Hiu 13 yang sedang melakukan operasi PengawasanSumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna,kemudian Nahkoda kapal Hiu 13 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KMBV 3392 TS, selanjutnya Mualim I KP. Hu 13 yakni saksi Susanto Manggopa danKKM KP.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Hal. 8adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Territorial Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200(dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia.

LautLepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia,perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia.Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal penangkapikan berbendera vietnam KM.BV 3392 TS pada saat ditangkap PETUGAS KP.HIU13 pada hari kamis tanggal 14 April 2016 sekira Pukul 07.48 WIB pada posisi 05 06'495 LU 10947'529 BT, posisi tersebut adalah berada di Perairan ZEEI WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Bahwa

) RI Laut Natuna sekitar lebihkurang 50 mil dari garis batas ZEEI Peraian Indonesia.Bahwa KM.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LAM VAN THANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI

kepersidangan oleh PenuntutUmum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM35/TRP/11/2017,tanggal 13 November 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwaTerdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagaiberikut:PERTAMA: Bahwa Terdakwa LAM VAN THANG selaku Nakhoda KG 90658 TS yangmerupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 28Maret 2017 sekira jam 17.30 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April tahun2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI

Batas Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan denganlaut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UndangUndang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus)mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia

UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zonaekonomi Eksklusif indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI!

Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yangberbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undangundang ini tidakberlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa;b.

Menyatakan Terdakwa LAM VAN THANG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikandi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN HIEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRAN

Menyatakan Terdakwa TRAN HIEN selaku Nahkoda KM.BD.95405 TS,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanHalaman 1 dari 32 Putusan Nomor. 53/Pid.SusPrk/2017/PN.Ranperbuatan pidana "memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)," melanggar Pasal 93Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No

BD 95405 TS melakukankegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalamwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakanalat penangkap ikan berupa jaring Cumi, dengan cara operasinya yaitupertamatama lampu sorot di nyalakan untuk menarik cumi sSupayaberkumpul di sekitar kapal, setelah cumi terlinat berkumpul kKemudian jarringdi turunkan, setelah 15 menit kemudian jarring diangkat beserta hasil cumitangkapan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan dimasukkan ke dalampalka

dari 32 Putusan Nomor. 53/Pid.SusPrk/2017/PN.RanPerikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PemerintahRepublik Indonesia ;Bahwa, saksi menerangkan KM.BD.95405 TS sedang berlabuh saatditangkap ;Bahwa, saksi menerangkan posisi alat tangkap jaring cumi ada di ataspalka dan tersusun rapi ;Bahwa, KM.BD.95405 TS terdapat perizinan dari Vietnam ;Bahwa, saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan KM.BD.95405 TSyang di nahkodai TRAN HIEN yaitu diduga melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI

Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran BidangPehubungan Laut Dinas perhbungan Kabupaten Kepulauan Anambas;Bahwa, ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas lautterritorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undangundang nomor 5 Tahun 1983Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluardan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan Undangundang yang

Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikananyang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undangundang initidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa ;b.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa VO VAN TUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang

Orca 02 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai MualimI;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 KP Orca 02 sedangmelaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanandi sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekira jam 05.30 WIB,KP. Orca 02 dengan menggunakan radar mendeteksi 2 (dua) titik kapalyang akan menjadi terget operasi pada posisi 0626'150" LU 10742'300"BT.

Orca 02 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai MualimIl;e Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 KP Orca 02 sedangmelaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanandi sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekira jam 05.30 WIB,KP. Orca 02 dengan menggunakan radar mendeteksi 2 (dua) titik kapalyang akan menjadi terget operasi pada posisi 0626'150" LU 10742'290"BT.

Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan lautterritorial Indonesia sebagaimna ditetapkan berdasarkan undangundangyang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanahdibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil lautyang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.

Laut lepas adalahbagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia,perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia.

ZEEI, dan3.

di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianakkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU :Bahwa Terdakwa PHAM VAN SOAN NHO yang merupakan Nakhodakapal Penangkap Ikan KM.BV 97789 TS bersamasama LAM HOANG PHUC(dilakukan penuntutan dalam perkara yang terpisah) yang merupakan Nahkodakapal ikan KM.BV 97679 TS pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam00.53 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun2016, bertempat di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

97679 TS berlayar dari pelapuhanBaria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia denganmembawa 17 orang Anak Buah Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraanVietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukanpenangkapan ikan diwilayah periaran Indonesia;Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan terdakwamengganti berndera negara Vietnam dengan bendera Negara Indonesia,pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 00.53 Wib bertempat diZone Ekonomi Eksklusif Negara (ZEEI

Perikanan (Illegal Fishing) Dalam perkaraIllegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakanpidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;Bahwa adapun alasan Penuntut Umum adalah berdasarkan ketentuanPasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 tentangHal. 9 dari 14 hal. Put.

yang dinilai justrubertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagipenegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesiasebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateraldengan negaranegara lainnya;Bahwa apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadappelaku IUU Fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagiyang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa selaku nahkoda kapalperikanan KM BV 97789 TS telah ditangkap oleh kapal patroli Indonesia KP.HIU MACAN 01 di ZEEI di laut china selatan;Bahwa berdasarkan laporan polisi No.

Menyatakan Terdakwa LEE HOANG SONterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; ------------3.

Tpg.lain dalam tahun 2015, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiapadaposisi 0330751LU 10453205BTatau setidaktidaknya pada suatu tempat di perairanyuridiksi nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, mereka yang melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI,perbuatan

Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI ) c). Sungai, danau, rawa dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyataKapal Motor Selasih pada hari Selasa, tanggal 10Maret2015, sekira pukul 08.35 WIB, padaposisi koordinat 0330'751LU10453'205BT telah ditangkap oleh Kapal Pengawas HiuMacan Tutul 002 di perairan Laut Natuna.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI ;4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana; ad.1.

) ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,unsur melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI , telan terpenuhi ; ad.4.

Menyatakan Terdakwa LEE HOANG SONterbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SuratIjin Penangkapan Ikan (SIPI) ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidanadenda sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; 3.

Murkhan 5 pada hari Selasa tanggal 11Oktober 2016 Jam 13.40 WIB di sekitar perairan ZEEI laut Natuna pada posisi 0129,659 LU 104 46,172 Bujur Timur;Bahwa Kapal KM. Murkhan 5 adalah Kapal ikan dari Vietnam;Bahwa disekitar kapal KM. Murkhan 5 tidak ada kapal lain;Bahwa Kapal Murkhan 5 dinahkodai oleh Nguyen Thanh Phong;Bahwa di kapal KM.

Murkhan 5 ditangkap di wilayah ZEEI (Zona Ekonomo EksklusifIndonesia) Laut Natuna dengan koordinat 01 29,659 LU 104 46,172 BT;Bahwa Kapal KM. Murkhan belayar dari Pelabuhan Vietnam;Bahwa Kapal KM. Murkhan 5 melakukan penangkapan ikan menggunakan alattangkap Trawl (Pukat Harimau) ditarik oleh 1 (Satu) buah kapal;Bahwa Kapal KM.

Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI yang Tidak Memiliki SIPI;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :ad.1. Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU N omor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksuddengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

Murkhan 5 telah ditangkap oleh KP HIU 14 pada posisi di koordinat 01 29,659 LU 104 46,172 BT pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 pukul 13.40 WIBbahwa koordinat 01 29: 659 LU 104 46,172 BT adalah bagian dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), yaitu pada Zona EkonomiEksklusif Indonesia ( ZEEI) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa, kapal ikan KM.

M E N G A D I L I
1. Menyatakan terdakwa AUNG MYO OO tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
3. Menetapkan

Menyatakan terdakwa AUNG MYO OO terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, bersalan melakukan perbuatan mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki SIP melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal102 UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana Dakwwaanalternatif Kesatu.2.

ZEEI dan c.) sungai, waduk,dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikanyang potensial di Wilayah Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT ARBA, S.St.PiPetugas KP.

ZEEI, c.

Perikanan (illegalFishing), disebutkan Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwahanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.Menimbang bahwa berdasarkan Yuripundensi dari Putusan Kasasi Nomor1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016, yang isinya pada intinya menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada KejaksaanPutusan Nomor 40/PiSusPRK/2018/PN.Tpg.

Menyatakan terdakwa AUNG MYO OO tersebut diatas, secara sah danmeyakinkan terbukti bersalan melakukan tindak pidana : mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Dendasebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);3.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HUYNH CHI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

   Menyatakan terdakwa HUYNH CHI bersalah melakukantindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No.45tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2)Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang

   bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa ia terdakwa HUYNH CHI selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV3709 TS bersama NGUYEN VAN SON (DPO) selaku Nahkoda Kapal IkanAsing BV 5226 TS, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 02.36Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

   Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa HUYNH CHI selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV3709 TS bersama NGUYEN VAN SON (DPO) selaku Nahkoda Kapal IkanAsing BV 5226 TS, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 02.36Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

   Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskansetiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asingdi wilayah ZEEI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang,

   ZEEI, dan3.

Selanjutnya Terdakwa sebagai nakhoda kapalmembawa kapal memasuki Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) untukmenangkap ikan karena perairan Malaysia tidak memiliki ikan sebanyakperairan Indonesia. Padahal Terdakwa menyadari untuk memasuki perairanIndonesia Terdakwa harus memilki izin dari Pemerintah Indonesia berupa SuratIzin Usaha Perikanan (SIUP).

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.71.

Pi yangtelah melihatlangsung kapal KM PKFB (U) 1488 GT. 64.99 menerangkan kapalasing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapiapabila tidak memiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN LgsMenimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki olehsetiap kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuaidengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa unsur ke1 dan ke3 telah dipertimbangkan padadakwaan kesatu dan sudah dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis akandipertimbangkan tentang unsur ke2;Ad.2.: Yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkapan ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIPI.Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang

Pi yangtelah melihatlangsung kapal KM PKFB (U) 1488 GT. 64.99 menerangkan kapalasing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapiapabila tidak memiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki olehsetiap kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuaidengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

bersalah melakukan tindak pidana : Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

Antasena7006mendeteksi sebuah titik pada radar yang diduga kapal ikan asing yangsedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah PerairanLaut Natuna Utara / ZEEI, kemudian KP.

Antasena7006mendeteksi sebuah titik pada radar yang diduga kapal ikan asing yangPutusan Nomor 79/Pid.SusPrk/2017/PN Ran 7sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah PerairanLaut Natuna Utara/ZEEI, kemudian KP.

BatasZona Ekonomi Eksklusif (ZEE)) ; Bahwa Ahli menjelaskan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur di luar danberbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan undangundang yang berlaku tentang Perairan Indonesiayang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya denganbatas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal lautwilayah Indonesia

; 22 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa Ahli menerangkan cara mengukur batas perairan Laut ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulaupulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 (dua ratus)mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 (dua belas) milsampai 200 (dua ratus) mil kearah laut luas ; Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yangmeliputi Natuna (PulauPulau Anambas dan Natuna hingga TanjungDatu) yang dikeluarkan oleh Tentara

BV92589 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai olehTerdakwa, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, sekira pukul 07.03WIB, bertempat di wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 0615387" LU 106 12 972" BT ; 22 n nooo nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017 sekira Pukul 07.03WIB, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 9 (Sembilan) orangtermasuk nahkoda semua warga negara Vietnam bersama kapalpasangannya KM.