PT.PWCdi Propinsi Kalimantan Tengah dan izin RKT diatur dalam Permenhut No.P.30/2014.

Dalam hal surat berupa SPT Hak Milik maka dalam tata cara usahakayu sengon budidaya dalam analisa kami yang sebelumnya berusahakayu sengon terpenuhilah syaratsyarat yang diatur dalam peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.I/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;Dari uraian ke 5 (lima) point di atas, sehingga dapatlah sayaberusaha mencari nafkah di tempat tersebut yang seperti sayalakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur

Yusuf Maulana No.P/VER/226/V/2016/RSSH tanggal 31 Mei 2016 yang dilakukan oleh dokterpemeriksa dr. Kirman Alhilal Budiman dan diketahui dr.

DEDE Als OJOS dan Sdr.NIHAP (keduanya belum tertangkap) ikut memukuli korban sehingga korbanterjatuh, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluknagaguna pengusutan lebih lanjut, dan sesuai dengan kesimpulan pada Visum etRepertum dari R.S.U Pemerintah Kabupaten Tangerang No.P.02/06/817/XI/2013tertanggal 15 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARIAPRIYANTI dan mengetahui Ahli Kedokteran Forensik dr. WIBISANA W. Sp.

P.15/Menhut 11/2004 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil WHutan Kayupada Hutan Alam melalui Penawaran DalamPelelangan, yang dalam Pasal 2 ayat (2)menentukan bahwa tujuan pelelangan adalah untukmendaptkan penawar yang profesional danberkualitas serta mempunyai komitmen yang tinggidalam pemanfaatan hutan secara lestari;Berdasarkan Peraturan Menter i Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tersebut ditentukan bahwatahapan penawaran pelelangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam(

Bukti T3 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tanggal 15Oktober 2004 tentang Pemberian Ijin1044,5.6.BuktiBuktiBuktiHalamanT4T=5T6105 dariUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam Melalui PenawaranDalam Pelelangan (Foto copy sesuaidengan asli); Peraturan Menter i KehutananNo.P.61/Menhut 11/2007 tanggal 17Desember 2007 tentang PerubahanPeraturan Menteri Kehutanan No.P.20/Menhut I1/2007 tanggal 6 = Juni2007 tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalamHutan

olehPenggugat pada tanggal 9 Juli 2009 sedangkan ' gugatandidaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal28 September 2009 dengan demikian menurut pendapat MajelisHakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa, obyek sengketa a quo diterbitkan olehTergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuaiketentuan Pasal 18 (3) Peraturan Menteri Kehutanan No.P

tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya tersebutPenggugat telah mengajukan bukti surat berupa :1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 343/5/III/1999 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal 8 Maret1999 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkandengan aslinya (Bukti P. 1); Halaman 5 dari 17 halamanPutusan No.0350/Pdt.G/2010/PA Pk.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3375045702790001 No.P

Fotocopy Surat Penjerahan Hak Memperusahai Tanah No.P.368/1951, yangtelah dinazegelen dan diberi materai yang cukup dan telah disesuaikandengan aslinya, Sselanjutnya diberi tanda .................cceceeeeeeeeeeeeeeeeees bukti P.3;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan letak dan batasbatas dari objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempatdi lokasi objek perkara pada persidangan tanggal 12 Oktober 2018;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa ParaPenggugat telah

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keterangan Ahli(Zainuri, SE) yang menyatakan bahwa jenis kayu yang diangkut olehTerdakwa sesuai hasil pemeriksaan sampel kayu yang dilakukan olehahli adalah jenis kayu Inengo, Aras, Bugis Perempuan dan Pola Hutan,yang kesemuanya masuk dalam jenis Rimba Campuran dan tidak tundukpada ketentuan Pasal 10 a Peraturan Menteri Kehutanan No.P.33/Menhutll/2007 ;Bahwa di dalam putusannya judex facti telah menyatakan (yang sempatdicatat dan direkam oleh Jaksa Penuntut

dimaksud Pasal 102UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;Bahwa memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 angka 16 PP No.101 Tahun 2014, Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yangmelakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3, artinya yang bisa melakukankegiatan pengelolaan limbah untuk pengangkutan limbah adalah koorporasi(badan usaha) yang telah memperoleh rekomendasi Menteri dan telahmemiliki izin Pengelolaan Limbah B3;Bahwa oli bekas berdasarkan Lampiran PermenLHK No.P

dimaksud Pasal 102UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;Bahwa memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 angka 16 PP No.101 Tahun 2014, Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yangmelakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3, artinya yang bisa melakukankegiatan pengelolaan limbah untuk pengangkutan limbah adalah koorporasi(badan usaha) yang telah memperoleh rekomendasi Menteri dan telahmemiliki izin Pengelolaan Limbah B3;Bahwa oli bekas berdasarkan Lampiran Permen LHK No.P

tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 angka 16Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Pengangkut Limbah B3 adalahbadan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3, artinya yangbisa melakukan kegiatan pengelolaan limbah untuk pengangkutan limbahadalah koorporasi (badan usaha) yang telah memperoleh rekomendasi Menteridan telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3;Menimbang, bahwa oli bekas berdasarkan Lampiran Permen LHK No.P

menyuruh saksiNasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mencari oli bekas untuk dijual, Kemudiansaksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dengan memakai mobil yang diberikanoleh Terdakwa bersama dengan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin udin Beddu dariMakassar ke Kabupaten Pasangkayu kemudian membeli oli bekas dari bengkelbengkel di Kabupaten Pasangkayu selanjutnya mengangkut olioli bekastersebut dengan mobil dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Pinrang;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permen LHK No.P

pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menyatakan Barang Bukti berupa;e 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi ganja, kemudian setelahditimbang di Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan berat 12,37gram dan sisa setelah diuji dengan berat 12,31 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;e 1 (satu) unit sepeda motor Legenda warna hitam No.P. ol.AB3734LTDikembalikan kepada terdakwa AGUNG PERMANA Bin SADIKAN ;4.

., keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan didepanpersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.41/MenhutII/2014 tentangPenata Usahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Alam, kayu olahan yangselanjutnya disebut KO adalah pruduk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang ditolakdi industri primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan KayuTerpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satusisi atau

halhal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai TNIAD telah memperoleh suratizin untuk melakukan perceraian Nomor Po tanggal 28 Maret 2016yang dikeluarkan oleh Kepala Bekangdam V/Brawijaya telah sesuai denganKeputusan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata No.P

P.4KM.63/31/VIII/P.ATP 09 tel.28 Agustus 2009 besertalampirannya.135 Surat Ijin Berlayar PortClearance No.P.4/KM.63/21/X/P.ATP 09 tgl.17 Oktober 2009 besertalampirannya.136 Surat Ijin Berlayar PortClearance No.P.4/KM.63/18/X/P.ATP 09 tgl.07 Nopember 2009 besertalampirannya.137 Surat Ijin Berlayar PortClearance No.

O07 Nopember 2009 beserta lampirannya. 137)Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.P.4/KM.63/26//XII/ P.ATP09 tgl. 10 Desember 2009 besertalampirannya. 138) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th.2003 s/d 2005. 139) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th.2006 s/d 2007.140)Buku register kapal yang keluar masuk ~ dipelabuhanAtapupu Th. 2008 s/d 2009. 141)Uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) 142)Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan

P.4KM.63/31/VIII/ P.ATP09 tgl. 28 Agustus 2009 beserta lampirannya. 135) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/21/X/P.ATP 09tgl. 17 Oktober 2009 beserta lampirannya. 136)Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.P.4/KM.63/18/X/P.ATP 09........ 09 tgl. 07 Nopember2009 beserta lampirannya.137)Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.P.4/KM.63/26//XII/ P.ATP09 tgl. 10 Desember 2009 besertalampirannya. 138) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003 s/d 2005. 139) Buku register

Bahwa akibat pengeroyokan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.P.01/05/05/1/2012tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU (Rumah Sakit Umum) Kab. Tangerang Sdr.

Bahwa akibat pengeroyokan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.P.01/05/05/1/2012tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU (Rumah Sakit Umum) Kab. Tangerang Sdr. Rully Sahubawamengalami luka pada pergelangan tangan kanan terbuka tepi rata sepanjang 3cm dan berdasarkan hasil VisumEt Repertum No.03/TU.FK/I/2012 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo Sdr.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.P.01/05/05/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 yangdikeluarkan oleh RSU (Rumah Sakit Umum) Kab. Tangerang a.n Sdr.Rully Sahubawa mengalami lukapada pergelangan tangan kanan terbuka tepi rata sepanjang 3 cm yang diakibatkan kekerasan tajam,yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan ataupencahariannya untuk sementara waktu.b.

petugas kepolisian yang berpatrolidatang ke lokasi kejadian dan akhirnya saksi korban beserta terdakwa dibawa kekantor Sektor Warudoyong untuk dilakukan pemeriksaan.Menimbang, Bahwa akibat perouatan terdakwa saksi korban mengalamiluka sobek dan di jahit sebanyak 4 (empat) jahitan pada pelipis mata sebelah kiri,Halaman 12 dari 15Putusan Nomor 171/Pid B/2017/PN SKBdan lebam pada mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah dari hidung saksikorban hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum No.P

Bukti P6, SK dari Sestama BMKG tentang Pembebasan sementaradari Jabatan PMG An.Undang Kaban, No.P.336/14a/XII/BMKG2011,tanggal 29 Nopember 2011 ;7. Bukti P7, SK dari Sestama BMKG tentang pemberian izin PercerianAn.Fretty Helmi M.Br.Malau, Nomor : KEP.090/SU/VI/2013, tanggal28 Juni 2013 ;8. Bukti P8, Surat Kenal Lahir An,Fretty Helmi M.Br.malau, Nomor :6136/CS/1988 ;9. Bukti P9, Surat Keterangan Kelahiran Anak, An. Kamal MustamalKaban, No. 285/1991, An.Andry M.Kaban, No. 793/CS/1995,An.

tanah sengketa adalahmilik para Pemohon Kasasi yang diperoleh secara waris dari orang tua merekaalmarhum Sombala Daeng Kuling;e Alasan Kedua.Bahwa alat bukti surat P.4 dan P.6 berupa Surat Keterangan Lurah Parang No. 759/KP/X1/2009 yang menerangkan bahwa asli surat dari foto copy Surat Riwayat Tanah WajibBayar IPEDA No.103/WPJ.08/KI/3111/1982 sebagai alat bukti surat P.5 dan selanjutnyaalat bukti surat P.2 berupa foto copy Surat Penetapan luran Pembangunan Daerah, dalamhal ini Pajak Hasil Bumi (PHB)No.P

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajakHotel sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yangdiatur dalam Peraturan ini.e Bahwa pada tahun 2011 s/d 2012 Dinas Pendapatan Daerah KotaPalembang telah menerbitkan/mengeluarkan Surat PemberitahuanPajak Daerah (SPTPD/SPT) yang harus diisi wajib pajak, selanjutnyaHalaman7dari100Putusan Nomor1 1/Pid.SusTPK/2017/PN.Plgbidang Pendataan dan Penetapan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak(SKP)atas Hotel Jayakarta Group Daira dengan NPWP No.P

NPWP No.P.2.0097293.01.11 yang ditanda tangan oleh saksi Dra. SUMAIYAH.MZ, MM BINT MUHAMMAD ZAHRI dengan tarif pajak sebesar 10 %perbulannya berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang PajakHotel dan Perwali Palembang No. 37 Tahun 2010 tentang Persyaratan,Mekanisme dan Prosedur tetap Pungutan Pajak Hotel.

Pajak Parkir,Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineralbukan logam dan Batuan.Bahwa pada tahun 2011 s/d 2012 Dinas Pendapatan Daerah KotaPalembang telah menerbitkan/mengeluarkan Surat PemberitahuanPajak Daerah (SPTPD / SPT) yang harus diisi wajib pajak, selanjutnyabidang Pendataan dan Penetapan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak(SKP) atas Hotel Jayakarta Group Daira dengan NPWP No.P.2.0096700.01.09 dan Hotel Sahid Imara dengan No.

NPWP No.P.2.0097293.01.11 yang ditanda tangan oleh saksi Dra. Sumaiyah.

mengangkut hasilhutankayu,sehinggaunsurinitelahterpenuhimenuruthukumdalamperbuatanterdakwa;Hal 15 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.DglAd.Ad.4.Unsuryang tidak dilengkapi secara bersama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat keterangansahnya hasil hutan adalah dokumendokumen = yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dansesuai pasal 10 Permenhut RI No.P