Ditemukan 288 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-12-2012 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 31/G/2012/PTUN.Dps
Tanggal 27 Agustus 2013 — PENGGUGAT:
- RUSTANDI JUSUF;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI;
- WARDONO ASNIM.
19676
  • Bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena ketiga sertifikat hak milk atas namaPenggugat dimasukkan sebagai Boedel Paili adalah bertentangan denganUndang Undang Kepailitan dan PKPU, karena ketiga bidang tanah dengan SertifikatHak Milk No.1201, 1202 dan 2981/Benoa, Kabupaten Badung, Propinsi Balitersebut bukan aset milk PT.
Putus : 24-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 24 April 2012 — PT. GIMMILL INDUSTRIAL BINTAN terhadap SALMIYATI, dkk.
11482 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GIMMILLINDUSTRIAL BINTAN dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Medan No.08/Paili/2011/PN.Niaga.Medan tanggal 17November 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksan tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.37 Tahun2004
Register : 04-06-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN PACITAN Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pct
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
DWI EKA SETYAWATI PURNOMO PUTRI
Tergugat:
1.AGUS HARIYANTO
2.RUSMIRATI
3.NOTARIS YANTI KOMALAWATI, SH
4.PT. BANK DANAMON INDONESIA, tbk
5.A. DWI NURYANTO, S.H, M.H
6.PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
Turut Tergugat:
HADI SUSANTO
1098
  • Tamperan,Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan diajukan permohonan lelangnyaoleh Tergugat V / Saudara Ahmad Dwi Nuryanto, Kurator Agus Harianto(Dalam Palit) melalui Tergugat VI dengan surat nomor:229/AH/Paili/AND/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang permohonanwaktu lelang.8. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang Harta Pailit a quo,Tergugat VI melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dankelengkapan secara administratif.
Putus : 22-01-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — PT. DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang “PT. DKM”) (dahulu bernama PT. DSM Kaltim Melamine dan berganti nama PT. OCI Kaltim Melamine) VS 1. PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, DK
223193 Berkekuatan Hukum Tetap
  • OCI Kaltim Melamine) tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 22/Paili/2013/PN.Niaga.Sby. tanggal 23 September 2013sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Termohon;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh paraPemohon Pailit untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon Pailitt PT. DRNMER KALTIM MELAMINE (PT.DKM"), Pailit dengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Sadr.
Putus : 13-12-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH VS DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
674481 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Debitor Pailit;Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat(5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPUpermohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan ketentuanPasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPKPU dalil permohonan Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan secarasederhana, sehingga permohonan Pailit Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa keberatankeberatan selebinnya merupakanpengulangan dalildalil Termohon Paili
Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2695 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — PT LG ELECTRONIC INDONESIA, DK lawan H. WAHRIDIN dan CV KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA, DK
12063 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., juncto Nomor 16/Pdt.Sus/Paili/2013/PN Niaga.Jkt.Pst.Berdasarkan fakta persidangan tersebut seharusnya PengadilanTinggi Bandung menerapkan hukum yang benar, dengan jelimempertimbangkan adanya oknum serikat karyawan yang menjualmoldings dan mengujinya dengan UndangUndang PerseroanTerbatas yang berlaku, yaitu bahwa yang berhak mewakili Tergugat Iladalah direksi atau direktur dari Tergugat II dan bukan oknum serikatkaryawan;3) Bahwa selanjutnya pada paragraf 3 halaman 14 putusan PengadilanTinggi Bandung
Upload : 12-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/PDT.SUS/2011
PT. PARAZELSUS INDONESIA (DAHULU BERNAMA PT. DKSH TUNGGAL); PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS (PT. COMBIPHAR)
7042 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/NiagaJakarta Pusat pada tanggal 9 September 2011 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 24 Agustus2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 52/Kas/Paili
Putus : 27-12-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 105/Pdt.Plw/2015/PN.Cbi
Tanggal 27 Desember 2017 — - Perdata PT. LEKOM MARAS X PT. PERTAMINA EP
184129
  • batasan (limitation) direksi diatur dalam anggaran dasar perusahaantersebut dan perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggarandasar dan ketentuan hukum korporasi adalah ultra vires, yang memilikipengertian tindakan yang dilakukan berada diluar kapasitas perusahaan yangHalaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pat.Plw/2016/PN Cbidinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalamanggaran dasar;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Pengadilan NiagaNomor 32/Paili
Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — I. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH.dkk terhadap MICHAEL MI POHAN, SH, KAIRIL POLOAN, SH.MH dan PUGUH WIRAWAN, SH.MHum, selaku TIM KURATOR PT. SKYCAMPING INDONESIA
133102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara pada boedel/harta pailit ;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 24 Oktober2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon , Il, Ill dengan perantaraankuasanya masingmasing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober2011, 27 Oktober 2011 dan tanggal 8 November 2011 diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 1 November2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 56Kas/Paili
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — EDDY YUWONO, dkk vs PT TAMAN KEBON JERUK INDAH, Dkk
138104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Penggugat pada halaman 4 angka 1 gugatan mendalilkan:Bahwa Para Penggugat, masingmasing adalah Para Kreditor PTInterkon Kebon Jeruk (Tergugat Ill) yang telah di verifikasi dan diakuisebagaimana tercantum dalam Daftar Kreditor Yang Diakui hasilverifikasi dalam perkara Nomor 019 PK/N/2006, tanggal 21 Februari 2007juncto Nomor 021 K/N/2006, tanggal 8 September 2006 juncto Nomor27/Paili/2006/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Juli 2006 yang sangatdirugikan dengan adanya transaksi pengalihan asetaset
Register : 21-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 707/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — MENTERI KEUANGAN RI CQ DIREKTUR PADA DIRJEND PAJAK CQ KAKANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT >< LIAUW TJAHAI DJUN
12576
  • Metro Batavia telah dinyatakanPailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga PaciaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sesual Putusan No.77/Paili/2012/PN.Niagadkt.Pst., dan oleh karenanya segala hak dankewajiban PT.
Register : 30-08-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 515/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 23 Nopember 2017 — Ir.STEFANUS SETIONO GUNAWAN CS >< Ir.DADI DARMAWAN CS
13283
  • MajelisHakim Kepailitan No. 32 / PKPU / 2012 / PN.Niaga.Jkt.Pst jo.36/paili/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam putusannya telah menolakkeberatan yang diajukan oleh Penggugat tersbut.
Register : 18-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 499/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2017 — PT.INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT) >< PT.PORTANIGRA
12353
  • (aim) pada waktu Pelawan dinyatakanpailit berdasarkan Putusan Pailit No.27/Paili/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3Juli 2006 jo. Putusan No.021 K/Pdt.Sus/2006 tanggal 8 September 2006, jo.Putusan No.19 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 21 Februari 2007, untukmembicarakan mengenai tanah PT. Portanigra yang diklaim berada di atastanah Pelawan, yang mana PT. Portanigra tidak dapat menunjukkan letakfisiknya, sehingga tidak ada pembicaraan lebih lanjut;b) Bahwa pada bulan Februari 2015, PT.
Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 21 September 2016 — ONGKO SRI DEWI (PENGGUGAT) LAWAN 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari (TERGUGAT) ; 2. Sdri. MELINA (TURUT TERGUGAT)
19471
  • Melina, Bukti T17;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WajibPajak Orang Pribadi, Bukti T18;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat "Lucky Kartanto &Rekan" Nomor 001/PNNiaga/Paili/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 halPermohonan Pernyataan Pailit, Bukti T19;Fotocopy sesuai dengan salinan aslinya Putusan Majelis Nomor 04/Pdt.SusPailit/2015/PNNiaga Smg tanggal 21 April 2015, Bukti T20;Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Induk Penduduk dengan No.
Putus : 22-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.NIAGA.SBY
Tanggal 22 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING lawan PT. ROYAL BALI LEISURE
32985
  • Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.07/Paili/2007/PN. Niaga.Sby, tanggal 1 Agustus 2007 dan Putusan Mahkamah Agung No. 466 K/Pdt. Sus/2008, tanggal 9 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/Pailit/2008/PN.
Register : 06-10-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 460/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2016 — PT PATRINDO PERSADAMAJU >< BARINGIN M. PANGABEAN
198132
  • O2/PKPU/2004/PN Niaga Jakarta Pusat No.08/Paili/2004/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 02 Maret 2004 ;Berita acara penandatangan persetujuan atas rencana perdamaiandari PT Persadamaju ;Perjanjian perdamaian (Acte Van Dading ) tertanggal 23 April 2004yang ditandatangani oleh Penggugat 17 kreditur PenggugatpengurusSimanjuntak, SH.LLM dan Hakim Pengawas Putu Supadmi , SH ;pengumuman PKPU Penggugat (pemohon pada PKPU) yangditayangkan pada harian Bisnis Indonesia tanggal 26 Mare2004 ;Pengumumaan PKPU Penggugat
Register : 03-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/P/2020/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Anita Lie, S.H.
Termohon:
Otoritas Jasa Keuangan Cq Dewan Komisioner OJK
7572859
  • Intinya adalah menurut kami selaku Pengawas masih adakesempatan terhadap aset yang disita, karena Saksi tahu aset yang disita ituconvolute aset dari perusahaan dan kami tahu bahwa itu adalah dana masukdari premi dan dari investasi;Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, kami berkoordinasidengan Bagian Hukum, Bagian Pengaturan, kami meminta masukan karena initerkait dengan domain OJK yang melakukan gugatan paili; Bahwa untuk case
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1890 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. ADYAWINSA PLASTIS INDUSTRIES KARAWANG VS PT. METROPOLITAN TIRTAPERDANA dan 1. ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H.,M.H., Kurator, 2. ALI SUMALI NUGROHO, S.H.,S.Sos., Kurator
235148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perkara a quo, apabila pihak KPKNL Bekasi tidakditarik sebagai pihak tergugat, maka tidak ada keterangan langsung dariKPKNL Bekasi mengenai apa alasan KPKNL Bekasi tetap melaksanakanlelang harta paili, meskipun telah ada Penetapan PTUN;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandungcacat kurang pihak (plirium litis consurtium), maka Tergugat Ill mohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar menyatakan bahwa gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
16773
  • . : 582/Pat.G/2015/PNJKTPST25.Bukti P11b Kartu NPWP :07.632.931.7048.000, atas nama : LIAW TJHAIDJUN, Alamat Rt.004 Rw.020 Sunter Agung, Tanjung Priok,Jakarta Utara26.Bukti P12 Surat dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat kepada Tim KuratorPT.Metro Batavia (dalam Pailit), tanggal 22 April 22013 ;27.Bukti P13a Surat dari Kuasa Hukum Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Hal :Bantahan Atas Daftar Piutang Pajak Yang DibantahKurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit)Nomor:77/Paili/2012/PN.Niagadkt.Pst
Putus : 31-08-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER VS PT WIRANA NUSANTARA ENERGY
639777 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal sebagaimana Pemohon Pailit sampaikanberkesesuian dan sejalan dengan Yurisprudensi tetap MahkamahAgung Republik Indonesia yang tertuang di dalam Putusan Nomor43/Paili/2010/ PN.JKT.PST yang diucapkan di dalam suatupersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2010(vide bukti P96), yang berbunyi sebagai berikut:debitur dikatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagaikeadaan dimana debitur memang tidak mempunyai kesanggupan lagiuntuk membayar utangutangnya kepada salah seorang