AhliMUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H.Bahwa, Ahli memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan halhal, sebagai berikut:Bahwa Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang TPPU adalah Perbuatanatas harga kekayaan yang ia ketahui atau patut diduga yang berasal dariTindak Pidana dengan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut;Bahwa dalam UU 8 10 Tentang Tindak Pidana Pidana Pencucian UangTPPU, Klasifikasi Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang U ada 3 PasalPelaku Tindak Pidana Pidana Pencucian

biaya partisipasi oranglain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usahatersebut;Bahwa kegiatan usaha Wandermind tersebut diatas merupakan kegiatanusaha yang menjalankan usahanya menggunakan system skema piramidasebagaimana yang diatur dalam pasal 105 undangundang RI nomor 7tahun 2014;Bahwa tidak dibenarkan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahaperdagangannya dengan menggunakan system skema piramida setelahditetapbkannya Undangundang Nomonr 7 tahun 2014 tentangperdagangan;MUHAMMAD NOVIAN

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,Hal 171 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbmdihadiri oleh HARRY NOVIAN, SH. dan FALISTHA GALA, SH. PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta R. DEWI KANIASUNDARI, SH. dan A. CHAIRUL MALLOMBASANG, SH. selaku PenasehatHukum terdakwa.Hakim Ketua Sidang,TtdIG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Ttd TtdALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M. Kn.

NASSAR, NOVIAN PRANANTA selaku KepalaSeksi pada Bidang Cipta Karya, masingmasing sebesarRp5.000.000, (total Rp10.000.000,00), keduali LELYYUSNIAR yang mendapat bagian sebesar Rp11.000.000,yang saksi bagi sendiri kepada mereka atas perintahAHMAD IIP MAKRUF;o Sisa sebesar Rp13.000.000,00 saksi berikan kepadaMOH.

Kemudian saksi bilang, DITA harusberikan THR ke ISMUNANDARYTerdakwa I, dan DITA tyakan,dia pasti akan memberikan uang THR keISMUNANDARTerdakwa karena dia malu kalau tidak memberiTHR.Selanjutnya saksi sampaikan ke DITA, saksi ingin pinjam Rp100 jutayang akan digunakan NOVIAN PRANANTA (Kepala SeksiPerencanaan Cipta Karya), besok hari tanggal 14 Mei 2020 ataulusa, dan dityakan oleh DITA.

Penyetor NOVIAN PRANANTAUang sebesar Rp.180.000.000 (Sseratus depalan puluh juta rupiah)yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BupatiKutai Timur pada tanggal 29 Juli 2020 oleh M. Nassar1 (Satu) lembar slip setoran yang bernomor transaksi : 4000161,tanggal 29 Juli 2020 Nomor BRIVA.: 888202016080031 denganPenyetor atas nama Muh.

(salah satu anggota pansel Komisioner KPK periode20152019) dan MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH (ahli yangdidatangkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum) di mukapersidangan mengatakan jika tidak dapat dibuktikan tindak pidanaapa yang didakwakan dan/atau ditudunkan kepada seseorang,maka dengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uangterkait dengan kekayaan yang diperolehnya;Bahwa, sudah seharusnya Majelis Hakim perkara a quo, di segalatingkatan peradilan, dalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo berdasarkan

YENTI GARNASIH, S.H., M.H. yang diajukanTerdakwa dan MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. yang diajukan JaksaPenuntut Umum ketika didengar pendapatnya di sidang pengadilan,mereka berdua mengatakan bahwa jika tidak dapat dibuktikan tindakpidana apa yang didakwakan dan dituduhkan kepada seseorang, makadengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang terkaitdengan kekayaan yang diperolehnya.

(salah satu anggota pansel Komisioner KPK periode20152019) dan MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH (ahli yangdidatangkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum) di mukapersidangan mengatakan jika tidak dapat dibuktikan tindak pidanaapa yang didakwakan dan/atau dituduhkan kepada seseorang,maka dengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uangterkait dengan kekayaan yang diperolehnya;Bahwa, sudah seharusnya Majelis Hakim perkara a quo, di segalatingkatan peradilan, dalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo berdasarkan

YENTI GARNASIH, S.H., M.H. yang diajukanTerdakwa dan MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. yang diajukan JaksaPenuntut Umum ketika didengar pendapatnya di sidang pengadilan,mereka berdua mengatakan bahwa jika tidak dapat dibuktikan tindakpidana apa yang didakwakan dan dituduhkan kepada seseorang, makadengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang terkaitdengan kekayaan yang diperolehnya.

MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dibacakan dipersidanganmenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan Yang menjadi dasar bagi saksi untukmemberikan keterangan dalam penyidikan ini adalah SuratPenunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiHalaman 82 dari 211 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKeuangan (PPATK) Nomor: R/282/HK.03.04/IX/2018 tanggal 21September 2018;Bahwa ahli menerangkan Dapat ahli jelaskan tugas serta tanggungjawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan

SAKSI MUHAMMAD NOVIAN, SH. MH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar Ahli sudah pernah memberikan keterangan di penyidikSatgasus Polda Metro Jaya. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Penyidik Polda Metro Jaya, TindakPidana Pencucian Uang dimana terdakwa yang dihadapkan kedepanpersidangan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang ada diPalembang. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam UndangundangNomor 8 tahun 2010.

Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi ;Menimbang, bahwa selain saksisaksi tersebut, di depan persidanganPenuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu :Ahli MUHAMAD NOVIAN, SH.

YENTIGARNASIH, S.H., M.H dan MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. ketika didengarpendapatnya di sidang pengadilan mengatakan bahwa jika tidak dapat dibuktikantindak pidana apa yang didakwakan dan dituduhkan kepada seseorang, makadengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang terkait dengankekayaan yang diperolehnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum dalamdakwaan kesatu dan kedua, anggota majelis Il berpendapat bahwa dakwaankorupsi yang didakwakan JPU kepada terdakwa tidak

No. 89 PK/Pid.Sus/2013748.749.750.751.275384 sampai dengan DA 275390 dengan Denominasi masingmasing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 20 Maret 2007oleh NOVIAN SUSANTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan' olehNURHAYATI, antara lain :a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) NomorDA 275204 dan DA 275205 dengan Denominasi masingmasing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari2007 oleh NURHAYATI di Bank Mandiri Cabang Jakarta PasarRumput

Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Maret 2007oleh MUKHRINA SIREGAR di Bank Mandiri Cabang Jakarta RatuPlaza;2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA330711 dan EA 330712 dengan Denominasi masingmasingRp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Juni 2007 oleh NANASUTISNA di Bank Mandiri Cabang Karawang;7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA275384 sampai dengan DA 275390 dengan Denominasi masingmasing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 20 Maret 2007oleh NOVIAN

SNPtersebut dan dibagibagikan oleh saksi ANDRI IRVANDIkepada para saksi atau pihakpihak yang terlibat dalam prosespenjualan dan pembelian MTN, dimana menurut AHLIMUHAMMAD NOVIAN tindakan tersebut merupakan modusoperandi yang sering dilakukan dalam praktek tindak pidanapencucian uang.; (vide Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn, halaman 236 alinea kesatu)Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) dengan tegas menolakdan keberatan atas fakta hukum tersebut karena tidak sesuaidengan fakta yang sesungguhnya terungkap

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Novian Fitra, SE bin H Darlis) terhadap Penggugat (Rizki Amelia, Ama binti Asril Agus );

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. Bahwa ahli adalah Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK).

MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. Bahwa ahli adalah Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK). Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPTK adalahmemberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupuneksternal PPATK, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaanyang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan maupunpemeriksaan di sidang pengadilan.

ROCHMAN, MH;Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan PengawasPT.Wiyata Karya Consultan NOVIAN HADINATA dan saksi FURQON;Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sehubungan denganpelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Siniadalah:a. Saksi YASIRUDDIN, ST, M.Si Sselaku Ketua;b. Saksi ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;c. Saksi JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;d. Saksi R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;e.

Jadi surat paksa tersebut bisa menangguhkansebagaimana diatur dalam Pasal 22 UndangUndang KUP; Bahwa terkait dengan proyek pemerintah. mengenai pepajakansudah diatur dalam UndangUndang KUP;Terhadap keterangan ahli Terdakwa memberikan pendapatmenyatakan keberatan dengan keterangan saksi;Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH.MH, dibawah sumpah memberikanpendapat sebagai berikut: Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajakketerangan didalam BAP benar semuanya; Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana

NOVIAN AIDI, ST: Anggota5. PENGAWAS UTAMA (PO) ; Anggota Bahwa yang saksi ketahui tentang kegiatan pembangunan Jalan BanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan UmumProvinsi Bengkulu TA 2016, kegiatan tersebut bersumber dari Dana APBD ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksiSYAMSUL BAHRI, ST., SE. (Kabid Bina Marga PU Provinsi Bengkulu), kemudian KPAdiganti oleh saksi H.

AndiRoslinsyah, ST.MT, PPTK lama adalah Tamimi Lani, ST, PPHP/PHO yang lama yangditunjuk oleh Terdakwa Syamsul Bahri adalah Yasirudin, ST, Jhon Herman, ST, MujaAsman, Syahrul Amri, ST dan Novian Aidi, ST.Ul Bahwa keterkaitan Terdakwa Syamsul Bahri dengan pekerjaan pembangunanJalan Banjarsari 0 Malakoni 0 Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 Terdakwa Syamsul Bahri selakuKuasa Pengguna Anggaran dengan Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang

NOVIAN AIDI, ST: Anggota5. PENGAWAS UTAMA (PO) ; Anggota Bahwa yang saksi ketahui tentang kegiatan pembangunan Jalan BanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan UmumProvinsi Bengkulu TA 2016, kegiatan tersebut bersumber dari Dana APBD ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksiSYAMSUL BAHRI, ST., SE. (Kabid Bina Marga PU Provinsi Bengkulu), kemudian KPAdiganti oleh saksi H.

AndiRoslinsyah, ST.MT, PPTK lama adalah Tamimi Lani, ST, PPHP/PHO yang lama yangditunjuk oleh Terdakwa Syamsul Bahri adalah Yasirudin, ST, Jhon Herman, ST, MujaAsman, Syahrul Amri, ST dan Novian Aidi, ST.Ul Bahwa keterkaitan Terdakwa Syamsul Bahri dengan pekerjaan pembangunanJalan Banjarsari 0 Malakoni 0 Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 Terdakwa Syamsul Bahri selakuKuasa Pengguna Anggaran dengan Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang

dari tindak pidana yang telahberhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atautransfer sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan halal (clean money)untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatankejahatan.Menimbang, bahwa berkaitan dengan kata menempatkan sebagaimana dimaksuddi atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor : 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2012 atas nama WA ODENURHAYATI, Ahli Muhammad Novian

berharga atau perbuatan lainatas Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis mencari sumber referensi lain atas haltersebut yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan penjabaran pengertianpengertian dari istilahistilah dimaksud;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian istilahistilah tersebut PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2012 atas nama WA ODE NURHAYATI,dimana Ahli Muhammad Novian

Perdagangan RI.Bahwa penandatanganan SIP tersebut hingga dilakukan oleh DirjenPerdagangan Luar Negeri (sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2) setelah melaluiproses yang harus dipenuhi sebagaimana SOP yang telah ahli sebutkan diatas, dan merupakan kewenangan utuh dari Dirjend untuk mengeluarkannya,tidak ada campur tangan dari Departemen Perindustrian setelah melaluiproses verifikasi;Bahwa dalam pelaksanaannya proses tersebut dilakukan dengan cara onlinenamun dapat juga dilakukan secara manual;Ahli MUHAMMAD NOVIAN