Ditemukan 408 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pedi padi pidi pudi podi
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 15
  • Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisadisatukan lagi maka antara Penggugat dan Tergugat membuat suratpernyataan perceraian yang disaksikan oleh Kelian Desa pakramanPenglatan, Ketua PHDI desa Penglatan, dan Perbekel Desa Penglatan,tertanggal 24 Oktober 2016.9.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 31-01-2019 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Srp
Tanggal 8 Februari 2019 — Pemohon:
1.I Ketut Sukadana
2.Ni Nengah Martini
19 — 12
  • anak Para Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiKediri (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telahdisaksikan oleh Perbekel dan Kepala Dusun setempat (Manusa saksi) sertatelah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinananak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan danKetetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 13

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di PHDI Senduro Lumajang pada 26 Februari 2000 yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 02/ A.III.11.1/ Hd.1920/ 2001, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya;Penjelasan :Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempatsuci/oangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyanganyang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja ldaSang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari Kahyangan Tiga, DhangKahyangan, Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan dan pura lainnya.Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian PuraNomor 11/Kep//PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994
    Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yangditetapbkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedomanpengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yangbelum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci ;Rincian Bhisama kesucian pura adalah :Hal. 6 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/20101. Untuk Pura Sad Kahyangan' diterapkan ukuran Apeneleng Agung(minimal 5 km dari Pura) ;2. Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran Apeneleng Alit(minimal 2 km dari Pura) ;3.
    No.30 P/HUM/2010(c) Berdasarkan Pasal 51 PP 26/2008 (Vide Bukti P6) penetapan suatukawasan sebagai kawasan berfungsi lindung (termasuk di dalamnyakawasan lindung setempat) wajidb memperhatikan penguasaan,pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang adasesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan ;(d) Bahwa penetapan kawasan lindung setempat yaitu kawasan tempatsuci dalam Perda 16/2009 sematamata hanya didasarkan padaBhisama PHDI tahun 1994.
    Seharusnya Pemda Provinsi Balimenetapkan kawasan lindung setempat (termasuk kawasan tempatsuci) berdasarkan kajian P4T dan bukan berdasarkan PHDI tahun1994 ;(e) Bahwa penetapan kawasan sempadan jurang dalam Perda 16/2009tidak didukung dengan kajian P4T, sehingga penetapan kawasansempadan jurang ini telah menimbulkan keresahan di masyarakatpemilik tanah yang berlokasi di sekitar jurang ;(f) Kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan kajian P4T dalamrangka menetapkan kawasan lindung setempat (yaitu
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Amp
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pemohon:
NI NYOMAN SUKARINI
69 — 16
  • yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 03-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 740/Pdt.P/2018/PA.Sby
Tanggal 22 Mei 2018 — Pemohon:
1.XXXX
2.XXXX
3.XXXX
4.XXXX
5.XXXX
6.
7.XXXX
8.XXXX
6 — 1
  • XXXX Anak ke Pemohon XXXX Anak ke Il Pemohon IlXXXX Anakke Ill Pemohon lllXXXX Anak ke IV Pemohon IVXXXX Anak ke V Pemohon VXXXX Anak ke VI ( beralamat terakhir di XXXX Surabaya.Namun Saat ini keberadaannya tidak diketahui baik di dalam ataupunoa wo Phdi luar wilayah Indonesia ).7. XXXX Anak Ke VIl Pemohon VI8. XXXX Anak ke VIll Pemohon VII9. XXXX Anak ke IX Pemohon Vill.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 1 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr.
Tanggal 8 Februari 2017 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
10 — 8
  • Penggugat denganTergugat yang dikarenakan masalah ekonomi dimana mereka berdua tidak bekerabahkan untuk membeli beraspun tidak ada hingga menyebabkan pertengkaran danketika mereka bertengkar, Tergugat sudah sering bolak balk pulang ke rumahsampai suatu ketka hampir 1 (satu) tahun tidak lagi dicari oleh Penggugat danakhimya pada tanggal 22 Desember 2016 mereka sudah berpisah dan membuatpernyataan perceraian yang diketahui pula oleh Kellan Desa Pakraman Banyualt,Kelian Banjar Dinas Banyualit Ketua PHDI
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 13-12-2017 — Putus : 22-12-2017 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp
Tanggal 22 Desember 2017 — Pemohon:
1.I WAYAN KARTA
2.NI NYOMAN KARTINI
22 — 11
  • nnn nn enn nnn nnn en nnn nnn nnn e enn n nnnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum; Menimbang, bahwa Para Pemohon samasama beragama Hindu,sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah makaPerkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Srp
Tanggal 8 Nopember 2017 — Pemohon:
1.I WAYAN YASA
2.NI NENGAH NEGARI
25 — 9
  • Para Pemohontersebut telah dilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telahmelakukan perkawinan dengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuputoleh Jero Mangku Nengah Brata (dewa saksi), telah menghaturkan segehan(butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinassetempat (Manusa saksi) serta telan pula diumumkan di Banjar dan tidak adayang keberatan atas perkawinan anak Para Pemohon tersebut, di manaberdasarkan Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada HinduDharma (PHDI
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Lmj
Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon:
1.Bambang Noersinto
2.Khawiyah
15 — 5
  • berikut: Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkanperkawinan secara sah pada tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana tersebutdalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508KW08052018, tertanggal 8 MeiHalaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 66/Padt.P/2018/PN Lmj2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Lumajang; Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara sahtersebut, ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secaraSiri / Agama yang dilaksanakan di PHDI
Pengadilan PA BANGLI Perdata Agama
Register : 24-06-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PA BANGLI Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bagl
Tanggal 15 Juli 2014 — - EKO RAHARJO bin SUPRIONO - DEWA AYU BUDIASIH binti DEWA GEDE OKA
82 — 5
  • tidak dapat dilangsungkan di Banjar setempat, tetapi harusdilaksanakan di luar Banjar;Bahwa menurut keluarga Pemohon II, sebaiknya pernikahan para pihakdilaksanakan di Jawa secara kawin lari saja;Bahwa kemudian para pihak pergi bersama ke Bantul Yogyakarta / ke rumahPemohon I, kemudian Pemohon I berusaha menikahi Pemohon II di bantulYogyakarta melalui petugas resmi Kantor KUA setempat, namun petugasKantor KUA Bantul meminta syarat dari Pemohon II yakni bukti tertulis yangdikeluarkan oleh pihak PHDI
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amp
Tanggal 29 September 2021 — Pemohon:
I Nyoman Putra
55 — 21
  • yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 102/ Pdt.G/ 2016 / PN.Dps
Tanggal 21 Juli 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
9 — 4
  • TERGUGAT,diberi tanda T10.11 Foto Copy piagam No.61/X11/SWGAM/PHDI/2001.An.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 384/Pdt.P/2020/PN Dps
Tanggal 6 Mei 2020 — Pemohon:
Ir. Bagus John Sujayana, MSiE
36 — 16
  • PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 232/Pdt.P/2018/PN Srp
Tanggal 3 Januari 2019 — Pemohon:
1.I KETUT SUMIARTA
2.NI KETUT MERTA
13 — 7
  • Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiMade Gelgek (dewa saksi), telan menghaturkan segehan (butha saksi) dantelah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi)serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atasperkawinan anak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 688/Pdt.G/2014/PN Dps
Tanggal 25 Mei 2015 — A.A. NGURAH AGUNG, DKK MELAWAN A.A. NGURAH AGUNG, DK
53 — 25
  • Mendapat rekomendasi dari Bupati dan Parisadha HinduDharma Indonesia ( PHDI) Jrocrnresonnnnrcnnnnrecnnonnrcnnnnsecananseccnnssacaccasecncanscaaccncnesc. Disediakan tanahGQ OSI jee nesses ee eereee eee eee6. Bahwa Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2002 telah membuatKesepakatan Bersama yang intinya Tergugat menjual Tanah Sengketa kepadaTergugat Il dan Tergugat II bersedia membeli Tanah Sengketa tersebut dariTergugat dengan harga Rp. 3.840.000.000,.
Pengadilan PN PASANGKAYU Perdata Agama Perceraian
Register : 14-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 6/PDT.G/2017/PN.PKY
Tanggal 10 Oktober 2017 — - I MADE SUBAGIA - Ni NYOMAN SURATI
91 — 43
  • kekeluargaan dan oleh Tokoh Keagamaan/adat namun tidak berhasil,Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk bercerai;Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan bersamaTokoh Keagamaan/adat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dihadapan KetuaMajelis Parisada Hindu Dharma serta pengurus Parisada Hindu Dharma;Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun ketua majelismenyampaikan masalah tersebut kepada saksi karena saksi selaku KepalaDesa;Bahwa tokoh adat yang dimaksud adalah PHDI
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-02-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.SBB
Tanggal 10 Maret 2014 — NI PUTU DEWI ASTINI lawan NGAKAN KETUT MUDNYANA
50 — 20
  • Foto Copy Surat Keterangan Nikah, Nomor :3302/K/PHDI/VII/2006, tertanggal 20Juli 20006, diberi tanda bukti P3;4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5204080502110006, tanggal 5 Februari 2011,an.Kepala Keluarga Ngakan Ketut Mudnyana, diberi tanda bukti P4;Menimbang, bahwa, buktibukti surat tersebut telah diberi materai secukupnyadan bukti P1,P2, telah dicocokan ternyata sesuai dengan surat aslinya, bukti P3,P4fotocopy dari Fotocopy sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai bukti
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Srp
Tanggal 2 Januari 2019 — Pemohon:
1.I GEDE WIJANEGARA
2.NI WAYAN AYU BUDIARTINI
17 — 7
  • bernama Ida Pedanda Gede Putra, yangmana Gede Wijanegara berkedudukan sebagai Purusa dan samasamaberagama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ,sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Pengadilan PN BANGLI Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 16-07-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN BANGLI Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Bli
Tanggal 1 Oktober 2014 — Pidana - Tersangka : MANGKU RATA
114 — 30
  • sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:bahwa setahu saksi benar antara terdakwa dengan Jero Payu telahterjadi perkawinan karena waktu peminangan saksi hadir karena sebagaikeluarga dari Jero Payu tahun 1999;bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Jero Payu sudah pisah kirakira setahun;bahwa setahu saksi selama Jero Payu ada dirumahnya pernah terdakwadatang kerumah Jero Payu;9. saksi LWAYAN WIRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:bahwa saksi bekerja di Kantor PHDI