PUTUSANNo.721/Pid.B/2012/PN.SRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAsoreeee Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn me nnn nn nnnnnn nn nnnnanannanancnsNama lengkap > TITIN SUPIAH BINTI SAHIR ;Tempat, Tanggal.lahir : Cilegon, /24Tahun, 21 Agustus 1988 ;Jenis kelamin > P@P@MPUAN =n nnn nn nner nnn nmenmenne cnc nnenKebangsaan >

nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untukmengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dariPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Prajuritan Gang Tangkis No.6 RT.014 RW 004Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang memeriksa perkara a quo;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pat.P/2021/PN MadMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwapenting adalah

Prajuritan Gang No.6 RT.014 RW.004 KelurahanMadiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 22 Januari 1967 dansampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum ada Akta Kematianatas nama Almh.SURATMI, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua)beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan

DUKCAPIL tanggal 17Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10(Sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan,peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untukHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pat.P/2021/PN Madmemberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal duniasegera mengurus Akta Kematian;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Perdata Permohonan Nomor 35/Padt.P/2021/PN Tmghal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum, Edisi 2007, Balitoang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007,diatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yangditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undangnomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang Undang nomor 24Tahun

saja;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanpetitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sekaligus yangberbunyi: Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama padaanak PEMOHON yang semula ZINDY DZAKY AHMAD menjadi ZIDNYDZAKY AHMAD dan Menetapkan nama anak PEMOHON ZIDNY DZAKYAHMAD adalah nama yang sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksudHalaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Padt.P/2021/PN Tmgdengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan hurufdan/atau

Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,Dengan calon Suami bernama; DIAUL ILMI bin NAJEMUDIN: :Lakilaki, Umur + 24Tahun, Agama Islam, Beralamat Lingkungan Dayan Masjid Il, Kel.Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnyadisebut Calon Suami,2. yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapanPegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 September 2020.3.

Pengadilan untuk memintadispensasi kawin; saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karenaPemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA KecamatanSelong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur; saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18tahun;Hal. 6 Penetapan 413/Padt.P/2020/PA.Sel saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dansanggup menjadi ibu rumah tangga; saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernamaDIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN; saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 24tahun

Pengadilan untuk memintadispensasi kawin; saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karenaPemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA KecamatanSelong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur; saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18tahun;Hal. 7 Penetapan 413/Padt.P/2020/PA.Sel saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dansanggup menjadi ibu rumah tangga; saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernamaDIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN; saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 24tahun

sumpah memberikanketerangan sebagai berikut :ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak pemohon dansaksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknyayang belum cukup umur;ahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak KandungPemohon Asli adalah anak kandung Pemohon;ahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 14 tahun 5bulan;ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suamiyang bernama CAlon Suami Anak Kandung Pemohon Asli yang berusia 24tahun

memberikanketerangan sebagai berikut:ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupupemohon dan saksi tahu) Pemohon mengajukan dispensasi untukmenikahkan anaknya yang belum cukup umur;ahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak KandungPemohon Asli adalah anak kandung Pemohon;ahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 14 tahun 5bulan;ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suamiyang bernama CAlon Suami Anak Kandung Pemohon Asli yang berusia 24tahun

ditemukan fakta yang telah dikonstatirsebagai berikut: Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai Ibukandung Anak Kandung Pemohon Asli dari anak Pemohon yangbernama ;e Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Kandung PemohonAsli secara formal tercatat lahir di Bondowoso tanggal 15 Maret 2004masih berusia 14 tahun 5 bulan; Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cintadengan seorang lakilaki bernama CAlon Suami Anak KandungPemohon Asli lahir di Bondowoso tanggal 18 Agustus 1994 berusia 24tahun

namun sebelum Para Pemohonmelangsungkan perkawinan menurut hukum negara, sehingga dalamKutipan Akta Kelahiran Maria Chintyana Lamarian tertulis sebagai anakke tiga perempuan dari iou Natalia Barek Ola;Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon menghendaki agar MariaChintyana Lamarian dinyatakan sah sebagai anak kandung Para Pemohon,dengan mengajukan permohonan pengesahan anak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak menurutpenjelasan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Para Pemohon yang lahir dari perkawinan ParaPemohon yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatanperkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukumNegara, dimana Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari MariaChintyana Lamarian telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukumagama dan hukum negara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6472KW091120200004 tanggal 10 November 2020, maka sesuai denganketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Tentang Administrasi Kependudukan, namunHakim menilai petitum permohonan angka 3 tetap memiliki alasan hukumuntuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan terbarutentang pencatatan pengesahan anak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untukkepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkarapermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

1PUTUSANNomor : 123/Pid.Sus/2014/PN Stb.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana KhususTerdakwa 1:dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : Nama lengkap : Framana Putra Alias Putra; Tempat Lahir : Batang Serangan; Umur/Tanggal Lahir : 24Tahun / 23 September 1989; Jenis Kelamin : Lakilaki; Kebangsaan : Indonesia;

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nonor 37/Pdt.P/2017/PN Wngtentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan paraSaksi dan serta Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 045.2/466/2017 yangdikeluarkan oleh Desa Kedunggupit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiritertanggal 29052917

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk;Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P1,P2, P3, dan P4 bahwaPemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 14 April 1994 dari suami

Nomor 1095/Pdt.P/2019/PA.JrKulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah berhubungan layaknyasuami istri dan dikaruniai 4 orang anak masingmasing bernama: 1) ExiKurniawati, perempuan, umur 33 tahun, 2) Ike Febriani Nursaadah,perempuan, umur 24 tahun, 3) Melani Nursaadah, perempuan, umur 24tahun, 4) Amang Fauzul Fildan, lakilaki, umur 21 tahun;3.

Abu Amar dan tempat tanggal lahir Puger Kulon, 24tahun (20 Februari 1960) menjadi Abdul wahid bin H. Abu Amar dan tempattanggal lahir Jember, 02 Februari 1960;hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1095/Pdt.P/2019/PA.Jr3.

ternyata sesual,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan permohonan perubahan data Kutipan Akte Nikah adalahbiodata Pemohon tertulis PEMOHON tempat lahir Ngadirenggo 24tahun

bukti P.1, P.2, P.3,P.4, P.5 dan P.6, sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatasdan dapat dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kutipan AktaNikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik yang jugadiakui kebenaran isinya oleh Para Pemohon, maka bukti tersebutmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secarahukum harus dinyatakan terbukti bahwa saat Para Pemohon menikahidentitas pemohon adalah PEMOHON tempat lahir Ngadirenggo 24tahun

piasArtinya : "Ungkapan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain danmembahayakan dirinya sendiri maksudnya menimbulkan bahayakerugian pada manusia yang dibawah kekuasaanya balk itu berupakepemilikan ,maupun kemanfaatan secara umum itu tidak diperbolehkan,seseorang juga tidak diperkenankan membahayakan saudara sesamamuslimnya.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan

Bahwa Pemohon ini sangat memerlukan Ganti Nama tersebut gunakepentingan dimasa yang akan datang dan untuk keperluan membuat AktaKelahiran anaknya tersebut di dalam tumbuh dan kembangnya dan olehkarenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Ayat (17) Undangundang Republik IndonesiaNomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan PeristiwaPenting adalah, kejadian

yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa padaPasal8Ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: "InstansiPelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajibanyang meliputi dari

6 (enam) butir;Halaman: 8 dari 12 halaman Penetapan,Nomor: 153/Pat.P./2019/PN.BOGORMenimbang, bahwa pada Pasal68Ayat (2) Undangundang Republik IndonesiaNomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: Kutipan AktaPencatatan Sipil memuat 7 (tujuh) butir, yaitu:a.

Alwi dan Abd.Salam; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 17 tahun, para Pemohon tidakmemiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 (Satu)orang anak; Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N DesaBalukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten

Alwi dan Abd.Salam; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 17 tahun, para Pemohon tidakHalaman 4 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Dgl.memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 (Satu)orang anak; Bahwa para Pemohon belum memiliki

Alwi dan Abd.Salam; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 17 tahun, para Pemohon tidakmemiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut;Halaman 7 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

keterangan dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 3 April 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSirenja, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon IIdan yang menikahkan imam Desa bernama Umar dengan mahar berupa uangRp 110.000, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebutRismawan dan Abdul Karim; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

keterangan dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 3 April 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSirenja, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon IIdan yang menikahkan imam Desa bernama Umar dengan mahar berupa uangRp 110.000, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebutRismawan dan Abdul Karim; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

dan alat buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 3 April 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSirenja, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon IIdan yang menikahkan imam Desa bernama Umar dengan mahar berupa uangRp 110.000, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebutRismawan dan Abdul Karim; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

Saepul Mukti bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 07 Mei 1994 / umur 24tahun);d. Muhammad Maulana bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 28 September1998 / umur 20 tahun);4.

Saepul Mukti bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 07 Mei 1994 / umur 24tahun);4. Muhammad Maulana bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 28 September1998 / umur 20 tahun);Bahwa, Saksi tahu para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurusperubahan nama para Pemohon;Bahwa, saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta NikahPemohon tertulis Cakra Hayat bin Madrois (umur 30 tahun), danPemohon II tertulis Ny.

Saepul Mukti bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 07 Mei 1994 / umur 24tahun);4. Muhammad Maulana bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 28 September1998 / umur 20 tahun) ; Nama Pemohon yang benar adalah Aca Cakra Hayat bin Madrois(Purwakarta, 07 Maret 1956) bukan Cakra Hayat bin Madrois (umur 30tahun), dan nama Pemohon II yang benar adalah Enok Necum bintiSalamet (Purwakarta, 03 Maret 1958) bukan Ny.

Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yang di rubah dengan UU RI Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23. tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan , permohonan pergantian nama haruslahmendapatkan Ijin dan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri setempatterlebih dahulu ;Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas , Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Negeri Bojonegoro segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan Penetapan

pemohon berkaitan dengan segala administrasi setelah pemohonmenikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan perancis baik didalammaupun diluar negeri serta meningkatkan percaya diri pemohon dilingkunganmasyarakat sekitarnya ;Menimbang, bahwa menurut masyarakat / Kebiasaan Nama adalahsuatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mempermudah dalampemanggilan ;Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu peristiwa pentingsebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undangundang Nomor 24Tahun

danPencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat perubahan tersebutdicatatan pinggir dalam Akta Kelahiran Istimewa nomor : 3522/ALI/2009/57629tertanggal 08 Oktober 2009 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil KabupatenBojonegoro dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon,maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 24Tahun

dalam surattanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk palingsedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnyaHalaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor153/Pdt.P/2019/PN Mpwsecara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialami;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadi memerintahkan kepada Pemohonuntuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh KekuatanHukum Tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Pejabat Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang AkteKematian atas nama almarhum Bong Sin Lin (Ayah Pemohon) dalam register yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) permohonanPemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun

Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atasnama Bong Sin Lin;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilpermohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangandengan hukum, maka selayaknya dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makabiaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, Ketentuan UndangUndang Republik Indonesia, Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undangundang Nomor 24Tahun

Sigi: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 11 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Lalamudin, yang menikahkan imam Desa Langaleso dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ahyar dan Karama; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai kakak sepupuPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 11 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Lalamudin, yang menikahkan imam Desa Langaleso dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ahyar dan Karama; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 11 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Lalamudin, yang menikahkan imam Desa Langaleso dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ahyar dan Karama; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten HuluSungai Tengah berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.4, maka berdasarkanketentuan Pasal 14 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pengadilan NegeriBarabai berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohontersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikHalaman 7 dari 12 HalamanPutusan No.65/Pat.P/2018/PN BrbIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, makaKutipan Akta Kelahiran atas nama SANAINAH termasuk kedalam AktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilanberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan karena permohonan Pemohon tersebut sangatlahberalasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum atau tuntutanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401014801780002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401016302020001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangHal. 16 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

bahwa Rifa Febriana adalahanak sah dari Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401081809010005) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Yatno telah meninggal dunia padatanggal 19 Maret 2019;Menimbang, bahwa bukti P10 (fotokopi Surat KeteranganKematian Nomor 474.3/1935/IX/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Hal. 20 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Menimbang, bahwa bukti P12 (fotokopi Surat NomorB.500/Kua.12.05.01/PW.01/08/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun