Ditemukan 3075 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mentari mencari mandagi mundari
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
91 — 14
  • RUSLI HABIBIE, MAP, Nomor : 6 Tahun 2011tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran danPengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaBarang / Jasa SKPD dilingkungan Kabupaten Gorontalo Utara TA 2011,dimana Saksi mempunyai sertifikasi L4 yang dikeluarkan oleh LKPP.Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Cipta Karya Dinas PU TA 2011 tidak ada tercantum, namun dengan adanyaSurat Edaran Bersama Mendagri dengan Kepala LKPP Nomor : 027/824/SJdan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
144 — 46
  • Surat Edaran Mendagri No : 910 Tahun 2017 tentang Penatausahaandan pertanggungjawaban dana BOS pada angka 9 huruf b BendaharaDana BOS menyampaikan realisasi belanja dengan melampirkan buktibukti belanja yang sah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd danterdakwa II SIMAH, S.Pd telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 379.475.537, (tiga ratus tujuh puluhsembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuhrupiah) atau setidaktidaknya
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 11-05-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 14/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 19 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
94 — 35
  • MARUF selaku Mendagri. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papuatentang kata pengantar pengangkatan janji dan sumpah jabatan bupatidan wakil bupati kab. Merauke masa jabatan 20052010.Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 7177.163.7.164. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov.
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 24-11-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK
Tanggal 19 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : OCEN WAIROY, S.E., M.M. bin MOKSEN WAIROY
154 — 67
  • 1 (satu) lembar fotocopy lembar Disposisi perihal Permintaan Data/Dokumen Terkait Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hibah kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
27. 1 (satu) bundel surat nomor: 432/PP.10/9203/KPU-KAB/IX/2019, tanggal 12 September 2019 perihal revisi pengajuan anggaran pemilukada 2020;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri
Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBN;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBN;
30.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-05-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ARTHUR FRITZ GERALD, S.H., M.H.
2.MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terdakwa:
OCEN WAIROY, S.E., M.M. bin MOKSEN WAIROY
96 — 0
  • 1 (satu) lembar fotocopy lembar Disposisi perihal permintaan data/dokumen terkait pelaksanaan kegiatan Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hibah kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
27. 1 (satu) bundel surat nomor: 432/PP.10/9203/KPU-KAB/IX/2019, tanggal 12 September 2019 perihal revisi pengajuan anggaran pemilu Kada 2020;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri
Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berseumber dari APBN;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berseumber dari APBN;
30.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-05-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ARTHUR FRITZ GERALD, S.H., M.H.
2.MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terdakwa:
YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E. anak dari PIETER MANGAMPA
144 — 83
  • 1 (satu) lembar fotocopy lembar Disposisi perihal permintaan data/dokumen terkait pelaksanaan kegiatan Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hibah kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
27. 1 (satu) bundel surat nomor: 432/PP.10/9203/KPU-KAB/IX/2019, tanggal 12 September 2019 perihal revisi pengajuan anggaran pemilu Kada 2020;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri
Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berseumber dari APBN;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berseumber dari APBN;
30.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 19-10-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PT GORONTALO Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO
Tanggal 30 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terbanding/Terdakwa : Syaiful Kasim
134 — 183
  • Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMIYATI TUE, tanggal 3 Juni 2019 yang ditanda tangani SYAIFUL KASIM;

    1 (satu) Rangkap Asli Surat Nomor : 539/4918/SJ Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Pertimbangan Penilaian atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

    Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 24-11-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK
Tanggal 19 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E. anak dari PIETER MANGAMPA Diwakili Oleh : Patrix Barumbun, S.H
159 — 102
  • 1 (satu) lembar fotocopy lembar Disposisi perihal Permintaan Data/Dokumen Terkait Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hibah kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
27. 1 (satu) bundel surat nomor: 432/PP.10/9203/KPU-KAB/IX/2019, tanggal 12 September 2019 perihal revisi pengajuan anggaran pemilukada 2020;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri
Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBN;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBN;
30.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-03-2024 — Putus : 02-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 2 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
ABDUL RAHIM, SE BIN ABDUL RAHMAN
32 — 0
  • Fotokopi surat mendagri Prof. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes., M.H
105 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARUF selaku Mendagri.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papuatentang Kata pengantar pengucapan janji dan sumpah jabatanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke masa jabatan 20052010.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papuatentang naskah janji dan sumpah jabatan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Merauke.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papuatentang naskah pelantikan jabatan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Merauke, hari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. WARYOTO, M.Si
129 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARUF selaku Mendagri.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papuatentang Kata pengantar pengucapan janji dan sumpah jabatanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke masa jabatan 20052010.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papuatentang naskah janji dan sumpah jabatan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Merauke.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papuatentang naskah pelantikan jabatan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Merauke, hari
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
207 — 87
  • Adapun alasan saya menugaskanEDDY SISWADI dan HERRY NURHAYAT mengkoordinir para Kepala SKPDuntuk berpartisipasi mengumpulkan dana untuk dijadikan pengembalian kerugianDaerah Kota Bandung akibat penyalahgunaan dana bansos Pemko BandungTA2009 dan TA2010 tersebut, karena EDDY SISWADI selaku Sekda KotaBandung adalah penerima delegasi yang harus bertanggungjawab baik menurutUndangUndang No.1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005maupun Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 yang mana Sekda sebagaikoordinator
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
339 — 170
  • dan HERRY NURHAYAT untuk mengkoordinirnya.Adapun alasan saya menugaskan EDDY SISWADI dan HERRY NURHAYATmengkoordinir para Kepala SKPD untuk berpartisipasi mengumpulkan dana624untuk dijadikan pengembalian kerugian Daerah Kota Bandung akibatpenyalahgunaan dana bansos Pemko Bandung TA2009 dan TA2010 tersebut,karena EDDY SISWADI selaku Sekda Kota Bandung adalah penerima delegasiyang harus bertanggungjawab baik menurut UndangUndang No.1 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 maupun Peraturan Mendagri
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
225 — 77
  • Kuasa Pengguna Anggaran harusbertanggung jawab kepada Kepala Daerah;Bahwa pada tahun 2000 s/d PP Nomor 105 Tahun 2000 berlaku, tugasBendaharawan Umum secara spesifik sudah diatur dalam PP Nomor 5Tahun 1975 yang dirinci lebih lanjut dalam Surat Keputusan EdaranMendagri Nomor 90009980, selanjutnya Bendaharawan Umum harusHal.615 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011//PN.JKT.PST.mempedomani Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang mulai berlakutahun 2003 karena dalam Pasal 14 PP Nomor 105 Tahun 2000 menyatakanbahwa Mendagri
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap
Tanggal 4 Maret 2015 — - YASOZISOKHI ZEBUA, S.H - Drs.WARYOTO, M.Si
137 — 73
  • MARUF selaku Mendagri. h) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Kata pengantar pengucapan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke masa jabatan 2005-2010. i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke. j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah pelantikan jabatan bupati dan wakil bupati Kab.
    MARUF selaku Mendagri. h) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papua tentang kata pengantar pengangkatan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati kab. Merauke masa jabatan 2005-2010. i) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papua tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati kab. Merauke.