tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor298/52/VIII/1998 tertanggal 3 Agustus 1998, tertulis PEMOHONN di ubahmenjadi nama PEMOHON untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak berdasarkanketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007, maka perkara ini adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama;Menimbang bahwa selain itu, perubahan nama Pemohon tersebut akanturut merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, maka MajelisHakim berpendapat perubahan nama masih ada korelasi

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama tersebut dalam rangkauntuk mengurus pembuatan paspor keberangkatan Haji Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwasejak kecil yang juga tercatat di dalam KTP dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohontercatat dengan nama Purwadi Bin Dulah Mukson,Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada korelasi

Kostan, itu diambil dari gajiTerdakwa; Bahwa Terdakwa tidak ada membuat surat pernyataan damai denganSaksi Korban Alfonsius Nyoman Als Kostan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu ) Buah Parang Dengan Panjang 40 Cm, Ujung Runcing DanGagang Terbuat Dari Kayu;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dantelah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi

Dikarenakan kedudukan unsur Barangsiapa sebagai subyekhukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yangsangat penting dan menentukan dalam hubunganya terhadap terjadinya suatutindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader)dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkinada tindak pidana (no actor no crime actions);Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur barangsiapa*sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat

benang merah ini berkesesuaian pula denganpertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.137/Pdt.G/1998/PN.Sgr (bukti surat T.3) ;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan jika ia adalah satu satunya ahliwaris dari Ni Nengah Gunasih dan disisi lain, Tergugat mendalilkan bahwa ianyalah ahli waris Ni Nengah Gunasih karena orangtua Tergugat menikah denganNi Nengah Gunasih;Menimbang bahwa selanjutnya apakah permasalahan saling klaim sebagaiahli waris Ni Nengah Gunasih tersebut mempunyai korelasi

.2127K/Pdt/1990 yang walau buktibukti surattersebut berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya oleh Tergugat akantetapi buktibukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat atas hal ini30selanjutnya Majelis Hakim menyatakan buktibukti surat tersebut dapatdipergunakan sebagai alat bukti ;e Bahwa buktibukti surat tersebut menerangkan jika antara Ni NengahGunasih kawin dengan Pan Nika dengan tanpa penjelasan lebih lanjutmelalui pertimbangan hukumnya kapan perkawinan tersebutdilangsungkan serta adalah korelasi

Putusan PengadilanTinggi Denpasar No.168/Pdt/1989/PT.Dps dan bukti surat bertanda T.5 berupaFotokopi Putusan MARI No.2127K/Pdt/1990, ternyata dari buktibukti tersebuttidak ada satupun pertimbangan kapan perkawinan dilangsungkan danselanjutnya harapan Majelis Hakim mendapatkan keterangan ini adalah dariketerangan para saksi yang diajukan Tergugat, celakanya pula para saksi yangdiajukan Tergugat justru menyatakan tidak tahu menahu hal ikhwal adanyaperkawinan Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika sehingga korelasi

Terdakwa tidak ada membuat surat pernyataan damai dengan SaksiKorban Alfonsius Nyoman Als Kostan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (ade charge);Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN SgtMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1(satu ) Buah Parang Dengan Panjang 40 Cm, Ujung Runcing Dan GagangTerbuat Dari Kayu;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dantelah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi

Dikarenakan kedudukan unsur Barangsiapa sebagai subyekhukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yangsangat penting dan menentukan dalam hubunganya terhadap terjadinya suatutindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader)dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkinada tindak pidana (no actor no crime actions);Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsurparangsiapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat

No. 39 K/TUN/2012Memperhatikan pula bahwa pertimbangan PTTUN di atas merupakankoreksi terhadap pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang padapokoknya menyatakan tidak terdapat korelasi antara objek sengketa 1dengan objek sengketa 2, sehingga amar putusan pengadilan tingkatpertama menyatakan: Mencabut dan mengangkat penetapanpenangguhan terhadap objek sengketa 2 yaitu surat keputusan Nomor852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010, perihal Peng OffAir kanPerangkat Pemancar, yang diterbitkan

Sehingga pendapat PTTUN Medan yang hanyamendasarkan korelasi antara objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 padaadanya perasaan kepentingan Termohon Kasasi sematamata, tidak memenuhiketentuan tersebut.

Kepentingan Termohon Kasasi dalam perkara ini adalahmemperoleh IPP, sehingga korelasi dari objek Sengketa 1 dan objek sengketa 2harus berkaitan dengan kepentingannya dalam memperoleh IPP;Bahwa dengan demikian dapat dipahami sebenarnya yang berkaitan dengankepentingan Termohon Kasasi hanyalah objek sengketa 1 yakni surat Nomor 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 februari 2010 perihal Izin PenyelenggaraanPenyiaran.

Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataurehabilitasi.Pertimbangan pengadilan tinggi sebagaimana telah diuraikan di atastidak dapat menunjukkan adanya korelasi antara objek sengketa 1 danobjek sengketa 2.

Atau mempunyai korelasi sebagai konsekuensi dariperaturan perundang undangan yang melandasi keputusankeputusantersebut. Sehingga menurut hukum objek sengketa 1 dan objek sengketa2 merupakan tindakan administrasi yang masing masing berdiri sendiri,dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, maka menurut hukumtuntutan atau gugatan harus diajukan secara terpisah dan tidakdicampuradukkan.3.

Kenyataan inimembuktikan kalau gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas;Menimbang, bahwa untuk memperjelas pembuktian dari eksepsi pihak tergugat tersebutmaka tentunya memiliki korelasi (connnexiteit) yang linier dan tersistimatis dengan fakta riil yangmengemuka dan nyata terhadap tanah sebagai objek perkara, namun pengungkapan akan faktayang demikian tidaklah serta merta secara substantive memasuki penilaian dan pembuktian dalamsengketa pokok perkara karena hal ini hanya semata memberikan

Menimbang, bahwa untuk itu adalah wajar dan patut bila untuk membuktikan kebenarandari eksepsi tergugat tersebut tentunya Majelis Hakim akan melihat secara teliti dan cermat darikesesuaian antara dalil dalam surat gugatan dengan fakta riil yang terlihat pada objek perkarasehingga bisa memberikan pengertian dan kejelasan terhadap formalitas gugatan baik yang terkaitdengan pihakpihak yang bersengketa maupun penguasaan riil dari objek perkara dimaksud;Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian maka korelasi

nilai limit lelang, dan apalagi para pemilik Objek Sengketakeberatan atas pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat,sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yangmemenuhi unsurunsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: Tiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut.Bahwa perbuatan Tergugat melakukan rencana pelelangan atas ObjekSengketa, mempunyai korelasi

apalagipara pemilik Objek Sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akandilaksanakan oleh Tergugat/Terbanding, sedemikian rupa sehinggamerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsurunsurdalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :Tiap perbuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itumengganti kerugian tersebutBahwa perbuatan Tergugat / Terbanding melakukan rencana pelelanganatas Objek Sengketa, mempunyai korelasi

menyalahi/melanggarkompeten/kewenangan relatif yaitu Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapatditerima.Bahwa Gugatan Penggugat secara format Gugatan dalam Hukum AcaraPerdata adalah salah mutlak, keliru dan tidak tepat, dikarenakan GugatanPenggugat tidak urut/runtut, teratur, tidak sistematis, tidak terpenuhi dalammenjabarkan kronologis peristiwa hukum sebagai dalildalil Gugatan pada alurcerita yang benar dan tepat serta tidak adanya korelasi

penjualan barangbarang toko Mayar (obyeksengketa tersendiri), berarti dalam Perkara Aquo ada 2 Obyek Sengketayang dipermasalahkan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat salah dan keliru karena pada petitum 4 GugatanPenggugat menyatakan Tergugat menguasai tanah sengketa adalahmelawan hukum, padahal pada kenyataannya/fakta hukum Tergugattidak menempati, menguasai tanah pekarangan tersebut dan dalamposita Gugatan Penggugat tidak mendalilkan Tergugat menempaiti,menguasai tanah pekarangan tersebut, kemudian tanpa korelasi

berikut ;Artinya: Pembuktian bagi Penggugat/ Pemohon, sumpah bagi Tergugat/ Termohon(yang ingkar) ;Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Pemohon dipersidangan telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannyadibawah sumpah masing masing bernama, SAKSI I dan SAKSI I;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan kedua saksitersebut diatas, setelah isinya dipelajari dan diteliti dengan seksama, kemudiandihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata terdapat korelasi

No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.hukum dari perceraian (cerai talak) itu sendiri, tidak termasuk untuk perkaraperkaralainnya yang tidak ada korelasi secara langsung dengan perceraian (cerai talak)tersebut ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah Iddahdan uang mutah, karena gugatan balik (rekonpensi) Penggugat sesuai denganketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor

sesuai denganpasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harusmenggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law makaperubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut, maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu lebih mengedepankan asaskebenaran materiil karena Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak memberikan dokumen pendukung dan tidakmemiliki korelasi

Bahwa menurut asasasas dan ketentuan hukum Acara Perdatayang berlaku, dalam suatu petitum yang bersifat penghukuman(condemnatoir) harus didasari dan didahului oleh petitum lain yangmemiliki korelasi dan relevansi yuridis yang signifikan, in casuadanya perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan olehTergugat ;Bahwa, dalam perkara a quo, sebagaimana dirumuskan olehPenggugat pada petitum ke8, ke9 dan ke10 tidak didasari olehperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat

tersebut haruslah dinyatakan tidak dapatditerima, karena tidak beralasan hukum dan lebih dari ituberdasarkan ketentuan pasal 8 No. 3 Rv, gugatan Penggugat adalahtidak sempurna dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard);Bahwa, oleh karena dalil dalil (posita) dan petitum) Penggugat satudengan yang lain tidak sejalan (saling bertentangan) dan tidakadanya petitum lain yang mendasari atau mendahului petitum yanglain (i.c: perbuatan melawan hukum) yang memiliki korelasi

Bahwa menurut asasasas dan ketentuan Hukum Acara Perdatayang berlaku, dalam suatu petitum yang bersifat penghukuman(condemnatoir) harus didasari dan didahului oleh petitum lainyang memiliki korelasi dan relevansi yuridis yang signifikan, incasu adanya perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukanoleh Tergugat ;.

haruslah dinyatakantidak dapat diterima, karena tidak beralasan hukum dan lebihdari itu berdasarkan ketentuan pasal 8 No.3 Rv, gugatanPenggugat adalah tidak sempurna dan oleh karenanyaharuslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard) ;16.Bahwa oleh karena dailildalil (posita) dan tuntuan (petitum)Penggugat satu dengan yang lain tidak sejalan (salingbertentangan) dan tidak adanya petitum lain yang mendasariatau mendahului petitum yang lain (i.c : perbuatan melawanhukum) yang memiliki korelasi

dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalahbarang tersebut bukan kepunyaan dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalamketerangan saksi NOVANDRI JUNED, saksi ILHAM EKA PUTRA, saksi AGUNGANDRA MARIANDES dan saksi JUSAR SALEH SIREGAR dihubungkan denganketerangan Terdakwa yang membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umumterhadapnya dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan makaterdapat korelasi

yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatanyang dilakukan dengan caracara bertentangan dengan aturan atau hukum negara sertakepatutan yang berlaku dimasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalamketerangan saksi NOVANDRI JUNED, saksi ILHAM EKA PUTRA, saksi AGUNGANDRA MARIANDES dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membernarkanapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapnya dan dikaitkan dengan barangbukti yang dihadirkan dipersidangan maka terdapat korelasi

bersamasama bukan hanya hasildari upaya, usaha atau perbuatan (satu) orang saja;Putusan Nomor : 26/Pid.B/2014/ PN.MAB.Halaman 2728Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalamketerangan saksi korban NOVANDRI JUNED, saksi ILHAM EKA PUTRA, saksiAGUNG ANDRA MARIANDES dan saksi JUSAR SALEH SIREGAR dihubungkandengan keterangan Terdakwa yang membernarkan apa yang didakwakan oleh PenuntutUmum terhadapnya dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidanganmaka terdapat korelasi

Namun demikian fakta ini tidak memiliki korelasi dan tidak pernahmenunjukkan keterlibatan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi2.Saksi5 : Nanang Hidayat.

Rahayu yangdilakukan Mawan Purnama didengar dari telepon Kanit Serse PolsekLawang, atas nama lIptu Kasturi dan dari pengaduan suami korban.Dari fakta tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seluruh keterangan dariSaksi8 ternyata telah tidak memiliki korelasi dengan dugaan tindak pidana yangdituduhkan kepada Pemohon Kasasi. Bagaimana mungkin seorang Polisi Militeryang melakukan penangkapan dijadikan sebagai Saksi terhadap suatu tindakpidana yang terjadi jauh sebelum adanya penangkapan?.

Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti tersebut di atas secara yuridisadalah TIDAK TEPAT dan tidak memiliki korelasi dengan unsur tindak pidanaserta didasarkan pada keteranganketerangan yang meragukan, DIPAKSAKANdan tidak memiliki nilai hukum sehingga telah merugikan Pemohon Kasasi,maka secara hukum unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP yangdidakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI,oleh karenanya, putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Tinggilll

Para Penggugat (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi),dan oleh karenanya tukar menukar batal demi hukum, maka Para Penggugat (dahuluTergugat/Penggugat Rekonvensi) menuntut agar obyek sengketa yang dahulu la (ParaPenggugat) kuasai dikembalikan oleh Tergugat (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi)kepada Para Penggugat (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan agar jual beli obyeksengketa antara Tergugat (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dengan Turut Tergugatjuga menjadi batal demi hukum sebagai korelasi

kerugian Para Penggugat;Menimbang, bahwa didalilkan dalam dalil ke 35 (ketiga puluh lima) bahwa kerugianmateriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) dan dituntutkan dalam petitum ke 6 (keenam) Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil tersebut;Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil Para Penggugat tersebut diatas, karenadidalam jumlah itu termuat juga harga rumah dan tanah obyek sengketa sementara diketahuibahwa korelasi

kepada Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa karena tukar menukar telah dinyatakan batal demi hukum dan olehkarenanya obyek sengketa harus kembali ke dalam kekuasaan Para Penggugat makamutatis mutandis jual beli ooyek sengketa antara Para Tergugat dan Turut Tergugat menjadibatal demi hukum dan oleh karenanya petitum ke 4 (keempat) Para Penggugat harusdikabulkan; Menimbang, bahwa karena batal demi hukumnya jual beli antara Para Tergugat denganTurut Tergugat sudah menjadi korelasi

logis dari dikembalikannya obyek sengketa ke dalamkekuasaan Para Penggugat, maka walaupun tidak dituntutkan dan demi agar amar putusanmenjadi lengkap maka harus disebutkan didalam amar putusan ini mengenai batal demi hukumnya jual beli atas obyek sengketa incasu;Menimbang, bahwa sebagai korelasi logis dari dinyatakan batal demi hukumnya tukarmenukar maka adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila obyek sengketa dikembalikankekeadaan sebagaimana semula sehingga petitum 5 harus dikabulkan;Menimbang

, bahwa mengenai petitum 5 Para Penggugat yang mengharuskandikembalikannya obyek sengketa dalam keadaan sebagaimana semula, karena kalimatkembali kKekeadaan semula dapat menimbulkan salah tafsir, maka untuk kepastian hukumdan sebagai korelasi logis dengan telah dinyatakannya perbuatan Para Tergugat yang tidakmengembalikan obyek sengketa ke dalam kekuasaan Para Penggugat sebagai perbuatanmelawan hukum maka adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila Majelis mempertegasmaksud dari kalimat itu sehingga

Bahwa antara Petitum Gugatan dengan PositaGugatan tidak ada korelasi sama sekali, hal ini dalam PetitumGugatan sama sekali tidak memuat Para Tergugat. Hal inimenggambarkan korelasi Para Tergugat dalam Gugatan inisebagai apa, bilamana dalam Posita Gugatan kedudukan ParaTergugat tidak disinggung sama sekalii ;6.

Bahwa dikarenakan adanya penyelundupan hukumdalam objek gugatan sebagaimana dalam Poin 1 Hal 5 (dalam Posita)sehingga dalam petitum pun tidak termuat sehingga dapat dikatakanadanya kontradiksi (bertentangan) atau tidak ada korelasi antaraPosita dengan Petitum, maka menjadikan Gugatan TIDAK JELAS /TIDAK TERANG (ONDUIDELIJK).

Bahwamemperhatikan Posita dengan Petitum Gugatan Para Pengugat terkaitPara Tergugat dapat dikatakan adanya kontradiksi (bertentangan) atautidak ada korelasi, mengingat dalam Petitum Gugatan ParaPenggugat, Para Tergugat tidak tercantum dalam Petitum. MengingatIsbat Nikah yang diajukan oleh Para Penggugat bersifat Gugatan,bukan bersifat Voluntair (Penetapan), maka sepatutnya Para Tergugatditarik dalam Petitum Gugatan Aquo.

Kep 16/PJ.6/1998 tertanggal 30 Desember 1998 yang intinya bahwa perairan seluas21.525 m* nilai jualnya ditentukan dengan dasar korelasi garis ke samping denganklarifikasi objek pajak permukaan bumi berupa tanah disekitarnya (lampiran VbKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember1998);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Januari 2011Nomor : 28827/PP/M.II/18/2011 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagaiberikut :Menolak permohonan banding

Areal perairan untukkepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf, serta tempat rekreasi adalahsebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesampingdengan klasifikasi nilai jual Objek Pajak peruntukan bumi berupa tanahsekitarnya .Bahwa dengan demikian areal Restaurant Pulau Dua sebagai sarana rekreasitermasuk dalam objek pajak khusus sesuai dengan ketentuan Pasal angka 11Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep16/PJ/1998 tanggal 30Desember 1998.Bahwa untuk konsistensi

buktibukti surat dan saksisaksi yang diajukan baik oleh Para Pihakdalam persidangan telah diperiksa dengan teliti oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara in litis dan kemudian dijadikan sebagai dasarpertimbangan dalam putusannya, namun jika ada bukti Surat dan keterangansaksi yang tidak dipertimbangkan, tentunya hal tersebut sahsah sajasepanjang menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti tersebut tidak memilikikekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat dan bisa saja bukti tersebuttidak memiliki korelasi

buktibukti Surat dan saksisaksi yang diajukan baik oleh ParaPihak dalam persidangan telah diperiksa dengan teliti oleh MajelisHakim yang memeriksa perkara in /itis dan kemudian dijadikan sebagaidasar pertimbangan dalam putusannya, namun jika ada bukti suratdan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan, tentunya haltersebut sahsah saja sepanjang menurut pertimbangan Majelis Hakimbukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat danmengikat dan bisa saja bukti tersebut tidak memiliki korelasi

Seharusnya yang dipertimbangkan olehmajelis komisioner adalah terkait Legal standing Pemohon dalam artianada atau tidaknya hubungan/ korelasi antara Pemohon dengan informasiyang dimohonkan. Sehingga dapat diketahui adanya akibat hukumataupun akibat terhadap kepentingan Pemohon ketika informasi yangdimohonkan tidak diperoleh oleh Pemohon.

mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 denganmendasarkan pada alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa dalam pertimbangan hukum tentang kedudukan hukum (legalstanding) Pemohon, Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukum halaman15 point. 4.14 menyampaikan bahwa legal standing pemohon adalah warganegara Indonesia, seharusnya yang dipertimbangkan terkait legal standingPemohon dalam artian ada atau tidaknya hubungan/korelasi