Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan GubernurNomor: 188.44/59/V1I/2008, tanggal 11 Februari 2008Tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinangyang diangkat oleh Gubernur Kepulauan BangkaBelitung ; 2. Bahwa, Penggugat selama mengabdikan diri sebagaiSekretaris Daerah Kota Pangkalpinang telah melaksanakantugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, loyalterhadap Pimpinan dan Masyarakat;3.

X.133.19/14/SJ.Tanggal 01 Februari 2008 Perihal PersetujuanPengangkatan Calon Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang.( Poto copi dari poto copi ).Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/59/VI, tanggal 11 Februari 2008,Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang. ( Poto copi yang dilegalisir ).Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan SekretarisDaerah Kota Pangkalpinang. ( Poto copi yangdilegalisir ).Petikan Keputusan Presiden Nomor : B.1472/Adm2/VII/2011 tanggal

No. 188.44/09/TK.T/2008 tanggal 02 Februari 2008Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 693 K/PDT.SUS/2012Perubahan atas Kep.Gub. No. 18844/667/TK.T/2007 tentang Penetapan UMKKab/Kota dan UMSK Kab/Kota Prov.Kep. Bangka Belitung tahun 2008 butir 1jo Surat Edaran Kadisnaker Kota PKP No. 03/428/Disnaker/2008 tanggal 09September 2008 tentang THR Keagamaan butir 1, 2, 4;Adapun ketentuanketentuan a quo menyatakan:a. Permenaker No. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya KeagamaanPasal 2 ayat 1 Permenaker No.

Keputusan Gubernur No. 188.44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Februari 2008tentang UMK, Butir 1 menyebutkan:Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pangkalpinang tahun 2008 sebesarRp.1.120.000, (satu juta seratur dua puluh ribu Rupiah);d.

alasan diatas, Penggugat berpendapat bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sekarang ini sudah berada padakondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali dan Penggugat tidakbersedia lagi menjadi suami dari Tergugat, oleh sebab itu Penggugat memilihjalan yang terbaik yaitu menempuh jalan cerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat telah mendapat persetujuan dari atasan Penggugat untukmelakukan perceraian dengan Tergugat seSsuai dengan salinan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

kewajibannya;Bahwa fakta persidangan Majelis Hakim telah nyata mengesampingkan alatbukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai bukti yang jelas, yaitudalam putusan halaman 8 alinea ke 2 Point ke 5 yaitu;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/208/KPTS/2020 Tanggal 3 April 2020 Tentang Izin Perceraian kepadaTOGAR HALOMOAN NAINGGOLAN, S.S dengan SURTA HELENAAMBARITA, SE.Bahwa Penggugat dengan jelas melampirkan alat bukti Penggugat yaituSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

.= BB.12 : 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatanganioleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus= BB. 13 : 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy di

legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 462 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /440 / 2013 tentang penunjukansekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai pelaksana tugas seharihariBupati Gunung Mas yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah AgustinTeras Narang tertanggal 16 Agustus 2013.= BB. 14: 1 (satu) buah KTP Kalimantan Tengah kota Palangkaraya a.n.

Bahwa dengan demikian maka posisi Panitia Seleksi Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui MekanismePengangkatan Periode 20192024 yang diangkat dengan KeputusanGubernur Papua Barat Nomor 188.44/214/10/2019 tanggal 28Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat PanitiaSeleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua BaratMelalui Mekanisme Pengangkatan Periode 20192024 adalahbersifat Tidak tetap;5.

Bahwa Adapun mengenai keberatankeberatan yang diajukan olehPenggugat kepada Panitia Seleksi adalah tidak dapat diakomodirlagi, karena Panitia Seleksi sudah berakhir tanggungjawabadministrasi maupun hukumnya berdasarkan Keputusan GubernurPapua Barat Nomor 188.44/214/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi CalonAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui MekanismePengangkatan Periode 20192024;9.

Bahwa Panitia Penjaringan (Panja) yang dibentuk berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor: Nomor:188.44/240/10/2019, yang bertugas melakukan penjaringan dan seleksiterhadap bakal calon anggota DPR Provinsi Papua Barat denganmengacu kepada persyaratan umum dan Khusus yang ditetapkandalam Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4 Tahun 2019 Bahwa pada tahapan Panitia Penjaringan , terhadap calon anggotaDPR Papua Barat yang telah memenuhi persyaratan administrasisebagaimana ditentukan dalam

Informandum);Naskah Pelantikan sebagai Panitia dan Sekretariat PanitiaSeleksi, Panitia dan Sekretariat Panitia Penjaringan,tertanggal 1 November 2019, (fotokopi sesuai denganaslinya);Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.44/240/01/2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentangPembentukan Panitia dan Sekretariat Penjaringan CalonAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat MelaluiMekanisme Pengangkatan Periode 2019 2024 (fotokopisesuai dengan aslinya);Pakta Integritas sebagai Anggota Panitia Penjaringan

Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPRBukti T8:Bukti T9:Bukti T10:Bukti T11:Bukti T12:Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.44/278/12/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentangPemberhentian Anggota Panitia Seleksi Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui MekanismePengangkatan Periode 2019 2024 (fotokopi sesuai denganaslinya);Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.44/39/2/2020,tanggal 3 Februari 2020 tentang Pembentukan Panitia,Sekretariat dan Pembina Panitia Seleksi Calon AnggotaDewan Perwakilan

( Sepuluh RibuMeter Persegi) oleh pemerintah kepada pemohon sekaligus penyerahanSertifikat hak pakai selama 5 ( Lima ) Tahun dengan Nomor : 3270 DesaMotolohu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara tanggal 8 September 1984 Nomor : 188.44 / HP / TRANS / 13,dan di beri nama AMAQ MUNAGIP dan kemudian pada tanggal : 10 Februari1990 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor : 21 /KBPN / 1989 tanggal 29 November 1989 telah di lakukan perubahan dari hakpakai

Daerah Tingkat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akanditeruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubemurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Daerah TingatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut,itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian PengangkatanAntar Waktu Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkalpinang danKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Photo copy sah SK.Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNo.188.44/93/V1I/2006 tanggal 11 April 2006 (bukti P.1);b. Photo copy Kutipan Akta Nikah No.523/27/VII/SU.1/89tanggal 10 Juli 1989 (bukti P.2);c. Photo copy Deposita Bank BNI No. Rek.01440563 an.Periyati S.IP (bukti P.3);d. Photo copy Deposito Bank BNI No.Rek.0143903124 an.Periyati S.IP (bukti P.4);e. Photo copy Kartu Keluarga No.1671122205080006 (bukti P.5);f. Photo copy surat kematian No.475/24/KJ/2008 tanggal 5 Mei2008 (bukti P.6);g.

No. 2220 K/Pid.Sus/201310.11.12.13.14.15.Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004(daftar namanama anggota Dewan terlampir) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 03 Tahun2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, PanitiaMusyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) oranganggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;5. 1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang anggota Dewan dan= akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

apa yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwatersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwamengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal 28 Mei 2002tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu dan PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;5. 1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) oranganggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor:188.44/292/KPTS/2020 tanggal 26 Juni 2020 TentangPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TolKisaran Tebing Tinggi Tahap Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi diKabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, dan KabupatenBatubara Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan aslinya dan telahdinazagelen serta diberi materai Secukupnya, yang diberi Tanda P3;Foto copy Peta Bidang Tanah Desa Siparepare Kabupaten Batubara,sesuai dengan

Labuhanbatu tahun anggaran 2015 yang di laksanakan DinasPenataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Unit PembantuTeknis Rantauprapat, bersamasama dengan Saksi EDDY RIFZANIKAMALUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2014 tanggal 22Desember 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Halama 2 dari 84 halaman perkara Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2017/PTMdnBendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

DinasPenata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaPengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 dan selaku Kepala UPTPenataan Ruang dan Permukiman Rantau Prapat Dinas Penata Ruang danPermukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 821.23/166/2014 tanggal 19 Juni 2014, bersamasamadengan Saksi IIS JAMARIS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu DinasTarukim UPT Rantau Prapat Tahun Anggaran 2015 berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

PTMdnBahwa hingga 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pekerjaan saksiNASWAN EFENDY selaku Wakil Direktur CV.PATRICIA ADISTY tidak jugamengerjakan pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan NegeriBaru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2015sehingga terdakwa FEBIAN ALIAS DEAN ALIAS AAN meminta kepada saksiIIS JAMARIS, SE. yang merupakan Bendahara Pengeluaran PembantuDinas Tarukim UPT Rantau Prapat Tahun Anggaran 2015 berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Labuhanbatu tahun anggaran 2015 yang di laksanakan DinasPenataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Unit PembantuTeknis Rantauprapat, bersamasama dengan Saksi EDDY RIFZANIKAMALUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2014 tanggal 22Desember 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DinasPenata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam

Penataan Ruangdan Permukiman Rantau Prapat Dinas Penataan Ruang dan PermukimanProvinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44 / 1081 / KPTS / 2014, tanggal 22 Desember 2014tentang Pengguna Angaran/Barang, Kuasa Anggaran/Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi SumateraUtara dalam rangka pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, dengantugas tanggungjawab yakni :

bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 329tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang izin usaha perkebunan (IUP)atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI; 1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.586/MenhutlI/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentangpelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas+ 8.834,16 Ha untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT AGRINDOGREEN LESTARI; 1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44

/57/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang kelayakanlingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PTAGRINDO GREEN LESTARI; 1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44/58/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang izin lingkunganpembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDO GREENLESTARI:; 1 (Satu) lembar fotocopy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor: 364/24.1PB.7/31.71/1.824.27/e/2016 tanggal 29 Agustus2016; 1 (Satu) lembar fotocopy Tanda Daftar

bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 329tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang izin usaha perkebunan (IUP)atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI; 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.586/MenhutII/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentangpelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas +8.834,16 Ha untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT AGRINDOGREEN LESTARI; 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44

/57/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang kelayakanlingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDOGREEN LESTARI; 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44/58/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang izin lingkunganpembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDO GREENLESTARI; 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor: 364/24.1PB.7/31.71/1.824.27/e/2016 tanggal 29 Agustus2016; 1 (Satu) lembar fotocopy Tanda Daftar

Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru PNS dan telah mendapat izinbercerai dari atas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/628/KPTS/2019 tentang Izin Perceraian yangHalaman 1 dari 9 halaman.

terhitung sejak 17September 2018 karena melanggar perintah kerja sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) Undang Undang RI Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3) Menghukum Termohon Kasasi/dh Tergugat untuk membayar hakPemohon Kasasi/dh Penggugat Pasal 161 Undang Undang RINomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar: Pesangon dengan masa kerja 11 tahun 10 bulan dengan UpahMinimum Sektoral Tahun 2019 Rp3.222.556,00 sesuai denganSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

KepalaDaerah Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/IV/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

No. 2224 K/Pid.Sus/201310.11.12.13.14.15.16.Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftarnamanama anggota Dewan terlampir) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 03 Tahun2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga,

Daerah Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

apa yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwatersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwamengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal 28 Mei 2002tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu dan PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/IV1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) oranganggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

Nama : RIRIS HANGOLUAN PANJAITANMasa Kerja: 6 Tahun (20102016)Upah : Rp.1.500.000,Bahwa adapun Tergugat dan Tergugat Il membayar upah kepadaPenggugat adalah dibawah ketentuan upah minimum yakni UMK MedanTahun 2014 sebesar Rp.1.851.500, sesuai dengan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/928/KPTS/Tahun 2013 TentangUpah Minimum Kota Medan Tahun 2014, UMK Medan Tahun 2015 sebesarRp.2.037.000, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/1055/KPTS/Tahun 2014 Tentang

Upah Minimum KotaMedan Tahun 2015 dan UMK Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.271.255,sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/26/KPTS/TAHUN 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2016;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat melalui KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara telah mengundang Para Tergugat untukmembicarakan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi padaperusahaan Tergugat, hal mana sesuai dengan surat KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara Nomor : 069/KORDA/F SB KIKES

Aswari (dari Partai Bintang Reformasi) berdasarkanKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/048/KUM/2012 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Banjarbaru masa jabatan tahun 20092014 tanggal 12 Februari2012;2.

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/048/KUM/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Banjarbaru MasaJabatan Tahun 20092014, diberi tanda P.1;2. Foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 16 Juli 2013 kepada KetuaDPRD Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh EMI HARIDAWATI,S.sos, diberitanda P.2 ;3.

Aswari(dari Partai Bintang Reformasi) berdasarkan Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.44/048/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Banjarbaru masajabatan tahun 20092014 tanggal 12 Februari 2012 ;2.

suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agarPenggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikanpandangan secukupnya tentang akibat buruk dari Suatu perceraian akantetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi terhadap perkara a quo tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan telah mengajukan surat izin perceraian dari Gubernur Sumetera utaraNomor 188.44

re (0Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut,maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknyasehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengansengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hakjawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat izinperceraian dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Tingkat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;610111 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;610111 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan olehTerdakwa tersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian Pengangkatan AntarWaktu) Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang dan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

SultanBotutihe asal persii konversi berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara tanggai 25 Februari 1984Nomor SK 188.44 / 1044 / HM / P3HT / 83 / 84 SK Kolektif No. 188.44 /1042 s/d 1051 / HM / P3HT / 19831984 gambar situasi tanggai 3 Maret1979 No. 111/1979 iuas + 705 m2 Bekas Tanah Milik Adat Warkah No.50 / 19831984 . Bahwa asai tanah Ny. LAN J.

SK.188.44 / 1044 / HM / P. 3 HT / 8384 (SK Kolektif No. 188.44 / 1042 s/d1051 / HM / P3HT / 19831984 ) Gambar situasi tanggai 3 Maret 1979 No.Il/ 1979. Bahwa penguasaan Tergugat atas obyek yang disengketakan sekarang inltelah didasarkan pada buktibukti yang Authentik yang akan kami ajukanpada tingkat pembuktian nanti.