M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Jaumar Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
2. Menjatuhkan pidanaoleh karena itu terhadap terdakwa Jaumar Pasaribu dengan pidana penjara

selama6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan verstek
2. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanpretasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK 8141220181000026 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 66.116.900,- (enam puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) secara lunas dan seketika setelah

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kabupaten Banyumas dan Penerima Fidusia adalah PT REKSAFINANCE Cabang Purwokerto beralamatkan di Jalan Gerilya RukoKarangpucung Nomor 4 Purwokerto Kecamatan Purwokerto SelatanKabupaten Banyumas, dengan data Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu)unit Merek/Type: Daihatsu S401RPPMREJJHA, tahun 2014, Warna Putih,Nomor Rangka MHKP3BA1JEK085532, Nomor Mesin ME70625, No PolisiR 1871 NS BPKB atas nama Sulaiman, jaminan Fidusia tersebut diberikandengan nilai penjaminan, sebesar Rp.85.500.000, ( delapan puluh

Bahwa menurut UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan apabila debitur atauPemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadiobjek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titeleksekutorial sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) olehPenerima Fidusia namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUUXVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia frasa kekuatan eksekutorial dan frasasama

Bahwa menurut Pasal 30 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia menyatakan Pemberi Fidusia wajib menyerahkanBenda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaanEksekusi Jaminan Fidusia".Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Padt.G.S/2020/PN BmsUntuk memperkuat dalil dalil kami diatas, kami juga menyampaikan DaftarBukti Surat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut;a. Bukti P1Berupa Foto Copy dari Asli KTP dari Tergugat, atas nama Wartoyo.b.

Bukti P4Berupa Copy dari Asli Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor:W13.00811845.AH.05.01 Tahun 2018, dengan Pemberi Fidusia adalahWartoyo dan Penerima Fidusia adalah PT Reksa Finance dengan data ObjekJaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Daihatsu S401RPPMREJJHA, tahun 2014, Warna Putih, Nomor RangkaMHKP3BA1JEK085532, Nomor Mesin ME70625, No Polisi R 1871 NS BPKBatas nama Sulaiman, dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia NomorRegistrasi : 2018103133100153.e.

pada hari Rabu tanggal24 Oktober 2018 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan DenganJaminan Fidusia Nomor ; PK 8141220181000026, kemudian terhadap SuratPerjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : PK8141220181000026, dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia dengan nomor : 33Tanggal 30 Oktober 2018 oleh Notaris MUHAMMAD DWI KUNCORO HADILS.H,M.Kn. yang berkududukan di Jalan Suparjo Rustam Rt 02 Rw 07 SokarajaTengah Sokaraja dimana dalam Akta Jaminan Fidusia disebut bahwa PemberiFidusia

Menetapkan barang bukti berupa : 6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor 113 tanggal 06 Juni 2014; 6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor 154 tanggal 16 April 2013; 6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor 469 tanggal 21 Oktober 2013; 9 (Sembilan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor 0470001074 tanggal 31 Mei 2012; 8 (Delapan) lembar exampler

perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor 0470001662 tanggal 31 Mei 2014; 8 (Delapan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor 0470001401 tanggal 09 April 2013; 1 (Satu) lembar sertifikat jaminan akta fidusia No.

W2.031752.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 26 April 2013; 1 (Satu) lembar sertifikat jaminan akta fidusia No. W2.00207417.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 20 Nopember 2013; 1 (Satu) lembar sertifikat jaminan akta fidusia No. W2.00183430.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2015; 1 (Satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama Dedi Manurung dengan Nomor 168.584/Pers-PST/V/2014 pada tanggal 19 April 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Menyatakan barang bukti berupa :e 6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor113 tanggal 06 Juni 2014;e 6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor154 tanggal 16 April 2013;6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor469 tanggal 21 Oktober 2013;e 9 (Sembilan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraandengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor0470001074 tanggal 31 Mei 2012;e 8 (Delapan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraandengan

penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor0470001662 tanggal 31 Mei 2014;e 8 (Delapan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraandengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor0470001401 tanggal 09 April 2013;e 1 (Satu) lembar sertifikat jaminan akta fidusia No.W2.031752.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 26 April 2013;e 1 (Satu) lembar sertifikat jaminan akta fidusia No.W2.00207417.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 20 Nopember 2013;e 1 (Satu) lembar sertifikat jaminan akta fidusia No.W2.00183430

dengan nomor113 tanggal 06 Juni 2014;6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor154 tanggal 16 April 2013;6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor469 tanggal 21 Oktober 2013;9 (Sembilan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraandengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor0470001074 tanggal 31 Mei 2012;Halaman 19 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN Rap8 (Delapan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraandengan penyerahan hak milik secara fidusia

Menetapkan barang bukti berupa :Halaman 29 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN Rap6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor 113tanggal 06 Juni 2014;e 6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor 154tanggal 16 April 2013;e 6 (Enam) lembar exampler akta jaminan fidusia dengan nomor 469tanggal 21 Oktober 2013;e 9 (Sembilan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraandengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor0470001074 tanggal 31 Mei 2012;e 8 (Delapan) lembar

exampler perjanjian pembiayaan kendaraandengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor0470001662 tanggal 31 Mei 2014;e 8 (Delapan) lembar exampler perjanjian pembiayaan kendaraandengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor0470001401 tanggal 09 April 2013;e 1 (Satu) lembar sertifikat jaminan akta fidusia No.W2.031752.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 26 April 2013;e 1 (Satu) lembar sertifikat jaminan akta fidusia No.W2.00207417.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 20 Nopember 2013;e 1 (Satu)

Penggugat/ Terbanding) denganargumentasi sebagai berikut:a Bahwa Perjanjian dengan jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan darisuatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untukmemenuhi suatu prestasi (vide, Pasal 4 UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia (UndangUndang Fidusia);b Artinya, setelah para pihak menandatangani perjanjian pokok danperjanjian jaminan fidusia, maka secara yuridis mengacu kepada Pasal 2UndangUndang Fidusia, terhadap perjanjian tersebut

Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Fidusia,tentang syarat suatu benda mendapat titel eksekutorial yaitu dengandidaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia Wilayah Jawa Timur;Bahwa dengan demikian mengacu pada Pasal 2 UndangUndang Fidusia,secara yuridis terhadap perjanjian tersebut berlaku ketentuan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Fidusia;Mengingat terhadap perjanjian tersebut berlaku ketentuan dalam UndangUndang Fidusia, maka segala pelaksanaan dari perjanjian tersebut termasukproses penyelesaian

Nomor 1503 K/Pdt/20132222iBahwa terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, Pasal 30UndangUndang Fidusia menyebutkan pemberi fidusia wayibmenyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangkapelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 30 UndangUndang Fidusiadisebutkan dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yangmenjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerimafidusia berhak mengambil benda yang menjadi

objek jaminan fidusia danapabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang;Bahwa ekseskusi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 UndangUndang Fidusia beserta penjelasannya, dalam hukum fidusia dikenalsebagai Parate Executie, yaitu eksekusi yang dilakukan melalui pelelanganumum tanpa melibatkan titel eksekutorial fiat Pengadilan.

Tergugat/Pembanding) selaku penerima Fidusiatelah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Fidusia, tentang3031syarat suatu benda mendapat titel eksekutorial yaitu dengan didaftarkan dikantor pendaftaran Fidusia sebagaimana dibuktikan dengan telah diikatkanobjek pembiayaan secara Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 45tanggal 24 April 2009 di hadapan Nunuk Endang Purwaningsih, SH., notaris diKediri dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Jawa Timursebagaimana

., yang mana selanjutnya Tergugat daftarkan di KantorPendaftaran Jaminan Fidusia di Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia, Kantor Wilayah Maluku. Dari pendaftaran tersebut terbitlahSertifikat Jaminan Fidusia Nomor W28.00018150.AH.05.01 Tahun2018 (VIDE BUKTI T4).

Sehingga dengan adanya Sertifikat JaminanFidusia tersebut, eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan olehTergugat adalah legal dan valid, sebagaimana juga Perjanjian Pokokdan Akta Jaminan Fidusia yang sah dan tidak melanggar UU No. 42tahun 1999 jo. PP No. 21 tahun 2015 jo.

KUHPerdata pasal 1320.Dan dengan ini dalil Penggugat pada poin 12 dan 13 telah gugurdengan sendirinya;Bahwa dalam melakukan eksekusi Objek Jamian Fidusia, Tergugattelah terlebin dahulu diberikan kuasa oleh Penggugat untukmelakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Penggugat tidakmelakukan kewajiban kepada Tergugat.

eksternal gugurdengan sendirinya;Bahwa Tergugat akan mengingatkan Penggungat dengan mengutippasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yangberbunyi:Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor. 37/PDT/2021/PT AMB.Pemberi Fidusia wajid menyerahkan Benda yang menjadi objekJaminan Fidusia dalam rangka Pelaksanaan eksekusi JaminanFidusia.Bahwa Penggugat sebagai Pemberi Fidusia berkewajiban untukmenyerahkan Objek Jaminan Fidusia (dalam hal ini kendaraan rodaempat sebagaimana dijelaskan dalam poin

Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW28.00018150.AH.05.01 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh KantorPendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Maluku;5.

fidusia dari TurutTerlawan Il sebagai pemberi fidusia kepada Pelawan selaku penerimafidusia atas unit kendaraan objek perkara a quo.

bebuny/i:Pasal 29:(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadapBenda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengancara:a.

Fidusia Nomor W12.00543222.AH.05.01Tahun 2014 terkait dengan jaminan fidusia yang diberikan kepada Pelawan,sudah selayaknya hanya Pelawan yang memiliki hak yang diutamakan untukmenguasai dan melakukan eksekusi atas Kendaraan tersebut.9.

, menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia tetapmengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapunBenda tersebut berada., kecuali pengalihnan atas benda persediaan yangmenjadi obyek Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa Penerima Fidusia tidakmenanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusiabaik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatanmelanggar hukum

sehubungan dengan penggunaan dan pengalihnan Bendayang menjadi obyek Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa:(1) Penerima fidusia memiiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hakpenerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atashasileksekusi benda yang objek jaminan fidusia;(3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus

Menyatakan Terdakwa YANSYE TOMBOKAN telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihak lain yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

2.

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

1. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) berkas Fotocopy Sertifikat Jaminan fidusia No. 6033 tanggal 16 November 2017;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;

- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual beli;

Kemudian terdakwasebagai pemberi jaminan fidusia membuat akta jaminan fidusia dengan objekjaminan berupa 1 (Satu) buah Mobil Avanza Toyota All New G00201.5 MTwarna hitam DB 1196 CC.wonnn Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran selama 4 (empat) kaliyaitu angsuran untuk bulan Juni s/d bulan September 2017.

Saksi SUPANDRI DUNGGIO:Bahwa terdakwa sebagai pemberi jaminan fidusia ada membuat aktajaminan fidusia dengan objek jaminan berupa 1 (satu) buah Mobil AvanzaToyota All New G00201.5 MT warna hitam DB 1196 CC dengan PT. BFIFinance dengan perjanjian terdakwa harus membayar kepada PT.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN BitBahwa terdakwa sebagai pemberi jaminan fidusia ada membuat aktajaminan fidusia dengan objek jaminan berupa 1 (satu) buah Mobil AvanzaToyota All New G00201.5 MT warna hitam DB 1196 CC dengan PT. BFIFinance dengan perjanjian terdakwa harus membayar kepada PT.

Menyatakan Terdakwa YANSYE TOMBOKAN telah terbukti secara Sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pthak lain yang dilakukantanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,2.

Fidusia diatur berdasarkan patokan hukumnyasebagaimana ciatur dalam Pasal 2 UndangUndang No. 42/1999 tentangJaminan Fidusia jo, Pasal 4 Undangundang No. 42/1999 tentang JaminanFidusia, UNDANG UNDANG INI BERLAKU TERHADAP SETIAP PERJANJIAN YANGBERTUJUAN UNTUK MEMBEBANI BENDA JAMINAN FIDUSIA"Ketentuan pasal 4 Undangundang No.4?

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,berbunyi; JAMINAN FIDUSIA MERUPAKAN PERJANJIAN IKUTAN DARI SUATUPERJANJIAN POKOK BUKAN KEWAJIBAN BAGI PARA PIHAK UNTUKMEMENUHI SUATU PRESTASI,3. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) Undangundang No 4?

tahun1999 tentang jaminan Fidusia, berbunyi :2) DALAM JANGKA WAKTU SELAMBATLAMBATNYA 60 (enam puluh) HARITERHITUNG SEJAK BERDIRINYA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA,SEMUA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA HARUS SESUAI DENGANKETENTUAN DALAM UNDANGUNDANG, NOMOR 42 TAHUN 71999TEN TANG JAMINAN FIDUSIA. ccs cecase est iseeessnaacisveuienseansastii ,3) VIKA DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(2) TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN, MAKA PERJANJIAN JAMINANFIDUSIA TERSEBUT BUKAN HAK AGUNAN ATAS KEBENDAANSEBAGAIMANA

Jaminan Fidusia yakni, BUKAN MERUPAKAN HAK AGUNAN ATASKEBENDAAN sehagaimana dimaksud dalam Undangundang Jaminan Fidusia,dan yang lebih fatal akibat tindakan Tergugat/Debitur tersebut tidak melahirkanPerjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undangundang No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia.

Tergugat sebagai Penerima Fidusia telah mendafiarkan keKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia KantorWilayah Jawa Barat sehingga terbitlah sertifikat Jaminan Fidusia NomorW11.260690.AH.01 TAHUN 2013, sehingga dengan demikian berlakuseluruh ketentuan dari UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia (vide Pasal 2?

khususnya Pasal 4menyebutkan Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotoroleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratansebagaimana diatur dalam undangundang mengenai jaminan fidusia dan telahdisepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraanbermotor;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 tersebut, mengenaipenarikan/penyitaan benda jaminan fidusia harus sesuai dengan yang diaturdalam Undangundang Jaminan Fidusia yaitu UndangUndang RepublikIndonesia

Nomor 42 Tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 29ayat (1) huruf a, b dan c yaitu:Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2) oleh Penerima Fidusia;b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaanPenerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan

;Cc. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatanPemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperolehharga tertinggi yang menguntungkan para pihak;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/Padt.G.S/2018/PN Kisserta Pasal 30 yaitu Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadiobjek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia,yang dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 30 yaitu Dalam hal PemberiFidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek

Jaminan Fidusia padawaktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yangmenjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihakyang berwenang;Manimbang, bahwa berdasarkan beberapa pasal peraturan tersebut diatas dalam perkara a quo, bahwa objek jaminan fidusia sesuai yang tertuangdalam Akta Nomor 792 tanggal 10 Pebruari 2017 yang dibuat NotarisMuchairani, SH, MKn, yaitu 1 (Satu) unit kenderaan bermotor roda empat (videbukti T7) telah didaftarkan dan memiliki

sesuai denganpenjelasan Pasal 30, dimana Pemberi Fidusia (Penggugat) tidak menyerahkanbenda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan,Penerima Fidusia (Penggugat) berhak mengambil benda yang menjadi obyekJaminan Fidusia dan oleh penjelasan pasal tersebut mengemukakan kalimatapabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, sehinga bukanmerupakan suatu kewajiban yang harus meminta bantuan pihak yangberwenang;Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdi

Sepengetahuan TURUT TERGUGAT, Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia),Hal 9 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKIkhususnya Pasal 5 ayat (1) jo.

Kantor Pendaftaran Fidusia (dibuktikan denganditerbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia);5.

Dengan terdaftarnya Perjanjian dengan Pembebanan Fidusia pada KantorPendaftaran Fidusia, maka Penerima Fidusia dijamin haknya oleh UUJaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yangberbunyi : "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hakuntuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia ataskekuasaannya sendiri".

Hal ini mempunyai makna bahwa Penerima Fidusiamempunyai hak eksklusif untuk mengeksekusi objek jaminan fidusiamanakala Pemberi Fidusia wanprestasi. Namun harus diingat bahwa syaratutamanya Penerima Fidusia harus terlebin dahulu mendaftarkan ObjekJaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan SertifikatJaminan Fidusia;6.

PENGGUGAT tidak mempunyaihak eksklusif untuk menarik benda jaminan fidusia (Objek Perjanjian) karenaatas Perjanjian tersebut dan atas benda jaminan fidusia tersebut tidakterdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak pernah diterbitkanSertifikat Jaminan Fidusia;Hal 10 Put.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 033372190065 Tanggal 24 Mei 2019;
4. Menyatakan SAH dan

   >MENGIKAT Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat Notaris LATIFA DINA, SH., M.Kn yang telah didaftarkan ke Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat;

5. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00063554.AH.05.01 Tanggal 13 Juni 2019 dengan Objek Jaminan Fidusia sebagai berikut:

• Kategori

: K10BT1002976

1. Menyatakan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia

   78.850.000

   Denda keterlambatan

   162 Hari

   Rp. 5.872.250

   Total Kerugian

   Rp. 84.632.250

   1. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan obyek jaminan fidusia

   kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara suka rela dan dalam keadaan baik apabila engkar dapat menggunakan bantuan TNI/POLRI ;

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan serta STNK Kendaraan a quo secara segera dan seketika setelah Putusan ini di ucapkan, apabila engkar dapat menggunakan bantuan TNI/POLRI ;
3. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan objek jaminan fidusia

   BPKB : K10677944 Atas Nama : TAUFIK HIDAYATBahwa sebelumnya para pihak telah setuju dan mufakat untukmengadakan Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia yang dituangkandalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan = JaminanPenyerahan Secara Fidusia Nomor 033372190065 Tanggal 24 Mei2019, perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan syarat sahnyaperjanjian yaitu : Adanya kesepakatan kedua belah pihak,kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,

   atasbarang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia kepadaPENGGUGAT sebagai Penerima Jaminan Fidusia guna menjaminpelunasan hutang TERGUGAT ;Bahwa selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Multi Guna DenganJaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 033372190065 Tanggal 24Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata No.27/Pdt.G.S/2020/PN.

   PdgMei 2019 telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 12 Juni2019 yang dibuat Notaris LATIFA DINA, SH., M.Kn serta telah didaftarkanke Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan Hak AzaziManusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat dikenaldengan Sertifikat Fidusia Nomor W3.00063554.AH.05.01 Tanggal 13Juni 2019 dengan Objek Jaminan Fidusia sebagai berikut: Kategori Objek : Objek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat) Merk : Suzuki Tipe : A1J310F GS (4X2) MT No.

   Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Multi GunaDengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 033372190065Tanggal 24 Mei 2019;3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 12 Juni2019 yang dibuat Notaris LATIFA DINA, SH., M.Kn yang telah didaftarkanke Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan Hak AzaziManusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat;4.

   Nomor : W3.00063554.AH.05.01 Tanggal 13Juni 2019 dengan Objek Jaminan Fidusia sebagai berikut: Kategori Objek : Objek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat) Merk : Suzuki Tipe : A1J310F GS (4X2) MT No.