Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tumpang tantang tundung tandang tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tuniang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 24-08-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 11/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 10 Oktober 2011 — PT. MITRA JAYA CEMERLANG Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
126 — 63
  • Peta bidang tanah hasil pengukurankadasteral yang diterbitkan BPNRI ; Bahwa, karena Penggugat ketika mengajukanpermohonan HGU belum melengkapi semua syaratsyarat sebagaimana dijelaskan pada angka 5diatas maka permohonan Penggugat dikembalikansebagaimana surat tergugat Tanggal 31 Mei 2011Nomor 1166.300.62/V/2011 untukdilengkapi ; Bahwa berdasarkan uraian angka 3, 4, 5, 6 dan 7diatas, maka surat Tergugat Tanggal 31 Mei 2011adalah termasuk dalam kriteria Keputusan TUNYang berada diluar objek gugatan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 02-02-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 05-08-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.PL
Tanggal 28 Februari 2017 — Pemohon:
PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA
Termohon:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
111 — 42
  • Daya CiptaDianrancana (Objek Permohonan), namun keberatan Pemohon tidakditanggapi/dijawab oleh Termohon, dengan demikian Keputusan Termohonsangat beralasan untuk dibatalkan menurut hukum oleh Majelis Hakim TUNyang memeriksa dan menyidangkan Permohonan A quo;21.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2017
Tanggal 22 Februari 2017 — PT. GIWIN INTI VS EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);
139 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yatin Afandiselaku Direktur PT Giwin Inti dikarenakan tidak cukup bukti;Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan peraturanperaturan mana yang seharusnya dijadikan acuan dalam mengenakan sanksiblacklist kKepada rekanan yang melanggar perjanjian dan pakta integritassehingga dapat dibuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmelanggar peraturan yang berlaku dalam menerbitkan objek sengketa TUNyang cacat administrasi baik secara subtansial dan prosedural;Bahwa berdasarkan pertimbangan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 02-11-2007 — Putus : 14-05-2008 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 55/G.TUN/2007/PTUN-SMG
Tanggal 14 Mei 2008 — BETTY SASTRA Melawan I. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara II. H. ALI FAUZI
98 — 46
  • Pengadilan TUN, yang secara limitatif dibatasi dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya keputusan TUNdimaksud ; 22 ooo nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI(SEMA) Nomor 2 Tahun 1991, mengatur lebih lanjut penghitungan tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari, khususnya terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsungdengan Keputusan TUN yang digugat, yaitu sejak diketahui adanya Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 22-05-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 46/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 30 Oktober 2017 — DG. SANGA BIN SAONG Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
70 — 32
  • 3667 Panaikang tanggal 14Pebruari 1995, Gambar Situasi7384 tanggal 26111994 Luas 1025m2 atasnama Raymond Ardan Arfandi selanjutnya berubahmenjadi Sertipikat Hak Milik No. 21379/Karampuang, Surat UkurPutusan No. 89G/2016/PTUN.Mks.Halaman 16 dari 36 Halamantanggal 11022013 No. 01583/2013, adalah berasal dari Persiladalah berasal dariTanah milik Adat Persil 33 a SIIl190 C1, bukansebagaimana didalilkan Penggugat pada Persil 33 a Sil Kohir759 C1 ;Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut menjadikan objek Tunyang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 26-02-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat:
H. PAHALA SIMANJUNTAK, SE.,MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
M. YUSUF JUNAIDI
72 — 35
  • ;Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatunilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan olehfaktorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilainpihak oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan ; a.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 48/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
Suminten
Tergugat:
Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
228 — 113
  • UyekTertanggal 16 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Syamsuriselaku pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan AgamaSurakarta;Fotokopi Surat Kelahiran no 474.1/91/II/84,tertanggal 24 februari 1984 yang dikeluarkan oleh kelurahan Jebres dandilegalisir oleh Drs.A.Fahrudin HS selaku Lurah Jebres;Fotokopi KK Nomor 0692 tertanggal 1 januari 1995 atas namaSarimin yang dikeluarkan oleh Camat Jebres;Fotokopi KTP Saksi atas nama Suwahjo dan Suprapti;Bahwa dalam posita angka 18 dikemukakan bahwa keputusan TUNyang
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 28/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 15 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : NOOR CHELWATI Diwakili Oleh : Nita Rosita
Terbanding/Tergugat : ANDI TJAHYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : ADRIAN SYAHRIR S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Cq. LURAH TELAGA BIRU
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Cq. CAMAT BANJARMASIN BARAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
79 — 37
  • Bahwa kedudukan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor06/19.63/XIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang secara definitif menurut Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarasuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundangHalaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2021
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PTUN MANADO Nomor 46/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat: JOHNY UGHUDE Melawan: Tergugat: BUPATI KEPULAUAN TALAUD
182 — 81
  • Bahwa tergugat membantah dengan tegas dan menolak dalil penggugatpada ALASAN GUGATAN point 7 s/d 8 karena Keputusan Tata UsahaNegara dari tergugat dalam menandatangani dan menetapkan objekgugatan penggugat adalah keputusan yang ditetapkan oleh pejabat TUNyang berwenang dan telah sesuai dan/atau tidak bertentangan denganketentuan peratuaran perundangundangan dan Asas Umum PemerintahanYang Baik ;.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 4/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.MEKDA MECKY ALLE
2.MUSA TIBOTAI
3.KADIR SALWEY
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
234 — 140
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Para Penggugattelah mengajukan Upaya Keberatan sebagaimana bukti P16, dan telah diterima olehTergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian gugatan ParaPenggugat tidak dapat dikatakan prematur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, karena dengan adanyakeberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat sebagai Pejabat TUNyang
    oleh Keputusan tersebut.wn Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsungmungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papanpengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju olehkeputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isikeputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, makabiasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akanmenggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — HARI LIEWARNATA, DK VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
235 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan
    Putusan Nomor 279 K/TUN/2016dikecualikan seperti yang dimaksud pada Pasal 2 Huruf d UU Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun2009.Dengan berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas makaObjek Sengketa a quo adalah termasuk dalam kualifikasi Keputusan TUNyang dapat disengketakan melalui Peradilan TUN dan untuk itu menjadikewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untukmemeriksa, memutus, dan mengadili sengketanya, bukan kewenanganPengadilan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pajak
Register : 30-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-08-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 107/G/2016/PTUN.SBY
Tanggal 17 Nopember 2016 — HOKIMAN TJAHAJO vs KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR
152 — 99
  • Bahwa dengan demikianterdapat keadaan yang sangat mendesak agar pelaksanaan Keputusan TUNyang bersangkutan ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN ini sedangberjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukumtetaP.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 09-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1284/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.Tolhas B Hutagalung, SH
2.SUPARJAN,SH
3.TRI MEGAWATI,SH, MH
4.ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH
Terdakwa:
EKA HALIM
548 — 141
  • sebelumnya pernah berperkara dengan Terdakwa dansaksi digugat dengan alasan sertifikat yang satu itu;Bahwa yang dialami saksi shok karena sertifikat sudah dibatalkan dansudah selesai ternyata digugat lagi dan terpaksa saksi menggunakanjasa pengacara lain;Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 250 juta rupiah;Bahwa sebetulnya sertifikat yang saksi miliki itu Sudah dialinkan ke pakGiman;Bahwa selain gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Baratdiajukan juga gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan di TUNyang
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 10/G/2019/PTUN.Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — DEWI DIAN NURSANTY, S.Pd (P) VS BUPATI BUTON UTARA (T)
106 — 65
  • kepegawaian) ;Bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalahSengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian), maka sebelumdiajukan pada pengadilan a quo, Penggugat juga telah mengajukanupaya administratif berupa Banding Administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian sebagaimana pengakuan Penggugatpadahalaman 2 gugatannya (poin Il, angka 5), dengan kata lain Penggugattelah maksimal menggunakan haknya menyelesaikan sengketa a quomelalui upaya administratif yang tersedia pada Badan/Pejabat TUNyang
Pengadilan PN TEBO Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-09-2017
Putusan PN TEBO Nomor 109/Pid.B/2017/PN Mrt
Tanggal 12 September 2017 — FIRDAUS Alias FIR Bin BASIRUDIN
59 — 29
  • Muara Tabir; Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi mendapatkan dan membawaataupun menjemput semua peralatan tersebut atas suruhan HUSAI danMUI dimana pada saat setelah HUSAI dan MUI tersebut masuk ke dalamkendaraan saksi, pada saat itu HUSAI dan MUI tersebut menyuruh saksiuntuk mampir terlebih dahulu ke rumah DEDI untuk menjemput danmembawa semua peralatan tersebut dan setiba di rumah DEDI pada saatitu DEDI tidak berada di rumahnya dan hanya istrinya yang bernama TUNyang berada di rumah DEDI tersebut
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 28-05-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2013 — - LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA melawan - KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; - KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR; - TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR
225 — 182
  • Keputusan yang masih memerlukanpersetujuan atasan atau instansi lain belum bersifat final (lihat penjelasan pasal 1butir 3).Konsekuensinya, Tergugat dalam sengketa TUN hanyalah Badan atau Pejabat TUNyang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final.Sekalipun hal ini sudah seringkali dikemukakan dalam berbagai pertemuan ilmiah dilingkungan Hakim TUN, namun di dalam praktek masih saja terjadi Tergugatdicantumkan lebih dari satu dalam Gugatan (Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya).Setelah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-01-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — DRS. AAP APTADI, MBA, dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
62 — 23
  • Kepentingan tersebut bukandiperoleh dari orang lain.e Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya.Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan.Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusanTUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkanakibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUNyang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untukdigugat.Halaman
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS). ;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT,dkk
146 — 74
  • hukumnya untuk memperhatikan kaidah hukumatau norma peraturan perundangundangan yang berlaku serta asasasasumum pemerintahan yang baik, wajib pula baginya untuk memastikanbahwa tindakannya cermat, wajib baginya untuk berhatihati dalam tindakan,wajid baginya untuk memastikan bahwa fakta yang dijadikan dasartidak mengandung kekurangan atau tidak mengandung cacat hukum, danwajib memperhatikan faktafakta yang sesungguhnya terjadi di lapangandalam rangka memenuhi unsur prosedur penerbitan suatu Keputusan TUNyang
    Warga Negara Indonesia,Tempat dan Tanggal Lahir: Porsea, Tapanuli, Sumatera Utara, 6 Juni1942, Jenis Kelamin : Lakilaki, Alamat : Komplek Perumahan VilaDelima, Blok A/1, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak,Jakarta Selatan, Pekerjaan : Pensiunan / Mantan Ketua / Hakim TinggiPT.TUN Medan.Telah memberikan keterangan sesuai dengan keilmuannya, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :Bahwa, menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan Keputusan TUNyang dapat dijadikan sebagai Obyek Sengketa
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 14-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 174/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Ahmad Lutfi
Tergugat:
Kepala Desa Sampang
73 — 59
  • Kalau mau berjuang yang benar seharusnya gugat saja hasiolpengumumannya untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum bukan gugatan TUNyang hanya melanjutkan proses seleksi bahwa seluruh Peserta seleksi tidakdipungut biaya sepeserpun dalam mengikuti ujian seleksi PerangkatDesa. 5. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN Halaman 19 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa gugatan Penggugat pada point II tentang alasan pengajuan gugatanmenyebutkan antara lain :5.1.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 10-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 6/P/FP/2017/PTUN-SMG
Tanggal 7 Nopember 2017 — Pemohon:
1.Prof. Dr. Pudjo Nirmolo
2.Ir. Atma Windrija
3.Roswita
4.Drs. Raden Wurjunindito
Termohon:
1.Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang
2.Kepala Badan Keuangan Daerah
3.Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI
4.Presiden Republik Indonesia
5.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.Menteri Dalam Negeri
7.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab.Semarang
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
155 — 72
  • Ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa objek darisengketa fiktif positif adalah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat TUNyang menurut ketentuan' peraturan perundangundangan harusdiajukan permohonan terlebih dahulu, untuk pelaksanaannya ataupenerbitannya (contoh penerbitan sertifikat hak atas tanah, izinizin, dsb).
    Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014harus dimaknai bahwa Peradilan TUN berwenang untuk memeriksa danmemutus penerimaan permohonan Keputusan dan/atau Tindakan FiktifPositif dari Badan atau Pejabat Pemerintahan sebatas penetapan atauHal. 32 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smgpelaksanaan suatu Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat TUNyang menurut ketentuan peraturan perundnagundangan mensyaratkankeharusan adanya Permohonan dari masyarakat terlebih dahulu