Bahwa berkaitan dengan itu, secara faktual Gugatan Penggugatsecara nyata telah mengandung pertentangan/kontradiksi antaraposita dengan petitum (kabur) atau setidaknya ketidakjelasan sesuaikutipan posita dan petitum berikut:5. bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat danTergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama,berupa:1. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda HRV NopolKendaraan B 1937 BIU, Tahun Rakitan 2015, warna abuabu Metalik atas nama Meiryananda Permanasari, saat inimemiliki nilai

Memperhatikan kutipan antara posita dan petitum GugatanPenggugat di atas, telah sangat jelas terdapat pertentangan ataukontradiksi antara posita dengan petitum, karena mobil yangdimintakan pada petitum yakni Mobil CRV merupakan kendaraanyang berbeda dengan yang dijelaskan pada posita yakni HondaHRV Nopol Kendaraan B 1937 BIU, Tahun Rakitan 2015, warna abuabu Metalik atas nama Meiryananda Permanasari.

Bahwa berkaitan dengan itu, secara faktual Gugatan Penggugatsecara nyata telah mengandung pertentangan/kontradiksi antaraposita dengan petitum (kabur) atau setidaknya ketidakjelasan sesuaikutipan posita dan petitum berikut:5. bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat danTergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa:1. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda HRV NopolKendaraan B 1937 BIU, Tahun Rakitan 2015, warna abuabuMetalik atas nama Meiryananda Permanasari, saat inimemiliki nilai

Bahwa tujuan Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat adalah untukmembentuk keluarga/Rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, sebagaimana amanat Undang Undang No.1 tahun 1974;1011Bahwa pada awalnya kehidupan keluarga/rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis dan cukup bahagia namunbeberapa tahun belakanganini kehidupan keluarga/ rumah tangga mana menjadi tidak harmonis dan tidak bahagialagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertentangan

danpertengkaran;Bahwa pertentangan dan pertengkaran yang menjadi ketidak harmonisan dan ketidakbahagiaan kehidupan keluarga/ rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdikarenakan Tergugat tida Bahwa yang dimaksud dengan Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap rumahtangganya adalah Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan lahir dan kebutuhanbathin kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah pulanglagi ke rumah tempat tinggal/ kediaman bersama Penggugat;Bahwa karena

Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengansekarang.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, namun sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisinan faham, pertentangan dan pertengkaranyang disebabkan : Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;Bahwa puncak perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2017 yangdisebabkan Tergugat pulang

berpendapat bahwa untukmenyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut sebaiknya dengan cara diceraikan oleh PengadilanAgama ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yangterungkap dalam persidangan maupun dari laporan MHakamain,majelis mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugatsebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan = yangserasi dan seimbang, hal ini nampak ada perbedaan sikap hidupdan pandangan sehingga menimbulkan kehidupan rumah tangganyadipenuhi dengan pertentangan

pertentangan baik batiniyahmaupun lahiriyah, oleh karenanya Majelis menilai rumah tanggatersebut sudah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 1 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan jika kondisi rumah tanggatersebut dibiarkan berlarut larut justru akan menambahpenderitaan kedua belah pihak, untuk itu harus segeramendapatkan jalan keluarnya, yaitu dengan perceraian ; Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlumengetengahkan petunjuk Allah dalam AlQuran surat AnNisaayat 130 yang berbunyiArtinya : Jika keduanya

Putusan tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 184HIR karena telah memuat pertentangan antara pertimbangan/amar ke2dengan amar ke3 yang menghukum Penggugat membayar biaya perkara:Bahwa amar ke3 Putusan tingkat banding menyatakan "MenghukumTergugat/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesarRp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)", selain menyebutkanmenghukum Tergugat/Pembanding ternyata juga menyebutkan Penggugatuntuk membayar biaya perkara;Bahwa amar

Bahwaoleh karena Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menangdalam tingkat banding dan tingkat pertama maka seharusnya yangdihukum membayar biaya perkara adalah Tergugat/Pembanding saja,tidak melibatkan Penggugat/Terbanding;Bahwa berdasarkan kesalahan penulisan dan pertentangan pertimbagan/amar ke2 dengan amar ke3 Putusan tingkat banding tersebut makaPutusan tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 184HIR yang menentukan suatu putusan harus memuat alasan (pertimbangan)dan bunyi

putusan (amar) yang tentunya harus selaras dan bersesuaian;Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan dan pertentangan tersebutmaka amar ke3 Putusan tingkat banding tersebut harus diperbaiki agardikemudian hah tidak menimbulkan permasalahan dan hambatan dalam halpelaksanaan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara a quo nantinya dengan tidak mengikutkan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara melainkan hanyaTergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi

antar posita,ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dan petitumserta ketidaksesuaian atau pertentangan antar petitumdalam gugatan Penggugat yang menyebabkan kabur/tidakjelasnya gugatan Penggugat secara keseluruhan,sebagaimana akan diterangkan dalam uraian selanjutnyaJawaban ini;Halaman 33 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb15.16.Bahwa dalam posita 10 (halaman 2 sampai dengan halaman10 gugatan), Penggugat menerangkan secara tegas tentangharta bersama Penggugat dan Tergugat

Bahwa dari uraian tersebut pada angka 1.5.15 sampaidengan angka 1.5.23 Jawaban ini, ternyata gugatanPenggugat sangat bermasalah secara formal, karena telahnyata memperlihatkan pertentangan/ketidaksesuaian antarposita, antara posita dan petitum serta antar petitum dalamgugatannya, dan gugatan demikian dapat dikualifikasisebagai gugatan yang kabur/tidak jelas ;1.6 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut padaangka 1.5.1 sampai dengan angka 1.5.24 Jawaban ini, makaJawaban Tergugat dalam

Sedangkan Penggugat tidakmengadakan perubahan surat gugatan ;1.2.6 Bahwa terkait ketidaksesuaian/pertentangan antar posita,ketidaksesuaian/ pertentangan antara posita dan petitum sertaketidaksesuaian/pertentangan antar petitum dalam gugatan Penggugat,Tergugat Konvensi akan mempermaklumkan kembali tentangketidaksesuaian/pertentangan tersebut dengan bahasa yang lebih lugassebagai tanggapan atas Replik Penggugat Konvensi tersebut pada angka 13dan 14, sebagaimana diterangkan dalam paragraf selanjutnya

duplik ini ;1.2.7 Bahwa terjadi pertentangan/ketidaksesuaian antara posita 10 danposita 11 gugatan Penggugat, dengan penjelasan :Posita 10 menyatakan : jumlah sub objek sengketa terdiri atas : (i)objek harta bersama yang berada di Kota Baubau adalah point 10.1 sampaidengan point 10.13 (vide posita 10 angka 1 sampai dengan angka 13 gugatanPenggugat) ditambah point 10.18 (vide posita 10 angka 18 gugatanPenggugat) ; dan (ii) objek harta bersama yang berada di KabupatenWakatobi adalah point 10.14 sampai

/ketidaksesuaian antar posita, antar petitum danantara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, juga terjadi pada posita dan petitum lainnya sebagaimana dalil tersebutpada angka 1.5.18 sampai dengan angka 1.5.23 Jawaban Tergugat Konvensi,dimana pertentangan tersebut telah diakui dan dibenarkan secara tegas olehPenggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada angka 15 Replik PenggugatKonvensi, dan pengakuan Penggugat Konvensi tersebut tersirat sebagaipernyataan kehendak

dan Tergugat dalam keadaan rukun,namun sejak 2 tahun terakhir sebelum pisah, antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang bisamencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga seharihari ;Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkantempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurangArtinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan

rumahtangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam didalam Kitab AtTolak Fi Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;a Ee Hee a U8 eee eH ot ee he ms ia ND De IR IN TINS iNArtinya: "Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan

Hal ini adalah aniaya yangbertentangan dengan semangat keadilan";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Marah bainal Figh wal Qanun halaman 100sebagai berikut Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahayayang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidakada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Putusan No.618/Pdt.G/2019/PA.TgtMenimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam didalam Kitab AtTolak Fi Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;FEV ON NMRA A 1D = VAWN KNa van oe OVP QED PIU ae oSoe G TTD ee IR IN TING WNArtinya: "Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlakdan timbulnya rasa benci di antara suamiistri

Hal ini adalah aniaya yangbertentangan dengan semangat keadilan";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alin pendapat Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Marah bainal Figh wal Qanun halaman 100sebagai berikut Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahayayang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidakada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

No. 0106/Pdt.G/2018/PAJpr.berjanji akan merubah segala sifat dan tingkah laku yang tidak disukai olehPemohon;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkarayang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak pertentangan dengan prinsipkeadilan dan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawabmenjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuanTermohon;Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secarakhusuS mengatur

karenademikian dimana Judex Facti (Pengadilan Negeri Pasarwajo danPengadilan Tinggi Sultra) jelasjelas telah melakukan pelanggaran terhadapketentuan hukum acara perdata dan/atau tata tertio bercara (tertib orde),maka Putusan Judex Facti a quo harus dan wajib dibatalkan olehMahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi;Bahwa selanjutnya Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Pasarwajo)dalam perkara a quo jelasjelas teramat sangat kabur (obscuur libel) yangdisebabkan karena adanya pertentangan

diperhatikan secara saksama alatalat bukti surat yangdiajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi ke depan Persidangan,khususnya alat bukti surat yang bertanda (P.I.II1) berupa Surat PernyataanHibah dari La Unde Dan Wajaa kepada Arsad Dan La Sinea, tanggal 26Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2754 K/Pdt/20131414April 2011 dan (P.1.1l2) berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah (Sporadik) tanggal 26 April 2011, ternyata isi atau materi dari alatbukti surat tersebut mengandung begitu banyak pertentangan

tanah/kebun objek sengketa dalam perkaraa quo berasal dari pemberian La Anera kepada La Hamamu (orang tuaPara Penggugat/Termohon Kasasi) dan bukan pemberian La Anera kepadaPenggugat dan Penggugat II/Termohon Kasasi, sehingga dengan faktayuridis tersebut jadi ternyata dan nyatanyata terjadi bahwa isi atau materialat bukti surat Para Penggugat/Termohon Kasasi a quo sangat bertetanganalias kontradiktif dengan dalildalil gugatan Para Penggugat/TermohonKasasi;Bahwa berdasarkan fakta tentang terjadinya pertentangan

alias kontradiktifantara isi/materi alat bukti surat Para Penggugat/Termohon Kasasi dengandalildalil gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi, maka menurut hukumdalildalil gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi a quo menjadi tidakbenar dan harus dipandang tidak terobukti menurut hukum, sehingga JudexFacti (Pengadilan Negeri Pasarwajo) seharusnya dalam putusannyamenolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi;Bahwa selain terjadi pertentangan antara isi atau materi alat bukti surat ParaPenggugat/Termohon

Adanya hubungan kausalitas ; Moegni Djojodihardjo, Perbuatan MelawanHukum, cetakan , tahun 1979, hal.22..Dengan meninjau perumusan luas dari onrechtmatigedaad maka daad atauPerbuatan haruslah perobuatan melawan hukum apabila :Pertentangan dengan hak orang lain,Pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,Pertentangan dengan kesusilaan,PON >Pertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulanmasyarakat atau benda.Termasuk disini tergugat tidak membayar pesangon secara penuh dan dasarmemotong

Pemerintahuntuk menjalakan UndangUndang tersebut sebagaimana mestinyayaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentangTata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanPeraturan Pemerintah yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) untuk Pasal12 ayat UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;Bahwa dalam hal pengungkapan tenang ketidakbenaran pengisianSurat Pemberitahuan tidak ada pertentangan

antaraUndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan PemenuhanKewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah;Bahwa apabila diduga terdapat pertentangan antara UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan

Olehkarena pengungkapan ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak diperhitungakan danpertimbangkan karena pajakpajak yang masih harus dibayartidak menjadi lebih besar atau lebih kecil;Bahwa dalam hal pengungkapan tenang ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan tidak ada pertentangan antaraUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang

tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, sesuai dengan Pasal 12UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan sebagaimana diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakanbahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untukmenjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya;2) Bahwa dalam hal pengungkapan tenang ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan tidak ada pertentangan

antaraUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 dan PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanPeraturan Pemerintah;3) Bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengesampikan PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanPeraturan Pemerintah karena tidak ada pertentangan antaraUndangUndang

Bahwa pada tahun 1998 antara PENGGUGAT dan TERGUGATpernah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat karenaperselisihnan terus menerus yang diakibatkan sifat TERGUGAT yangtemperamental, seringkali melakukan kekerasan fisik maupun psikisterhadap PENGGUGAT, dan adanya pertentangan dari TERGUGATdengan keluarga PENGGUGAT yang mengakibatkan hubungan yangtidak harmonis antara TERGUGAT dengan keluarga PENGGUGAT.5.

Bahwa meskipun telah menikah kembali dan dikaruni 2 (dua) oranganak kembar ternyata tidak mengubah sifat TERGUGAT yangtemperamental, pertentangan dari TERGUGAT dengan keluargaPENGGUGAT yang mengakibatkan ketidakharmonisan, kembalimelakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT, bahkan seringkalibertengkar dengan anak pertama dan anak kedua PENGGUGAT danTERGUGAT. Adapun semenjak bulan September 2020 antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang meskipun tinggaldalam rumah bersama.8.

ano ry ail pol Wp Logic alg IS emg: Ul Ud puro ilSesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak danperkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan duaorang yang saling membenci, apapun sebabsebab timbulnyaperselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat didugamembahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhirihubungan perkawinan antara dua

Bahwapada mulanya rumah tangga Penggugatdan Tergugatrukun dandamai, Namun bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisihan faham, pertentangan danpertengkaran yang disebabkan :a. Tergugat tidak dapat memenuhi ekonomi keluarga sehinggaPenggugat yang selalu mencari penghasilan untuk mencukupikebutuhan ekonomi keluarga;b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiksebagai suami istri sehingga sering terjadi pertengkaran;c.

Bahwa puncak perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaranterjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2016 yangdisebabkan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan agarkebetuhan ekonomi terpenuhi dan Penggugat selalu menasihatiTergugat agar lebih giat lagi untuk mencari pekerjaan. Akan tetapiTergugat makin malas untuk pekerjaan akhirnya Penggugat yang selaluberusaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Bahwa perselisinan perburuhan menurut UU No : 2 Th 2004 pasal 1 ayatII.(1) adalah: perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapatyang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabunganpengusaha dengan pekerja/oburuh atau serikat pekerja/serikat buruhkarena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;; Bahwa menurut UU No: 2 Th 2004 Pasal 1 ayat (4) adalah

Pertentangan subtantif Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2008 adalah menyangkutkewenangan, dimana kewenangan penetapan tarif (harga jual)tenaga listrik yang sebelumnya oleh Undangundang Nomor 15Tahun 1985 merupakan kewenangan Pemerintah, berubah telahmenjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan UndangundangNomor 30 Tahun 2009.

Demikian juga persetujuan tarifdi atas adalah bersifat opsional bukan imperatif ataupun obligatif,yang berarti Tergugat secara hukum dapat menyetujui penyesuaiantarif dan juga dapat tidak menyetujui penyesuaian tarif, setelahmempertimbangkan faktorfaktor yang diatur oleh PeraturanPerundangundangan yang berlaku;6 Mengenai Adanya Pertentangan Dengan Azaz Kecermatan, KepastianHukum,Pertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan SertaAzaz Pererintahan Yang Baik;Bahwa atas pernyataan Penggugat yang

undangundang ;3 Asas diskresi, artinya pejabat penguasa tidak boleh menolakmengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya, yangtentunya mengacu pada batasanbatasan yang diperkenankan olehundangundang, dimaksudkan mengambil suatu alternative yangpaling dekat dengan tujuan aturan penetapantersebut.Bahwa dapat dinyatakan Tergugat telah melaksanakan fungsifungsinya dalam mengeluarkan objek gugatan sesuai dengan asaspemerintah yang baik, cermat, berkepastian hukum dan tidak terjadinyasuatu pertentangan

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40:Artinya: " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawnan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, olehkarenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi

Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan

antara posita dan petitum gugatan Penggugat jugaterlinat dari pertentangan antara posita gugatan pada halaman 6 angka 5dengan petitum gugatan pada halaman 9 angka 4.Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 6 angka 5, Penggugathanya menyebut Tergugat sebagai penyebab timbulnya kerugianmateril bagi Penggugat.

Yurisprudensi MA RI No. 150 K/Sip/1974 tanggal 13 Mei 1975.Gugatan Penggugat Obscur Libelum Karena Terdapat Pertentangan AntaraPosita Yang Satu Dengan Posita Yang LainnyaHalaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 16/Padt.G/2019/PN Sgm30)31)32)33)34)Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf f bertentangandengan posita gugatan Penggugat pada halaman 4 huruf h.Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf f berbuny/!

Dalil Penggugat iniHalaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 16/Padt.G/2019/PN Sgm35)melanggar logika berfikir atau mengandung cacat logika, karena dalilPenggugat menyatakan bahwa pada waktu yang sama Tergugat beradapada 2 (dua) tempat yang berbeda.Bahwa pertentangan ini membuktikan gugatan Penggugat ObscurLibelum sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakanGugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).Gugatan Penggugat Obscur Libelum Terkait Ketidakjelasan

antara posita dan petitum gugatan Penggugat jugaterlihat dari pertentangan antara posita gugatan pada halaman 6 angka 5dengan petitum gugatan pada halaman 9 angka 4.Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 6 angka 5, Penggugat hanyamenyebut Tergugat sebagai penyebab timbulnya kerugian materil bagiPenggugat.

Namunternyata, Penggugat dalam petitum gugatannya khususnya pada petitumangka 4 (empat) dan angka 7 (tujuh) justru meminta agar Para TurutTergugat juga dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan atau melakukanpembayaranpembayaran.28) Bahwa ketidakonsistenan Penggugat juga terlihat dari pertentangan antaraposita dan petitum gugatannya. Dalam dalildalil yang disusun olehPenggugat dalam positanya, menunjukkan kedudukan H. Muhammad Hatta,S.Stp, IR. Hj. Fitriani, MP, dan H.