Ditemukan 299 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wisno wisnu wisok wino wisjnoe wi5noe wishnoe wisnup whisnoe wisono wisdom winnie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 834 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAMIKA RAYA;
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, Msc,harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak balk bagi pengusahakebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (integrated)yang mempunyai pabrik pengolahan CPO maupun bagi pengusaha TBSatau petani yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyaipabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama(equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat(1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1166 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN MILANO
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baikbagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu(non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai denganprinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PayjakPertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. RANTAU SINAR KARSA
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota Wishnoe Saleh ThaibAk, Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajakbalk bagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrikpengolahan CPO terpadu (integrated) yang mempunyai pabrikpengolahan CPO maupun bagi pengusaha TBS atau petaniyang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyaipabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yangsama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated)yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapasawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-08-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebaaaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaibahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated)yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusahakelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baikbagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu(non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai denganprinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (Il) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. AMP PLANTATION
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagipengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupunbagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equaltreatment) sebaaaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndangPajak Pertambahan Nilaibahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baikbagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu(non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai denganprinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak,Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak balkbagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahanCPO terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik pengolahanCPO maupun bagi pengusaha TBS atau petani yang tidakterpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrikpengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama(equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1264/B/PK/PJK/2015CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidakterpadu (non Integrated) yang tidak mempunyai pabrikCPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equaltreatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe SalehThaib Ak., M.Sc. berpendapat koreksi pemohonpeninjauan kembali (semula Terbanding) atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan BuahSegar (TBS) sudah tepat dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota Wishnoe Saleh ThaibAk, Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajakbalk bagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrikpengolahan CPO terpadu (integrated) yang mempunyai pabrikpengolahan CPO maupun bagi pengusaha TBS atau petaniyang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyaipabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yangsama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 390/B/PK/PJK/2016Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baikbagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu(non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai denganprinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saieh Thaib Ak, M.Scberpendapat koreksi
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Perceraian
Register : 12-07-2013 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1888/Pdt.G/2013/PAJT
Tanggal 18 Agustus 2014 — Cantika Tania binti Dandelis Tisna vs. Muhammad Riza Prayudhia bin Ronny Wadie
225 — 79
  • ., Michael Wisnoe, SH.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 17-10-2014 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 174/ Pdt.G/2013/PN.LP
Tanggal 17 Oktober 2014 — 1. Nama : AMAH, alamat : Dusun V Bangun Tobing Atas, Desa Juma Tombak, Kecamatan STM, Kabupaten Deli Serdang. 2. Nama : TUKIWEN, alamat : Desa Cimahi, Kecamatan Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 3. Nama : SUPRATI, alamat : Dusun II, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 4. Nama : SEMIATI, alamat : Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 5. Nama : SINEM, alamat : Dusun II Greahan, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 6. Nama : ERSE, alamat : Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 7. Nama : KASIH, alamat : Dusun II, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 8. Nama : NAPSIA, alamat : Dusun II, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 9. Nama : SUYADI, alamat : Dusun II, Desa Cimahi, kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 10. Nama : PARJIONO, alamat : Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 11. Nama : AMAT, alamat : Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 12. Nama : ERWANDI, alamat : Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 13. Nama : SUMARDI, alamat : Dusun III, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 14. Nama : EDY WARMIN, alamat : Dusun IV, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 15. Nama : SUPENO, alamat : Cimahi Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 16. Nama : SUARNO, alamat : Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 17. Nama : SULIANI, alamat : Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 18. Nama : PAERAN KS, alamat : Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 19. Nama : SARITEM, alamat : Dusun I Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 20. Nama : SUHERMAN, alamat : Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 21. Nama : TRIMO, alamat : Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 22. Nama : SAPARI, alamat : Kampung Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 23. Nama : SENEN, alamat : Dusun II, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 24. Nama :MUNIR, alamat : Desa Cimahi, Dusun II, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 25. Nama : SULASTRI, alamat : Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kab. Deli Serdang. 26. Nama : KARDAN, alamat : Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 27. Nama : LASIMAN, alamat : Cimahe, Dusun I, Desa Cimahi Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 28. Nama : MISNO, alamat : Bangun Jati, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 29. Nama : MUJIONO, alamat : Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 30. Nama : NGADIRIN, alamat : Cimahe Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 31. Nama : NGATIMAN, alamat : Desa Perguroan, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 32. Nama : SABAR, alamat : Desa Cimahi Dusun II, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 33. Nama : SONEM, alamat : Dusun I, Desa Cimahi Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 34. Nama : WAKIJAN, alamat : Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 35. Nama : WAGIMUN, alamat : Dusun II Bangun Tobing Atas, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 36. Nama : MANIRAN, alamat : Dusun II Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 37. Nama : SARJONO, alamat : Dusun II Bangun Tobing, Kec, Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 38. Nama : WAGIMAN. B, alamat : Cimahe Dusun I Desa Cimahi Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 39. Nama : LEGIRIN, alamat : Desa Cimahi Kec, Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 40. Nama : TEMON, alamat : Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak, Kec STM Hilir, Kab. Deli Serdang. 41. Nama : KASIM, alamat : Dusun I CImahe, Desa Cimahe, Kec Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 42. Nama : PONIRAN, alamat : Desa Cimahe, Kec, Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 43. Nama : MISWANDI, alamat : Dusun II Bangun Tobing, Kec, Bangun Purba, Kab. Deli Serdang. 44. Nama : I S E M, alamat : Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang di wakili suasanya yang bernama Ahmad Bay Lubis, S.H., Bagianta Girsang, SH., dan Prima Agusdani Putra, SH. adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office of Bay Lubis & Partners, berkantor di Medan, Jln. Kamboja, Komplek Perumahan Permata II Setia Budi Blok B No. 3, Setiabudi, Kota Medan, kode pos : 20122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 20 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg no.W2.U4/448 s/d 458/Pdt.04.10/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PENGGUGAT; LAWAN PT. KARYA HEVEA INDONESIA, beralamat di Jl. Suka Subur No. 18, Kelurahan Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Kode Pos : 20146, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
55 — 6
  • Wisnoe Moerty, CamatKepala Wilayah Bangun Purba, J. Simamora,BA dan diketahui KepalaKampung Simahe, Paino, maka masingmasing Para Penggarap menerimauang ganti rugi dari PT. Hevea Karet Indonesia Cq. Tergugat ;.Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1975 penduduk kampung SimaheKecamatan Bangun Purba selaku penggarap tanah kebun Simahe / Greahanmengirim surat kepada Prof. Ny. Ani Abas Manopo,SH., Penasehat HukumCV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua wajib pajak, baikbagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu(non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai denganprinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai.Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1265/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. Mitra Puding Mas
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagipengusaha kelapa sawit terpadu (/ntegrated) yang mempunyai pabrikCPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (nonintegrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RANTAU SINAR KARSA
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakimAnggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, Msc, harus berlakusama terhadap semua Wajib Pajak balk bagi pengusahakebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu(integrated) yang mempunyai pabrik pengolahan CPOmaupun bagi pengusaha TBS atau petani yang tidakterpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrikpengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yangsama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., harus berlaku samaterhadap semua Wajib Pajak balk bagi pengusaha kebun KelapaSawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolahan CPO maupun bagi pengusahaTBS atau petani yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16 B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak., M.Sc.berpendapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. MELANIA INDONESIA
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baikbagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu(non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai denganprinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan NilaiBahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe