Permohonan cerai talak dari Pemohonadalah sudah berdasarkan hukum dan seyogyanya dapat dikabulkan;Bahwa dalam perkara ini jelas Termohon telah melalaikan kewajibannyasebagai isteri, sering pergi keluar rumah tanoa sepengetahuan dan tanpaizin suami, berbagai macam alasan yang sengaja di buat buat olehTermohon apabila ditanyakan begitu datang kerumah tentang kemanaperginya dan dengan siapa perginya pun Termohon menjelaskannya secaraberbelit belit, maka dengan demikian jelas sekali perobuatan Termohontelah Durhaka

Durhaka Kepada Suaminya (Nusyuz).Put.

,Danapabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka Ia telah berbuatnusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan RasulNya dan ia layakmendapat adzab.Bahwasanya berkenaan dengan permohonan untuk membagi hartabersama berupa satu Unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol DA8078 L apabila terjadi perceraian adalah sutau hal yang berlebihan,dikarenakan mobil tersebut masih dalam masa kredit jaminan hutang( Fidusia) pada PT.

nominal tentang mutah untuk Pemohon Rekonpensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelisberpendapat Pemohon Rekonpensi berhak atasnya mutah sebagaimana diaturdalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Termohon Rekonpensiharus dihukum membayar mut'ah tersebut sesuai dengan pekerjaan danpendapatan Termohon Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah),dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pemohon Rekonpensi tidakterbukti durhaka

Olehkarenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depokyang terhormat untuk menetapkan bahwa Termohon sebagai istri yangingkar dengan tanggungjawab serta kewajibannya (nusyuz/durhaka), sehingga Pemohon tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi Termohonsejak Pemohon mengucapkan ikrartalak sesuai bunyi sural albaqarahayat (223) ;Bahwa penetapan dimaksud mulai berlaku terhitung sejak putusan atas perkara yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depokyang memeriksa perkara ini dan

ini untuk seluruhnya ; 3) Menyatakan pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohonyang telah di langsungkan pada tanggal 28 mei 2001 dihadapanpejabat KUA ALAMAT sesuai Kutipan Akta Nikah No. 766/85/V/2001tanggal 28 Mei 2001, yang diterbitkan oleh KUA ALAMAT, Putuskarena cerai talak dengan akibat hukumnya ; 4) Mengizinkan Pemohon (NAMA) untuk mengucapkan ikrar talakterhadap termohon (NAMA) dimuka persidangan Pengadilan AgamaDepok ; 5) Menetapkan bahwa Termohon sebagai istri yang ingkar(nusyuz/durhaka

Termohon istn yangnusyuz/durhaka karena ingkar dengan tanggung jawab dankewajibannya.....sehingga Pemohon tidak punya kewajiban untukodmenafkahi Termohon....... ; Bahwa Termohon menolak dengan tegas dinyatakan nusyuz olehPemohon, karena yang sebenarnya terjadi justru Pemohonlah yang telahberbuat nusyuz/durhaka kepada Termohon dengan berulang kalimelakukan perselingkuhan dan mengkhianati Termohon. Pemohon telahnusyuz dengan lebih memilih keluar dari rumah dan menikah denganperempuan lain.

Durhaka karena penggugat tidak pernah dantidak mau melayani tergugat, penggugat tidak pernah menyiapkanmakan, penggugat juga tidak patuh dan tidak menghargai tergugat. Bahwa tergugat sebagai karyawan perusahaan swasta, tidakmemiliki penghasilan yang memadai.

.= Bahwa berdasarkan jawaban di atas, terbukti gugatan penggugattidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugatmemberikan replik pada pokoknya tetap pada gugatan sebagai berikut: Bahwa tidak benar penggugat durhaka kepada tergugat denganalasan penggugat tidak pernah melayani tergugat, tidak benarpenggugat tidak menghargal tergugat, dan tidak benar penggugattidak pernah menawarkan makanan kepada tergugat.

Durhaka karena penggugat tidak pernah dantidak mau melayani tergugat, penggugat tidak pernah menyiapkanmakan, penggugat juga tidak patuh dan tidak menghargai tergugat.= Bahwa tergugat sebagai karyawan perusahaan swasta, tidakmemiliki penghasilan yang memadai.

Ketiga : Apakah benar penggugat durhaka sehinggamenggugurkan haknya untuk menuntut nafkah kepadatergugat ?.Menimbang bahwa disamping itu, tergugat juga mengemukakandalil mengenai adanya sejumlah uang yang telah diberikan kepadapenggugat sebelum pisah tempat tinggal. Dan terhadap dalil barutersebut, penggugat memberikan pengakuan berkualifikasi sebagaiberikut: Bahwa benar selama hidup bersama, penggugat diberikansejumlah uang oleh tergugat sebegaimana yang didalilkan tergugat.

layaknya suami, tidak didukung buktibukti sah dipersidangan, sehingga secara hukum dalil tersebut, tidak benar.Menimbang bahwa mengenai pokok masalah kedua, ternyata daliltergugat yang mendalilkan bahwa penggugat banyak menolak untukmelakukan hubungan suami isteri dengan tergugat, dan penggugat seringminta diceraikan oleh tergugat, tidak didukung buktibukti sah dipersidangan, sehingga secara hukum dalil tersebut, tidak benar.Menimbang bahwa dengan demikian, sangkalan tergugat yangmendalilkan penggugat durhaka

Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000, x 90 hari =Rp. 4.500.000, dan nafkah mutah sebesar Rp. 5.000.000, dan sebagaiseorang Guru PNS yang menjabat Kepala Sekolah tentu mampu memenuhituntutan Penggugat Rekonvensi karena sekali lagi bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas Suami wajib memberikan nafkah lampau,mutah dan Iddah yang layak kepada bekas istrinya, sepanjang bekas istrinyatersebut tidak tergolong istri durhaka dan oleh karenanya Penggugatrekonvensi bukanlah tergolong istri yang durhaka

rekonvensi dianggapjuga diuraikan pada jawaban dalam konvensi ini;Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia mengikuti dan mendampingiPenggugat ditempat tugas yang baru di Desa XXXX maka tuntutan Penggugatkepada Penggugat tentang nafkah lampau selama 3 tahun 8 bulan sejumlah Rp.66.000.000, Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000, dan Mut ah Rp. 5.000.000,Tergugat menolak dengan tegas untuk membayarnya, karena Penggugattermasuk istri yang membangkang atau sudah bisa dikategorikan sebagai seorangistri yang durhaka

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat kepada Tergugat berupanafkah lampau sejumlah Rp. 66.000.000, Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000, dan Mutah sejumlah Rp. 5.000.000, dengan alasanPenggugat sebagai seorang istri yang membangkang terhadap suamiatau telah durhaka terhadap Tergugat;3.

bulan sejumlah Rp.66.000.000, (Enam puluh enamjuta rupiah) dengan alasan karenaPenggugat tidak bersedia mengikutidan mendampingi Tergugat ditempat tugas di XXXX;Bahwa Tergugat juga menolakuntuk membayar nafkah Iddahsejumlah Rp. 4.500.000, (Empatjuta lima ratus ribu rupiah) danMutah sejumlah Rp. 5.000.000,(Lima juta rupiah) dengan alasankarena Penggugat tidak bersediamengikuti dan mendampingiTergugat di tempat tugas di XXXXdan oleh karena itu Penggugatsudah dapat dikategorikan sebagaiistri yang durhaka

Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taatdikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat.Suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda bahwabeliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita punbertanya kepada beliau mengapa demikian? Rasulullah pun menjawab bahwadiantarantanya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya.

Jika bukan urusantersebut, maka seorang istri tidak boleh keluar rumah melainkan dengan izinsuaminya.Syaikhul Islam berkata, Tidak halal bagi seorang wanita keluar rumahtanpa izin suaminya, jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telahberbuat nusyuz (durhaka), bermaksiat kepada Allah dan RasulNya, serta layakmendapat hukuman.Bahwa pada pion 12 dalil Penggugat sangatlah membuat sedih Tergugat, sampaitegateganya Penggugat menuduh hal seperti itu kepada Tergugat, tidak jelas dantidak pernah

Amin;Bahwa pada poin 15, 16, dan 17 Gugatan Penggugat, dapat Tergugat jelaskan bahwadengan seringnya Penggugat minggat atau kabur tanpa ijin suami Penggugatmerupakan Istri yang Nusyuz (durhaka terhadap suami);Bahwa setidaknya ada 20 perilaku durhaka istri terhadap suami diantaranya adalahsebagai berikut :1 Mengabaikan Wewenang Suami.Di dalam rumah tangga, istri adalah orang yang berada di bawah perintahsuami.

Bila ia tidak minta izin dan keluarrumah dengan kemauannya sendiri, maka ia telah melanggar kewajibannyaterhadap suami, sedangkan melanggar kewajiban berarti durhaka terhadapsuaminya.Melarikan Diri Dari Rumah SuamiRasulullah saw bersabda :"Dua golongan yang sholatnya tidak bermanfaat bagi dirinya yaitu hamba yangmelarikan diri dari rumah tuannya sampai ia pulang; dan istri yang melarikandiri dari rumah suaminya sampai ia kembali." (HR.

Termohon durhaka terhadap Pemohon.. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohonterjadi pada bulan Agustus yakni Pemohon meninggalkan rumah kediamandan mengontrak rumah bertempat tinggal di Kota Yogyakarta yang hinggasekarang telah berlangsung selama 3 tahun, dan selama itu sudah tidak adalagi hubungan batin;Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.Btl hlm 2 dari 11 hlm6.

pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai3 (tiga) orang anak.e Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namunsejak Januari 2002 rumah tangga mulai tidak harmonis, antaraPutusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.Btl hlm 4 dari 11 hlmPemohon dan fTermohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran.Bahwa menurut Pemohon yang sering mengeluh kepada Saksi,bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomiyang kurang, Termohon mencurigai Pemohon ada hubungan denganwanita lain serta Termohon durhaka

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMANomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidakterbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai Suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara exofficio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugatsebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mutah

(a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akanmenjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat pentingdalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yangmenjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalammenyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagaiHalaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.PIhisteri yang melakukan nusyuz (durhaka

) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakanwalaupun

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMANomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidakterbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai Suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara exofficio berdasarakan petitum subsidair di dalam gugatan Penggugat mengenaiasas Ex Aequo et Bono, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakanHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Pthkewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 danSEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yangmelakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai Suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugatuntuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah), Mutah dalam bentuk

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwaPemohon tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Termohon sebagaisuami, namun sebaliknya Termohon yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio berdasarakan petitum subsidair di dalam gugatanPemohon mengenai asas Ex Aequo et Bono, Majelis Hakim menghukumTermohon untuk membayar

Putusan No.214/Pdt.G/2021/PA.PlhHukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebutmenjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antaraPemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahandalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, halini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapatmenentukan apakah Pemohon sebagai isteri yang melakukan nusyuz(durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajibankewajiban sebagai ister!

dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai Ssuami yangmelakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakankewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalammenentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mutah dalamperkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidahhukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995tanggal 30 September 1996 yang menyatakan walaupun dalam perkaraperceraian hakim tidak perlu melihat

SehinggaMajelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMANomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidakterbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namunsebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai Ssuami,sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officioberdasarakan petitum subsidair di dalam gugatan Penggugat mengenai asas ExAequo et Bono, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugatsebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidakmelaksanakan kewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangatdiperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah danmutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat olehkaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995tanggal

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMANomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidakterbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai Suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara exofficio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugatsebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mutah

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal

Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islammaka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkantalak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Klungkung;Menimbang, bahwa akibat dari adanya cerai talak tersebut bekas istri(Termohon) harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan nafkah daribekas suaminya selama masa iddah tersebut, sepanjang istri tidak berbuat nusyuz(durhaka

);Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukanfakta bahwa Termohon terbukti berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, dimanaTermohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sehinggamajelis berkesimpulan bahwa Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah selama masaiddah, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan makaberdasarkan ketentuan pasal 89 UndangUndang

sejak bulan Nopember 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon = seringmeninggalkan kediaman rumah bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah, serta seijinPemohon, ternyata ia pergi ke rumah anak bawaan Termohon di daerah Boyolali,dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon tanpaijin Pemohon dan karenanya Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka

bulan Nopember 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan kediaman rumahbersama tanpa tujuan dan alasan yang sah, serta seijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumahanak bawaan Termohon di daerah Cepogo, Boyolali, dengan demikian Termohon telah dengansengaja pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan karenanya Termohon telahberbuat nusyuz (durhaka

gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwaPenggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal menikahantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenamasalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tuamasingmasing, dan sejak awal baik Penggugat maupun Tergugat sendiri tidak salingmencintai, mereka samasama hanya ingin menuruti kehendak orang tuanya masingmasing, karena tidak mau dianggap sebagai anak yang durhaka

; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alatalat bukti Penggugat tersebut diatas maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah pernikahan antara Penggugatdan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masingmasing, dan sejak awal baikPenggugat maupun Tergugat sendiri tidak saling mencintai, mereka samasama hanyaingin menuruti kehendak orang tuanya masingmasing, karena tidak mau dianggapsebagai anak yang durhaka

Perlu) menjadipertimbangan bahwa Pemohon tidak hanya mengajukan permohonan ceraitalak saja tetapi juga mohon penetapan Termohon telah durhaka (nusyuz)serta permohonan penetapan hak asuh anak (hadlonah), dimana keterangansaksi Saksi di atas mendukung dalil Pemohon;. Bahwa, Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan seperti tersebut di atastidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;.

Membatalkan Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Rks., tanggal 23 Mei2019.Mengadili Sendiri Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Halaman 3 dari 10 halaman Salinan Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PTA.Btn Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung; Menyatakan Termohon telah durhaka (nusyuz) kepada Pemohon; Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohonsebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 386/31/

Dalil posita Pemohon angka 10 yang pada pokoknya mengatakanTermohon adalah istri yang nusyus atau durhaka pada suami. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena selama hidup berumahtangga dengan Pemohon, Termohon berupaya agar menjadi istri yangsoleha, ikut pengajian LDII tempat pemohon ngaji, agar mampumenjadi istri yang menyenangkan bagi pemohon, yang bisa menjadifigur ibu yang baik bagi anak anak Pemohon. Namun dimataPemohon sikap Termohon selalu salah.

Dan bahwa tidak benar termohon istri yang durhaka ( Nusyuz );istri yang durhaka ( Nusyuz ) adalah istri yang tidak menjalan kankewajiban sebagai istri. Selama termohon menikah sampai semuaprahara ini terjadi termohon menjalankan sebaik baik kewajibansebagai istri dan ibu dari anak anak. Melayani penuh kasih lahir danbathin suami sesuai dengan kemampuan termohon sebagai istri,berusaha memberikan yang terbaik.

Majelis Hakim yang mulia, apakah ini yang dikatakan sebagaiist) yang Nusyus, durhaka kesuami?

Bahwa dalil Pemohon angka 9 yang pada pokoknya menyatakantingkah laku Termohon yang telah durhaka kepada suami,dan bahkanmelalui SMSpun Termohon masih berkata kasar.Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon tidak pernahdurhaka kepada Pemohon, yang mendurhakai adalah pemohon, denganmenghianati pernikahan dengan perselingkuhan. Mengabaikan termohondan anak anak. namun penyebab retaknya rumah tangga kami tidaklain karena adanya wanita lain dalam kehidupan pemohon.

Tergugat rekonvensi menolak dan tidak bersedia membayarnafkah Iddah Penggugat rekonvensi, karena Penggugat rekonvensikatagori sebagai istri yang durhaka/Nusuz, dan sesuai Pasal 152Kompilasi Hukum Islam tidak berhak mendapat nafkah Iddah ;2.

Sehingga Majelis Hakimberpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbuktimelakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namunsebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagaisuami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secaraex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepadaPenggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mutahdalam

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARIHalaman 10 dari 22 Putusan

Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap berada di rumahorangtuanya;Bahwa perbuatan Termohon yang tidak mendengarkan nasehat dariPemohon, dan selalu meminta cerai, terlebin mengusir Pemohon adalahtergolong sebagai tindakan yang durhaka kepada suami (nusyuz);Bahwa karena Termohon tergolong sebagai isteri yang durhaka (nusyuz),maka segala kewajiban Pemohon sebagaimana diatur dan disebutkandalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI akan gugur. (vide.