), dan (3) Undang Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 57 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,maka patut apabila dinyatakan bahwa tindakan TERMOHON telahmelawan hukum dan

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan UtinReza Putri, S.H,. M.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 17 oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;7. Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) kepadakuasa Pembanding Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo. Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;8.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Mochammad Soleh,S.H selaku kuasa Terbanding danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk

Dimana service charge merupakan objek3)4)5)PPN atas jasa kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggantian, sehinggaobjeknya (penyerahan objek PPNnya) dihitung dengan menggunakan tarif efektif sebesar40% (dalam SPT Masa dimasukkan dalam kolom 1.3.5) baru dikalikan dengan tarif PPN10%.bahwa hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 UU Nomor18Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor8 tahun 1983 tentang PPN dan PPn BMyang menyebutkan bahwa "PPN yang terutang dihitung

Dimana service charge merupakan objekPPN atas jasa kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggantian, sehingga objeknya(penyerahan objek PPNnya) dihitung dengan menggunakan tarif efektif sebesar 40% (dalam SPTMasa dimasukkan dalam kolom 1.3.5) baru dikalikan dengan tarif PPN 10%;bahwa Terbanding menyatakan hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1UU Nomor18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor8 tahun 1983 tentang PPN danPPn BM yang menyebutkan bahwa "PPN yang

Terdakwa setelah memperhatikan peran danperbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelahmemperhatikan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagaimanatersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengankesalahan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor8

harus dibebani membayar biaya perkarauntuk kedua tingkat pengadilan ;Mengingat Pasal 116 UndangUndang RI No.6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian Jo Pasal 71 huruf b UndangUndang RI No.6 Tahun 2011tentang Keimigrasian, Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana serta akan segala ketentuan dariperaturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor8

Bahwa Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011, padahal pelawan memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun2000, lalu pada tahun 2008 pelawan mulai menguasai tanah obyekHalaman 8 dari 28.

Bahwa setelah beberapa lama sejak pelawan diberikan tanah obyeksengketa oleh MADIKA, Pelawan lantas meninggalkan Mamasa kedaerah lain selama + 7 (tujuh) tahun untuk menuntut Ilmu dan mencarikehidupan demi masa depan pelawan, lalu pada tahun 2008 pelawankembali ke Kabupaten Mamasa dan langsung mendirikan rumah danbertempat tinggal diatas tanah objek sengketa, namun tidak lamakemudian, tepatnya pada tahun 2010 Mila Tahir (terlawan) MengajukanGugatan ke Pengadilan dengan Register Perkara Nomor8/Pdt.G

Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011 tersebut, secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :00681, Jauh sebelum sebelum adanya perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011; namun pihak tersebut (Elisabeth) juga tidak ikut digugat (tidakdijadikan pihak) oleh terlawan (Mila Tahir) dalam gugatan/perkaranyatersebut;.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan menguasai tanah objek sengketatanah yang terletak di Jalan Poros MamasaPolewali (Ujung Kota Mamasa),Kelurahan Mamasa, Kemacatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, seluas +276 M*(kurang lebih 12 X 23 Meter), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Mila Tahir/Nurhasanah/Limbong Sitodo;Sebelah Timur : Bongga S (Papa Uto);Sebelah Selatan : Jalan Poros Mamasa;Sebelah Barat : Tanah Arruan Sangga/PPRN, Obed Mansnadifu;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutable);Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak mengikat pelawan secara hukum, sehingga pelaksanaaneksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo.

KARNA BRATA ~~ LESMANA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kemang Utara Nomor8, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Bangka, KecamatanHalaman 1 dari 18 halaman.

Gugatan a quo mengandung permasalahan dan pokok gugatan yangsama dengan gugatan yang sedang diperiksa dan dipertimbangkan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan (exceptio litisoedentie);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor8/G/2017/ PTUN.DPS., tanggal 26 Oktober 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggalHalaman

21November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali , Il, Ill dan IV diajukan permohonanpeninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebutmasingmasing pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali , Il dan Ill disertai dengan pengajuan novum yangditemukan pada tanggal 2 Maret 2019 sebagaimana Berita Acara Nomor8

Mutiara Sulawesi dan TermohonPeninjauan Kembali V/Tergugat II Intervensi 2/Karna Brata Lesmana,objek gugatan 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01/P/FP/2016/PTUN.Dps, tanggal 12 Mei 2016 yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor8/G/2017/PTUN.Dps; Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali /Penggugattidak dapat

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Doni Eka Putra panggilan Doni bin Adirman tersebut

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Penuntut Umum yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Selasa tanggal 30 Maret2021, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas pada hari Senin tanggal 29Maret 2021, terhadap putusan Pengadilanh Negeri Andoolo Nomor8/Pid.Sus/2021/ PN Adil;Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh Undangundang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secaraformal

banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yangmenjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacamempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidanagn, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Maret 2021 Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Adl maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehinggapertimbangan

pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada halhal yang dapat dijadikanalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataumemperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikarenakan sudahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka olehkarenanya putusan tersebut beralasan dan patut untuk dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor8

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor8/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skw Jo Nomor 192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hariRabu tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang NomorNomor8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skwtanggal 7 Oktober 2020

.01.012008 tanggal 7 Oktober 2020 ;Telanh membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding NomorNomor8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yangmenerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 9Oktober 2020 permintaanbanding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum; Halaman 7 dari 20 halamanPutusanNomor192/PID.SUS/2020/PT PTKTelanh membaca Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding Nomor8

NegeriSingkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober2020 Akta Terlambat permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum telah diberitahukan kepada Terdakwa;Telah membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 6 Oktober2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hariRabu, tanggal 7 Oktober 2020 melalui Kepala Lembaga PemasyarakatSingkawang dengan suratNomor : W216PAS.CPK.01.01,012008 tanggal7 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor8

/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw, danmemori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan NegeriSingkawang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober2020, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw,;Telah membaca memori banding dari JaksaPenuntutUmum tertanggal 13Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang padahari Selasa, tanggal

13 Oktober 2020sesuai dengan Akta Penerimaan MemoriBanding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skw, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh JurusitaPengadilan Negeri Singkawang kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14Oktober 2020, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw,;Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umumtertanggal 09 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnyaoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor8/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 22 Juni 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Putusan Nomor 174/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 22Oktober 2018;Menimbang, bahwa sesudah

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 174/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 22 Oktober 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor8/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 22 Juni 2018;MENGADILI SENDIRI:Menolak gugatan Penggugat;2.

Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone warna biru merk Samsung Galaxy J2 Primeyang berisikan simcard Telkomsel Nomor dan sim card IndosatNomor ;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8/Pid.SusAnak/2019/PN Tbk tanggal 10 Juli 2019, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Menetapkan agar lerdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor8/Pid.Sus/2019/PN Mrj, tanggal 16 Mei 2019, sebagai berikut:. Menyatakan Terdakwa FEFRI WAHYUDI Panggil FERI bin H. BAKRI AMIRtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PEMUFAKATAN JAHAT MELAWAN HUKUM MENYERAHKANNARKOTIKA GOLONGAN BUKAN TANAMAN, sebagaimana dakwaanalternatif pertama;.

Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor94/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdekwadan Jaksa Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor8/Pid.Sus/2019/PN Mrj, tanggal 16 Mei 2019, yang dimintakanbanding;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Membebankan biaya perkara kepada Tedakwa dalam keduatingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN.

I,II;Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Mgl, yang menerangkan bahwa permohonan bandingPembanding semula Tergugat III telah diberitahukan kepada Terbanding semulaPenggugat pada tanggal 12 Desember 2019, Turut Terbanding dan TurutTerbanding II masing masing pada tanggal 25 November 2019 yang telahdilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri TanjungKarang; Halaman 3 dari 12 hal. Put.

Nomor UU 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndangNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan ketentuan dalamReglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura( R.Bg/Rechtsreglement voor de Buitengewesten ) dan peraturan peraturanhukum lainnya yang berkaitan :MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula TergugatIII; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor8/Pdt.G

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.Sby juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby;Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby yang diajukan oleh Leny;Membebankan biaya perkara kepada yang kalah;Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/NiagaPN.Sby, tanggal 9 Mei

. : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1)UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12Tahun 1951 tentang Mengubah "OrdonnantietijdelijkeBijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17)dan UndangUndang Republik Indonesia Dahulu Nomor8 Tahun 1948; Dan;Dakwaan Kedua =: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12Tahun 1951 tentang Mengubah "OrdonnantietijdelijkeHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2018Bijzondere Strafbepalingen

" (STBL. 1948 Nomor 17)dan UndangUndang Republik Indonesia Dahulu Nomor8 Tahun 1948;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMandailing Natal tanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAHRUN FADLI NASUTION aliasMAMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana 'Tanpa hak menerima amunisi dan senjata penikam ataupenusuk" sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kesatuataumelanggar Pasal 1 Ayat

Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas objek sengketa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor8/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 19 Mei 2021, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dengan Putusan Nomor 168/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Juli2021;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi dan II masingmasing pada

UsahaNegara telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari diterima; Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Pemohon Kasasi II:1.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon KasasiII/Terbanding/Tergugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 168/B/2021/PT.TUN.SBY untuk seluruhnya;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor8