Nadia Dina, Apt.Pengendalian danLegalisasi ResepRawat Inap dan Surya PratiwiAnggota : Admiwarti, Sri Haryani Harahap Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 157/MENKES/SK/I/2010 pada tanggal 28 Januari 2010 tentangPenerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Tahun 2010, telah dialokasikan dana luncuran untuk biaya pelayanan kesehatanyang diberikan kepada peserta Jamkesmas melalui Rumah Sakit/PPK (PemberiPelayanan Kesehatan) dan Dana Jamkesmas

Djoelham juga mendapat alokasi DanaLuncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 542/MENKES/SK/V/2010 padatanggal 03 Mei 2010 Dana Tahap Kedua sebesar Rp.1.142.100.000, (satumilyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), lalu berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1145/MENKES/SK/VIII/2010 padatanggal 19 Agustus 2010 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp.1.138.935.000, (satumilyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan

tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal12 ayat (2) : belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Bagian Ketiga Ketentuan Umum Pasal 3 yangmenyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsipefesien, efektip, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif danakuntabel.Keputusan Menteri Kesehatan RI No.686/Menkes

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1267/Menkes/SK/XII/1 995Bahwa telah semestinya demi Pengadilan menghargai ketentuantersebut sebagai hukum yang mengikat, dengan perkataan lain dayaHal 8 dari 14 hal. Put.

SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 1267/Menkes/SK/XI/1995 JoSurat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Rltertanggal 12 April 1999 No. HK.OO.SJ.0822; Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut sangatlah kelirudalam penerapan tentang hal dan alasan sebagai berikut:a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden tertanggal 12 Juli No. 48Tahun 1995 Jo. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.126/Menkes/SK/XI/1995 Jo. Surat Edaran Sekretaris JenderalHal 9 dari 14 hal. Put.

SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 1267/Menkes/SK/XIV1995 Jo.Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI tertanggal12 April 1999 No HK.OO.SJ.SE.V.0822 Bahwa perihal Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen KesehatanRI tertanggal 12 April 1999 No HK.OO.SJ.SE.V.0822 tersebut adalahdibuat oleh instansi yang berwenang, surat edaran mana juga telahdisampaikan sebagai tembusan kepada Menteri Kesehatan serta instansilain yang berkompeten termasuk kepada Termohon Kasasi Il/Terbanding

YAPKESBI ; SK MENDIKNAS No. 191/D/0/2004 Rekomendasi MENKES RINo.HK.08.06.2.1.02.004 ; Syarat Pendaftaran1. Copy Ijazah SMA/SMU/SMK atau sederajat;2. Foto Hitam Putih 2 x 3, 3 x 4 dan 4x 6 (@3lembar) ;33. Membayar uang pendaftaran Rp 150.000, ;4. Test Kesehatan Rp 100.000, ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1551K/Pid.Sus/2009 Biaya Biaya1. Uang pendattaran ulang Rp100.000, ;2. Seragam Rp 550.000, ;3. PPS dan JAS Almamater Rp 450.000, ;4. DPP Rp 6.000.000, ;5. SPP/Bulan Rp 300.000, ;6.

AHMADHARIYANTO, selaku Ketua STIKES Surabaya sebagaimanaditerangkan oleh Ketua yayasan YAPKESBI, danternyata juga Rekomendasi Menkes Rl NomorHK.08.06.2.1.2004 dan SK Mendiknas No. 191/D/0/2004adalah Kepunyaan yayasan YAPKESBI dan Terdakwatidak pernah meminta ijin kepada YAPKESBI untukmencantumkannya dalam Brosur yang dibuat Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri

No. 1551K/Pid.Sus/2009 Japanase Employment (Jepang) ; Yapkesbi SK Mendiknas RI No. 191/D/O/ 2004Rekomendasi Menkes RI No. HK, 08.06.2.1.02004 ;Dari keterangan saksi Drs. E Jumhana Chotil, MM, dipersidangan menerangkan Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa surat Keputusan Mendiknas RI No. 191/D/0/2004dan Rekomen dasi Menkes RI No.

TANOM awal mulanya menjadimahasiswa STIKES karena tertarik isi dari brosur yangdiedarkan melalui Kepala Desa, kemudian saksimendaftar sebagai mahasiswa Setkes Surabaya yangdiketuai oleh Terdakwa ; Bahwa benar didalam brosur tertera STIKES Surabayasudah terdaftar dengan SK Mendiknas Rl No.191/D/0/2004 dan rekomendasi Menkes RI No.

Soeharto Heerdjan dan menghasilkan suratkesepakatan bercerai dan selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/164/2018 tentang Izin Untuk MelakukanPerceraian tanggal 6 April 2018(Bukti;9.

berdasar dan tidak melawanhukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan diperiksa;Bahwa, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka untuk memenuhi Ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,Penggugat sudah memperoleh izin atasan KP.04.02/MENKES

Menkes / 164 / 2018 tertanggal 6 April 2018 dan setelah dicocokandengan aslinya ternyata sama serta bermaterai cukup, selanjutnya di beritanda bukti P.6B.Bukti Saksi:1.

yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenaiperselisihnan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;Halaman 9 dari 15Halaman, Putusan No 1500/Pdt.G/2018/PA.JBMenimbang, Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil makaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka, Penggugat sudah memperoleh izinatasan KP.04.02/MENKES

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

No 38/Pid.Sus/2021/PN Ambpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika, laboratorium balai POM di Ambon telahmelakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warnaKramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujiansebagai berikut:Pemerian

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambonmenerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plasticklip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal,dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakanuntuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanHalam 11 dari halaman 20 pts.

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

; Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : BB 4854/2019/NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisan daun habisdalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4854/2019/NNF berupa irisan daun dalam putungrokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peartuan Menkes

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : BB 4854/2019/NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisan daun habisdalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4854/2019/NNF berupa irisan daun dalam putungrokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

dalamnya terdapat 3(tiga) putung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisandaun 0,00619 gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: BB 4854/2019/ NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisandaun habis dalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO ternyata putung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

EKO FERY PRASETYO,S.Si, ternyataterhadap barang bukti yang disita dari terdakwa FERY KURNIAWAN BinHERU PURWNOMO adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/13/IX/ 2019/ Dokkes

EKO FERY PRASETYO,S.Si,ternyata terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa FERY KURNIAWANBin HERU PURWNOMO adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa demikian juga dari hasil berita acara pemeriksaanTest Urinalisis Narkotika Nomor : Rik

Laboratorium penguji sampel Narkoba danpsikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/ SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

di aula Makodim 0317/TBK yang dikuatkan di dalam berkas acarapemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan test urine hasil ujilaboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandungNarkotika dan perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada penyidik PolisiMiliter 3 (tiga) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di aulaMakodim 0317/TBK karena menurut Saksi1 Terdakwa sudah dianggaptidak loyal lagi.Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes

Dimanasampel urine yang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukumyang kami maksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustisia.

menunjukkanbahwa pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwaadalah sebesar 25 ml.Dan sangat ironis bahwa Judex Facti mengabaikan dan tidakmenganggap mengenai jumlah sampel tes urine tersebut, berarti dalamhal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan aturan hukum yangmengatur tentang pengambilan sampel urine atau dengan kata lain tidakmau tahu mengenai bagaimana tata cara pengambilan urine tersebut,aturan hukum yang kami maksud adalah Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 923/Menkes

Dan Judex Facti menganggap hal initidak penting.PADAHAL Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan DASAR BAGISEMUA Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasukPuslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam melaksanakan test urine.

dalam tubuh, formaldehida bisa menimbulkan terikatnya DNAoleh protein, sehingga mengganggu ekspresi genetik yang normal;Bahwa Binatang percobaan yang menghisap formaldehida terusmenerus akan terserang kanker dalam hidung dan tenggorokannya terapi ada studi yang menunjukkan apabila formaldehida dalam kadar yanglebih sedikit seperti yang digunakan dalam bangunan tidak menimbulkanpengaruh karsinogenik terhadap makhluk hidup yang terpapar zattersebut;Bahwa menurut Lampiran Il anka 9 Permenkes No.1168/MENKES

/PER/X/1999 tentang perubahan Permenkes No.722/MENKES/PERI/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan bahwaFormalin (Formaldehyde) adalah termasuk salah satu bahan tambahanyang dilarang digunakan dalam makanan;Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tangggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.45 WIBada petugas Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan pemeriksaan dipabrik

mengubah bentuk pangan.Selanjutnya pada angka 26 dijelaskan peredaran pangan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepadamasyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 18 Tahun2012 tentang Pangan menjelaskan yang dimaksud bahan tambahan panganmerupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhisifat dan/bentuk pangan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran Il nomor urut 9Permenkes No. 1168/MENKES

/PER/X/1999 tentang Perubahan Permenkes No.722/MENKES/PERI/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan bahwa Formalin(Formaldehyde) adalah termasuk salah satu bahan tambahan yang dilarangdigunakan dalam makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepanpersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa,bahwaMenimbang, bahwa Terdakwa membuat mie kuning basah denganmempekerjakan Saksi M.

Naufal Akbar Mudabainalias Noval Bin Adu Bai Baa dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 6332/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 13,99692gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa 5FFMDMBPICAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 166 (Seratus enam puluhenam) dalam peraturan MENKES RI No 22 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009

Naufal Akbar Mudabainalias Noval bin Adu Bai Baa dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB 6332/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 13,99692gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa 5FFMDMBPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 166 (Seratus enam puluhenam) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Naufal Akbar Muabainalias Noval Bin Adu Bai Baa dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB6332/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 13,99692gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa 5FFMDMBPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 166 (Seratus enam puluhenam) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 Tahun 2020 tentangHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PT SMGUntuk DinasPerubahan Penggolongan Narkotika

dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register PerkaraPDM04/PKRTO/Enz.2/01/2021 tanggal 9 Maret 2021, Terdakwa telah dituntutsebagai berikut:1.

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Perbuatan ia terdakwa tersebut

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Perbuatan ia terdakwa tersebut

IBNU SUTARTO, ST 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daundidapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tigNarkotika;Menimbang,

EKO FERY PRASETYO, S.Sidengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) lintingrokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di

EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagaiberikut Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017 tanggal 17Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapatkandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa adapun di dalam

.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnasmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes / SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor

terpoenuhi maka unsur kesatumenjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salahsatu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Maka Majelis tidakakan membuktikan unsur berikutnya.: Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan telah tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan maka Dakwaan menjadi tidak terbukti.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnas Illmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes

/ SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Kepmentersebut harus dari BNN, Labforensik dan rumah sakit yang ditunjuksedangkan Poliklinik Kosek Hanudnas tersebut tidak terdaftar dalamPermenkes

Depari, A.Mk. menurut Hakim Anggota Il Mayor Chk Dandi AndreasSitompul, S.H., dijadikan petunjuk karena diakui oleh para Saksi danTerdakwa dimuka persidangan, walaupun berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang petunjuk teknis Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang Pro Justitia dan Permenkes Nomor :194/Menkes/Sk/V1I/2012 tanggal 15 juni 2012 tentang PenunjukanLaboraorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang

. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obatjadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yangmemiliki iin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai denganPermenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyiberdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, PanitiaPenilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 0547 / NOF / 2014 tanggal 3Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tablet LL tersebutmengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yang tergolongobat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus denganresep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotik sesuai denganpasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telahmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi atau mengedarkaneesediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatif sehingga salah satuunsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syarat terpenuhinya unsur secarakeseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 / Menkes

mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yangtergolong obat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resepdokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolongobat keras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pemindahtangan sepertiyang dimaksud dan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

443/Pid.Sus/2017/PN kdi 34 Cream Whitening Blue 1 set sda35 Chandni Red Nail Henna 12 pc sda36 Chandni Kajal 12 pc sda37 Naked Urban Decay 9 pc sda38 Magic Lip Tattoo Pack 4 pc sda Bahwa terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepada khalayakumum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasi berupa : 38 (tigapuluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut telah pulabertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1176/MENKES

Light Cream 6 pc sda34 Cream Whitening Blue 1 set sda35 Chandni Red Nail Henna 12 pc sda36 Chandni Kajal 12 pc sda37 Naked Urban Decay 9 pc sda38 Magic Lip Tattoo Pack 4 pc sda Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadakhalayak umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan fannasibempa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edartersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES

Badan Pengawas Obatdan Makanan Kendari;Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadamasyarakat umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasiberupa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edartersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010;Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau dijualseharusnya mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan

Badan Pengawas Obat danMakanan Kendari;Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjua/l kepadakhalayak umum di Toko ADICINTA miliknya terhadap sediaan farmasiberupa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki jin edarHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN kditersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/ VIII/2010;Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sebagaimanadalam daftar barang bukti perkara ini ; Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadakhalayak umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasi berupa:38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut yangtelah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010 ; Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau dijualseharusnya

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Halaman 13 dari 25 Putusan

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintan dokter yaitumenggunakan resep dokter;Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tig.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah

Daftar ObatKeras;Menimbang, bahwa pil double L adalah tablet putin berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang jjin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil Doble L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

, tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi in untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar ketentuan penggunanan

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jijin untuk menjual ataumengedarkan pil double L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

halamanpencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ; Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik ) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175 / Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnyalagi di BPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenaldengan Pil Double L yang diedarkan atau ada sekarang tidak lagi diproduksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obat palsu serta tanpa ijin edar ;e Bahwa, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448 /Menkes / Per / VI / 2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obat obat khususnya yang termasuk

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ;e Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian(galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; e Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnya lagi diBPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenal dengan Pil Double L yangdiedarkan atau ada sekarang tidak lagi di produksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obatpalsu serta tanpa ijin edar; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat obat khususnyayang termasuk dalam

LaboratoriumForensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarangdengan kesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690 gramtersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh),mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Smn118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring UrinePengguna Narkoba No.

SmnSemarang dengan kesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690gram tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh),mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018 tentangperubahan penggolongan

Laboratorium ForensikBareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengankesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690 gram tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamgolongan (Satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

kedokterandibidangnya masingmasing yang berdomisili di wilayah Kota Medan yangdalam melaksanakan tugas dan kewenanganya melayani masyarakatpenerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayananHalaman 2 dari 63 Putusan Nomor 360/Padt/2017/PT MDN.kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang diberikan oleh DinasKesehatan Kota Medan, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuanUndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kodokteran jo.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes

Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.Bahwa ketentuan lebih lanjut untuk mendapatkan surat izin praktek tersebuttelah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran menyatakan bahwa untuk memperoleh Surat IzinPraktik (SIP) tersebut Penggugat dan Penggugat II harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :a.

Bahwa untuk memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam ketentuanPasal 38 ayat (1) UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang PraktekKodokteran jo. ketentuan Pasal Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran diatas, khususnya tentang Surat Rekomendasi dariorganisasi profesi sesuai tempat praktek, maka pada tanggal 27 Oktober2014 Penggugat dan Penggugat II telah mengajukan permohonan kepadaTergugat melalui Tergugat Il selaku

PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 2025/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktekdan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;9.

Pasal 15 Peraturan MenteriKesehatan RI No. 2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran;Bahwa adapun bunyi Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, bahwa :1.