system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes

. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obatjadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yangmemiliki iin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai denganPermenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyiberdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, PanitiaPenilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 0547 / NOF / 2014 tanggal 3Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tablet LL tersebutmengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yang tergolongobat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus denganresep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotik sesuai denganpasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telahmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi atau mengedarkaneesediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatif sehingga salah satuunsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syarat terpenuhinya unsur secarakeseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 / Menkes

mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yangtergolong obat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resepdokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolongobat keras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pemindahtangan sepertiyang dimaksud dan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnasmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes / SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor

terpoenuhi maka unsur kesatumenjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salahsatu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Maka Majelis tidakakan membuktikan unsur berikutnya.: Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan telah tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan maka Dakwaan menjadi tidak terbukti.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnas Illmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes

/ SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Kepmentersebut harus dari BNN, Labforensik dan rumah sakit yang ditunjuksedangkan Poliklinik Kosek Hanudnas tersebut tidak terdaftar dalamPermenkes

Depari, A.Mk. menurut Hakim Anggota Il Mayor Chk Dandi AndreasSitompul, S.H., dijadikan petunjuk karena diakui oleh para Saksi danTerdakwa dimuka persidangan, walaupun berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang petunjuk teknis Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang Pro Justitia dan Permenkes Nomor :194/Menkes/Sk/V1I/2012 tanggal 15 juni 2012 tentang PenunjukanLaboraorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang

YAPKESBI ; SK MENDIKNAS No. 191/D/0/2004 Rekomendasi MENKES RINo.HK.08.06.2.1.02.004 ; Syarat Pendaftaran1. Copy Ijazah SMA/SMU/SMK atau sederajat;2. Foto Hitam Putih 2 x 3, 3 x 4 dan 4x 6 (@3lembar) ;33. Membayar uang pendaftaran Rp 150.000, ;4. Test Kesehatan Rp 100.000, ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1551K/Pid.Sus/2009 Biaya Biaya1. Uang pendattaran ulang Rp100.000, ;2. Seragam Rp 550.000, ;3. PPS dan JAS Almamater Rp 450.000, ;4. DPP Rp 6.000.000, ;5. SPP/Bulan Rp 300.000, ;6.

AHMADHARIYANTO, selaku Ketua STIKES Surabaya sebagaimanaditerangkan oleh Ketua yayasan YAPKESBI, danternyata juga Rekomendasi Menkes Rl NomorHK.08.06.2.1.2004 dan SK Mendiknas No. 191/D/0/2004adalah Kepunyaan yayasan YAPKESBI dan Terdakwatidak pernah meminta ijin kepada YAPKESBI untukmencantumkannya dalam Brosur yang dibuat Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri

No. 1551K/Pid.Sus/2009 Japanase Employment (Jepang) ; Yapkesbi SK Mendiknas RI No. 191/D/O/ 2004Rekomendasi Menkes RI No. HK, 08.06.2.1.02004 ;Dari keterangan saksi Drs. E Jumhana Chotil, MM, dipersidangan menerangkan Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa surat Keputusan Mendiknas RI No. 191/D/0/2004dan Rekomen dasi Menkes RI No.

TANOM awal mulanya menjadimahasiswa STIKES karena tertarik isi dari brosur yangdiedarkan melalui Kepala Desa, kemudian saksimendaftar sebagai mahasiswa Setkes Surabaya yangdiketuai oleh Terdakwa ; Bahwa benar didalam brosur tertera STIKES Surabayasudah terdaftar dengan SK Mendiknas Rl No.191/D/0/2004 dan rekomendasi Menkes RI No.

Ahli Masduki, M.Kes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa barang bukti tablet putin berlogo LL tidak termasuk sebagaiNarkotika dan Psikotropika namun merupakan obat yang masuk dalamdaftar G yakni obat keras yang peredarannya harus memiliki jin knusus;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN TlIg1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual

Bahwa benar tablet putin berlogo LL tidak termasuk sebagai Narkotikadan Psikotropika namun merupakan obat yang masuk dalam daftar Gyakni obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin kKhusus;11.Bahwa benar, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;12.Bahwa benar, mengkonsumsi pil LL sSecara

Bahwa obat merk Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolehkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam KEPMENKES No.1331/Menkes

Bahwa obat merek Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolehkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam KEPMENKES No.1331/Menkes

aturan hukum sesuai dengan aturan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga telahmelanggar Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek dan toko obatyang perbuatannya telah menjual obat tanpa kompetensi (bukan sebagaibidang Kefarmasian) dan wewenangnya;Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh izin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKesehatan Nomor 1331/Menkes

Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolenkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memperoleh izin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKesehatan Nomor 1331/Menkes

Samcodin tersebut merupakan golonganobat bebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolenkan melakukan penjualan terhadap obatgolongan bebas terbatas seperti merek Samcodin dan yang berhakmengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalah toko obat yang telahmemperoleh izin dari pemerintah dan obat keras diperoleh di Apoteksebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1331/Menkes

September 1986;Bahwa arti dari harus dengan resep dokter adalah untuk melakukan penjualanobat keras daftar G harus berdasarkan resep dokter dan itu hanya dapat dilakukanoleh sarana berijin seperti apotek, rumah sakit yang mempunyai apotekerpenanggungjawab;e Bahwa Toko Obat Lucky Farma dengan penanggungjawab Terdakwa tidak bolehmelakukan pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras daftar G karenatook obat tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat keras daftar Gsesuai dengan Pasal 2 Kep MenKes

RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 yangberbunyi Pedagang eceran obat menjual obat obatan bebas dan obat obatanHalaman7 dari 16 halaman Putusan Nomor 464/2013/Pid.Sus/PN.Slmnbebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secaraeceran; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;4 Ahli ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si.Apt., yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Keahlian yang saya miliki di

pelatihandi bidang pengawasan obat antara lain Pelatihan Cara Distribusi Obat yang baiktahun 2013;e Bahwa Natrium Diklofenak 50 mg, Asam Mefenamat 500 mg, Amoxicilin,Neuralgin RX dan Melanox cream yang ditemukan oleh petugas pada TokoObat Lucky Farma termasuk golongan obat keras daftar G berdasarkan ciri ciri yang terdapat pada label kemasan dan toko obat tidak boleh menjualgolongan obat keras; Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 kepmenkes RI No. 1331/Menkes

tablet);Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tablet;Amoxicillin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tablet;Neuralgin RX sebanyak 40 (empat puluh) tablet;Melanox cream sebanyak (satu) tube;Bahwa Toko Obat Lucky Farma telah memiliki ijin sebagai Toko Obatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503/6905/DKS/2012tentang Pemberian Izin Toko Obat tertnggal 23Nopember2012;Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

Soeharto Heerdjan dan menghasilkan suratkesepakatan bercerai dan selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/164/2018 tentang Izin Untuk MelakukanPerceraian tanggal 6 April 2018(Bukti;9.

berdasar dan tidak melawanhukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan diperiksa;Bahwa, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka untuk memenuhi Ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,Penggugat sudah memperoleh izin atasan KP.04.02/MENKES

Menkes / 164 / 2018 tertanggal 6 April 2018 dan setelah dicocokandengan aslinya ternyata sama serta bermaterai cukup, selanjutnya di beritanda bukti P.6B.Bukti Saksi:1.

yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenaiperselisihnan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;Halaman 9 dari 15Halaman, Putusan No 1500/Pdt.G/2018/PA.JBMenimbang, Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil makaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka, Penggugat sudah memperoleh izinatasan KP.04.02/MENKES

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Pengetahuan danHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2019/PN SDAkehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

yang berwenang dalammembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkanHalaman 3, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGnarkotika berupa sabusabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi bukan untuk diperjualbelikan secara tidak resmi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Peraturan Menkes

UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

. 35tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 5, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGMembaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSukoharjo, Nomor Reg. perkara : PDM37/SUKOH/Euh.2/05/2019 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa DAVID ARIFIN Bin NUR BAKTI NENDRO bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menmiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 danPeraturan Menkes

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Perbuatan ia terdakwa tersebut

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Perbuatan ia terdakwa tersebut

IBNU SUTARTO, ST 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daundidapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tigNarkotika;Menimbang,

EKO FERY PRASETYO, S.Sidengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) lintingrokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di

EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagaiberikut Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017 tanggal 17Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapatkandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa adapun di dalam

(Bukti T43):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T44);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T45):Halaman 55 dari 68 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/20184647484950515253Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T46):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017.

(Bukti T47):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T48);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018.

(Bukti T49):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T50);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018.

(Bukti T51);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T52):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07IMENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017.

443/Pid.Sus/2017/PN kdi 34 Cream Whitening Blue 1 set sda35 Chandni Red Nail Henna 12 pc sda36 Chandni Kajal 12 pc sda37 Naked Urban Decay 9 pc sda38 Magic Lip Tattoo Pack 4 pc sda Bahwa terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepada khalayakumum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasi berupa : 38 (tigapuluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut telah pulabertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1176/MENKES

Light Cream 6 pc sda34 Cream Whitening Blue 1 set sda35 Chandni Red Nail Henna 12 pc sda36 Chandni Kajal 12 pc sda37 Naked Urban Decay 9 pc sda38 Magic Lip Tattoo Pack 4 pc sda Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadakhalayak umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan fannasibempa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edartersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES

Badan Pengawas Obatdan Makanan Kendari;Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadamasyarakat umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasiberupa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edartersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010;Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau dijualseharusnya mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan

Badan Pengawas Obat danMakanan Kendari;Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjua/l kepadakhalayak umum di Toko ADICINTA miliknya terhadap sediaan farmasiberupa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki jin edarHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN kditersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/ VIII/2010;Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sebagaimanadalam daftar barang bukti perkara ini ; Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadakhalayak umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasi berupa:38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut yangtelah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010 ; Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau dijualseharusnya

kedokterandibidangnya masingmasing yang berdomisili di wilayah Kota Medan yangdalam melaksanakan tugas dan kewenanganya melayani masyarakatpenerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayananHalaman 2 dari 63 Putusan Nomor 360/Padt/2017/PT MDN.kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang diberikan oleh DinasKesehatan Kota Medan, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuanUndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kodokteran jo.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes

Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.Bahwa ketentuan lebih lanjut untuk mendapatkan surat izin praktek tersebuttelah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran menyatakan bahwa untuk memperoleh Surat IzinPraktik (SIP) tersebut Penggugat dan Penggugat II harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :a.

Bahwa untuk memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam ketentuanPasal 38 ayat (1) UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang PraktekKodokteran jo. ketentuan Pasal Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran diatas, khususnya tentang Surat Rekomendasi dariorganisasi profesi sesuai tempat praktek, maka pada tanggal 27 Oktober2014 Penggugat dan Penggugat II telah mengajukan permohonan kepadaTergugat melalui Tergugat Il selaku

PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 2025/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktekdan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;9.

Pasal 15 Peraturan MenteriKesehatan RI No. 2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran;Bahwa adapun bunyi Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, bahwa :1.

No 38/Pid.Sus/2021/PN Ambpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika, laboratorium balai POM di Ambon telahmelakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warnaKramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujiansebagai berikut:Pemerian

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambonmenerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plasticklip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal,dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakanuntuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanHalam 11 dari halaman 20 pts.

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Laboratorium penguji sampel Narkoba danpsikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/ SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

di aula Makodim 0317/TBK yang dikuatkan di dalam berkas acarapemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan test urine hasil ujilaboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandungNarkotika dan perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada penyidik PolisiMiliter 3 (tiga) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di aulaMakodim 0317/TBK karena menurut Saksi1 Terdakwa sudah dianggaptidak loyal lagi.Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes

Dimanasampel urine yang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukumyang kami maksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustisia.

menunjukkanbahwa pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwaadalah sebesar 25 ml.Dan sangat ironis bahwa Judex Facti mengabaikan dan tidakmenganggap mengenai jumlah sampel tes urine tersebut, berarti dalamhal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan aturan hukum yangmengatur tentang pengambilan sampel urine atau dengan kata lain tidakmau tahu mengenai bagaimana tata cara pengambilan urine tersebut,aturan hukum yang kami maksud adalah Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 923/Menkes

Dan Judex Facti menganggap hal initidak penting.PADAHAL Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan DASAR BAGISEMUA Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasukPuslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam melaksanakan test urine.

; Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : BB 4854/2019/NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisan daun habisdalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4854/2019/NNF berupa irisan daun dalam putungrokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peartuan Menkes

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : BB 4854/2019/NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisan daun habisdalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4854/2019/NNF berupa irisan daun dalam putungrokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

dalamnya terdapat 3(tiga) putung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisandaun 0,00619 gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: BB 4854/2019/ NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisandaun habis dalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO ternyata putung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

EKO FERY PRASETYO,S.Si, ternyataterhadap barang bukti yang disita dari terdakwa FERY KURNIAWAN BinHERU PURWNOMO adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/13/IX/ 2019/ Dokkes

EKO FERY PRASETYO,S.Si,ternyata terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa FERY KURNIAWANBin HERU PURWNOMO adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa demikian juga dari hasil berita acara pemeriksaanTest Urinalisis Narkotika Nomor : Rik

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji: Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemeriksaan Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadapContoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadapContoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuai denganLampiran