Ditemukan 555869 data
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
AUNG MYINT THIEN
124 — 0
Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Aung Myint Thien tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
TITO DIKSADRAPA ADITYA S, S.H
Terdakwa:
ANANG Bin (Alm) SAMUJI
70 — 0
MUHAMMAD NENDRI ADIYANTO,S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ALEX SANDER SIANTURI Als ALEX anak dari (Alm) DATAR SIANTURI
2.DONAL PIRNANDO Als DONAL Bin SAMSUL ANWAR
3.WENDI APRIZAL Als WENDI Bin ALVIN NUMIZA
70 — 0
1.Christofel Heberon Mallaka, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
4.Vendy Trilaksono, S.H.
5.Putu Andy Sutadharma, S.H.
Terdakwa:
1.DAMIN alias DAMIN
2.ALDI RYADIN alias ALDI
3.MUSTAMIN alias TAMIN
4.RUSTAM alias RUSTAM
5.TAJUDIN alias TAJUDIN
6.RUSTAN alias RUSTAN
100 — 62
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta perbuatan yang dengan sengajamemiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatpenangkap ikan dan/atau alat bantu) penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dan diancam Pldana dalam Pasal 85 Jopasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004
NTT, merekaterdakwa ditemukan dan diperiksa oleh saksi YESKIEL EKLOPAS LIFU AliasADI dan temantemannya.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaHalaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjtelah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaJo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut
RUSTAN AliasRUSTAN) dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, sedangkanunsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidanaHalaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjdalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur unsur lainnyadari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara RepublikIndonesia; Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 bahwayang dimaksud dengan alat
bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasukdiantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor;Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan dalam unsur kedua dari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
YUPRAN SUSANTO
Terdakwa:
JOKO PURWANTO Als JOKO Bin (Alm) KODRIANTO
23 — 19
Terbanding/Terdakwa : ZULKARNAIN Bin MAHMUDIN Diwakili Oleh : Rahmad Syafrial, SH
45 — 3
Terbanding/Terdakwa II : RASKIM AMIRUDIN Bin SUYATNO
Terbanding/Terdakwa I : ROYANUL MUNAWARI Als NANU
64 — 22
terdakwa yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekita pukul 05.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun2018 bertempat di Ruko yang beralamat di jalan Sukahati No. 12.A/B CibinongKabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai dengan ketentuanPasal 106 UU No. 31 Tahun 2004
tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Royanul Munawari Alias Nanu, dan terdakwa IlRaskim Amirudin Bin Suyatno (Alm), bertindak baik secara sendirisendiriataupun bersamasama dengan saksi Agung Subiakto Bin S.
diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atasPutusan Nomor 201/PID.SUS/2018/PT.BDG, Halaman 6UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika terdakwa Royanul Munawari Alias Nanu dan terdakwaterdakwa II Raskim Amirudin Bin Suyatno (Alm) diajak oleh saksi AgungSubiakto untuk bekerja di Ruko yang beralamat di JI.
tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 21 Juni 2018, No.
tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPJo Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JoUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:=" Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
40 — 8
Menyatakan Terdakwa Muryanto alias Temu bin Mulyono telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP, melanggar Pasal92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
2016 tentang larangan penangkapandan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting (Soylta SPP)danrajungan (portunus spp) dari wilayan Republik Indonesia sebagai penggantiPeraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentangpenangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) dan rajungan(portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
2016 tentanglarangan penangkpan dan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting(soylta SPP) dan rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesiasebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) danrajungan (portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 88 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
Namundemikian UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.
Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut menunjuk pada subyek hukum orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.
1.ARIA PERKASA UTAMA,S.H.
2.SRI HARYATI, S.H
3.Syahrur Rahman, SH.
4.HUZNUL RAUDAH, S.H.
Terdakwa:
1.WAWAN ULUL AZMI
2.ABD. WAHAB
9 — 9
Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ni Kadek Ayunikha
31 — 3
1.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO SH
2.Nia Yuniawati. SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, S.E., S.H., M.H
4.RISKI HARUNA, S.H.
5.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
6.ELFA FITRI NABABAN, SH
Terdakwa:
1.SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL
2.HARTONO Bin MISTAR
38 — 23
Terbanding/Terdakwa : JALALIN BIN LAHASENG
57 — 23
Eviuta Jaya GT 27 untuk mengangkat jankarkemudian melakukan perjalanan kembali ke pelabuhan Saumlaki dan akhirnya ditangkap ; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimaan diatur dan diancam pidana dalam pasal 93ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikaansebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun 2009 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Reg. Perk.
Menyatakan Terdakwa JALAIN BIN LAHASENG Alias MURE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana perikanan sebagaimana dakwaan pasal 93ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikaansebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun 2009 ; Hal 3 dari 9 Hal Put.
Evita Jaya GT 27 tersebut tidak dilengkapi dengansuratsurat secara lengkap dan memang seharusnya apabila suratsurat tersebut masaberlakunya sudah habis maka pemilik kapal haruslah memperbaharui kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan kapal tersebut ;Menimbang, bahwa dalam pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI no. 31 tahun 2004,tentang Perikanan, dan pasal 76 a Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 2004, tentang Perikanan, di dalam penjelasannya tidak pernahditemukan
atas, maka putusanpengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk biaya perkara tingkatbanding sebersar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat pasal 93 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun2004 tentang Perikaan sebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun2009, pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004
tentang Perikaan dan pasal76 (a) UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 2004 tentang perikanan, pasal 197 KUHAP (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;Hal 8 dari 9 Hal Put.
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
NIKO ASARIBAB
83 — 27
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Niko Asaribab dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana Dendasebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulanpenjara;3.
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
akibat perbuatannya, tapi ia tahu benar bahwa akibatitu pasti akan mengikuti perbuatannya itu; (iii) Sengaja dengan kesadarankemungkinan (opzet bij heidsbewusizijn) yaitu apabila dalam gagasan pelakuhanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yangbersangkutan tanpa dituju;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN BikRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapanikanmenurut Pasal 1 butir ke5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun termasuk kegiatan
yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikanmenurut Pasal 1 butir ke6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalamlingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
MARJUN TAMBARU
65 — 31
Menyatakan Terdakwa MARJUN TAMBARU, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.ATAUKedua :Bahwa Terdakwa MARJUN TAMBARU pada hari Selasa tanggal 09Februari 2021 sekitar pukul 08.30 Wit. atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaktidaknya pada waktuwaktudalam tahun 2021, bertempat di Perarian Patani, Halmahera Tengah, MalukuUtara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Ternateberwewenang memeriksa dan
Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilihdakwaan alternatif Kesatu yaitu : Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsurunsurnya yaitu :1.
Pasal42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasanpemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh
Pembanding/Jaksa Penuntut : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SARLINSON HUTAHURUK Pgl TAHURUK
69 — 73
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD ADIRAN SIHOMBING Als DIRAN
25 — 22
Pembanding/Terdakwa II : DIDIK HENGKY PRASETYO Bin SUNARDI Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : NI PUTU PARWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RAKHMAWATI UTAMI, SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ARDINITYANINGRUM DWI RATNA,SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUSTOFA,SH
81 — 53
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
IRWAN Alias ONDO Bin YAMANG
29 — 11
danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalamjarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonnan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Subsidairnon Bahwa terdakwa IRWAN Alias ONDO BIN YAMANG, pada hari Senintanggal
di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggudan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
PN.Kdipasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaanSubsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
H HENDRA Bin H RAFII
32 — 9
terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. HENDRA Bin H.
YUNIZAR Bin HERMANTO SANImenerangkan Dengan menggunakan alat setrum accu pengaruhnya bagiikan atau pengaruhnya bagi ikan akan mati/ pingsan.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN BrbPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 86 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa H. HENDRA Bin H.
YUNIZAR Bin HERMANTO SANImenerangkan Dengan menggunakan alat setrum accu pengaruhnya bagiikan atau pengaruhnya bagi ikan akan mati/ pingsan.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatuseperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harusdianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga MajelisHakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilihlangsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
Kemudian dipertegas lagi didalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakanpenggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secaralangsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikannelayan serta pembudidayaan ikan.
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
M. Ansar
31 — 8
tentang Perikanan,sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan2.
dan diancam dalam Pasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.4.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa juga Juga berdampak pada menurunnyaproduktifitas perikanan.yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayanpesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energigelombang dan arus yang menerpa pantai.wenn n nnn nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.SUBSIDIAIR Bahwa terdakwa M.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudahmengerti akan isi dakwaan tersebut namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Bahwa Ahli menjelaskan penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahanpeledak sangat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan diatur secara tegas di dalam UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan pasal 85 jo pasal 9 ayat (1).