Ditemukan 3328 data
422 — 125
Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof.Rehngena Purba, SH.MS~= dan DR. H. Muchsin,SH.
Harifin A. Tumpa, SH.MH.., sebagai Ketua Majelis, Prof.Rehngena Purba, SH.MS dan DR. 4H. Muchsin,SH.
145 — 52
Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIIIyang menguasai obyek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatu gugatanperdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yangdikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihakTergugatnya adalah orangorang yang secara nyata benarbenarmenguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalahyang diberikan pada Pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 padahalaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu diaharus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
125 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., DR. H.M. HATTA ALLSH., MH. DANH. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.2.
HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH,DR.H.M.HATTA ALI,SH.,MH dan HMUHAMMAD TAUFIK,SH.,MH., yangtelah membenarkan dan menyatakan RUPSLB PT. Gusher Tarakan yangHal. 41 dari 74 hal. Put. No. 340 K/Pdt/20134242diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum..
187 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa,SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar,SH., MCL HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota KetuaTtd./Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. Ttd,. Dr.
Harifin A Tumpa, SH.,MH.Ttd./Prof.Dr. Mieke Komar,SH..MCL. Biaya perkara : Panitera Pengganti1. Meterai .................. Rp. 6.000, ttd./ Albertina Ho, SH.MH.2. Redaksi.................. Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi .... Ro. 493.000, Untuk SalinanJumlah ...................Rp. 500.000, Mahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanityera Muda Perdata KnususRAHMIMULYATI, SH.,MH.NIP.040 049 629 Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 01 K/KPPU/2007
109 — 43
Harifin Alias Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Anak Korban Suci Ramadani yang merupakan anak kandung saksi dantemannya Anak Korban Nurmala Sari telah disetubuhi oleh terdakwa;Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN KisBahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan persetubuhanterhadap Anak Korban Suci Ramadani dan Anak Korban Nurmala Sari;Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan tersebut yaitu dariinformasi Kepala Desa
50 — 7
Hal inisesuai puladengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009( vide Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa ( Dwangsom ) danImplementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010halaman 12 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PN.SBYserta Mahkamah Agung R.I.,Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan KaidahPutusan Perkara Dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
24 — 9
H Harifin A. Tumpa, SH.
113 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketentuan pidana penjara selama waktu tertentu sekalikali tidakboleh melebihi 20 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 4 KUHP,secara jelas dan tegas merupakan Undang Undang yang harusdilaksanakan, dan apabila adanya peristiwa lain dalam suatu kejadiantindak pidana lagi, haruslah menganut asas dalam Pasal 12 ayat 4 KUHPtersebut.hal ini diperkuat oleh pendapat Bapak Harifin Tumpa, SH, MHdalam komentar dan pendapatnya di Berita Hukum Online tanggal 23Januari 2011 tentang sistem Pemidanan Indonesia
Untungkan Gayus,yang berpendapat Sebanyak apapun kasus Gayus, tetapi bila jaksahanya menjerat dengan pidana penjara selama waktu tertentu, makavonis maksimal yang bisa dikenakan hanya 20 tahun penjara. dan KetuaMahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengatakan setiap vonis hakimtentu ada pertimbangannya.
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH., MH., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas "Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan", kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
101 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inilah yangdimaksudkan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung RI (Harifin A. Tumpa)sebagai pemaksaan kehendak) dari penegak hukum, demi untuk melindungipelaku yang sesungguhnya. Entah ada apa dibalik semua itu. Ataukah karenaaparat penegak hukum di negeri ini kurang memahami arti penegakan hukum,kebenaran, dan keadilan itu sendiri?.
164 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa,S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. H.Muchsin, S.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, S.H.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.ttd / Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.Panitera PenggantiUntuk salinanMAHKAMAH AGUNG R11 ttd / Bandung Suhermoyo, S.H., M Hum.a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana KususSUHADI, S.H.,M.H.NIP. :040 033 261 Hal. 92 dari 92 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2008
98 — 32
Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, MemahamiEksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 serta Mahkamah AgungR.1.,Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara DalamJurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
1.SUSILO
2.YUSTINAH
Tergugat:
1.PT BRI Persero Tbk Unit Adiwerna
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Tegal
2.Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Malang
106 — 17
Harifin A. Tumpa, SH. MH dalamacara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychis kepadaterhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim.Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam halterhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
53 — 11
., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sertadihadiri oleh HARIFIN SANRANG, S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;, ~~ ~~ 222 2 n no nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn neeHakimHakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. ttd.YOGA D. A. NUGROHO, S.H., M.H. MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.ttd.ERNAWATLANWAR, S.HHal. 43 dari 44 hal.Put. Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.Panitera Pengganti,ttd.H. BAK KARA,S.H.
90 — 9
ITmenghentikan segala aktivitas terhadap objek terperkara ;Menimbang, bahwa terhadap pengajuan tuntutan provisi tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa dalam praktik peradilan sebagaimanakaidah hukum yang terkandung dalam PutusanMahkamah Agung No. 1967 K/Pdt/1995tanggal 4 Juni 1998 bahwa tuntutan provisimerupakan permintaan dari pihak Penggugat agarperlunya diambil tindakantindakan yang sifatnyaprovisionil atau sementara yang bukanmenyangkut perkara pokoknya (vide, Harifin
834 — 1367
Harifin A. Tumpa,SH.MH.., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR.H. Muchsin, SH.
Harifin A. Tumpa,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR.H. Muchsin, SH, masingmasing sebagai anggota Majelis; kaidahhukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide buktiPasal 70 UndangUndang No.30 Tahun 1999.
30 — 10
H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentar danPembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari "Memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang 29 Putusan Nomor 223fPid. Sus/2017/PN.
77 — 24
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkansesuatu dia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah danbahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yangmenggugat maka ia yang harus membuktikan.
131 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dimana perkara tersebut telah diputus sampaipada tingkat Pengajuan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung yangmemeriksa rerkara rada saat itu diketuai oleh Harifin Tumpa.SH,.MH. yang telah memutus bahwa gugatan Penggugat (dr. RosihanAnwar) adalah tidak dapat diterirna;10.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/PDT/2009gugatan yang sama seperti butir 9 di atas, salah seorang Hakim Agung/Pembaca Ill Dr.
79 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH., MH.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.PaniteraPanitera Muda Perkara PidanaMACHMUD RACHIMI, SH., MH.NIP. : 040 018 310Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011